Bisnis.com, JAKARTA — Absennya emiten pelat merah dalam daftar pencatatan saham perdana (IPO) pada 2026 diprediksi bakal menurunkan nilai penggalangan dana di pasar modal. Meski demikian, kondisi tersebut dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap likuiditas pasar sekunder.

Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas, Liza Camelia menjelaskan bahwa selama ini BUMN memang identik dengan deal size yang besar sehingga memengaruhi nilai penggalangan dana secara agregat. Namun, dia menekankan bahwa likuiditas pasar tidak ditentukan semata oleh banyaknya emiten baru.

Kedalaman pasar modal saat ini lebih ditentukan oleh proporsi saham publik (free float), arus dana asing, serta likuiditas perdagangan saham existing.

“Dalam konteks kenaikan free float ke 15%, fokus pasar saat ini justru pada redistribusi suplai dan perbaikan struktur likuiditas,” kata Liza kepada Bisnis dikutip pada Minggu (15/2/2026).

Liza menambahkan bahwa bagi pelaku pasar saat ini, kualitas kedalaman pasar memiliki urgensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekadar mengejar volume penggalangan dana atau fundraising dari emiten-emiten baru.

Oleh karena itu, ketidakhadiran IPO BUMN dinilai tidak akan menyusutkan minat investor global yang mengutamakan ukuran likuiditas riil serta kejelasan tata kelola. Selama reformasi pasar berjalan konsisten dan transparansi meningkat, daya tarik pasar modal Indonesia dinilai tetap terjaga.

“Reformasi yang kredibel bahkan bisa lebih berdampak dibandingkan sekadar menghadirkan nama besar baru ke bursa,” ucap Liza.

Di sisi lain, strategi pemerintah untuk menunda IPO hingga proses restrukturisasi dan merger BUMN rampung dinilai sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan valuasi pada 2027 mendatang. Hal tersebut dianggap lebih memberikan kepastian bagi pasar terkait dengan fundamental perusahaan.

“Pasar menghargai earnings visibility dan struktur bisnis yang lebih sederhana, bukan sekadar status BUMN. Likuiditas yang sehat dan struktur yang kuat akan menciptakan valuasi yang lebih berkelanjutan,” tuturnya.

Dalam catatan Bisnis sebelumnya, Danantara memastikan tidak ada IPO BUMN pada tahun ini. Adapun aksi pencatatan saham perdana dari korporasi pelat merah diperkirakan baru akan bergulir pada 2027.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria menjelaskan bahwa pihaknya memilih untuk memprioritaskan penyelesaian 41 rencana kerja strategis, mencakup merger, restrukturisasi hingga penataan aset sebelum membawa BUMN melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Jadi mudah-mudahan tahun 2027, kami akan mulai melakukan proses IPO terhadap perusahaan-perusahaan kita,” ujarnya di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Dony menjelaskan setiap BUMN harus melewati empat tahapan evaluasi sebelum diputuskan untuk go public. Proses ini dimulai dari tinjauan fundamental bisnis, diikuti konsolidasi bisnis seperti merger ataupun restrukturisasi.

Selanjutnya, perusahaan negara akan memasuki tahap penulisan ulang model bisnis, sebelum akhirnya masuk ke fase penciptaan nilai atau value creation.

“Memang untuk tahun ini kita belum ada [IPO] yang akan kami lakukan,” ucap Dony yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN.

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah Danantara Indonesia untuk menunda aksi penawaran umum perdana saham dari entitas BUMN sepanjang 2026 menandai babak baru dalam strategi pengelolaan aset negara.

Kebijakan "puasa" initial public offering (IPO) akan menjadi pertaruhan bagi lembaga pengelola investasi negara ini dalam memoles fundamental perusahaan pelat merah sebelum siap melantai di pasar modal mulai 2027.

Equity Analyst Indo Premier Sekuritas (IPOT) Hari Rachmansyah menilai bahwa absennya perusahaan pelat merah akan membuat target fundraising Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi lebih menantang.

Hal tersebut mengingat bahwa secara historis, IPO BUMN berskala besar kerap menjadi anchor deal yang menarik partisipasi investor institusi global.

Tanpa adanya antrean dari perusahaan negara, komposisi penawaran umum 2026 akan didominasi oleh sektor swasta yang secara rata-rata memiliki ukuran emisi lebih kecil. Namun, Hari melihat dampak terhadap likuiditas pasar sekunder tidak sepenuhnya negatif jika dibarengi efektivitas kebijakan lain.

“Jika kebijakan peningkatan minimum free float ke 15% berjalan efektif, maka pasokan saham beredar di pasar meningkat dan depth market serta nilai transaksi harian berpotensi naik,” ujar Hari kepada Bisnis, Kamis (12/2/2026).

Dihubungi terpisah, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta Utama menjelaskan absennya emiten pelat merah dalam daftar antrean IPO skala jumbo bakal mengubah arah arus modal di pasar reguler.

Menurutnya, investor institusi dan pengelola dana global kemungkinan besar akan lebih selektif dengan memprioritaskan portofolio pada saham-saham yang memiliki fundamental kokoh dan cenderung likuid.

“Investor, termasuk investor global, kemungkinan fokus pada saham-saham blue chip, seperti yang tergabung dalam IDX30 maupun LQ45. Saham-saham tersebut sudah likuid dan memiliki fundamental yang relatif kuat,” tutur Nafan.

