Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kontribusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah, mulai dari penguatan ketahanan pangan nasional hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan amanat dalam Upacara Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara di Pusat Latihan Brimob, Cikeas, Bogor, Rabu (1/7/2026).

Presiden mengatakan dirinya menyaksikan langsung keterlibatan Polri dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, terutama melalui peningkatan produksi jagung.

"Saya melihat sendiri bagaimana program ketahanan pangan Polri sangat membantu ketahanan pangan nasional, khususnya di bidang produksi jagung," ujar Prabowo.

Selain mendukung produksi pangan, Prabowo menilai pembangunan infrastruktur penyimpanan hasil panen oleh Polri turut memperkuat sistem logistik pangan nasional.

"Saya melihat sendiri Polri membangun gudang-gudang pangan yang sangat dibutuhkan, gudang-gudang dengan kualitas yang sangat baik," katanya.

Prabowo juga memberikan apresiasi terhadap keterlibatan Polri dalam mendukung pelaksanaan program MBG melalui pembangunan lebih dari 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum.

Menurutnya, fasilitas yang dibangun Polri memiliki kualitas yang sangat baik.

"Polri juga ikut aktif membangun lebih dari 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur-dapur untuk program MBG (Makan Bergizi Gratis). Dan saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik," ujarnya.

Presiden Ke-8 RI itu bahkan mengklaim kualitas dapur MBG milik Polri mendapat pengakuan dari berbagai pihak, termasuk lembaga internasional yang melakukan peninjauan ke Indonesia.

"Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut, dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri," kata Prabowo.

Selain mendukung ketahanan pangan dan program MBG, Kepala Negara menyebut Polri juga berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat.

"Polri juga terus membangun sumur bor air, jembatan-jembatan, dan membantu masyarakat yang terdampak bencana. Semangat inilah yang harus terus saudara-saudara pelihara," tandas Prabowo.

Bisnis.com, BOGOR — Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengungkap secara total Polri telah mengelola 1.415 SPPG atau dapur MBG pada HUT ke-80 Bhayangkara di Cikeas, Bogor.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka serta jajaran kabinet hingga tamu undangan seperti Presiden ke-7 Joko Widodo.

Sigit merincikan ribuan SPPG itu dikelompokkan menjadi sejumlah jenis mulai dari 828 SPPG yang telah beroperasi dan 227 SPPG masuk tahap operasional.

Selanjutnya, 360 SPPG masih dalam tahap pembangunan, termasuk 33 SPPG dibangun di daerah terdepan, terluar dan tertinggal alias wilayah 3T.

"Pada program makan bergizi, Polri menargetkan 1.500 SPPG Polri di tahun 2026. Adapun hingga bulan Juni ini telah terdapat 1.415 SPPG," ujar Sigit di Cikeas, Bogor pada Rabu (1/7/2026).

Dia menambahkan, SPPG Polri tersebut telah diproyeksikan melayani 3,6 juta penerima manfaat dan menyerap sekitar 70.000-an pekerja.

Selain itu, SPPG Polri diklaim telah mengantongi 348 sertifikat laik higiene sanitasi, 146 sertifikat jaminan produk halal, serta 285 sertifikat uji laboratorium air. SPPG juga didukung oleh 305 chef terlatih dan memiliki buku panduan berisi 80 variasi menu guna memperkaya pilihan makanan sekaligus memastikan kecukupan gizi.

"Polri terus berperan aktif dalam mengamankan berbagai program pemerintah lainnya agar bisa benar-benar hadir menyentuh masyarakat seperti pemenuhan gizi," imbuhnya.

Adapun, Sigit juga menyatakan bahwa SPPG Polri ini tidak pernah menimbulkan masalah atau zero accident dalam pengelolaannya. Sebab, SPPG korps Bhayangkara ini sudah didukung sejumlah sarana food safety.

"Secara konsisten dalam pengolahan sehingga sampai dengan saat ini, Alhamdulillah, SPPG Polri berhasil mempertahankan zero accident," pungkasnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menemui Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Kantor Kementan, Selasa (30/6).

Pertemuan itu membahas penguatan pasokan bahan baku pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di wilayah Indonesia Timur yang masih mengalami keterbatasan pasokan telur, sayur, dan komoditas pangan lainnya.

Selain itu, dibahas pula peningkatan penyerapan telur produksi peternak melalui penambahan frekuensi menu telur dalam MBG agar harga di tingkat peternak tetap terjaga.

"BGN kita kolaborasi, bahan bakunya disiapkan. (Kemudian), saya minta, (kan) harga telur (sekarang) agak turun, tolong dong satu kali biasanya jadikan tiga kali seminggu konsumsi. Insya Allah (harga telur) naik," kata Amran usai pertemuan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Kepala BGN Trenggono. Sementara Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari berhalangan hadir karena menjalankan tugas lain.

