Jakarta (ANTARA) - IDRX, salah satu perusahaan rintisan (startup) stablecoin, menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Solana Superteam Indonesia untuk mengeksplorasi pengembangan tokenisasi aset dunia nyata (Real World Asset/RWA) berbasis rupiah.

"Kolaborasi ini bertujuan memperkuat kesiapan infrastruktur digital nasional agar pengembangan tokenisasi aset dapat berjalan selaras dengan konteks ekonomi Indonesia," kata Chief Operating Officer (COO) IDRX Wildan Ramadhan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Kerja sama itu sekaligus diharapkan dapat mendukung perluasan akses pembiayaan dan partisipasi nilai yang lebih inklusif, termasuk bagi sektor ekonomi kreatif.

Salah satu fokus utamanya adalah eksplorasi tokenisasi RWA menggunakan aset keuangan digital stablecoin berbasis Rupiah, yakni IDRX.

Inisiatif ini sejalan dengan arah transformasi keuangan digital yang didorong oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam berbagai kesempatan, OJK menilai tokenisasi aset dunia nyata sebagai instrumen baru yang berpotensi memperluas akses pembiayaan serta meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat

OJK memandang tokenisasi RWA berpotensi mengubah cara kepemilikan dan penciptaan nilai suatu aset.

Dengan mekanisme kepemilikan terfragmentasi (fractional ownership), tokenisasi memungkinkan partisipasi yang lebih luas tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen.

Secara sederhana, tokenisasi RWA memungkinkan hak ekonomi atas aset nyata.

Misalnya seperti karya kreatif, kekayaan intelektual, atau aset produktif, yang direpresentasikan dalam bentuk token digital.

Melalui tokenisasi, aset-aset tersebut direpresentasikan secara digital sehingga dapat dikelola dan diakses secara lebih transparan.

"Dalam konteks ekonomi kreatif, pendekatan ini membuka peluang baru bagi karya-karya Indonesia untuk mendapatkan akses pendanaan dan partisipasi nilai yang lebih luas, tanpa mengubah kepemilikan dasar atas aset tersebut," ujar Wildan.

Dalam konteks tersebut, kolaborasi antara IDRX dan Solana melalui Superteam difokuskan pada pengembangan infrastruktur tokenisasi yang relevan dengan kondisi ekonomi Indonesia.

Kerja sama ini mencakup penguatan kesiapan teknis, dukungan ekosistem, serta penjajakan penerapan awal tokenisasi RWA di sektor-sektor dengan potensi ekonomi tinggi, dengan pendekatan sesuai kerangka regulasi.

“Superteam Indonesia berfokus pada kesiapan adopsi institusional dan penguatan ekosistem. Kolaborasi dengan IDRX kami arahkan untuk memastikan pengembangan tokenisasi aset di Indonesia didukung oleh infrastruktur yang matang dan siap digunakan secara bertahap,” ujar Co-Lead Superteam Indonesia Mario Nurcahyanto.

Adapun dalam praktik global, tokenisasi aset umumnya menggunakan denominasi mata uang asing dalam bentuk aset keuangan digital stablecoin seperti dolar AS.

Oleh karena itu, lanjut Mario, pengembangannya di Indonesia perlu mempertimbangkan keselarasan dengan kebutuhan ekonomi domestik dan peran rupiah sebagai fondasi nilai.

Pendekatan berbasis rupiah memungkinkan partisipasi global tetap terbuka, sekaligus menjaga relevansi nilai aset terhadap perekonomian nasional.

Adapun sejak diluncurkan pada awal 2024, stablecoin IDRX dimiliki oleh lebih dari 40 ribu pengguna.

Hingga saat ini, IDRX terintegrasi dengan lebih dari 50 mitra global, mencatatkan volume transaksi di blockchain lebih dari 175 juta dolar AS, serta memperoleh pendanaan pra-awal (pre-seed) sebesar 300.000 dolar AS.