Dia juga menilai langkah Danantara merupakan periode konsolidasi untuk membenahi internal BUMN, mulai dari restrukturisasi kredit hingga merger.

Kendati proses tersebut membuat kapitalisasi pasar indeks harga saham gabungan (IHSG) berpotensi tidak meningkat signifikan tahun ini, sisi positifnya adalah tercipta fondasi emiten yang lebih berkualitas di masa depan.

Nafan turut menyatakan bahwa masa tunggu hingga 2027 harus dimanfaatkan perusahaan pelat merah untuk menurunkan rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio (DER) dan memastikan kepastian dividen.

Restrukturisasi yang efektif diharapkan dapat menurunkan beban bunga sehingga profitabilitas meningkat. Faktor lain yang penting adalah kepastian dividen, karena emiten yang mampu memberikan dividend yield menarik tetap memiliki daya tarik tersendiri,” pungkasnya.

Sementara itu, Hari memandang bahwa agar rencana IPO BUMN pada 2027 dapat menarik minat investor institusi, terdapat sejumlah indikator fundamental yang harus diperkuat selama masa konsolidasi saat ini. Beberapa di antaranya meliputi profitabilitas, efisiensi, serta disiplin alokasi modal.

Menurutnya, investor institusi tidak hanya membeli narasi transformasi, tetapi kualitas pendapatan dan tata kelola. Jika restrukturisasi yang dilakukan Danantara mampu menghasilkan entitas dengan return on equity (ROE) yang tinggi, potensi valuasi saat IPO nanti justru bisa lebih optimal.

“Potensi valuasi saat penawaran umum perdana justru bisa lebih optimal dibanding memaksakan listing di tengah fase konsolidasi,” pungkas Hari.

Danantara Fokus Konsolidasi

Danantara sebelumnya memastikan tidak ada IPO BUMN pada tahun ini karena memprioritaskan penyelesaian 41 rencana kerja terkait konsolidasi. Aksi korporasi pelat merah ini diperkirakan akan kembali bergulir pada 2027.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengatakan bahwa pihaknya memilih untuk memprioritaskan penyelesaian 41 rencana kerja strategis, mencakup merger, restrukturisasi hingga penataan aset sebelum membawa BUMN melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Jadi mudah-mudahan tahun 2027, kami akan mulai melakukan proses IPO terhadap perusahaan-perusahaan kita,” ujarnya di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Dony menjelaskan setiap BUMN harus melewati empat tahapan evaluasi sebelum diputuskan untuk go public. Proses ini dimulai dari tinjauan fundamental bisnis, diikuti konsolidasi bisnis seperti merger ataupun restrukturisasi.

Selanjutnya, perusahaan negara akan memasuki tahap penulisan ulang model bisnis, sebelum akhirnya masuk ke fase penciptaan nilai atau value creation.

“Memang untuk tahun ini kita belum ada [IPO] yang akan kami lakukan,” ucap Dony yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN.

Sebagai bagian dari tahap konsolidasi, Dony mengungkapkan bahwa akan ada perampingan besar-besaran di tubuh sejumlah BUMN besar. Salah satunya adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR).

Langkah serupa juga akan menyasar PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM). Dari 66 anak perusahaan yang ada saat ini, Telkom akan melakukan streamlining hingga hanya menyisakan belasan perusahaan.

Di sisi lain, absennya perusahaan pelat merah dalam daftar antrean IPO pada 2026 dinilai tidak akan menggerus kredibilitas pasar modal domestik.

Sebaliknya, kondisi tersebut dipandang sebagai momentum bagi kemandirian sektor swasta dan kelompok konglomerasi untuk memimpin pasar.

Analis BRI Danareksa Sekuritas, Abida Massi Armand, menjelaskan meski keterlibatan BUMN mampu mendongkrak nilai kapitalisasi pasar, ketiadaannya pada tahun ini justru menggeser narasi pasar ke arah yang lebih sehat.

Menurutnya, fokus investor kini tertuju pada kualitas fundamental perusahaan swasta, terutama di sektor infrastruktur dan pertambangan.

“Fokus bursa kini tertuju pada kualitas emiten swasta di sektor infrastruktur dan pertambangan yang secara historis mampu mencatatkan pertumbuhan laba serta dividen yang sangat kompetitif dibandingkan entitas publik,” tutur Abida.

Sinyal Revisi Target IPO

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sinyal kuat untuk melakukan revisi terhadap jumlah target IPO pada tahun ini.

Langkah tersebut diambil seiring dengan pergeseran strategi otoritas yang kini lebih mengedepankan aspek integritas dan kualitas emiten dibandingkan dengan sekadar mengejar jumlah perusahaan tercatat.

Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KE PMDK) OJK, Hasan Fawzi, mengungkapkan bahwa otoritas tidak menutup kemungkinan untuk melakukan revisi terhadap target IPO pada 2026.

Hal ini dinilai menjadi konsekuensi logis dari pengetatan regulasi, termasuk rencana kewajiban pemenuhan porsi saham publik (free float) yang lebih besar.

