Jadi pengawasannya akan lebih terstruktur, dan kan yang ngawasin bukan BGN sendiri, jadi tempat saya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membentuk tim khusus untuk mengawasi penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh daerah.

Pengawasan tersebut akan melibatkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

“Jadi pengawasannya akan lebih terstruktur, dan kan yang ngawasin bukan BGN sendiri, jadi tempat saya. Kita enggak akan kongkalikong. Kalau yang ngawasin BGN sendiri kan ada vested interest,” kata Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Jumat.

Tim tersebut mulai beroperasi pada pekan depan. Nantinya, evaluasi terhadap operasional dan serapan anggaran MBG di lapangan akan dilakukan secara berkala setiap dua bulan sekali.

Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti bermasalah dalam pelaksanaan program.

Ke depan, ia berharap sinergi antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Gizi Nasional (BGN) semakin kuat.

Selain memperkuat pengawasan, Kemenkeu juga siap menyediakan dukungan sumber daya manusia (SDM) di bidang keuangan apabila BGN membutuhkan pendampingan dalam pengelolaan anggaran.

Adapun rencana pembentukan tim pengawas itu muncul setelah Kepala BGN Nanik S. Deyang bertemu dengan Menkeu Purbaya dan menyampaikan masih terdapat kendala dalam melakukan pengawasan di daerah.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Gizi Nasional ( BGN ) akan mengevaluasi besaran uang insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebesar Rp 6 juta per hari. Uang insentif akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang dikelola SPPG.

"Kami harapkan nanti insentifnya enggak fix Rp6 juta semua. Kan sekarang kan diubahlah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya Rp6 juta, 500 pun Rp6 juta, kan yang dulu begitu," kata Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Arumsari menjelaskan, skema yang berlaku saat ini dinilai kurang mencerminkan kondisi di lapangan. Sebab, SPPG yang melayani 1.500 penerima manfaat maupun yang hanya melayani 500 penerima manfaat tetap memperoleh insentif yang sama.

Menurut dia, setelah jumlah penerima manfaat di setiap wilayah terverifikasi, pihaknya akan melakukan penataan ulang, termasuk kemungkinan menggabungkan beberapa SPPG yang dinilai belum optimal.

"Bisa jadi, oh karena di daerah sana ternyata hanya ada sekian, kita akan gabungkan SPPG ini dengan SPPG ini dan seterusnya. Itu proses yang pasti akan mengikuti proses refocusing," ujarnya.

Selain mempertimbangkan jumlah penerima manfaat, Arumsari mengatakan, BGN akan mengevaluasi model pemberian insentif yang selama ini berfokus pada jumlah produksi makanan.

Ke depan, lanjut dia, penilaian menggunakan sejumlah indikator atau komponen yang lebih komprehensif. Aspek yang akan diperhitungkan antara lain kualitas makanan, standar keamanan pangan, hingga ketahanan pangan.

JAKARTA - Tokoh Muda Nahdlatul Ulama (NU) Ubaidillah Amin alias Gus Ubaid buka suara menanggapi adanya pandangan dari beberapa kelompok maupun individu di Jakarta yang meminta agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan. Menurut dia, pandangan tersebut belum sepenuhnya melihat dampak langsung program MBG di lapangan.

Dia menuturkan, program MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat bawah, khususnya di daerah. Dalam pelaksanaannya, kata dia, program ini tidak hanya memberi manfaat bagi anak-anak penerima makanan bergizi, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk petani, peternak ayam, petani sayur, peternak ikan, pelaku usaha lokal, serta tenaga kerja yang terlibat dalam rantai penyediaan makanan.

“Menurut saya, MBG bukan untuk dihentikan, melainkan terus dievaluasi dan diperbaiki. Jika ada kekurangan dalam pelaksanaan, maka yang perlu dilakukan adalah pembenahan manajemen, penguatan tata kelola, serta penyesuaian titik-titik pelaksanaan agar program ini semakin tepat sasaran,” ujar Gus Ubaid, Sabtu (13/6/2026).

