JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura buka suara mengklarifikasi tuduhan dan narasi hoaks terkait pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hanura membantah memiliki yayasan yang terafiliasi dengan pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG.

Wakil Ketua Umum Partai Hanura Bidang OKK Akhmad Muqowam menegaskan bahwa informasi berbentuk narasi, flyer, maupun video yang memuat tuduhan tentang adanya yayasan milik Partai Hanura terlibat pengelolaan MBG, tidak benar. Dia memastikan bahwa pihaknya telah melakukan upaya konfirmasi dan klarifikasi dari informasi yang beredar luas di media sosial itu.

"DPP Partai Hanura memandang perlu menyampaikan klarifikasi resmi kepada publik sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik, dalam menjaga integritas serta nama baik partai," kata Muqowam dalam jumpa pers di Kantor DPP Hanura, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Dia mengungkapkan DPP Hanura telah mendatangi Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Selasa (9/6/2026). Dia menjelaskan, silaturahmi itu bertujuan untuk mengklarifikasi sekaligus melakukan konfirmasi tentang informasi yang beredar di ruang publik.

"DPP Hanura diwakili oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen), Benny Rhamdani, dan Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat, Adil Supatra Akbar. Dalam pertemuan itu, kami diterima oleh Saudara Azim dan Saudara Maulana dari pihak ICW. Proses klarifikasi dan konfirmasi berlangsung kurang lebih 40 menit," ungkapnya.

Sementara itu, Adil Supatra Akbar menguraikan tentang isi pertemuan tersebut, di antaranya, informasi yang beredar di media sosial, baik dalam bentuk narasi, flyer, maupun video berbeda dengan hasil penelitian resmi ICW, dan berada di luar tanggung jawab ICW.

"Termasuk, informasi yang menyebut adanya 'dua yayasan Partai Hanura' dalam pengelolaan MBG. Itu tidak pernah tercantum dan ditemukan dalam dokumen hasil penelitian ICW yang telah diterbitkan dan menjadi konsumsi publik," cetusnya.

Dalam dokumen hasil penelitiannya, sambung Adil, ICW menyebut sebanyak 28 yayasan atau 27,45 persen dari 102 yayasan mitra penyelenggara MBG yang ditelusuri, memiliki afiliasi politik formal. Afiliasi ini timbul dari dugaan relasi yang dimiliki oleh individu di dalam yayasan dengan partai politik.

"Relasi tersebut meliputi kedudukan dalam partai politik berupa jabatan sebagai pengurus pusat dan daerah, pengusungan oleh partai politik dalam kontestasi pemilu, maupun status sebagai pejabat publik yang terpilih melalui pemilu," katanya.

Adil mengakui, dokumen hasil penelitian ICW menemukan empat orang anggota legislatif Hanura periode 2024–2029, yang menjadi bagian dari yayasan mitra MBG. Di antaranya, Raden Ayu Amrina Rosyada, anggota DPRD Ogan Ilir dari Partai Hanura, yang terdaftar sebagai pendiri Yayasan Sahabat Pelangi.

"Keterlibatan yang bersangkutan dalam pengelolaan MBG merupakan tindakan dan kapasitas pribadi. Itu tidak memiliki hubungan organisatoris dengan partai, dan tidak serta-merta menjadikan yayasan tersebut sebagai yayasan milik Partai Hanura," tegasnya.

Melanjutkan keterangannya, Muqowam mengatakan, pihaknya segera melakukan pemanggilan terhadap kader yang memiliki keterlibatan dan keterkaitan dalam pengelolaan MBG. Kata dia, mereka akan diproses sesuai mekanisme organisasi dan prinsip akuntabilitas politik internal partai.

"Dewan Kehormatan Partai akan meminta penjelasan dan keterangan secara. Partai akan memberi sanksi tegas kepada semua kader, termasuk anggota DPRD Partai Hanura, yang bertindak di luar tanggung jawab tugas partai dan tugas negara," ucapnya.