“Kalau itu menjadi konsekuensi akan kami lakukan. Karena nanti kewajiban pemenuhan besaran free float kalau dilihat nanti di peraturan bursanya kemungkinan akan kami berlakukan sejak awal untuk yang IPO baru,” ucapnya.

Menurut Hasan, perusahaan yang berniat memberikan porsi kepemilikan publik yang lebih besar tentu akan tetap melanjutkan rencana IPO. Namun, dia juga tidak menampik adanya potensi hambatan bagi sebagian calon emiten.

“Kalau kemudian beberapa perusahaan berpikir ulang, itu mungkin akan menjadi konsekuensi awal. Namun, kami harapkan justru mereka [calon emiten] menyambut hal ini dengan baik juga,” pungkasnya.

Dorongan untuk meningkatkan porsi saham publik yang dapat diperdagangkan di pasar merupakan tujuan utama bursa-bursa global. Upaya ini disebut bertujuan untuk meningkatkan daya tarik pasar dengan menjamin kecukupan ketersediaan saham yang dapat dimiliki oleh masyarakat secara luas.

Meskipun pengetatan standar ini diprediksi akan membuat peningkatan kuantitas emiten menjadi terbatas dalam jangka pendek, OJK optimistis fundamental pasar modal Indonesia akan semakin kuat di masa depan.

Hasan menyebutkan bahwa fokus pada integritas dinilai menjadi fondasi utama agar pasar saham domestik jauh lebih menarik dibanding kondisi sebelumnya.

“Reformasi integritas ini prinsipnya kami akan mengutamakan quality over quantity. Kami akan lebih fokus menghadirkan kualitas dari seluruh perusahaan tercatat. Sekalipun di jangka pendek mungkin kami akan menghadapi kondisi peningkatan kuantitasnya menjadi lebih terbatas,” tuturnya.

Reformasi ini muncul di saat pasar sedang menyoroti transparansi struktur kepemilikan dan likuiditas perdagangan, yang sebelumnya sempat menjadi perhatian serius lembaga indeks global seperti MSCI.

OJK juga telah mengeluarkan delapan aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia demi mengembalikan kepercayaan pasar di tengah sentimen negatif pasar saham yang dipicu pengumuman pembekuan rebalancing MSCI.

Delapan aksi itu terdiri atas kebijakan baru free float, transparansi data ultimate beneficial owner (UBO), penguatan data kepemilikan saham, demutualisasi BEI, penegakan peraturan dan sanksi, tata kelola emiten, pendalaman pasar secara terintegrasi, serta kolaborasi dan sinergi dengan stakeholders.

Bisnis.com, JAKARTA — Absennya aksi penawaran umum perdana saham (IPO) BUMN pada 2026 sesuai dengan keputusan Danantara Indonesia dinilai akan mendorong rotasi likuiditas investor ke saham-saham berkapitalisasi besar atau blue chips.

Sebelumnya, Danantara memastikan tidak ada IPO BUMN pada tahun ini karena memprioritaskan penyelesaian 41 rencana kerja terkait dengan konsolidasi BUMN. Aksi korporasi pelat merah ini diperkirakan akan kembali bergulir pada 2027.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta Utama menjelaskan bahwa absennya emiten pelat merah dalam daftar antrean IPO skala jumbo bakal mengubah arah arus modal di pasar reguler.

Menurutnya, investor institusi dan pengelola dana global kemungkinan besar akan lebih selektif dengan memprioritaskan portofolio pada saham-saham yang memiliki fundamental kokoh dan cenderung likuid.

“Investor, termasuk investor global, kemungkinan lebih fokus pada saham-saham blue chip, seperti yang tergabung dalam IDX30 maupun LQ45. Saham-saham tersebut sudah likuid dan memiliki fundamental yang relatif kuat,” pungkas Nafan saat dihubungi Bisnis, Kamis (12/2/2026).

Dia menilai bahwa langkah Danantara merupakan periode konsolidasi untuk membenahi internal BUMN, mulai dari restrukturisasi kredit hingga merger.

Kendati proses tersebut membuat kapitalisasi pasar indeks harga saham gabungan (IHSG) berpotensi tidak meningkat signifikan tahun ini, sisi positifnya adalah tercipta fondasi emiten yang lebih berkualitas di masa depan.

Di sisi lain, minat investor asing terhadap Indonesia sebagai bagian dari pasar berkembang dinilai tetap terjaga. Namun, tanpa adanya pilihan baru dari sektor BUMN, manajer investasi global bakal mencari peluang pertumbuhan pada emiten yang sudah memiliki kejelasan rekam jejak dan tata kelola yang baik.

Nafan juga menekankan bahwa masa tunggu hingga 2027 harus dimanfaatkan perusahaan pelat merah untuk menurunkan rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio (DER) dan memastikan kepastian dividen.

“Restrukturisasi yang efektif diharapkan dapat menurunkan beban bunga sehingga profitabilitas meningkat. Faktor lain yang penting adalah kepastian dividen, karena emiten yang mampu memberikan dividend yield menarik tetap memiliki daya tarik tersendiri,” tutur Nafan.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara memprioritaskan agenda bersih-bersih di perusahaan pelat merah sebelum membawa perusahaan IPOgo public.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengatakan saat ini pihaknya memilih untuk memprioritaskan penyelesaian 41 rencana kerja strategis, mencakup merger, restrukturisasi hingga penataan aset sebelum membawa BUMN melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) lewat penawaran umum perdana saham (initial publicoffering/IPO).