Ia menyampaikan, pelaksanaan MBG dapat lebih diprioritaskan pada daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, serta daerah yang masih menghadapi persoalan akses gizi. Sementara itu, pelaksanaan di kota-kota besar dapat terus dievaluasi sesuai kebutuhan dan efektivitas program.

Menurutnya, daerah memiliki hubungan langsung dengan sumber pangan lokal. Di banyak wilayah, penyediaan MBG dapat bersentuhan langsung dengan petani, peternak, dan pelaku ekonomi setempat. Karena itu, program ini memiliki efek berganda terhadap ekonomi masyarakat bawah.

“Di daerah, rantai pasok MBG bisa langsung melibatkan petani sayur, peternak ayam, peternak ikan, serta pelaku usaha kecil. Jadi dampaknya bukan hanya pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga pada perputaran ekonomi lokal,” jelasnya.

Dia juga menegaskan bahwa evaluasi terhadap MBG merupakan hal yang wajar karena program ini masih terus berkembang. Menurut dia, evaluasi tidak boleh dimaknai sebagai alasan untuk menghentikan program, tetapi sebagai langkah untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, sehat, dan tepat sasaran.

Sejalan dengan arahan Menteri Keuangan, kata dia, pelaksanaan MBG perlu tetap memperhatikan efisiensi anggaran. Dikatakannya, pemerintah dapat melakukan penyesuaian terhadap skema pelaksanaan, termasuk jumlah hari penyajian, pola distribusi, serta pengurangan komponen belanja yang tidak langsung berkaitan dengan pemenuhan gizi anak.

Dengan demikian, anggaran negara dapat digunakan secara lebih efektif dan tetap memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. “Efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi manfaat bagi masyarakat. Justru efisiensi perlu dilakukan agar anggaran fokus pada hal yang paling penting, yaitu pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, terutama anak-anak di daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, komponen-komponen yang tidak mendesak atau berpotensi menimbulkan pemborosan perlu dipangkas. Fokus utama MBG harus diarahkan pada kualitas makanan, kebersihan, keamanan pangan, ketepatan sasaran, dan manfaat langsung bagi penerima.

Selain berdampak pada ekonomi daerah, MBG juga dinilai memberi pembelajaran baru bagi masyarakat mengenai manajemen pengelolaan makanan yang higienis, sehat, dan modern. Di lapangan, masyarakat belajar mengenai standar penyajian makanan, kebersihan dapur, pengelolaan limbah, saluran pembuangan air, serta tata cara menjaga kualitas makanan.

“MBG juga mengajarkan masyarakat di daerah tentang pengelolaan makanan yang lebih sehat, higienis, dan tertata. Ini menjadi bagian penting dari peningkatan kualitas masyarakat, bukan hanya dari sisi gizi, tetapi juga dari sisi pengetahuan dan manajemen,” tambahnya.

Karena itu, pihaknya mengajak semua pihak yang mengkritik MBG untuk melihat langsung pelaksanaan program di daerah. Menurutnya, kritik tetap diperlukan, tetapi sebaiknya diarahkan untuk memperbaiki program, bukan menghentikannya.

“Bagi pihak-pihak yang meminta MBG dihentikan, saya mengajak untuk turun langsung ke daerah dan melihat dampaknya. Saya lebih setuju jika MBG dievaluasi dan diperbaiki, bukan dihentikan,” tegasnya.

Ia menilai, MBG merupakan bagian dari upaya membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang. Pemenuhan gizi anak-anak, terutama di daerah, penting agar mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk tumbuh sehat, belajar dengan baik, dan bersaing di masa depan.

“Sudah saatnya ekonomi rakyat bawah bangkit. Salah satunya dapat dimulai melalui MBG. Program ini bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal gizi, ekonomi lokal, kesehatan, dan masa depan anak-anak Indonesia,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan Kantor Berita ANTARA pada Kamis (11/6), mulai dari penataan ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga optimalisasi sumber minyak alternatif dari Afrika untuk mengatasi gejolak energi nasional.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pada Jumat ini.