Dalam kerja sama ini, IDRX berperan menjadi jembatan antara kebutuhan lokal dan peluang global.

IDRX juga akan mengakomodir eksplorasi berbagai peluang tokenisasi RWA bersama Solana, termasuk pada sektor-sektor yang memiliki potensi ekonomi tinggi di Indonesia.

"Ke depan, penguatan infrastruktur tokenisasi berbasis rupiah ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mendorong inovasi ekonomi digital Indonesia, sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam ekosistem aset digital yang terukur dan inklusif," tutur Mario.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

GUBERNUR Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan peredaran uang kripto termasuk jenis stablecoin tanpa pengawasan sebagai salah satu dari lima faktor risiko memburuknya perekonomian global tahun depan. BI lebih mendorong penggunaan mata uang digital buatan bank sentral atau central bank digital currency (CBDC).

Pernyataan tersebut diungkap Perry dalam sambutannya di perhelatan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di kantor pusat BI, Jakarta, 28 November 2026. “Maraknya uang kripto dan stablecoin pihak swasta, belum ada pengaturan dan pengawasan yang jelas. Di sinilah perlunya central bank digital currency,” ujarnya.

Dalam paparan Perry disebutkan bahwa prospek ekonomi global masih meredup pada 2026 dan 2027, dengan lima karakteristik atau penyebab. Pertama, Kebijakan tarif AS berlanjut. Kedua, pertumbuhan ekonomi dunia melambat.

Ketiga adalah tingginya utang Pemerintah dan suku bunga negara maju yang berdampak pada bunga dan beban fiskal negara berkembang. Keempat, tingginya kerentanan dan risiko sistem keuangan dunia karena transaksi produk derivatif berlipat. Terakhir, maraknya mata uang kripto dan stablecoin swasta.

Mengutip buku Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025, mata uang kripto (cryptocurrency) adalah mata uang digital yang diterbitkan dan diedarkan oleh swasta melalui jaringan komputer, yang tidak bergantung pada otoritas pusat mana pun, baik pemerintah dan bank sentral.

Perdagangan kripto pertama adalah bitcoin yang mulai muncul pada 2009. Hingga April 2025, kapitalisasi perdagangan kripto di seluruh dunia diperkirakan mencapai US$ 2,7 triliun. Pada 2014 muncul stablecoin, jenis mata uang kripto yang nilainya dipatok berdasarkan aset lain seperti mata uang fiat atau emas. Hingga Juni 2025 nilai kapitalisasi perdagangan stablecoin diperkirakan mencapai lebih dari US$ 255 miliar. Sebagian besar dikaitkan dengan mata uang dolar AS (USDC) atau obligasi Pemerintah AS (USDT).

Berbagai bentuk mata uang dan aset keuangan kripto tersebut diterbitkan dan diperdagangkan oleh pihak swasta. BI menilai semakin maraknya penerbitan dan perdagangan mata uang kripto, stablecoin, dan tokenisasi oleh swasta di platform digital, semakin meningkatkan kerentanan dan risiko di pasar keuangan global.

VISA, perusahaan pembayaran global, telah mengumumkan uji coba pengiriman pembayaran bagi konten kreator dan pekerja lepas langsung ke dompet stablecoin milik penerima dalam ajang Singapore FinTech Festival pada 12-14 November 2025. Stablecoin adalah mata uang kripto yang nilainya distabilkan dengan aset pendukung seperti mata uang fiat (dolar atau euro), komoditas (emas), sehingga nilainya tidak terlalu fluktuatif seperti Bitcoin.

Bagi bisnis yang menggunakan Visa Direct, pembayaran dapat didanai dalam mata uang fiat, sementara penerima dapat memilih dana mereka dalam stablecoin yang dukung US$ seperti USDC. “Peluncuran pembayaran stablecoin adalah tentang memungkinkan akses universal terhadap uang dalam hitungan menit, untuk siapa saja, di mana saja di dunia,” kata Chris Newkirk, President Commercial and Money Movement Solutions Visa dalam keterangan tertulis, dikutip Ahad, 16 November 2025.