“Jadi mudah-mudahan tahun 2027, kami akan mulai melakukan proses IPO terhadap perusahaan-perusahaan kita,” ujarnya di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Dony menjelaskan setiap BUMN harus melewati empat tahapan evaluasi sebelum diputuskan untuk go public IPO. Proses ini dimulai dari tinjauan fundamental bisnis, diikuti konsolidasi bisnis seperti merger ataupun restrukturisasi.

Selanjutnya, perusahaan negara akan memasuki tahap penulisan ulang model bisnis, sebelum akhirnya masuk ke fase penciptaan nilai atau value creation.

“Memang untuk tahun ini kita belum ada [IPO] yang akan kami lakukan,” ucap Dony yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN.

Keputusan Danantara Indonesia untuk meniadakan aksi penawaran umum perdana saham (IPO) dari entitas BUMN sepanjang 2026 diprediksi mengubah konstelasi penghimpunan dana di pasar modal domestik.

Equity Analyst Indo Premier Sekuritas (IPOT) Hari Rachmansya menilai bahwa absennya perusahaan pelat merah akan membuat target fundraising Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi lebih menantang.

Hal tersebut mengingat bahwa secara historis, IPO BUMN berskala besar kerap menjadi anchor deal yang menarik partisipasi investor institusi global.

Tanpa adanya pipeline dari perusahaan negara, komposisi penawaran umum 2026 akan didominasi oleh sektor swasta yang secara rata-rata memiliki ukuran emisi lebih kecil. Namun, Hari melihat dampak terhadap likuiditas pasar sekunder tidak sepenuhnya negatif jika dibarengi efektivitas kebijakan lain.

“Jika kebijakan peningkatan minimum free float ke 15% berjalan efektif, maka pasokan saham beredar di pasar meningkat dan depth market serta nilai transaksi harian berpotensi naik,” ujar Hari kepada Bisnis, Kamis (12/2/2026).

Dia menambahkan distribusi kepemilikan yang lebih merata melalui aturan free float tersebut juga dapat membuat volatilitas pasar menjadi lebih terkontrol.

Terkait minat investor asing, Hari berpendapat bahwa ketiadaan IPO BUMN tidak serta-merta menurunkan daya tarik pasar saham Indonesia.

Menurutnya, aliran dana asing atau foreign flow mayoritas berasal dari institutional long-only fundsyang lebih fokus pada saham berkapitalisasi besar yang sudah tercatat dan memiliki stabilitas fundamental.

Dia menjelaskan bahwa investor global juga cenderung lebih selektif dan defensif, terutama dengan memperhatikan indikator stabilitas makro seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar, serta rekam jejak tata kelola perusahaan.

“Investor asing cenderung masuk pada emiten yang sudah listing dan memiliki visibility earningsyang baik, bukan semata-mata pada IPO baru,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Hari menyatakan bahwa agar rencana IPO BUMN pada 2027 mendatang dapat menarik minat investor institusi, terdapat sejumlah indikator fundamental yang harus diperkuat selama masa konsolidasi saat ini. Beberapa di antaranya meliputi profitabilitas, efisiensi, serta disiplin alokasi modal.

Menurutnya, investor institusi tidak hanya membeli narasi transformasi, melainkan kualitas pendapatan dan tata kelola. Jika restrukturisasi yang dilakukan Danantara mampu menghasilkan entitas dengan return on equity (ROE) yang tinggi, potensi valuasi saat IPO nanti justru bisa lebih optimal.

“Potensi valuasi saat IPO justru bisa lebih optimal dibanding memaksakan listing di tengah fase konsolidasi,” pungkas Hari.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Danantara Indonesia untuk meniadakan aksi penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) dari entitas BUMN sepanjang 2026 diprediksi mengubah konstelasi penghimpunan dana di pasar modal domestik.

Equity Analyst Indo Premier Sekuritas (IPOT) Hari Rachmansyah menilai bahwa absennya perusahaan pelat merah akan membuat target fundraising Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi lebih menantang.

Hal tersebut mengingat bahwa secara historis, IPO BUMN berskala besar kerap menjadi anchor deal yang menarik partisipasi investor institusi global.

Tanpa adanya pipeline dari perusahaan negara, komposisi penawaran umum 2026 akan didominasi oleh sektor swasta yang secara rata-rata memiliki ukuran emisi lebih kecil. Namun, Hari melihat dampak terhadap likuiditas pasar sekunder tidak sepenuhnya negatif jika dibarengi efektivitas kebijakan lain.

“Jika kebijakan peningkatan minimum free float ke 15% berjalan efektif, maka pasokan saham beredar di pasar meningkat dan depth market serta nilai transaksi harian berpotensi naik,” ujar Hari kepada Bisnis, Kamis (12/2/2026).

Dia menambahkan distribusi kepemilikan yang lebih merata melalui aturan free float tersebut juga dapat membuat volatilitas pasar menjadi lebih terkontrol.

Terkait minat investor asing, Hari berpendapat bahwa ketiadaan IPO BUMN tidak serta-merta menurunkan daya tarik pasar saham Indonesia.