Pemerintah nyatakan komitmen tata ulang MBG dalam satu bulan

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan komitmen untuk menata ulang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam satu bulan.

“Perlu waktu penataan, ya. 1 bulan. 1 bulan penataan,” ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, dalam Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil yang digelar di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini.

Menkeu Purbaya ikuti arahan Presiden soal pengurangan anggaran MBG

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan rencana pengurangan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menyesuaikan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, Purbaya mengaku telah menerima kabar mengenai rencana tersebut. Namun, ia tak mengungkapkan besarannya untuk rencana pemangkasan anggaran program MBG.

Baca selengkapnya di sini.

ESDM bantah pemadaman listrik akibat stok batu bara menipis

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah pemadaman listrik bergilir yang berlangsung di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akibat stok batu bara yang menipis.

“Tidak ada batu bara menipis,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini.

Menko Zulhas ungkap dapur MBG di 3T bertambah menjadi 8.617 titik

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) membengkak dari 2.000 menjadi 8.617 titik.

“Untuk 3T itu didata ada 2 ribu titik, tapi kemudian menjadi 8.617 titik,” ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, dalam konferensi pers Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil yang digelar di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini.

Atasi gejolak energi, RI andalkan sumber minyak alternatif Afrika

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arif Havas Oegroseno menyatakan Indonesia terus mengoptimalkan sumber minyak alternatif di Benua Afrika untuk mengatasi gejolak energi nasional akibat ketegangan di Selat Hormuz.

"Kita sekarang banyak bekerja sama dengan Aljazair, Nigeria, Angola; banyak negara Afrika," kata Havas ditemui seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia (SSI) Abdul Hakim, menegaskan bahwa kecepatan bertindak dari aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung (Kejagung) sangat krusial. Sebab, kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025-2026 menyangkut hak mendasar anak-anak Indonesia yang menjadi sasaran utama program strategis nasional tersebut.

Langkah cepat Kejagung dalam melakukan penahanan terhadap tiga mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai sebagai momentum penting. Tindakan hukum tersebut dipandang bukan sekadar penindakan terhadap individu, melainkan instrumen korektif untuk membenahi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tetap berjalan sesuai jalurnya.

“Ya, saya kira langkah ini patut diapresiasi. Publik selama ini menyuarakan kegelisahan yang cukup besar terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis, terutama karena program ini menyangkut kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Karena itu, ketika ada respons cepat dari aparat penegak hukum, saya melihat ini sebagai jawaban awal atas ekspektasi publik,” kata Abdul Hakim kepada wartawan, Kamis (11/6/2026).

Menurut Abdul Hakim, penegakan hukum yang transparan merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya menjaga agar niat mulia sebuah program negara tidak tercederai oleh tindakan oknum tertentu di lapangan. “Ada satu peribahasa yang menurut saya relevan dalam konteks ini, yaitu road to hell is paved with good intentions. Maksudnya, niat baik saja tidak cukup apabila tidak diikuti tata kelola yang baik, pengawasan yang kuat, dan mekanisme akuntabilitas yang berjalan,” ungkapnya.

Dia berpendapat bahwa program MBG sejak awal lahir dari tujuan yang sangat mulia, yakni memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia. “Namun sebesar apa pun niat baik sebuah program, jika ada celah penyimpangan yang dibiarkan, maka tujuan mulia tersebut justru bisa tercederai,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia menggarisbawahi bahwa penegakan hukum oleh Korps Adhyaksa ini harus dimaknai sebagai langkah preventif demi melindungi hak rakyat dan mengamankan keberlanjutan program jangka panjang. Karena itu, respons hukum yang cepat perlu dilihat sebagai upaya memastikan agar niat baik di balik MBG tidak berubah menjadi masalah yang merugikan masyarakat.

Koreksi dan penegakan hukum menjadi bagian penting untuk menjaga agar program ini tetap berjalan sesuai tujuan awalnya. “Jadi, respons hukum ini bukan hanya soal penindakan terhadap individu, tetapi juga menjadi sinyal bahwa program MBG harus dijaga dari praktik-praktik yang merusak tujuan besarnya,” tegasnya.