Dalam unggahan resmi BGN di Instagram, pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu membahas penguatan ketersediaan bahan baku pangan bagi SPPG untuk mendukung pelaksanaan MBG.

[Gambas:Instagram]

Koordinasi tersebut merupakan bagian dari penataan tata kelola MBG yang terus dilakukan BGN sejak pergantian kepemimpinan. Langkah itu juga sejalan dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 yang mengatur kewajiban pemenuhan pasokan bahan baku pangan lokal bagi setiap SPPG.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi di sejumlah wilayah Indonesia Timur, terutama di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, yang produksi pangan lokalnya masih belum mampu memenuhi kebutuhan SPPG.

Akibatnya, berbagai bahan baku seperti sayur, telur, dan daging ayam masih harus didatangkan dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Kondisi tersebut dinilai berisiko menurunkan kualitas kesegaran bahan pangan saat tiba di dapur MBG.

Menanggapi hal itu, Amran mengatakan pihaknya akan berkolaborasi dengan BGN untuk memastikan kebutuhan bahan baku dapat terpenuhi.

Menurut BGN, Amran turut menyatakan dukungan terhadap penguatan rantai pasok bahan baku pangan lokal. Kementan juga mendukung penataan tata kelola MBG dan berkomitmen melanjutkan sinergi dengan BGN dalam mendukung pelaksanaan program tersebut.

Ke depan, BGN dan Kementan akan menindaklanjuti hasil koordinasi itu melalui langkah-langkah konkret untuk memastikan ketersediaan bahan baku pangan yang segar, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh dapur MBG di Indonesia.

Sebelumnya, Kementan telah menjadikan peningkatan konsumsi telur melalui program MBG sebagai salah satu langkah untuk melindungi peternak ayam petelur.

[Gambas:Youtube]

Mentan Amran menetapkan kebijakan agar frekuensi penyajian menu telur dalam MBG ditingkatkan dari satu kali menjadi tiga kali dalam sepekan guna memperbesar penyerapan produksi telur di tingkat peternak.

Kebijakan itu merupakan bagian dari paket langkah pemerintah untuk menjaga harga telur di tingkat peternak tetap berada di atas Harga Acuan Pembelian (HAP) Rp26.500 per kilogram.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya untuk membongkar keseluruhan kasus tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) gugur setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak pengajuan justice collaborator (JC).

Sony mengajukan permohonan sebagai saksi pelaku lantaran merasa dirinya disudutkan dalam praktik rasuah tersebut. Padahal, Sony mengklaim berada dalam tekanan saat melakukan perbuatan menyimpang dalam pelaksanaan program MBG.

Usut punya usut, Kejagung menyatakan Sony merupakan pelaku utama dalam kasus program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu. Pasalnya, dia merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Terlebih, Sony juga dinilai tidak mengakui perbuatannya dalam kasus tersebut. Dua alasan itu menjadi dasar Korps Adhyaksa menolak permohonan justice collaborator yang diajukan Sony Sonjaya.

"Atas dasar hal tersebut, ya kami belum bisa memenuhi permohonan justice collaborator atau menolak permohonan justice collaborator dari tersangka SS," ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, di Kejagung, Selasa (24/6/2026).

Kelanjutan Kesaksian Sony

Namun demikian, Syarief menyatakan keterangan-keterangan Sony Sonjaya dalam kasus ini tidak serta-merta dikesampingkan. Pasalnya, kesaksian Sony tetap menjadi bahan yang akan didalami dalam proses penyidikan.

"Semua informasi yang disampaikan oleh yang bersangkutan kepada kami, kepada penyidik, itu sangat kami hargai. Semua informasi sangat kami hargai dan itu bisa digunakan untuk membuat terang kasus ini," tutur Syarief.

Kejagung juga merespons kekhawatiran bahwa Sony akan enggan membongkar keseluruhan kasus setelah permohonan JC ditolak. Dalam hal ini, penyidik menegaskan bahwa kekhawatiran tersebut tidak akan memengaruhi proses penyidikan.

Pasalnya, Korps Adhyaksa tidak hanya bergantung pada keterangan Sony Sonjaya. Alat bukti juga dapat diperoleh dari pihak lain.

Misalnya, melalui barang bukti elektronik, dokumen, keterangan ahli, hingga kesaksian pihak lain untuk mengungkap perkara ini secara terang benderang.

"Jadi kami tidak tergantung kepada keterangan satu orang saja. Sehingga kami menetapkan seorang tersangka atau membuka perkara ini lebih besar lagi atau lebih terang lagi," pungkasnya.

Respons Kubu Sony

Di sisi lain, kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti, mengaku kecewa karena permohonan justice collaborator kliennya ditolak Kejagung. Menurutnya, Sony memiliki andil besar dalam mengungkap perkara ini, khususnya terkait pengaturan SPPG.