Newkirk mengatakan inovasi ini memperluas jangkauan Visa Direct dengan menyediakan nilai yang stabil dan akses dana yang cepat bagi kreator, pekerja lepas, dan marketplace. “Baik itu kreator yang membangun merek digital, bisnis yang menjangkau pasar global baru, atau pekerja lepas yang bekerja lintas negara, semua mendapat manfaat dari pergerakan uang yang lebih cepat dan fleksibel,” katanya.

Di samping itu, ia juga menukil riset terbaru dari Monetized: Laporan Kreator Visa 2025. Riset tersebut menemukan akses dana yang lebih cepat menjadi alasan utama kreator konten digital memilih metode pembayaran digital. Sebanyak 57 persen menyebut akses instan sebagai motivasi utama mereka memilih metode pembayaran digital untuk pekerjaan pembuatan konten.

Program terbaru ini melanjutkan inovasi Visa dalam pembayaran berbasis stablecoin. Pada ajang SIBOS di pada September 2025, Visa Direct mengumumkan program pilot yang memungkinkan bisnis mendanai pembayaran menggunakan stablecoin. “Bersama-sama, pilot ini membuka akses dan fleksibilitas finansial yang lebih besar bagi klien Visa dan jutaan konsumen di seluruh dunia,” ujarnya.

Berikut ini petikan tanya-jawab Chris Newkirk dengan awak media secara tertulis.

Apa yang dimaksud dengan uji coba pembayaran stablecoin Visa Direct?

Uji coba terbaru Visa Direct memungkinkan platform dan bisnis di AS mengirimkan pembayaran langsung ke dompet stablecoin milik pengguna, pekerja, atau karyawan, alih-alih ke kartu atau rekening bank. Dana dikirim dalam stablecoin yang didukung USD, seperti USDC.

Apa keuntungan dari pembayaran stablecoin?

Pembayaran lintas batas instan, menghilangkan jam kerja bank yang terkadang terhalang oleh hari libur di akhir pekan atau libur nasional dan keterlambatan waktu pengiriman lintas negara. Nilai yang konsisten dan dipatok USD membantu menciptakan prediksi yang akurat. Setiap transfer tercatat secara transparan di blockchain. Akses fleksibel bagi konsumen untuk menyimpan, membelanjakan, atau mengonversi stablecoin mereka.

Siapa yang cocok menggunakan ini?

Ideal untuk bisnis internasional, marketplace, platform kreator/ekonomi gig, fintech, dan penerima yang memiliki dompet stablecoin yang kompatibel serta memenuhi pemeriksaan Know Your Costumer (KYC) atau Anti-Money Laundering (AML).

Apa bedanya dengan pengumuman Visa pada September lalu?

Pada bulan September, Visa Direct mengumumkan pilot pendanaan awal stablecoin. Ini memungkinkan bisnis mendanai pembayaran Visa Direct menggunakan stablecoin, bukan hanya fiat, inovasi di sisi treasury.

Pilot hari ini memungkinkan pembayaran ke penerima akhir, seperti konsumen, dalam bentuk stablecoin, menempatkan dolar digital langsung ke dompet penerima.

Apakah lembaga keuangan dan perusahaan mendanai pembayaran ini dalam stablecoin atau fiat?

Klien mendanai pembayaran dalam mata uang fiat.

Kapan lebih banyak mitra akan mendapatkan akses?

Visa sedang dalam proses onboarding mitra terpilih. Akses yang lebih luas diproyeksikan untuk tahun 2026, dengan Visa mendorong klien untuk menyatakan minat seiring peluncuran global yang meningkat. Visa terus memimpin evolusi pembayaran digital, menjembatani kekuatan blockchain dengan keandalan dan jangkauan jaringan pembayaran digital terkemuka dunia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Perkembangan aset kripto per September 2025, dari sisi konsumen naik menjadi 18,61 juta konsumen atau bertumbuh 2,95% dari Agustus 2025 16,08 juta konsumen.