Di sisi lain, publik juga mendorong agar Kejagung terus mengusut perkara ini secara akuntabel hingga membongkar seluruh simpul penyimpangan sistemik yang berpotensi terjadi. “Karena itu, publik tetap perlu mengawal proses ini. Bukan untuk mengintervensi hukum, tetapi untuk memastikan agar prosesnya transparan, akuntabel, dan tuntas. Jangan sampai penindakan hanya berhenti pada beberapa orang, sementara akar persoalan tata kelola, jaringan kemitraan, dan potensi penyimpangan sistemiknya tidak dibongkar secara menyeluruh,” tambah Abdul Hakim.

Mengenai arah dan pengembangan penyidikan ke depan, ia menyatakan bahwa publik sepenuhnya menaruh harapan pada profesionalisme tim penyidik Kejaksaan Agung untuk mengurai kasus ini berdasarkan fakta hukum. “Untuk soal itu, saya kira kita perlu menunggu proses penyidikan lebih lanjut. Kita tidak boleh mendahului kerja aparat penegak hukum. Apalagi jika ada pihak yang disebut siap menjadi justice collaborator, tentu itu bisa menjadi pintu masuk penting bagi Kejaksaan Agung untuk menelusuri apakah kasus ini hanya berhenti pada aktor tertentu, atau ada jaringan yang lebih luas di baliknya,” katanya.

Dia melanjutkan, “Kejaksaan Agung perlu membongkar kasus ini secara menyeluruh. Tidak cukup hanya melihat siapa yang menandatangani, tetapi juga harus dilihat alur keputusan, jaringan kemitraan, pola pengadaan, aliran dana, dan pihak-pihak yang paling diuntungkan dari dugaan penyimpangan tersebut,” pungkasnya.

Untuk 3T itu didata ada 2 ribu titik, tapi kemudian menjadi 8.617 titik

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) membengkak dari 2.000 menjadi 8.617 titik.

“Untuk 3T itu didata ada 2 ribu titik, tapi kemudian menjadi 8.617 titik,” ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, dalam konferensi pers Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil yang digelar di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Kamis.

Zulhas menyampaikan penambahan tersebut juga menjadi perhatian bagi pemerintah, sebab 6.138 titik SPPG sudah mengantongi Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Selain pembengkakan dapur MBG di wilayah 3T, Zulhas juga mengungkapkan penambahan dapur MBG di wilayah aglomerasi sebanyak 6.877 titik.

“Rencana awal titik itu 21 ribu, tetapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada kenaikan 6.877 titik,” ujar Zulhas.

Dengan setiap dapur SPPG memperoleh insentif senilai Rp6 juta per hari, Zulhas menghitung pemborosan anggaran untuk insentif dapur SPPG mencapai lebih dari Rp1 triliun per bulan.

“Per bulan ada pemborosan Rp1 triliun. Berarti, kalau setahun, Rp12 triliun,” ujar Zulhas.

Berbagai kasus pembengkakan tersebut lantas menjadi masalah yang mesti diselesaikan oleh pemerintah. Zulhas pun mengatakan perlu waktu selama 1 bulan untuk menata kembali Program MBG.

“Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting,” ujar Zulhas.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengatakan, pihaknya melakukan sejumlah langkah efisiensi anggaran agar pelaksanaan program tidak membebani keuangan negara tanpa mengubah target pemenuhan gizi bagi penerima manfaat.

Langkah pertama yang dilakukan adalah moratorium pembukaan titik dan dapur baru. Hingga saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata kembali untuk menilai kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.

BGN, kata dia, juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan di berbagai daerah. Penataan tersebut dilakukan karena sebaran dapur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Langkah berikutnya adalah melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Evaluasi dilakukan terhadap jumlah penerima manfaat yang saat ini tercatat sekitar 63 juta orang.

Selain itu, BGN juga memperkuat pengawasan kualitas layanan. Pada 2026, fokus program diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan, bukan semata-mata mengejar kuantitas. Evaluasi dilakukan untuk memastikan dapur yang beroperasi telah memenuhi petunjuk teknis serta memiliki kapasitas layanan yang sesuai.