Lebih jauh, Sony Sonjaya disebut telah siap membongkar 41 nama besar yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Oleh sebab itu, Krisna menyayangkan sikap Kejagung yang menolak pengajuan JC kliennya.

"Tapi amat disayangkan di saat saudara Sony ingin mengungkap semua pihak yang diduga mempunyai andil besar dalam korupsi MBG ini," ujar Krisna saat dihubungi Bisnis, Rabu (24/6/2026).

Terlepas dari itu, Krisna menyatakan pihaknya tetap menghormati keputusan penyidik Kejaksaan Agung.

Adapun, Krisna mengatakan harapan terakhir untuk membongkar kasus ini adalah menunggu dikabulkannya permohonan JC kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Selain terkait JC, Krisna menyatakan Sony perlu mendapatkan perlindungan dari LPSK karena telah menyatakan kesediaannya membongkar kasus MBG, baik dalam proses penyidikan maupun saat persidangan nanti. Oleh karena itu, keselamatan Sony harus dijamin.

"Iya, siang ini. Cuma poinnya gini, karena demikian kan kami akan terus memperjuangkan hak daripada klien kami, Sony Sonjaya, untuk mendapatkan JC dan perlindungan dari LPSK," imbuhnya.

Dia berharap LPSK dapat melakukan analisis secara objektif sebelum memutuskan menerima atau menolak permohonan JC dan perlindungan saksi yang diajukan Sony Sonjaya.

"Kami meminta dan mendorong LPSK untuk objektif dalam menilai kasus ini, segera memberikan JC kepada Pak Sony sebagaimana diamanatkan undang-undang supaya Pak Sony mempunyai perlindungan dan ketenangan untuk mengungkap peran-peran besar pejabat yang terlibat," pungkasnya.

Asosiasi Mitra Makan Bergizi Gratis Seluruh Indonesia (AMMSI) mendukung kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) menyetop penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) saat libur sekolah.

Penghentian itu diatur dalam SE Kepala BGN Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Periode Hari Libur dalam Pelaksanaan MBG TA. 2026.

Ketua Umum AMMSI Rizky Herdianto menilai kebijakan meliburkan MBG merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat tata kelola program, sekaligus meningkatkan efisiensi APBN.

Menurutnya, penyesuaian operasional selama periode hari libur dapat membantu memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan secara efektif, terukur, transparan, dan akuntabel.

AMMSI pun menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program, khususnya terkait keberadaan SPPG-SPPG yang diduga beroperasi di luar mekanisme resmi yang ditetapkan pemerintah.

"Kami menolak dengan keras apabila dapur-dapur baru yang bermunculan di luar mekanisme resmi, terutama dapur-dapur yang didaftarkan dari proses jual beli titik yang melanggar hukum, padahal portal pendaftaran resmi sudah lama ditutup, tetap dipaksakan beroperasi sehingga terjadi surplus dapur yang mengakibatkan pemborosan keuangan negara," kata Rizky dikutip Antara, Sabtu (20/6).

Ia memandang praktik semacam itu bisa menimbulkan penyimpangan tata kelola, menyebabkan pemborosan anggaran negara, serta mengganggu efektivitas pelaksanaan MBG.

Karena itu, lanjutnya, AMMSI mendorong BGN dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mengevaluasi serta menertibkan SPPG yang beroperasi di wilayah yang telah melebihi kebutuhan maupun kuota layanan.

Rizky menilai langkah tersebut penting agar pelaksanaan program MBG tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan pada kepentingan kelompok tertentu yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Sebagai organisasi yang mewadahi mitra pelaksana MBG di berbagai daerah, AMMSI menyatakan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program agar tetap berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepentingan masyarakat luas."Efisiensi anggaran harus berjalan beriringan dengan pengawasan yang kuat. Tidak boleh ada ruang bagi praktik-praktik ilegal, termasuk keberadaan dapur yang beroperasi di luar mekanisme resmi," punkasnya.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA, KOMPAS.com - Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) menyampaikan delapan aspirasi mitra Badan Gizi Nasional (BGN) kepada Presiden Prabowo Subianto terkait keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Aspirasi ini disampaikan menyusul berkembangnya wacana moratorium operasional sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Ketua Umum DPP Gapembi Alven Stony menegaskan organisasi yang menaungi para mitra penyelenggara MBG itu menolak upaya penghentian atau penundaan operasional dapur MBG karena berpotensi mengganggu program prioritas nasional sebagai salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Ilustrasi makan bergizi gratis (MBG).

“Program MBG bukan sekadar program bantuan makanan, melainkan investasi strategis bangsa menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, keberlanjutan program ini harus dijaga bersama,” kata Alven pada penyampaian aspirasi yang dihadiri jajaran pengurus DPP dan perwakilan DPW Gapembi dari berbagai provinsi di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Menurut Alven, penghentian atau moratorium dapur MBG akan berdampak luas, tidak hanya pada penerima manfaat, tetapi juga terhadap ribuan pelaku usaha, petani, peternak, UMKM, serta tenaga kerja yang kini jadi bagian dari ekosistem program MBG.