"Nilai transaksi kripto di Oktober 2025 mencapai Rp 49,28 triliun naik 27,64% dari September 2025 di angka Rp 38,61 triliun. Sedangkan total nilai transaksi kripto sepanjang 2025 mencapai Rp 409,56 triliun," ujar Hasan Fawzi, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam Konferensi Pers RDKB, Jumat (7/11/2025).

OJK juga akan menerbitkan SE OJK 21 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan dan penilaian kembali di pihak utama sektor keuangan dan aset keuangan dan digital. Selain itu, pihaknya mengaku sedang melakukan finalisasi tentang aset digital dan peraturan OJK perubahan no. 27 tahun 2024, dan peraturan OJK tentang tata kelola.

Sebelumnya, dari sisi pengembangan produk, Indonesia akan merilis stablecoin. Dengan adanya rencana ini, Bank Indonesia (BI) akan fokus mengembangkan 3 pilar keuangan digital, yakni perluasan akseptasi dan inovasi, penguatan struktur industri dan menjaga stabilitas industri.

Adapun, stablecoin adalah aset digital atau mata uang kripto yang nilainya dipatok ke mata uang fiat, seperti dolar AS atau yuan, sehingga harganya tidak berfluktuasi liar seperti Bitcoin atau Ethereum, melainkan cenderung stabil mengikuti nilai acuannya.

OJK juga mulai menyoroti penggunaan stablecoin di Indonesia. Meski belum diakui sebagai alat tukar resmi, stablecoin dinilai memiliki peran penting dari sisi utilitas dan volume transaksi.

"OJK memastikan bahwa stablecoin masuk dalam sistem monitoring bursa dan pengawasan masing-masing pedagang. Oleh karena itu, kami menetapkan kaidah-kaidah tertentu yang harus dipenuhi," ujar Kepala Departemen Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Dino Milano Siregar dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia, di Jakarta, Rabu, (30/7/2025).

Dino mengatakan OJK menerapkan sejumlah kaidah yang wajib dipenuhi oleh pelaku industri. Salah satunya adalah kepatuhan terhadap prinsip anti-money laundering serta kewajiban penyampaian laporan berkala oleh pedagang.

Ia menegaskan bahwa meski stablecoin belum diratifikasi sebagai alat pembayaran oleh Bank Indonesia, penggunaannya sebagai instrumen lindung nilai sudah berlangsung di pasar.

"Terutama stablecoin yang memiliki underlying asset yang sah dan kredibel. Aset ini sudah bisa diperdagangkan, dan volatilitasnya relatif lebih stabil dibandingkan dengan kripto lainnya," kata dia.

Ini yang lagi tren, digital rupiah, stablecoin. Ini kita sedang masuk tahap kedua (eksperimentasi). Kalau pertama, kita masuk ke retail. Saat ini kita masuk ke sekuritasnya,

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) tengah mengembangkan Rupiah Digital, bentuk mata uang digital resmi (Central Bank Digital Currency/CBDC) yang dikeluarkan oleh bank sentral dan memiliki nilai stabil layaknya “stablecoin”, namun berada di bawah kendali penuh otoritas moneter.

Hal itu diungkapkan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) di Jakarta, Kamis.

“Kita akan kembangkan bagaimana Rupiah Digital dikeluarkan oleh BI. Insya Allah, dengan Rupiah Digital kita akan keluarkan bagaimana SRBI ada versi digitalnya, digital rupiah BI yang dengan underlying SBN. Ini versi stablecoin-nya resmi nasional Indonesia. Insya Allah kita akan kembangkan,” katanya.

Namun, Perry tidak merinci lebih detail mengenai pengembangan Rupiah Digital. Sementara itu, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam sesi “High Level Talk” juga mengungkapkan rencana tersebut.