Nanik mengatakan Program MBG merupakan amanah yang harus dijalankan secara baik karena selain bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, program tersebut juga diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat bawah.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan komitmen untuk menata ulang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam satu bulan.

“Perlu waktu penataan, ya. 1 bulan. 1 bulan penataan,” ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, dalam Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil yang digelar di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis.

Dalam satu bulan, Zulhas berkomitmen untuk menata dan membenahi titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sempat diperjualbelikan, memetakan sekolah-sekolah penerima MBG, membenahi kualitas dapur, hingga melakukan verifikasi ihwal laporan penerima manfaat dari MBG.

“Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting,” ujar Zulhas.

Penataan ulang program MBG merupakan respons pemerintah terhadap berbagai permasalahan yang berlangsung selama pelaksanaan program tersebut.

Berbagai permasalahan program MBG itu, tutur Zulhas, telah menuai perhatian Presiden Prabowo Subianto.

“Pada satu titik, akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan untuk mengganti dengan manajemen yang baru,” kata Zulhas.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengatakan pihaknya melakukan sejumlah langkah efisiensi anggaran agar pelaksanaan program tidak membebani keuangan negara tanpa mengubah target pemenuhan gizi bagi penerima manfaat.

Langkah pertama yang dilakukan adalah moratorium pembukaan titik dan dapur baru. Hingga saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata kembali untuk menilai kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.

BGN, kata dia, juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan di berbagai daerah. Penataan tersebut dilakukan karena sebaran dapur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Langkah berikutnya adalah melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Evaluasi dilakukan terhadap jumlah penerima manfaat yang saat ini tercatat sekitar 63 juta orang.

Selain itu, BGN juga akan memperkuat pengawasan kualitas layanan. Pada 2026, fokus program diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan, bukan semata-mata mengejar kuantitas. Evaluasi akan dilakukan untuk memastikan dapur yang beroperasi telah memenuhi petunjuk teknis serta memiliki kapasitas layanan yang sesuai.

Nanik mengatakan program MBG merupakan amanah yang harus dijalankan secara baik karena selain bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, program tersebut juga diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat bawah.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Analis Kebijakan Publik dan Sosial Politik Nasional Nasky Putra Tandjung mengkritik berbagai narasi dan opini liar dari pihak yang mengaitkan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun anggaran 2025-2026.

Kejagung menetapkan 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka yang saat ini proses hukumnya tengah berjalan. Narasi yang diembuskan dinilai tak proporsional, upaya pembunuhan karakter, dan kuat nuansa politik.

Menurut Nasky, proses hukum terkait perkara yang menyeret mantan Ketua BGN Dadan Hindayana (DH), dua wakilnya Sony Sonjaya (SS) dan Lodewyk Pusung (LP) harus diserahkan sepenuhnya kepada Kejagung untuk diusut secara independen, profesional, transparan, dan akuntabel.

“Biarkan aparat penegak hukum yakni Kejagung bekerja sesuai kewenangannya. Jangan sampai muncul opini atau tuduhan yang justru dapat mengganggu proses penegakan hukum yang sedang berjalan," ujar Nasky yang juga Ketua Indonesia Youth Epicentrum ini di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, tuntutan tersebut hanya didasarkan pada asumsi, bukan atas dasar fakta hukum yang jelas. Sebagai negara hukum, pertanggungjawaban pidana bersifat individual, sehingga publik tidak boleh digiring oleh opini yang menyamaratakan seseorang tanpa bukti sah.

Nasky penulis buku Politik Kaum Muda: Anak Muda dan Perubahan menilai AHY dikenal sosok tegas kepada penegakan hukum dan antikorupsi (to Law Enforcement and Anti-Corruption) punya berintegritas, disiplin memimpin kementeriannya. Kemudian, AHY juga menginstruksikan jajarannya agar memberantas praktik korupsi, kolusi, dan abuse of power demi menciptakan birokrasi yang menjunjung tinggi nilai atau core value profesional, responsif, integritas, modern, serta akuntabel kepada publik.

