Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Danantara Indonesia untuk meniadakan aksi penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) dari entitas BUMN sepanjang 2026 diprediksi mengubah konstelasi penghimpunan dana di pasar modal domestik.

Equity Analyst Indo Premier Sekuritas (IPOT) Hari Rachmansyah menilai bahwa absennya perusahaan pelat merah akan membuat target fundraising Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi lebih menantang.

Hal tersebut mengingat bahwa secara historis, IPO BUMN berskala besar kerap menjadi anchor deal yang menarik partisipasi investor institusi global.

Tanpa adanya pipeline dari perusahaan negara, komposisi penawaran umum 2026 akan didominasi oleh sektor swasta yang secara rata-rata memiliki ukuran emisi lebih kecil. Namun, Hari melihat dampak terhadap likuiditas pasar sekunder tidak sepenuhnya negatif jika dibarengi efektivitas kebijakan lain.

“Jika kebijakan peningkatan minimum free float ke 15% berjalan efektif, maka pasokan saham beredar di pasar meningkat dan depth market serta nilai transaksi harian berpotensi naik,” ujar Hari kepada Bisnis, Kamis (12/2/2026).

Dia menambahkan distribusi kepemilikan yang lebih merata melalui aturan free float tersebut juga dapat membuat volatilitas pasar menjadi lebih terkontrol.

Terkait minat investor asing, Hari berpendapat bahwa ketiadaan IPO BUMN tidak serta-merta menurunkan daya tarik pasar saham Indonesia.

Menurutnya, aliran dana asing atau foreign flow mayoritas berasal dari institutional long-only funds yang lebih fokus pada saham berkapitalisasi besar yang sudah tercatat dan memiliki stabilitas fundamental.

Dia menjelaskan bahwa investor global juga cenderung lebih selektif dan defensif, terutama dengan memperhatikan indikator stabilitas makro seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar, serta rekam jejak tata kelola perusahaan.

“Investor asing cenderung masuk pada emiten yang sudah listing dan memiliki visibility earningsyang baik, bukan semata-mata pada IPO baru,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Hari menyatakan bahwa agar rencana IPO BUMN pada 2027 mendatang dapat menarik minat investor institusi, terdapat sejumlah indikator fundamental yang harus diperkuat selama masa konsolidasi saat ini. Beberapa di antaranya meliputi profitabilitas, efisiensi, serta disiplin alokasi modal.

Menurutnya, investor institusi tidak hanya membeli narasi transformasi, melainkan kualitas pendapatan dan tata kelola. Jika restrukturisasi yang dilakukan Danantara mampu menghasilkan entitas dengan return on equity (ROE) yang tinggi, potensi valuasi saat IPO nanti justru bisa lebih optimal.

“Potensi valuasi saat IPO justru bisa lebih optimal dibanding memaksakan listing di tengah fase konsolidasi,” pungkas Hari.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengatakan bahwa pihaknya memilih untuk memprioritaskan penyelesaian 41 rencana kerja strategis, mencakup merger, restrukturisasi hingga penataan aset sebelum membawa BUMN melantai di Bursa Efek Indonesia.

“Jadi mudah-mudahan tahun 2027, kami akan mulai melakukan proses IPO terhadap perusahaan-perusahaan kita,” ujarnya di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Dony menjelaskan setiap BUMN harus melewati empat tahapan evaluasi sebelum diputuskan untuk go public. Proses ini dimulai dari tinjauan fundamental bisnis, diikuti konsolidasi bisnis seperti merger ataupun restrukturisasi.

Selanjutnya, perusahaan negara akan memasuki tahap penulisan ulang model bisnis, sebelum akhirnya masuk ke fase penciptaan nilai atau value creation.

“Memang untuk tahun ini kita belum ada [IPO] yang akan kami lakukan,” ucap Dony yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sinyal kuat untuk melakukan revisi terhadap jumlah target IPO pada tahun ini.

Langkah tersebut diambil seiring dengan pergeseran strategi otoritas yang kini lebih mengedepankan aspek integritas dan kualitas emiten dibandingkan dengan sekadar mengejar jumlah perusahaan tercatat.

Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KE PMDK) OJK, Hasan Fawzi, mengungkapkan bahwa otoritas tidak menutup kemungkinan untuk melakukan revisi terhadap target IPO pada 2026.

Hal ini dinilai menjadi konsekuensi logis dari pengetatan regulasi, termasuk rencana kewajiban pemenuhan porsi saham publik (free float) yang lebih besar.

“Kalau itu menjadi konsekuensi akan kami lakukan. Karena nanti kewajiban pemenuhan besaran free float kalau dilihat nanti di peraturan bursanya kemungkinan akan kami berlakukan sejak awal untuk yang IPO baru,” ucapnya.