“Ini yang lagi tren, digital rupiah, stablecoin. Ini kita sedang masuk tahap kedua (eksperimentasi). Kalau pertama, kita masuk ke retail. Saat ini kita masuk ke sekuritasnya,” kata Filianingsih.

Sebagai informasi, Rupiah Digital menjadi salah satu dari lima inisiatif utama BI yang tertuang dalam dokumen Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

Rupiah Digital merupakan bentuk uang rupiah dalam format digital yang dapat digunakan layaknya uang berbentuk fisik, uang elektronik, maupun uang dalam alat pembayaran menggunakan kartu/APMK (kartu debet dan kartu kredit) yang beredar saat ini.

Meski memiliki karakter stabil seperti stablecoin, Rupiah Digital bukan aset kripto, melainkan Central Bank Digital Currency (CBDC) yang diterbitkan resmi oleh BI.

Mengutip dokumen BSPI 2030, BI menyebutkan bahwa pengembangan Rupiah Digital akan diarahkan pada serangkaian eksperimentasi lanjutan yang berfokus pada replikasi fungsi pasar wholesale serta pendalaman pasar keuangan nasional.

Inisiatif eksplorasi desain CBDC Indonesia yang kemudian disebut “Rupiah Digital” dipayungi oleh proyek bertajuk “Proyek Garuda”.

Menurut BI, proyek ini merefleksikan kebutuhan untuk menjaga kedaulatan rupiah sesuai amanat UU Mata Uang dan UU P2SK, memperkuat peran Indonesia di kancah internasional, serta mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan digital secara nasional.

BI menargetkan Rupiah Digital dapat berfungsi sebagai alat pembayaran digital yang sah di wilayah NKRI, menjadi instrumen inti dalam pelaksanaan mandat kebijakan moneter di era digital, serta menjadi sarana perluasan inklusi keuangan dan inovasi, sekaligus mendorong efisiensi sistem keuangan secara menyeluruh.

Implementasi pengembangan Rupiah Digital dilakukan melalui tiga tahapan. Pada tahap pertama (immediate), fokus diarahkan pada pengujian wholesale Rupiah Digital (w-Rupiah Digital).

Pada tahap kedua (intermediate), cakupan diperluas dengan use case yang mendukung aktivitas pasar keuangan. Sementara pada tahap akhir (end state), BI akan menguji konsep integrasi menyeluruh antara w-Rupiah Digital dan retail Rupiah Digital (r-Rupiah Digital).

Dokumen BSPI 2030 menyebut bahwa tahap pertama telah rampung pada 2024. Selanjutnya, BI bersiap memasuki tahap kedua yakni eksperimentasi w-Rupiah Digital untuk use case yang mendukung transaksi di pasar keuangan, dengan fokus pada pengembangan securities ledger.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya untuk merilis sekuritas digital bank sentral. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia & Indonesia Fintech Summit and Expo 2025 di Jakarta International Convention Center, Kamis (30/10/2025).

Menurut Perry, BI tidak hanya akan mengembangkan rupiah digital, tetapi juga sekuritas digital. Ini merupakan turunan dari rupiah digital dengan menggunakan underlying SBN.

"Kita akan keluarkan bagaimana sekuritas Bank Indonesia, kita ada versi digitalnya, digital rupiah Bank Indonesia dengan underlying SBN, versi stablecoin-nya nasional Indonesia," kata Perry.

Dengan adanya rencana ini, BI akan fokus mengembangkan 3 pilar keuangan digital, yakni perluasan akseptasi dan inovasi, penguatan struktur industri dan menjaga stabilitas industri.

Adapun, stablecoin adalah aset digital atau mata uang kripto yang nilainya dipatok ke mata uang fiat, seperti dolar AS atau yuan, sehingga harganya tidak berfluktuasi liar seperti Bitcoin atau Ethereum, melainkan cenderung stabil mengikuti nilai acuannya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya mulai menyoroti penggunaan stablecoin di Indonesia. Meski belum diakui sebagai alat tukar resmi, stablecoin dinilai memiliki peran penting dari sisi utilitas dan volume transaksi.