Founder Nasky Milenial Center (NMC) ini mengimbau sejumlah pihak lainnya untuk menghormati asas praduga tak bersalah serta membiarkan proses hukum berjalan sesuai koridornya. Dia meminta segala bentuk penggiringan opini yang tidak proporsional dan tanpa bukti sah segera dihentikan agar tidak merusak reputasi seseorang.

Saat ini AHY sedang fokus dan komitmen dalam menjalankan berbagai tugas dan fungsi strategis dalam menyukseskan, mendukung penuh, dan mewujudkan berbagai program prioritas asta cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara di tengah dinamika nasional dan global yang terus berkembang.

Nasky juga mengingatkan pentingnya melihat suatu persoalan secara objektif, utuh, dan komprehensif agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

“Publik perlu memperoleh konteks yang lengkap agar tidak terjebak pada narasi yang dapat menimbulkan kesimpulan prematur terhadap rekam jejak maupun kinerja seseorang,” ujar alumnus INDEF School of Political Economy Jakarta.

Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil (civil society), dia mengajak elemen masyarakat untuk meningkatkan literasi informasi dan tidak mudah mempercayai berbagai opini yang beredar tanpa didukung data, fakta, maupun dasar empiris yang jelas.

Dia mengimbau publik mengedepankan sikap tabayun atau klarifikasi terhadap setiap informasi yang diterima, terutama di tengah derasnya arus informasi di media sosial. “Demokrasi yang sehat harus dibangun di atas fakta, data, dan kebenaran, bukan berdasarkan asumsi maupun tuduhan yang belum teruji,” katanya.

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura buka suara mengklarifikasi tuduhan dan narasi hoaks terkait pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hanura membantah memiliki yayasan yang terafiliasi dengan pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG.

Wakil Ketua Umum Partai Hanura Bidang OKK Akhmad Muqowam menegaskan bahwa informasi berbentuk narasi, flyer, maupun video yang memuat tuduhan tentang adanya yayasan milik Partai Hanura terlibat pengelolaan MBG, tidak benar. Dia memastikan bahwa pihaknya telah melakukan upaya konfirmasi dan klarifikasi dari informasi yang beredar luas di media sosial itu.

"DPP Partai Hanura memandang perlu menyampaikan klarifikasi resmi kepada publik sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik, dalam menjaga integritas serta nama baik partai," kata Muqowam dalam jumpa pers di Kantor DPP Hanura, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Dia mengungkapkan DPP Hanura telah mendatangi Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Selasa (9/6/2026). Dia menjelaskan, silaturahmi itu bertujuan untuk mengklarifikasi sekaligus melakukan konfirmasi tentang informasi yang beredar di ruang publik.

"DPP Hanura diwakili oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen), Benny Rhamdani, dan Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat, Adil Supatra Akbar. Dalam pertemuan itu, kami diterima oleh Saudara Azim dan Saudara Maulana dari pihak ICW. Proses klarifikasi dan konfirmasi berlangsung kurang lebih 40 menit," ungkapnya.

Sementara itu, Adil Supatra Akbar menguraikan tentang isi pertemuan tersebut, di antaranya, informasi yang beredar di media sosial, baik dalam bentuk narasi, flyer, maupun video berbeda dengan hasil penelitian resmi ICW, dan berada di luar tanggung jawab ICW.

"Termasuk, informasi yang menyebut adanya 'dua yayasan Partai Hanura' dalam pengelolaan MBG. Itu tidak pernah tercantum dan ditemukan dalam dokumen hasil penelitian ICW yang telah diterbitkan dan menjadi konsumsi publik," cetusnya.

Dalam dokumen hasil penelitiannya, sambung Adil, ICW menyebut sebanyak 28 yayasan atau 27,45 persen dari 102 yayasan mitra penyelenggara MBG yang ditelusuri, memiliki afiliasi politik formal. Afiliasi ini timbul dari dugaan relasi yang dimiliki oleh individu di dalam yayasan dengan partai politik.