Menurutnya, aliran dana asing atau foreign flow mayoritas berasal dari institutional long-only funds yang lebih fokus pada saham berkapitalisasi besar yang sudah tercatat dan memiliki stabilitas fundamental.

Dia menjelaskan bahwa investor global juga cenderung lebih selektif dan defensif, terutama dengan memperhatikan indikator stabilitas makro seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar, serta rekam jejak tata kelola perusahaan.

“Investor asing cenderung masuk pada emiten yang sudah listing dan memiliki visibility earningsyang baik, bukan semata-mata pada IPO baru,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Hari menyatakan bahwa agar rencana IPO BUMN pada 2027 mendatang dapat menarik minat investor institusi, terdapat sejumlah indikator fundamental yang harus diperkuat selama masa konsolidasi saat ini. Beberapa di antaranya meliputi profitabilitas, efisiensi, serta disiplin alokasi modal.

Menurutnya, investor institusi tidak hanya membeli narasi transformasi, melainkan kualitas pendapatan dan tata kelola. Jika restrukturisasi yang dilakukan Danantara mampu menghasilkan entitas dengan return on equity (ROE) yang tinggi, potensi valuasi saat IPO nanti justru bisa lebih optimal.

“Potensi valuasi saat IPO justru bisa lebih optimal dibanding memaksakan listing di tengah fase konsolidasi,” pungkas Hari.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengatakan bahwa pihaknya memilih untuk memprioritaskan penyelesaian 41 rencana kerja strategis, mencakup merger, restrukturisasi hingga penataan aset sebelum membawa BUMN melantai di Bursa Efek Indonesia.

“Jadi mudah-mudahan tahun 2027, kami akan mulai melakukan proses IPO terhadap perusahaan-perusahaan kita,” ujarnya di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Dony menjelaskan setiap BUMN harus melewati empat tahapan evaluasi sebelum diputuskan untuk go public. Proses ini dimulai dari tinjauan fundamental bisnis, diikuti konsolidasi bisnis seperti merger ataupun restrukturisasi.

Selanjutnya, perusahaan negara akan memasuki tahap penulisan ulang model bisnis, sebelum akhirnya masuk ke fase penciptaan nilai atau value creation.

“Memang untuk tahun ini kita belum ada [IPO] yang akan kami lakukan,” ucap Dony yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sinyal kuat untuk melakukan revisi terhadap jumlah target IPO pada tahun ini.

Langkah tersebut diambil seiring dengan pergeseran strategi otoritas yang kini lebih mengedepankan aspek integritas dan kualitas emiten dibandingkan dengan sekadar mengejar jumlah perusahaan tercatat.

Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KE PMDK) OJK, Hasan Fawzi, mengungkapkan bahwa otoritas tidak menutup kemungkinan untuk melakukan revisi terhadap target IPO pada 2026.

Hal ini dinilai menjadi konsekuensi logis dari pengetatan regulasi, termasuk rencana kewajiban pemenuhan porsi saham publik (free float) yang lebih besar.

“Kalau itu menjadi konsekuensi akan kami lakukan. Karena nanti kewajiban pemenuhan besaran free float kalau dilihat nanti di peraturan bursanya kemungkinan akan kami berlakukan sejak awal untuk yang IPO baru,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Danantara Indonesia menunda aksi penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) entitas BUMN pada 2026 dinilai akan mengubah peta persaingan likuiditas di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Absennya perusahaan pelat merah dalam daftar antrean IPO skala jumbo atau lighthouse dipandang bukan sebagai sinyal negatif bagi kredibilitas bursa.

Sebaliknya, kondisi tersebut menjadi momentum bagi kemandirian sektor swasta untuk memimpin pasar dan menyerap minat beli investor yang selama ini kerap terbagi oleh kehadiran emiten pelat merah.

Analis BRI Danareksa Sekuritas Abida Massi Armand menjelaskan meski keterlibatan BUMN mampu mendongkrak nilai kapitalisasi pasar, ketiadaan mereka pada tahun ini justru menggeser narasi pasar ke arah yang lebih sehat.

Dia juga menilai ketiadaan perusahaan milik negara dalam bursa IPO tahun ini sebaiknya dipandang sebagai periode konsolidasi yang memberikan ruang bagi pemerintah untuk memperbaiki efisiensi internal BUMN.

Hal tersebut memberikan ruang bagi pemerintah dan manajemen BUMN untuk fokus memperbaiki efisiensi internal, serta menata kembali struktur keuangan sebelum benar-benar siap melantai di bursa pada masa mendatang.

“Sementara kredibilitas IPO besar tetap terjaga melalui penguatan regulasi perlindungan investor oleh OJK dan kehadiran emiten swasta yang memiliki fundamental kuat dan transparansi tinggi,” kata Abida baru-baru ini.

Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengatakan bahwa pihaknya memilih untuk memprioritaskan penyelesaian 41 rencana kerja strategis, mencakup merger, restrukturisasi hingga penataan aset sebelum membawa BUMN melantai di Bursa Efek Indonesia.

“Jadi mudah-mudahan tahun 2027, kami akan mulai melakukan proses IPO terhadap perusahaan-perusahaan kita,” ujarnya di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Dony menjelaskan setiap BUMN harus melewati empat tahapan evaluasi sebelum diputuskan untuk go public. Proses ini dimulai dari tinjauan fundamental bisnis, diikuti konsolidasi bisnis seperti merger ataupun restrukturisasi.