Secara prinsip, kata dia, pihaknya mendukung pelaksanaan program MBG. Menurutnya, program itu baik dan penting bagi rakyat, khususnya dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Namun, kata Muqowam, Hanura juga mendorong penguatan tata kelola, transparansi, profesionalisme, dan sistem pengawasan dalam pelaksanaan. Dia juga membantah tuduhan tentang adanya yayasan yang dimiliki atau terafiliasi dengan Hanura.

"Itu tidak benar dan menyesatkan. Setelah mempelajari hasil penelitian ICW secara menyeluruh, kami menyimpulkan, informasi yang disebarluaskan oleh pihak-pihak tertentu melalui media sosial adalah hoaks dan bentuk disinformasi publik, yang diduga memiliki tujuan untuk mendiskreditkan dan merusak nama baik Partai Hanura," tuturnya.

Akan tetapi, pihaknya belum memutuskan untuk melakukan upaya hukum. "Kami masih melakukan penelusuran lebih lanjut. Saat ini, kami hanya ingin meluruskan informasi yang berkembang. Belum ada keputusan untuk ke ranah hukum," pungkasnya.

JAKARTA - PT Delfa Indonesia Madani menegaskan komitmen sebagai perusahaan kontraktor melalui keberhasilan penyelesaian proyek pembangunan dan renovasi total Gedung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura yang berlokasi di Jalan Proklamasi No. 81, Menteng, Jakarta Pusat. Proyek strategis ini diselesaikan tepat waktu, sesuai spesifikasi teknis, serta memenuhi standar kualitas konstruksi yang tinggi.

Pekerjaan yang dilaksanakan meliputi proses perencanaan awal, penguatan struktur bangunan, pembangunan fisik, hingga penyelesaian interior secara menyeluruh. Gedung yang telah selesai dibangun terdiri dari empat lantai utama serta area rooftop yang dirancang multifungsi, dengan total pengembangan area mencapai kurang lebih 1.500 meter persegi.

Seluruh tahapan proyek dilakukan melalui pengawasan teknis yang ketat, sistem manajemen proyek yang terstruktur, serta kontrol mutu berlapis untuk memastikan hasil konstruksi yang optimal.

Selain fokus pada kekuatan struktur dan kualitas bangunan, PT Delfa Indonesia Madani juga menerapkan pendekatan desain yang modern dan representatif. Penataan ruang dirancang agar mendukung aktivitas organisasi secara efektif, sekaligus menghadirkan suasana kerja yang nyaman dan profesional.

Dengan demikian, gedung ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi, tetapi juga menjadi simbol identitas organisasi yang kuat dan modern.

Serah terima pekerjaan dilaksanakan secara resmi melalui penandatanganan dokumen oleh Direktur Utama PT Delfa Indonesia Madani, Delik Iskandar, MM, sebagai kontraktor pelaksana, bersama Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura, Benny Ramdani, sebagai perwakilan pihak pengguna bangunan. Momen ini menandai selesainya seluruh rangkaian pekerjaan konstruksi sekaligus dimulainya pemanfaatan gedung secara penuh.

Direktur Utama PT Delfa Indonesia Madani, Delik Iskandar menyampaikan, bahwa keberhasilan proyek ini merupakan hasil dari kerja tim yang solid, koordinasi yang baik, serta komitmen perusahaan dalam menjaga kualitas dan kepercayaan klien.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada PT Delfa Indonesia Madani dalam pembangunan Gedung DPP Partai Hanura. Serah terima ini menjadi bukti bahwa kami selalu mengedepankan kualitas, ketepatan waktu, serta tanggung jawab profesional dalam setiap proyek yang kami kerjakan,” ujar Delik Iskandar.

HUT ke-19, Hanura Punya Kantor DPP Baru di Jalan Proklamasi



Lebih lanjut Ia menegaskan bahwa setiap proyek yang ditangani perusahaan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik bangunan, tetapi juga pada keberlanjutan fungsi, keamanan struktur, serta manfaat jangka panjang bagi pengguna. Oleh karena itu, penerapan standar keselamatan kerja, efisiensi pelaksanaan, dan pemilihan material berkualitas menjadi bagian penting dalam proses pembangunan.