"Relasi tersebut meliputi kedudukan dalam partai politik berupa jabatan sebagai pengurus pusat dan daerah, pengusungan oleh partai politik dalam kontestasi pemilu, maupun status sebagai pejabat publik yang terpilih melalui pemilu," katanya.

Adil mengakui, dokumen hasil penelitian ICW menemukan empat orang anggota legislatif Hanura periode 2024–2029, yang menjadi bagian dari yayasan mitra MBG. Di antaranya, Raden Ayu Amrina Rosyada, anggota DPRD Ogan Ilir dari Partai Hanura, yang terdaftar sebagai pendiri Yayasan Sahabat Pelangi.

"Keterlibatan yang bersangkutan dalam pengelolaan MBG merupakan tindakan dan kapasitas pribadi. Itu tidak memiliki hubungan organisatoris dengan partai, dan tidak serta-merta menjadikan yayasan tersebut sebagai yayasan milik Partai Hanura," tegasnya.

Melanjutkan keterangannya, Muqowam mengatakan, pihaknya segera melakukan pemanggilan terhadap kader yang memiliki keterlibatan dan keterkaitan dalam pengelolaan MBG. Kata dia, mereka akan diproses sesuai mekanisme organisasi dan prinsip akuntabilitas politik internal partai.

"Dewan Kehormatan Partai akan meminta penjelasan dan keterangan secara. Partai akan memberi sanksi tegas kepada semua kader, termasuk anggota DPRD Partai Hanura, yang bertindak di luar tanggung jawab tugas partai dan tugas negara," ucapnya.

Secara prinsip, kata dia, pihaknya mendukung pelaksanaan program MBG. Menurutnya, program itu baik dan penting bagi rakyat, khususnya dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Namun, kata Muqowam, Hanura juga mendorong penguatan tata kelola, transparansi, profesionalisme, dan sistem pengawasan dalam pelaksanaan. Dia juga membantah tuduhan tentang adanya yayasan yang dimiliki atau terafiliasi dengan Hanura.

"Itu tidak benar dan menyesatkan. Setelah mempelajari hasil penelitian ICW secara menyeluruh, kami menyimpulkan, informasi yang disebarluaskan oleh pihak-pihak tertentu melalui media sosial adalah hoaks dan bentuk disinformasi publik, yang diduga memiliki tujuan untuk mendiskreditkan dan merusak nama baik Partai Hanura," tuturnya.

Akan tetapi, pihaknya belum memutuskan untuk melakukan upaya hukum. "Kami masih melakukan penelusuran lebih lanjut. Saat ini, kami hanya ingin meluruskan informasi yang berkembang. Belum ada keputusan untuk ke ranah hukum," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Septian Hario Seto menyatakan hasil survei independen terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menemukan bahwa 86,9 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki setidaknya satu pemasok skala kecil.

"Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9 persen dari SPPG yang ada saat ini, paling tidak memiliki satu suplier kecil," ujar Seto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Menurut Seto, setiap SPPG rata-rata menggandeng tiga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai pemasok bahan baku maupun kebutuhan operasional lainnya.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menciptakan ekosistem rantai pasok baru yang melibatkan pelaku usaha lokal.

Lebih lanjut, Seto menyebut sekitar 65 persen UMKM yang menjadi pemasok berada di kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG. Kondisi tersebut menunjukkan manfaat ekonomi program MBG lebih banyak dirasakan oleh pelaku usaha lokal di daerah.

"Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah suplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada," terangnya.

Survei DEN juga menemukan bahwa hampir 99 persen tenaga kerja yang bekerja di SPPG berasal dari masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan program MBG turut menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian daerah.

Selanjutnya, DEN mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja UMKM pemasok cukup tinggi, yakni mencapai lebih dari 70 persen.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperbaiki, terutama terkait akses permodalan bagi pelaku UMKM agar dapat meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas jenis komoditas yang dimaksud.

"Jadi mereka bisa mempunyai modal kerja yang lebih bagus, akhirnya bisa melayani SPPG-nya lebih banyak, komoditasnya juga lebih beraneka ragam," kata Seto.