Selanjutnya, perusahaan negara akan memasuki tahap penulisan ulang model bisnis, sebelum akhirnya masuk ke fase penciptaan nilai atau value creation.

“Memang untuk tahun ini kita belum ada [IPO] yang akan kami lakukan,” ucap Dony yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sinyal kuat untuk melakukan revisi terhadap jumlah target IPO pada tahun ini.

Langkah tersebut diambil seiring dengan pergeseran strategi otoritas yang kini lebih mengedepankan aspek integritas dan kualitas emiten dibandingkan dengan sekadar mengejar jumlah perusahaan tercatat.

Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KE PMDK) OJK, Hasan Fawzi, mengungkapkan bahwa otoritas tidak menutup kemungkinan untuk melakukan revisi terhadap target IPO pada 2026.

Hal ini dinilai menjadi konsekuensi logis dari pengetatan regulasi, termasuk rencana kewajiban pemenuhan porsi saham publik (free float) yang lebih besar.

“Kalau itu menjadi konsekuensi akan kami lakukan. Karena nanti kewajiban pemenuhan besaran free float kalau dilihat nanti di peraturan bursanya kemungkinan akan kami berlakukan sejak awal untuk yang IPO baru,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia atau BEI menyatakan masuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia ke pasar modal Indonesia pada tahun ini dapat dilakukan melalui sejumlah skema.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia atau BEI Irvan Susandy mengatakan salah satu skema yang bisa ditempuh Danantara adalah melakukan penawaran saham perdana atau Initial Public Offering atau IPO melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah naungannya.

“Mereka [Danantara] bilang akan masuk pasar [modal] tahun ini. Kami berharap ada BUMN yang bisa IPO Ini kan dari Danantara,” ujarnya, Senin (26/1/2026).

Selain itu, Irvan juga menyebut langkah lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengelola aset. Seperti yang diketahui Danantara juga memiliki perusahaan manajemen aset yakni Danantara Asset Management.

Irvan berharap Danantara Asset Management tidak hanya masuk ke dalam instrumen obligasi tetapi juga saham. Pembicaraan terkait hal ini, disebutnya sudah dilakukan pada akhir 2025 lalu.

Sebelumnya, PT Danantara Investment Management (Persero) memastikan suntikan dana Rp16 triliun ke pasar modal Indonesia akan dilakukan secara hati-hati dan berfokus pada fundamental emiten. Holding investasi Danantara Indonesia tersebut diketahui akan menggelontorkan dana senilai US$10 miliar pada kuartal akhir 2025.

Dari jumlah itu, 80% bakal dialokasikan ke dalam negeri, tak terkecuali pasar modal. Dengan estimasi 5%-10% dari total dana tersebut masuk ke pasar saham, nilainya berpotensi mencapai kisaran Rp8 triliun hingga Rp16 triliun.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Patria Sjahrir, menjelaskan bahwa penempatan dana di pasar modal merupakan bagian dari strategi balance sheet management sembari menunggu kesiapan investasi langsung, seperti proyek waste to energi ataupun sektor prioritas lainnya.

“Kami perlu mencari instrumen-instrumen yang likuid, yang nanti mudah dikonversi ke investasi langsung. Kami pasti akan masuk ke pasar, baik pasar modal, obligasi, dan ke equity,” ujarnya.

Pandu menuturkan prinsip utama Danantara dalam berinvestasi bersandar pada fundamental perusahaan dan prospek pertumbuhan bisnis.

Oleh karena itu, Danantara akan bekerja sama dengan sejumlah firma manajemen investasi terkemuka di Indonesia, yang memiliki pengalaman dalam pemilihan saham, manajemen risiko, serta diversifikasi portofolio.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) buka suara soal belum munculnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak usahanya yang melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering atau IPO . Adapun, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) merupakan BUMN terakhir yang melakukan IPO pada 2023 lalu.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Inarno Djajadi menyampaikan, OJK memahami bahwa partisipasi BUMN dan anak perusahaannya di pasar modal memiliki peran strategis dalam memperkuat likuiditas serta diversifikasi instrumen investasi.

24 Perusahaan Antre IPO di Awal 2024, BEI: Belum Ada BUMN



“Untuk itu, OJK secara berkelanjutan melaksanakan program pendalaman pasar bersama SRO dan para pelaku pasar modal, seperti perusahaan efek,” kata Inarno dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (14/12/2025).

Melalui program tersebut, kata Inarno, OJK melakukan sosialisasi dan diskusi dengan perusahaan yang memiliki kesiapan untuk melakukan IPO, termasuk BUMN dan anak perusahaannya, guna meningkatkan pemahaman terkait proses penawaran umum serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi.

“Namun demikian, keputusan untuk melakukan IPO sepenuhnya merupakan pertimbangan dan kebijakan bisnis masing-masing perusahaan. Peran OJK adalah memastikan proses berjalan secara profesional, transparan, serta melindungi kepentingan investor,” ujar Inarno.