Gedung yang telah diselesaikan kini siap digunakan sebagai pusat aktivitas organisasi dengan struktur yang kokoh, tata ruang yang efisien, serta desain interior yang modern dan representatif. Kehadiran gedung ini diharapkan dapat mendukung operasional organisasi secara optimal sekaligus memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna bangunan.

PT Delfa Indonesia Madani dikenal sebagai perusahaan kontraktor dan interior yang berpengalaman dalam pembangunan gedung perkantoran, fasilitas kesehatan, institusi pendidikan, serta berbagai proyek strategis lainnya. Dengan dukungan tenaga profesional, sistem kerja yang terstruktur, dan pengendalian mutu yang konsisten, perusahaan terus dipercaya menangani proyek berskala regional maupun nasional.

Melalui penyelesaian proyek Gedung DPP Partai Hanura ini, PT Delfa Indonesia Madani kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan karya konstruksi yang berkualitas, profesional, dan berkelanjutan di Indonesia, sekaligus memperkuat posisinya sebagai kontraktor yang mampu memberikan solusi pembangunan secara menyeluruh dan terpercaya.

JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengungkapkan Hanura semakin solid dan siap menghadapi Pemilu 2029. DPP Hanura bakal memastikan struktur kepengurusan lengkap di seluruh provinsi hingga tingkat kelurahan dan desa, terbentuk sebelum Desember 2026.

"Pembentukan dilakukan secara berjenjang," kata OSO membacakan keputusan dan rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan Bimbingan Teknis (Bimtek) 2025 di Bandung, Jawa Barat (Jabar), Jumat (5/12/2025) malam.

OSO menjelaskan, Rakernas menginstruksikan seluruh jajaran partai memenuhi syarat peserta Pemilu 2029, yakni pemenuhan verifikasi faktual, struktur, dan keanggotaan pada tahun 2026-2027. Kemudian, melakukan pendidikan kader di setiap tingkatan, setelah terbentuknya kepengurusan.

Selain itu, lanjut dia, Rakernas juga memutuskan menegakkan aturan organisasi, yakni sanksi tegas bagi pengurus yang tidak aktif, dan penghargaan bagi mereka yang berhasil memenuhi indikator kerja. "Saya juga akan melakukan restrukturisasi DPP," imbuh mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu.

Selain keputusan internal, sambung OSO, Hanura juga mendukung upaya Pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Hanura berkomitmen menjunjung politik bersih dan Pemerintahan yang berintegritas.

"Partai Hanura mendesak para stakeholder politik di Indonesia untuk melakukan peningkatan akses pendidikan Pemilu bagi rakyat. Khususnya, generasi muda, perempuan, penyandang disabilitas, dan daerah terpencil," cetusnya.

Soal penyempurnaan sistem pemilu, lanjutnya, Hanura akan memastikan pemerataan representasi politik di seluruh daerah di Indonesia, serta memberi penghormatan terhadap suara rakyat, sebagai wujud kedaulatan rakyat. "Jangan ada lagi 17 juta suara yang hilang. Hanura akan berjuang untuk menjaga kedaulatan suara rakyat," tegasnya.

OSO menuturkan, Hanura juga mendesak Pemerintah melakukan pemerataan pembangunan di daerah, utamanya sektor kesehatan, pendidikan, serta pangan dan energi, yang menjadi tuntutan bagi kesejahteraan rakyat. Dia menegaskan, rekomendasi tersebut menjadi tanggung jawab kolektif seluruh pengurus dan kader Hanura, sebagai bukti komitmen politik, kerakyatan, loyalitas, dan integritas moral menuju kemenangan 2029.

"Demi terwujudnya, 'Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera'. Setelah daerah makmur, baru ada Indonesia makmur," pungkas Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2017-2019 itu.

Penutupan Rakernas I dan Bimtek Hanura juga dihadiri pengamat politik dan filsuf, Rocky Gerung. Di hadapan Pengurus DPP, Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan ratusan kader Hanura, Rocky memuji kepemimpinan OSO.