"OJK memastikan bahwa stablecoin masuk dalam sistem monitoring bursa dan pengawasan masing-masing pedagang. Oleh karena itu, kami menetapkan kaidah-kaidah tertentu yang harus dipenuhi," ujar Kepala Departemen Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Dino Milano Siregar dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia, di Jakarta, Rabu, (30/7/2025).

Dino mengatakan OJK menerapkan sejumlah kaidah yang wajib dipenuhi oleh pelaku industri. Salah satunya adalah kepatuhan terhadap prinsip anti-money laundering serta kewajiban penyampaian laporan berkala oleh pedagang.

Ia menegaskan bahwa meski stablecoin belum diratifikasi sebagai alat pembayaran oleh Bank Indonesia, penggunaannya sebagai instrumen lindung nilai sudah berlangsung di pasar.

"Terutama stablecoin yang memiliki underlying asset yang sah dan kredibel. Aset ini sudah bisa diperdagangkan, dan volatilitasnya relatif lebih stabil dibandingkan dengan kripto lainnya," kata dia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pendiri bursa mata uang kripto Binance, Changpeng Zhao (CZ), sempat merasakan hidup di penjara selama 4 bulan. Ia kemudian diberikan ampunan oleh Presiden AS Donald Trump.

Dalam pengadilan, CZ mengaku bersalah atas tindakan kriminal pencucian uang. Jaksa federal AS sebelumnya meminta hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara, namun yang dijalani CZ akhirnya lebih ringan.

CZ dituduh dengan sengaja UU anti-pencucian uang karena membiarkan Binance memproses transaksi keuangan terkait aktivitas kriminal, baik antara warga AS maupun dengan transaksi yang melibatkan orang dari wilayah yang dikenai sanksi oleh pemerintah AS.

Binance dikenai denda US$ 4,3 miliar, sedangkan Zhao harus membayar denda US$ 50 juta.

Pada Mei lalu, ketika proses hukumnya masih berjalan, CZ ditunjuk sebagai penasihat aset digital untuk Presiden Kirgistan, Sadyr Japarov. Kini, tak lama setelah pengumuman pengampunan dari Trump, Kirgistan meluncurkan stablecoin nasional dan bank sentral untuk mata uang digital di negaranya.

Kirgizstan menggandeng Binance untuk mewujudkan langkahnya memajukan aset digital di negara di Asia Tengah tersebut. Hal ini diumumkan langsung oleh Japarov.

Perlu diketahui, CZ sudah resmi keluar dari manajemen Binance. Namun, ia tetap berperan dalam industri kripto dengan menggelontorkan investasi di sebuah platform blockchain.

Kendati tak secara resmi terlibat dalam urusan operasional Binance, namun peran CZ sebagai pendiri Binance masih kerap dikaitkan dengan platform tersebut.

Saat pengumuman stablecoin nasional Kirgistan, CZ juga mengunggah pengumumannya di platform X. Ia mengatakan stablecoin tersebut resmi meluncur di BNB Chain. Ia juga mengatakan versi digital dari mata uang Kirgistan, som, sudah siap digunakan untuk pembayaran pemerintahan.

Kirgistan sendiri merupakan negara pegunungan bekas republik Soviet dengan penduduk sekitar 7 juta orang. Negara ini secara tradisional bergantung pada tenaga kerja migran di Rusia. Dalam beberapa tahun terakhir, Kirgistan telah memposisikan dirinya sebagai pemimpin mata uang kripto di Asia Tengah.

A5A7, stablecoin yang didukung oleh rubel Rusia dan berbasis di Kirgistan, telah dikenai sanksi oleh pemerintah Barat yang mengatakan bahwa stablecoin ini digunakan untuk memfasilitasi penghindaran sanksi terhadap Rusia terkait perang di Ukraina.