IPO per November Himpun Dana Rp15,35 Triliun, Ini Dua Terbesar



Sebagai informasi, hingga saat ini, terdapat total 37 perusahaan BUMN dan anak usaha BUMN yang sudah melantai di bursa. Secara rinci, sebanyak 14 perusahaan BUMN dan 23 anak usaha BUMN. Sebanyak 6 dari keseluruhan perusahaan BUMN menjadi driver Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan bahwa IPO BUMN tergantung dari kesiapan perusahaan dan anak usahanya. Bursa dalam hal ini terus mendukung dan melakukan edukasi terkait IPO. Hal itu disebut bisa meningkatkan kesiapan perusahaan BUMN dan anak usahanya untuk masuk ke pasar modal.

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal belum munculnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun anak usahanya yang melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Seperti diketahui, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) merupakan BUMN terakhir yang melakukan IPO pada 2023 lalu.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menyampaikan, pihaknya memahami partisipasi BUMN dan anak perusahaannya di pasar modal memiliki peran strategis dalam memperkuat likuiditas serta diversifikasi instrumen investasi.

“Untuk itu, OJK secara berkelanjutan melaksanakan program pendalaman pasar bersama SRO dan para pelaku pasar modal, seperti perusahaan efek,” kata Inarno dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (14/12/2025).

Melalui program tersebut, kata Inarno, OJK melakukan sosialisasi dan diskusi dengan perusahaan yang memiliki kesiapan untuk melakukan IPO, termasuk BUMN dan anak perusahaannya, guna meningkatkan pemahaman terkait proses penawaran umum serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi.

“Namun, keputusan untuk melakukan IPO sepenuhnya merupakan pertimbangan dan kebijakan bisnis masing-masing perusahaan. Peran OJK adalah memastikan proses berjalan secara profesional, transparan, serta melindungi kepentingan investor,” ujar Inarno.

Sebagai informasi, hingga saat ini, terdapat total 37 perusahaan BUMN dan anak usaha BUMN yang sudah melantai di bursa. Secara rinci, sebanyak 14 perusahaan BUMN dan 23 anak usaha BUMN. Sebanyak enam dari keseluruhan perusahaan BUMN menjadi penggerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan, IPO BUMN tergantung dari kesiapan perusahaan dan anak usahanya. Bursa dalam hal ini terus mendukung dan melakukan edukasi terkait IPO.

Hal itu disebut bisa meningkatkan kesiapan perusahaan BUMN dan anak usahanya untuk masuk ke pasar modal.

(Dhera Arizona)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti berhentinya aksi penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan entitas anak dalam dua tahun terakhir.

Hingga Desember 2025, jumlah BUMN dan anak usaha yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tetap 37 perusahaan, terdiri dari 14 induk BUMN dan 23 anak perusahaan, tanpa tambahan emiten baru sejak 2023. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai prospek IPO pelat merah di tengah kebutuhan pendalaman pasar modal.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menjelaskan bahwa pihaknya terus mendorong peningkatan partisipasi perusahaan negara melalui edukasi dan pendampingan.

“OJK melakukan sosialisasi dan diskusi dengan perusahaan yang memiliki kesiapan untuk melakukan IPO, termasuk BUMN dan anak perusahaannya, guna meningkatkan pemahaman terkait proses penawaran umum serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi,” kata Inarno dalam keterangan tertulis, Jumat (12/12/2025).

Ia menegaskan OJK tidak berada pada posisi menentukan apakah sebuah perusahaan akan mencatatkan saham di bursa. Keputusan IPO, menurutnya, tetap menjadi domain masing-masing manajemen dan pemegang saham.

OJK berperan memastikan prosesnya dilakukan secara profesional, transparan, dan memberikan perlindungan bagi investor. Upaya pendalaman pasar dilakukan bersama self-regulatory organization dan pelaku industri, termasuk perusahaan efek.

Meski belum ada aksi IPO baru oleh BUMN, peluang tersebut kembali terbuka seiring kehadiran Danantara Indonesia sebagai sovereign wealth fund baru. Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, menyebut lembaganya siap mendorong portofolio perusahaannya untuk memasuki pasar modal.

“Dari sisi supply, memang kami ingin perusahaan-perusahaan yang ada dalam Danantara siap untuk masuk menjadi emiten yang baik di bursa,” ujarnya dalam gelaran Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2025 di Gedung BEI, Oktober lalu.

Danantara menyiapkan rencana investasi senilai US$10 miliar atau sekitar Rp165,8 triliun untuk berbagai proyek, di mana 80% dialokasikan ke dalam negeri. Sebagian dana akan ditempatkan di pasar publik melalui instrumen saham dan obligasi. Pandu menyebut strategi ini dapat memperkuat permintaan dan likuiditas pasar modal Indonesia.

Selain mendorong IPO, Danantara menargetkan kenaikan bobot Indonesia dalam indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI), yang turun dari 2,5% menjadi 1%. Pandu berharap konsolidasi likuiditas dan penguatan fundamental pasar dapat mengangkat porsi Indonesia hingga 5%-8%. “Masa sih kita tidak bisa 5% atau 8%? Jadi, kalau boleh ke depannya, bursa bisa dong US$8 miliar trading volume per hari dan 8% dari bagian MSCI,” ujarnya.

Adapun BUMN terakhir yang masuk bursa ialah PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO), anak usaha Pertamina yang menghimpun dana Rp9,06 triliun pada 24 Februari 2023. Sejak saat itu, belum ada lagi perusahaan pelat merah yang melantai, meski OJK memastikan ekosistem dan infrastruktur regulasi tetap siap mendukung apabila ada perusahaan negara yang memutuskan melakukan IPO.