“Moratorium akan menimbulkan efek berantai. Secara sosial dapat memutus mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada rantai pasok dapur MBG. Secara ekonomi dapat mengganggu kepercayaan pelaku usaha dan investor yang menanamkan modal mendukung program ini. Sementara secara politik berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap program yang menjadi prioritas Presiden,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gapembi menyampaikan Asta Aspirasi Mitra BGN, yang berisi delapan usulan strategis untuk memperkuat keberlanjutan program MBG.

KOMPAS.com/Egadia Birru Ilustrasi menu makan bergizi gratis.

Pertama, menegaskan komitmen penuh mendukung keberlanjutan Program MBG di seluruh Indonesia.

Kedua, memastikan kesiapan seluruh anggota Gapembi menjadi pengelola dapur MBG yang memenuhi standar mutu, higienitas, dan ketepatan distribusi sesuai pedoman BGN.

Ketiga, mendukung efisiensi anggaran negara serta upaya pencegahan kebocoran anggaran tanpa merugikan investasi mitra.

Keempat, meminta pemerintah mengkaji ulang wacana moratorium dapur MBG karena dinilai memiliki dampak sistemik pada pemenuhan gizi masyarakat, keberlangsungan usaha pemasok bahan baku, serta iklim investasi.

Kelima, meminta adanya jaminan hukum dan regulasi yang kuat untuk melindungi investasi para mitra dan yayasan yang berinvestasi dalam pembangunan dapur SPPG mandiri.

Gapembi memperkirakan nilai investasi yang ditanamkan para mitra mencapai Rp 60 triliun hingga Rp 90 triliun.

Keenam, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia di lingkungan BGN melalui penempatan personel yang memiliki kapasitas dan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi dari tingkat pusat hingga daerah.

Ketujuh, Gapembi menyatakan keberatan terhadap Surat Edaran Nomor 12 tertanggal 17 Juni 2026 yang dinilai bertentangan dengan Juknis BGN Nomor 401.1/2025 serta perjanjian kerja sama yang ditandatangani antara mitra dan BGN.

Kedelapan, mendorong terbentuknya kolaborasi lebih erat antara BGN, pelaku usaha, dan kalangan akademisi melalui pembentukan tim asistensi bersama guna merumuskan standardisasi nasional pengelolaan dapur MBG yang adaptif dan berorientasi pada penyelesaian masalah.

Alven mengatakan para mitra MBG pada prinsipnya siap mendukung target percepatan pembangunan dapur SPPG yang dicanangkan pemerintah.

Karena itu, Gapembi berharap setiap evaluasi program dilakukan objektif dan konstruktif tanpa mengganggu operasional dapur yang berjalan dan investasi yang dikeluarkan para mitra.

“Kami percaya Presiden Prabowo akan mendengarkan aspirasi para mitra di lapangan. Program MBG adalah investasi jangka panjang bangsa untuk menciptakan generasi sehat, kuat, dan berdaya saing. Karena itu, yang dibutuhkan saat ini adalah penguatan tata kelola dan kolaborasi, bukan penghentian program,” ujar Alven. (Penulis: Fahriyadi | Editor: Fahriyadi)

Artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul: Gapembi Desak Kepastian Regulasi demi Lindungi Investasi Mitra Program MBG

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyampaikan sejumlah tantangan dan dinamika dalam mengawal program prioritas pemerintah, tidak terkecuali terkait dengan potensi hilangnya penerimaan negara.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto kepada para pemangku kepentingan di program prioritas pemerintah, seperti bendahara kementerian/lembaga, pelaksana Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemerintah desa, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada acara Seminar Kemenkeu Corpu Open Class (KCOC), Kamis (18/6/2026).

Beberapa risiko hilangnya penerimaan negara ini turut berasal dari program-program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta KDMP. Terkait dengan MBG, Bimo menyebut adanya risiko hilangnya potensi penerimaan negara dari permohonan bebas pajak atas program tersebut.

Menurut Bimo, ada kerancuan kebijakan yang sebelumnya ditetapkan oleh bekas Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat masih menjabat. Kebijakan dimaksud yakni mengajukan dana insentif operasional harian yang disalurkan ke dapur-dapur pengelola atau SPPG agar dikategorikan sebagai dana bantuan atau hibah.

Apabila merujuk ketentuan perpajakan, dana dengan skema ini bukan merupakan objek pajak penghasilan (PPh). Padahal, SPPG atau lebih dikenal Dapur MBG yang menerima insentif operasional harian ini dijalankan oleh badan usaha.