"Politik itu tukar tambah argumen. OSO melakukan itu, karena OSO artinya 'Otak Semua Orang'. Dia mengerti semua otak. Otaknya lengkap, otak pemimin, politisi, pengusaha," kata Rocky membuka orasinya.

Dia mengapresiasi Hanura yang mengundangnya untuk 'mengaktifkan' akal sehat para kadernya. Ditegaskan Rocky, fungsi partai adalah menghasilkan manusia yang berpikir, dan Hanura mempunyai tugas untuk membuat Hati Nurani Rakyat kembali ke republik.

"Anda (kader Hanura) dihukum oleh sejarah dan diminta oleh peradaban, untuk membangkitkan hati nurani rakyat. Karena anda semua memakai nama ini," ingatnya.

Lebih lanjut, Rocky mengingatkan, seluruh kader Hanura untuk mengambil alih beban dan memikul masa depan. Karenanya, kapasitas dan kapabilitas kader harus terus ditingkatkan, agar para calon pemimpin dari Hanura tidak sekadar mengandalkan elektabilitas.

"Diperlukan pemimpin yang punya otak. Pastikan calon pemimpin Hanura lulus etikabilitas, intelektualitas, kemudian elektabilitas," imbuhnya.

Rocky mengaku setuju dan mendukung gagasan yang diperjuangkan Hanura, yakni membangun dari daerah. Sebab, tidak ada Indonesia sejahtera, tanpa ada daerah berdaya.

"Yang saya senang partai usung tagline yang kuat, yaitu Daerah Berdaya Republik Sejahtera. Itu prinsip waktu kita bangun republik ini," cetusnya.

Selain itu, dia juga mendukung perjuangan Sekber Gerakan Kadaulatan Suara Rakyat (GKSR) tentang Parliamentary Threshold (PT) 1 persen, agar tidak ada lagi suara rakyat yang hilang pada Pemilu mendatang. Bahkan, Rocky menegaskan setuju PT nol persen.

"Itu namanya kesetaraan warga negara. Jadi, nggak boleh ada threshold. Satu-satunya threshold, adalah aturan 50 persen plus 1. Jadi, kompetisi di situ saja. Nggak mungkin dari awal itu dipasang threshold," tegasnya.

JAKARTA - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/12/2025). Kegiatan yang rencananya hingga Sabtu, 6 Desember 2025 itu dihadiri sejumlah elite DPP Hanura.

Mengawali pidato pembukaan Rakernas dan Bimtek, OSO menyampaikan dukacita atas bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dia menyerukan kepada semua kader untuk membantu dan mendoakan para korban bencana tersebut.

Dia juga mengajak semua elemen bangsa bahu-membahu dalam membantu pemulihan dan penanganan pascabencana. Meski berharap pemerintah segera menetapkan status bencana nasional, OSO memahami kesulitan yang dihadapi negara.

“Kenapa tidak jadi status bencana nasional? Karena memang tidak gampang, ini soal kemampuan anggaran negara. Saya tidak menyalahkan, tapi kita dorong agar negara segera mengambil solusi lewat kebijakan dan keputusan yang tepat," ujarnya.

OSO mengungkapkan, pihaknya bersama seluruh kadernya telah menggalang donasi untuk korban bencana. Data terakhir, dana yang terkumpul sudah mencapai Rp1,8 miliar, dan bantuan itu telah dibawa dan disalurkan oleh perwakilan DPP Hanura kepada para korban.

"Perwakilan kita telah berada di Sumatera, dan tengah melakukan berbagai upaya untuk membantu saudara-saudara kita. Kita memberikan bantuan dengan tulus, dan dari hati nurani," katanya.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2017-2019 itu juga mengajak semua kader di daerah hingga ke ranting (kelurahan/desa), mendoakan para korban bencana, sekaligus bergerak menggalang bantuan. “Kami atas nama seluruh kader Partai Hanura, berbelasungkawa. Mari bergerak bersama, mari ajak semua rakyat peduli. Semua elemen harus bahu-membahu,” jelasnya.