Bisnis.com, DENPASAR — Komitmen Danantara masuk ke pasar modal dinilai BEI mampu memperkuat serapan investor domestik dan membuka peluang IPO BUMN baru.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Imam Rachman menuturkan bahwa kepastian Danantara untuk mengucurkan investasi ke pasar modal dapat menjadi katalis penting bagi penguatan porsi investor institusi domestik. Saat ini, kontribusi segmen tersebut masih tertahan.

Berdasarkan data September 2025, kepemilikan investor institusi domestik baru mencapai 39,4%, sementara komposisi transaksi mereka hanya 14,4%. Kondisi ini ikut menjelaskan mengapa pipeline IPO BUMN relatif stagnan setelah PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) melantai pada Februari 2023.

Imam menjelaskan bahwa minimnya kapasitas serapan investor domestik juga menjadi salah satu faktor yang membayangi rencana IPO perusahaan energi milik negara pada tahun-tahun sebelumnya.

“Ini contoh konkret adalah bagaimana PHE yang mau IPO, menunda-menunda IPO-nya karena masalah terserapnya oleh [investor] domestik. Makanya, kita harapkan tadi semakin ada perusahaan BUMN yang masuk, terserap, kita bisa serap. Kan tidak bisa kita tunggu yang besar kalau tidak bisa diserap oleh market,” ujarnya dalam workshop capital market BEI di Bali, Sabtu (15/11/2025).

Danantara sendiri berencana menggelontorkan US$10 miliar pada kuartal IV/2025, dengan 80% dialokasikan ke dalam negeri, termasuk pasar modal. Jika 5%–10% dari dana itu masuk ke saham, potensi aliran modal diperkirakan mencapai Rp8 triliun–Rp16 triliun.

Imam menambahkan, BEI mendorong lebih banyak perusahaan “light house” untuk melantai di bursa agar investor institusi domestik memiliki lebih banyak opsi dan kontribusinya dapat meningkat.

Selain itu, Danantara memiliki fleksibilitas untuk melakukan investasi langsung maupun penempatan melalui produk pasar modal via perbankan. “Dan kedua, [Danantara] juga men-support BUMN-BUMN yang ada di pasar modal… tentu saja ini adalah kewenangannya ada di Danantara, mereka mau berinvestasi di pasar modal,” pungkasnya.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, DENPASAR – Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman berbicara kans perusahaan pelat merah melakukan penawaran umum perdana saham (IPO), sejalan dengan kepastian Danantara yang mau berinvestasi di pasar modal.

Iman mengatakan, masuknya Danantara ke pasar modal bisa menjadi katalis positif untuk mendorong keterlibatan investor institusi domestik lainnya.

Berdasarkan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada September 2025, porsi kepemilikan investor institusi hanya 39,4%, sedangkan komposisi transaksi investor institusi domestik 14,4%.

Iman memaparkan meski ada peningkatan kontribusi investor institusi domestik, porsinya tertahan tak mampu naik signifikan. Kondisi inilah yang salah satunya melatarbelakangi batalnya IPO PT Pertamina Hulu Energi (PHE) pada 2023 silam.

"Ini contoh konkret adalah bagaimana PHE yang mau IPO, menunda-menunda IPO-nya karena masalah terserapnya oleh [investor] domestik. Makanya, kami harapkan tadi semakin ada perusahaan BUMN yang masuk, terserap, pasar bisa serap. Kan tidak bisa kami tunggu IPO yang besar kalau tidak bisa diserap oleh pasar," kata Iman dalam workshop capitalmarket BEI di Bali, Sabtu (15/11/2025).

Adapun, terakhir kali perusahaan BUMN yang melakukan IPO adalah PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) pada 24 Februari 2023. Sejak saat itu hingga sekarang, belum ada lagi perusahaan pelat merah menyusul langkah PGEO.

Asal tahu saja, PT Danantara Investment Management (Persero) diketahui akan menggelontorkan dana senilai US$10 miliar pada kuartal akhir 2025. Dari jumlah itu, 80% bakal dialokasikan ke dalam negeri, tak terkecuali pasar modal.

Dengan estimasi 5%-10% dari total dana tersebut masuk ke pasar saham, nilainya berpotensi mencapai kisaran Rp8 triliun hingga Rp16 triliun.

Iman bilang, dari sisi BEI pihaknya mendorong agar lebih banyak perusahaan mercusuar yang melakukan IPO. Dengan begitu, investor institusi domestik juga punya banyak pilihan sehingga kontribusi mereka di pasar modal turut meningkat.

Danantara, kata Iman, memiliki dana yang bisa diinvestasikan secara langsung atau investasi ke produk pasar modal melalui perbankan.

"Dan kedua, [Danantara] dengan itu juga mendukung BUMN-BUMN yang ada di pasar modal, kan perlu juga dukungan dari investor institusi. Institusi ini punya dana yang besar, dan kami melihat mereka rasanya panjang [keberlanjutan bisnis]. Tetapi, tentu saja ini adalah kewenangannya ada di Danantara, mereka mau berinvestasi di pasar modal," pungkasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.