"Ada surat edaran dari Kepala BGN yang lama, yang menetapkan seluruh hibah MBG tidak kena pajak. Padahal, untuk menetapkan barang kena pajak dan tidak kena pajak seharusnya dilakukan berdasarkan dengan undang-undang. Tetapi kami pahami dan kami sedang akan selesaikan ini bersama," terang Bimo di acara tersebut secara virtual pada siaran YouTube Balai Diklat Keuangan Pontianak, dikutip Jumat (19/6/2026).

Sebagaimana diketahui, kini pemerintah telah menjanjikan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Khususnya setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Dadan serta dua bekas wakilnya sebagai tersangka dugaan korupsi. Presiden Prabowo Subianto pun telah menggantikan Dadan dengan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN baru.

Selain MBG, otoritas pajak turut mengidentifikasi potential loss dari program KDMP. Bedanya, potensi hilangnya penerimaan negara ini berasal dari Kegiatan Membangun Sendiri (KMS).

Bimo menerangkan, pelaksanaan KMS atas pembangunan KDMP dapat memicu hilangnya penerimaan negara apabila realisasinya lebih rendah dari yang diperkirakan. Hal ini disebabkan oleh realisasi belanja bahan bangunan yang kemungkinan melebihi anggarannya.

"Hal ini disebabkan oleh indikasi pengelolaan yang belum optimal terkait proses pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," lanjut Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara ini.

Masih terkait dengan KDMP, fiskus turut mengidentifikasi risiko kewajiban formal perpajakan yang tidak terpenuhi oleh wajib pajak (WP) seperti pelaporan, penghitungan, penghitungan, pemotongan maupun pemungutan pajak.

Hal ini berpotensi terjadi sejalan dengan peningkatan transaksi yang dijalan koperasi, namun tidak dibarengi oleh edukasi yang berkelanjutan atas hak dan kewajiban perpajakan.

Tidak hanya itu, potential loss penerimaan negara juga bisa muncul akibat ketiadaan maupun lambatnya integrasi data transaksi keuangan antara kementerian/lembaga yang menjalankan program pemerintah.

Oleh sebab itu, guna mencegah potensi hilangnya penerimaan negara, Bimo menyebut pihaknya terus melakukan pendekatan proaktif kepada seluruh pemangku kepentingan yang menjalankan program pemerintah. Peluncuran buku panduan Coretax, yang merupakan sistem inti administrasi perpajakan ini, turut diharapkan bisa memitigasi sejak awal potensi tersebut.

"Kami terus melakukan pendekatan yang proaktif dengan melakukan pendekatan ke pimpinan lembaga terkait yang bisa nantinya berkomitmen mengintegrasikan data transaksi keuangan antar kementerian/lembaga, supaya bisa terjadi pertukaran data yang lebih real time," terangnya.

Terkait dengan Coretax, Bimo menyebut otoritas pajak dapat menangkap berbagai data transaksi ekonomi serta praktik digital maupun shadow economy. Apalagi, proyek digitalisasi sistem perpajakan dengan anggaran senilai Rp1 triliun lebih ini turut mengintegrasikan berbagai data seperti di antaranya kepabeanan dan cukai, kepemilikan manfaat badan usaha, maupun dari 55 perbankan.

Tidak hanya penerimaan pajak pusat, Coretax juga bisa mengidentifikasi potensi penerimaan pajak daerah. Dari sinergi pertukaran data antara DJP dengan daerah, otoritas menemukan adanya tambahan pajak yang bisa terkumpul oleh Dispenda seluruh Indonesia sekitar Rp50 triliun.

"Rp50 triliun ini merupakan tambahan yang datanya setelah interoperable dengan kami, menunjukkan bahwa teman-teman Dispenda itu mempunyai objek yang selama ini belum tertagih. Misalnya, Pajak Pembangunan 1, Pajak Hotel dan Restoran, provinsi dan kabupaten/kota bisa memeroleh lima kali lipat daripada potensi yang belum pernah tergali sebelumnya," pungkas Bimo.

Bisnis.com, JAKARTA — Mitra penyelenggara program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengaku keberatan atas segala bentuk penundaan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Diberitakan sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) berencana melakukan audit terhadap seluruh SPPG dengan menghentikan operasi dapur MBG selama libur sekolah. Selain itu, muncul pula wacana evaluasi insentif Rp6 juta per hari demi efisiensi anggaran.

Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) merupakan perwakilan pelaku usaha dalam ekosistem MBG yang menolak segala bentuk penghentian operasional dapur, sebab berpotensi mengganggu keberlangsungan program prioritas nasional sekaligus kegiatan ekonomi sirkular.

Ketua Umum GAPEMBI Alven Stony mengungkap bahwa penghentian dapur MBG akan berdampak luas, tidak hanya terhadap penerima manfaat, tetapi juga terhadap ribuan pelaku usaha, petani, peternak, serta tenaga kerja yang kini menjadi bagian dari ekosistem program MBG.