OSO juga mengingatkan seluruh pihak harus fokus dan bersatu dalam membantu para korban. Dia meminta masyarakat tidak menilai peristiwa bencana ini secara parsial, karena pemerintah tidak mudah untuk mengambil keputusan.

"Kita tunggu saja, jangan ikut goyang-goyang, bikin pro dan kontra. Lagi ada bencana, tapi kok ramai bikin pro dan kontra. Kita serahkan kepada pemerintah. Kalau pemerintahnya berani, pasti berani ambil keputusan. Kita tunggu saja," tegasnya.

Dia berharap seluruh bantuan segera sampai ke daerah terdampak yang belum terjangkau. "Jangan sampai, korban bertambah bukan hanya karena banjir dan longsor, tapi akibat keterlambatan bantuan,” imbuhnya.

OSO menjelaskan, Rakernas dan Bimtek memiliki tujuan yang sama dengan tema, yakni memperkuat konsolidasi untuk mewujudkan daerah berdaya dan Indonesia sejahtera. “Saya bahagia yang sangat mendalam. Sahabat partai besar hingga kecil datang ke acara Hanura. Percayalah, hati nurani kita sama," kata OSO.

Diketahui, kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh seperti Mahfud MD, Akbar Faisal, serta sejumlah pimpinan partai politik di Provinsi Jabar. Menurut OSO, Indonesia perlu partai untuk berkotribusi melalui sistem politik. Sebab, bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Banyak kendala baik internal maupun khususnya eksternal.

"Saya dengan partai nonparlemen, 9 partai, menghimpun kekuatan, memperjuangkan hak-hak rakyat. Hanura punya tagline, berpihak kepada daerah, daerah makmur, Indonesia makmur. Mari sama-sama dengan partai lain bekerja sama bikin daerah makmur," tuturnya.

OSO melanjutkan, Hanura dan Sekretariat Bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (Sekber GKSR) telah berkomitmen untuk memperjuangkan suara rakyat yang hilang pada pemilu, karena tidak terkonversi menjadi kursi di DPR RI. “Pada Pemilu 2024 ada 17 juta rakyat yang hilang. Padahal, mereka sudah datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menyalurkan suara dalam pemilu, tapi suaranya jadi tidak berarti," ucapnya.

Dia mengatakan, agenda Rakernas dan Bimtek akan menjadi ajang konsolidasi ideologis dan organisatoris partai dalam menghadapi agenda politik nasional ke depan. Melalui agenda tersebut, Hanura ingin melakukan penajaman strategi pemenangan legislatif dan eksekutif di seluruh daerah, serta memperkuat visi perjuangan politik kader.

Dikatakan OSO, Bimtek juga digelar sebagai upaya dan standardisasi dan peningkatan kualitas kader legislatif, serta memastikan seluruh kader legislatif satu garis perjuangan partai dengan cita-cita rakyat. “Rakernas dan Bimtek akan menelurkan keputusan strategis, meningkatkan kualitas kader legislatif, yang mampu mengadvokasi rakyat secara nyata, dan tercipta soliditas nasional yang kokoh dari pusat sampai ranting,” pungkasnya.

JAKARTA - Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO) berharap pemerintah segera menetapkan banjir bandang dan longsor di utara Sumatera sebagai bencana nasional . Selain merespons permintaan daerah, penetapan status itu penting bagi penganganan bencana di tiga provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar lebih cepat dan terstruktur.

"Hanura menegaskan pemerintah segera tetapkan status bencana nasional," kata OSO di sela Konferensi Pers Rakernas dan Bimtek Hanura di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Dia memaklumi banyak kepala daerah di tiga provinsi terdampak yang kewalahan menghadapi penanganan pascabencana. Diketahui, sejumlah kepala daerah terdampak mengirim surat kepada Gubernur dan Mendagri menyatakan kewalahan usai wilayahnya porak poranda.

"Dalam keadaan kebingungan, memang susah mengambil keputusan. Tetapi mari jangan menyerah," ucapnya.