Seto menambahkan, penguatan rantai pasok lokal melalui program tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen.

Hasil survei tersebut telah dilaporkan DEN kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bahan evaluasi sekaligus masukan untuk pengembangan program MBG ke depan.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Genta Tenri Mawangi
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengungkapkan bahwa ada pejabat eselon I dan II memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Jumlah SPPG milik seorang pejabat eselon II tersebut mencengangkan, lebih dari 100 unit.

Sedangkan seorang pejabat eselon I memiliki lebih dari 20 SPPG. Boyamin mengaku telah menyerahkan data terkait temuannya tersebut kepada penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa (9/6/2026).

Pelaporan MAKI ini pun lantas turut mendapat perhatian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Menurut Sahroni, laporan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh Kejagung.

“Kita tahu MAKI bukan organisasi yang baru kemarin muncul. Mereka sudah lama konsisten membantu mengawasi potensi korupsi dalam berbagai sektor. Sehingga saya yakin laporan ini legit, dan sudah sepatutnya didalami oleh Kejagung. Ini juga bagian dari partisipasi aktif masyarakat dalam membantu mengawasi MBG,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).

“Kita tahu Presiden Prabowo sedang sangat serius melakukan pembenahan dan bersih-bersih di program prioritas ini. Setelah sebelumnya pucuk pimpinannya ditindak, sekarang agenda bersih-bersih ini harus berlanjut ke level pelaksana di bawah,” sambungnya.

Sahroni menilai dugaan kepemilikan puluhan hingga ratusan dapur MBG oleh segelintir pihak perlu diuji dan diverifikasi secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan tujuan program. “Kalau memang ada pihak yang menguasai puluhan bahkan ratusan dapur MBG, maka harus dicek prosesnya,” tuturnya.

“Apakah seluruh verifikasi dan penunjukannya dilakukan sesuai aturan atau ada praktik-praktik yang tidak semestinya. Hal-hal seperti inilah yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap program MBG. Karena itu Kejagung perlu mengusutnya secara tegas dan transparan,” pungkas Sahroni.

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menjelaskan isu soal operasional sejumlah dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) berhenti sementara karena dana dari BGN belum cair. Nanik mengatakan, dana operasional untuk dapur MBG sudah dicairkan sejak Jumat pekan lalu.

"Ada bagian dari hoaks, ada yang bagian dari.... Semua sudah dicairkan dari mulai Jumat. Jadi memang ada beberapa yang Jumat itu sudah dicairkan, yang Senin ini juga dicairkan," kata Nanik seusai dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Menurut Nanik, BGN sudah mencairkan Rp5 triliun untuk operasional dapur MBG, termasuk di Aceh. Nanik menuturkan masalah pencairan dana tersebut hanya masalah teknis.

"Jadi kalau nggak salah kami dapat laporan Rp5 T ya Bu (Arumsari, Wakil Kepala BGN) dicairkan hari ini. Jadi tidak ada masalah, masalah teknis saja," jelas Nanik.

Sebelumnya, beredar informasi yang menyebut sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG berpotensi menghentikan operasional apabila dana yang tersedia tidak mencukupi.

Namun, BGN telah mengeluarkan pernyataan bahwa pencairan anggaran melalui mekanisme top up Dana Bantuan Pemerintah (Banper) untuk seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah dilaksanakan pada Jumat, 5 Juni 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada seluruh Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), Kepala Regional (Kareg), Koordinator Wilayah (Korwil), Koordinator Kecamatan (Korcam), dan Kepala SPPG agar menyampaikan informasi yang benar kepada seluruh yayasan dan mitra pelaksana di wilayah masing-masing.

BGN juga memastikan bahwa proses pencairan anggaran Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Hingga saat ini, tidak terdapat kendala yang menghambat pelaksanaan program di lapangan, dan layanan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sebagaimana mestinya.

"Masyarakat diimbau untuk selalu memperoleh informasi dari kanal resmi Badan Gizi Nasional dan tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya," imbaunya.