"Kerugian yang jelas adalah relawan tidak bekerja, padahal mereka adalah pekerja harian. Kemudian, para penyuplai juga dirugikan. Setiap SPPG itu wajib punya 15 supplier, jadi hasil tani dan ternak berpotensi menumpuk," ungkapnya, dikutip dari Antara, Kamis (18/6/2026).

Berdasarkan riset internal Gapembi, apabila seluruh SPPG libur selama 54 hari, maka relawan yang diliburkan akan kehilangan penghasilan sekitar Rp5,4 juta sampai Rp10,8 juta.

Dalam skala masif, total kehilangan penghasilan relawan dari sekitar 27.000 SPPG pun mencapai sekitar Rp4 triliun. Daya beli relawan yang seharusnya bermanfaat untuk menggerakkan ekonomi lokal pun tergerus.

Adapun, terhadap vendor atau penyuplai yang merupakan para petani, peternak, pedagang, pekebun, dan nelayan, potensi kehilangan omzet mereka menyentuh hingga Rp24 triliun, sehingga menjadi pukulan besar bagi fungsi MBG sebagai penggerak ekonomi sirkular.

Selain itu, Alven menegaskan wacana ini juga menciptakan inkonsistensi pelayanan terhadap sasaran MBG 3B alias Ibu Hamil (Bumil), Ibu Menyusui (Busui), dan Balita non-PAUD.

"Keluarnya Surat Edaran terbaru membuat semakin tidak jelas apakah 3B harus dilayani atau tidak. Padahal, salah satu tujuan program Presiden Prabowo adalah memberikan gizi pada anak umur sampai 1.000 hari demi perkembangan otak mereka, tambahnya.

Terakhir, kepercayaan pelaku usaha dan investor yang telah menanamkan modal untuk mendukung program ini bisa tergerus. Termasuk merambat secara sistemik ke pihak perbankan.

Ia menekankan insentif Rp6 juta per hari bukanlah keuntungan seperti yang selama ini mengemuka. Justru itulah pengembalian modal dari negara atas peran mitra sebagai masyarakat yang menyediakan Fasilitas SPPG untuk digunakan oleh negara dalam menjalankan programnya.

"Jangankan untung, mayoritas mitra itu modal pun belum kembali. Banyak teman-teman meminjam bank dan menggadai aset di sana-sini. Terlebih, kami ini kebanyakan UMKM. Kami bukan bagian oligarki. Kami hanya pelaku usaha yang coba mendukung program pemerintah," tegas Alven.

Berdasarkan perhitungan Gapembi, apabila satu SPPG tidak mendapatkan hak pengembalian modal selama 54 hari, artinya secara total berkisar Rp324 juta. Secara masif, maka pengembalian modal yang ditahan BGN mencapai Rp9 triliun, sehingga berdampak sistemik pada perbankan yang memberikan pinjaman kepada masyarakat pendiri SPPG.

Menurutnya, dampak lanjutannya akan semakin besar, karena mitra tak lagi merasa aman dalam mendukung dan mensukseskan program negara. Saat investor domestik kehilangan kepercayaan, apalagi asing yang selama ini begitu menyoroti isu kepastian hukum.

"Jadi, ibarat kami punya rumah, disewakan kepada pemerintah, tapi justru pemerintah tiba-tiba minta dispensasi untuk tidak membayar sewa. Itulah kenapa kami harap komunikasi dari BGN kepada para pelaku usaha ekosistem MBG semakin baik, termasuk mau menerima masukan dari pelaku usaha, relawan, praktisi, dan akademisi," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan akan mengalihkan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari sejumlah sekolah ke penerima manfaat lainnya sebagai bagian dari perbaikan tata kelola program prioritas pemerintah tersebut.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan bahwa sebanyak 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total penerima manfaat 39.352 siswa dinilai dapat memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.

Dengan demikian, BGN akan mengalihan anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk profil penerima manfaat tersebut ke lapisan masyarakat yang dinilai masih membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah.

“Pemerintah mengalihkan ke sekolah lain, ke tempat lain, ke daerah 3T, ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” kata Agustina dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).

Namun demikian, dia menyampaikan bahwa angka tersebut masih akan bertambah seiring dengan pembaharuan kualitas data yang terus dilakukan BGN.

Menurutnya, pembaharuan tersebut dilakukan pemerintah dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, seperti kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, hingga akses terhadap pemenuhan gizi.

“Agar pada akhirnya kami benar-benar bisa melakukan refocusing penerima manfaat kepada rakyat Indonesia dan anak-anal yang benar-benar membutuhkan,” tuturnya.

Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa penyaluran MBG akan dihentikan selama masa libur sekolah, tepatnya pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026.

Agustina mengeklaim langkah ini akan menghemat anggaran hingga Rp3,45 triliun. Angka ini diperoleh dari penghentian insentif sebesar Rp6 juta per hari kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG yang tidak beroperasi selama hari libur.

“Jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820, dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar Rp3,45 triliun,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tersangka ke-6 yaitu Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing (GHS) dalam kasus tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan pihaknya telah memperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan Glory jadi tersangka.

"Penyidik menetapkan saudara GHS selaku pihak swasta sebagai tersangka," ujar Syarief di Kejagung, Kamis (18/6/2026).

Dia menjelaskan, Glory merupakan pihak swasta yang diminta oleh eks Kepala BGN Dadan Hindayana untuk mencari mitra dalam rangka pelaksanaan program makan bergizi gratis.

Dadan diduga secara melawan hukum memberikan akses kepada saudara Glory untuk memperoleh titik dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada yayasan yang dimilikinya.

"Selanjutnya setelah yayasan saudara GHS memiliki titik dapur, yayasan tersebut menjual titik dapur SPPG kepada pihak-pihak yang berkeinginan untuk mendirikan dapur di daerah lokasi titik dapur tersebut," imbuhnya.

Selain itu, Glory juga diberi akses oleh Dadan untuk berkomunikasi dengan tim verifikator dalam melakukan pengurusan terhadap SPPG dari yayasan miliknya.

Setelah mengatur titik SPPG itu, GHS pun diduga memberikan uang dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing ke Dadan Hindayana. Uang itu diperoleh dari pihak-pihak yang ingin menjadi mitra MBG.

"GHS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang baik mata uang asing maupun rupiah kepada saudara DH yang diberikan secara tunai yang bersumber dari mitra-mitra MBG yang meminta bantuan kepada saudara GHS," pungkasnya.

Berikut daftar enam tersangka kasus MBG per Kamis (18/6/2026) :

1. Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana (DH)

2. Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya (SS)

3. Mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung (LP)

4. Pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Sony Sonjaya, Asep Yusuf Somantri (AYS)

5.Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) selaku penyedia motor listrik BGN, Andri Mulyono (AM)

6. Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing (GHS)

Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan pemberian insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah.

Kebijakan tersebut sejalan dengan penghentian sementara penyaluran MBG pada periode libur dan diperkirakan dapat menghemat anggaran hingga sekitar Rp3 triliun.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional SPPG pada Saat Periode Hari Libur dalam Penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026 yang diterbitkan pada Rabu (17/6).

Menurut Sari, surat edaran tersebut diterbitkan untuk mendukung optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, serta standardisasi pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia.

"Untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG dengan maksud tadi untuk standardisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya," kata Sari dalam konferensi pers di BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6).

Ia menjelaskan pemerintah memanfaatkan masa libur sekolah yang berlangsung pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026 untuk melakukan pembenahan dan penataan ulang program MBG, termasuk evaluasi operasional dapur dan sasaran penerima manfaat.

[Gambas:Youtube]

Karena distribusi MBG dihentikan selama periode tersebut, seluruh SPPG yang tidak beroperasi juga tidak akan menerima insentif harian.

"Di dalam SE ini menegaskan bahwa dengan tidak didistribusikannya MBG maka seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif," ujarnya.

Sari mengatakan langkah itu berpotensi menghasilkan efisiensi anggaran yang cukup besar. Berdasarkan perhitungan BGN, terdapat 27.820 SPPG yang saat ini beroperasi dan selama ini menerima insentif Rp6 juta per hari.

"Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 (dapur) dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar Rp3.004.560.000.000," kata dia.

Selain menghentikan sementara penyaluran MBG, BGN juga tengah menjalankan refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran dan perbaikan tata kelola program.

Berdasarkan SE 12/2026, penghentian layanan MBG berlaku bagi seluruh kelompok penerima manfaat, baik peserta didik maupun non-peserta didik seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dalam aturan tersebut juga ditegaskan bahwa selama periode hari libur tidak ada pelayanan MBG dan insentif fasilitas SPPG tidak diberikan.

Aturan itu tak hanya berlaku untuk libur sekolah pertengahan tahun, tetapi juga mencakup hari libur nasional, hari libur keagamaan, hari libur khusus yang ditetapkan pemerintah daerah, serta hari Sabtu dan Minggu.

Meski kegiatan distribusi dihentikan, petugas keamanan SPPG tetap diwajibkan menjalankan tugas selama 24 jam secara bergiliran sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Surat edaran itu juga melarang penggunaan seluruh fasilitas SPPG untuk keperluan apa pun selama periode hari libur.

Kebijakan penghentian insentif tersebut berkaitan dengan skema insentif operasional Rp6 juta per hari yang selama ini diberikan kepada setiap dapur MBG.

Insentif itu diatur dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 244 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Program MBG Tahun Anggaran 2025.

Dalam aturan tersebut, dana diberikan dengan skema availability-based atau berbasis ketersediaan layanan. Artinya, insentif diberikan untuk menjamin kesiapsiagaan dan operasional dapur MBG, bukan berdasarkan jumlah porsi makanan yang disalurkan.