Hanura berharap seluruh bantuan segera sampai ke daerah terdampak yang belum terjangkau. Untuk itu, pemerintah diminta segera membuka jalur yang tak bisa dilalui untuk memperlancar distribusi bantuan.

"Jeritan tiga wilayah ini luar biasa. Jalan dan akses terputus. Bantuan belum sampai. Sudah banyak yang kelaparan, butuh pakaian, tenda, dan logistik lainnya," ujarnya.

"Ini harus dibuka segera. Jangan sampai, korban bertambah bukan hanya karena banjir dan longsor, tapi akibat keterlambatan bantuan," tambahnya.

Partai Hanura bersama seluruh kader, Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau (Gebu Minang), dan sejumlah pihak menggalang donasi untuk korban. Data terakhir, dana yang terkumpul sudah mencapai Rp1,8 miliar.

OSO menginstruksikan kader Hanura di seluruh daerah hingga tingkat ranting (kelurahan/desa) mendoakan para korban bencana sekaligus menggalang bantuan.

Gelar Rakernas dan Bimtek di Bandung

Terkait Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hanura, OSO mengatakan, pihaknya akan menggelar kegiatan tetsebut di Bandung, 4-6 Desember 2025. "Rakernas ini agenda rutin. Hanura juga akan bekerja dengan Kemendagri untuk Bimtek," ujarnya.

Menurut OSO, Rakernas dan Bimtek Hanura akan menjadi ajang konsolidasi ideologis dan organisatoris partai dalam menghadapi agenda politik nasional ke depan. Melalui agenda tersebut, Hanura juga ingin melakukan penajaman strategi pemenangan legislatif dan eksekutif di seluruh daerah, serta memperkuat visi perjuangan politik kader.

Bimtek juga digelar sebagai upaya standarisasi dan peningkatan kualitas kader legislatif serta memastikan seluruh kader legislatif satu garis perjuangan partai dengan cita-cita rakyat.

Partai Hanura akan terus berdiri tegak untuk rakyat, bergerak untuk kemajuan daerah, dan bekerja untuk masa depan Indonesia. "Tagline kita tetap berpihak kepada daerah. Daerah Makmur, Indonesia Makmur," ungkapnya.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Hanura Akhmad Muqowam menambahkan materi Rakernas dan Bimtek salah satunya fokus peningkatakan kualitas anggota DPRD Hanura di daerah.

"Upgrade kader ini penting agar khususnya anggota legislatif semakin optimal menjalankan fungsinya. Ke depan, tak hanya Bimtek, akan ada FGD, sarasehan, hingga kunjungan lapangan," katanya.

JAKARTA - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menyatakan, deklarasi Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) sebagai bentuk untuk membangun Indonesia secara bersama-sama. Menurutnya, ini bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya ingin mempertegas, jangan ada isu seolah-olah kami ini tidak mendukung pemerintah, keliru. Kami semua yang hadir ini, mendukung konstitusi, mendukung pemerintah kepemimpinan Pak Prabowo," kata OSO saat Deklarasi SekberGerakan Kedaulatan Suara Rakyat , Sabtu (22/11/2025).

OSO meyakini, Prabowo akan mengubah sistem politik Indonesia lebih baik lagi dengan salah satunya mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dari sejumlah parpol yang tergabung dalam GKSR. "Kami bukan anti pemerintah, kami justru sangat mendukung pemerintah, titik," ujarnya.

Sebelumnya, Partai Perindo bersama tujuh partai politik (parpol) non-parlemen mendeklarasikan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR). Tujuh parpol lainnya yaitu, PPP, Partai Hanura, Partai Ummat, PKN, PBB, Partai Buruh, dan Partai Berkarya.

"Yang kami ambil pada hari ini oleh GKSR, yang dipimpin langsung oleh ketua GKSR yaitu Bang OSO (Oesman Sapta Odang), yang pertama adalah deklarasi (Sekber GKSR), resmi ditandatangani oleh semua ketua umum delapan partai politik sebagaimana yang tadi telah disebutkan," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta, Sabtu (22/11/2025).