Skema itu belakangan menjadi perhatian pemerintah karena seluruh SPPG menerima insentif yang sama tanpa memperhitungkan jumlah penerima manfaat yang dilayani.

BGN sebelumnya juga telah menyatakan akan mengevaluasi mekanisme tersebut dan membuka kemungkinan penghitungan insentif berdasarkan jumlah penerima manfaat serta kualitas layanan yang diberikan.

Saat masih menjabat kepala BGN, Dadan Hindayana menjelaskan insentif Rp6 juta per hari dirancang sebagai kompensasi bagi mitra yang menanggung investasi pembangunan dapur dan berbagai risiko operasional tanpa menggunakan dana APBN.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengungkapkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 berkurang hampir Rp40 triliun dari pagu awal Rp268 triliun.

Hal itu setelah dilakukan penajaman anggaran oleh pemerintah.

Wanita yang akrab disapa Sari ini mengatakan sebagian anggaran MBG telah dipindahkan dan diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sehingga tak lagi dapat dieksekusi langsung oleh BGN.

"Pagu awal Rp268 (triliun), lalu untuk penajaman itu Rp38,25 triliun, lalu ada lagi Rp1,37 triliun. Jadi sekarang tinggal sisa pasca penajaman Rp228,38 triliun," ujar Sari dalam konferensi pers di BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6).

Dengan demikian, total anggaran yang ditarik dari pagu awal mencapai sekitar Rp39,62 triliun.

Menurut Sari, dana tersebut kini ditempatkan dalam pos anggaran khusus sehingga penggunaannya memerlukan mekanisme dan persetujuan tertentu.

Ia menjelaskan pemangkasan tersebut merupakan bagian dari penataan anggaran yang sedang dilakukan pemerintah seiring evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.

Sari bahkan mengisyaratkan anggaran yang tersisa masih berpotensi berkurang lagi seiring proses refocusing penerima manfaat yang sedang disusun BGN bersama Kemenkeu dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

"Ini (usulan anggaran BGN) nanti masih kami exercise lagi seperti yang tadi kan, refocusing penerima manfaat, itu mungkin bisa jadi akan berkurang lagi," ujarnya.

Menurut Sari, salah satu sumber efisiensi berasal dari penataan ulang penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran. BGN saat ini tengah mengkaji kemungkinan mengurangi kelompok penerima yang dinilai tidak lagi menjadi prioritas intervensi gizi.

Selain itu, BGN juga mengevaluasi berbagai komponen biaya operasional, termasuk skema insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang selama ini diberikan secara rata sebesar Rp6 juta per hari.

"Memang tidak tepat ketika (insentif dapur) Rp6 juta per hari flat, padahal penerima manfaatnya ada yang 500, 1.500, ada yang 3.000, tapi disamakan Rp6 juta. Itu beberapa hal yang nanti akan kami koreksi-koreksi lagi," ujar Sari.

Tak hanya itu, BGN juga menyisir berbagai belanja yang telah dilakukan pada 2025 untuk memastikan tidak terjadi pengadaan berulang pada 2026.

Menurut dia, apabila terdapat rencana belanja pada 2026 yang memiliki output serupa dengan pengadaan yang sudah dilakukan pada 2025, maka anggaran tersebut tidak akan dieksekusi kembali.

"Kalau di 2026 ini ada belanja BGN yang output-nya kurang lebih sama dengan yang di 2025, itu di 2026 tidak akan kami eksekusi. Itu salah satu bentuk efisiensi juga," ujarnya.

Sementara untuk anggaran MBG pada 2027, Sari mengatakan BGN masih melakukan pembahasan bersama Kemenkeu.

Saat ini pagu indikatif yang dibahas di DPR mencapai sekitar Rp270 triliun dengan asumsi jumlah penerima manfaat mencapai 81 juta orang.

Namun, angka tersebut masih mengacu pada usulan yang disusun manajemen BGN sebelumnya dan dinilai terlalu besar oleh pimpinan baru lembaga tersebut.

"Kalau ditanya sekarang berapa angka detailnya (pengajuan anggaran 2027), kami belum bisa menyampaikan. Tapi angka Rp270 triliun itu lahir dari asumsi 81 juta penerima manfaat. Itu masih kami anggap terlalu besar," ujar Agustina.

Ia menambahkan BGN telah memperoleh waktu satu bulan dari DPR untuk menyusun ulang kebutuhan anggaran dan memastikan seluruh perhitungan penerima manfaat, dapur MBG, serta kebutuhan operasional lainnya lebih akurat sebelum penetapan pagu definitif.

Targetnya, pembahasan final dapat selesai sebelum penyusunan RAPBN 2027 yang akan disampaikan pemerintah menjelang pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Agustus mendatang.