REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Industri kripto di Indonesia dinilai telah berkembang dari sekadar eksperimen teknologi menjadi bagian dari ekosistem keuangan digital yang semakin matang, teregulasi, dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat.

CEO Indodax William Sutanto mengatakan hal itu tercermin dari pertumbuhan jumlah member Indodax yang mencapai hampir 10 juta member menjelang peringatanBitcoin Pizza Daypada 22 Mei.

Menurut dia, pertumbuhan jumlah member tersebut tidak hanya menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap aset digital, tetapi juga meningkatnya kebutuhan terhadap platform perdagangan kripto yang mengedepankan keamanan, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi.

“Perjalanan industri kripto hari ini sudah sangat berbeda dibanding satu dekade lalu. Jika dahulu fokus utamanya adalah akses dan adopsi, kini industri bergerak menuju fase yang lebih matang dengan menempatkan kepercayaan dan perlindungan pengguna sebagai prioritas utama,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (16/5/2026).

Dia menjelaskan,Bitcoin Pizza Daymerupakan momen historis dalam industri kripto global yang merujuk pada transaksi pembelian dua loyang pizza menggunakan Bitcoin pada 2010. Transaksi ini menjadi tonggak sejarah pertama kali Bitcoin memiliki nilai ekonomi di dunia nyata.

Dari peristiwa tersebut, lanjutnya, kripto berkembang menjadi instrumen digital dengan tingkat adopsi yang terus meningkat secara global, termasuk di Indonesia.

William menyebutkan, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Maret 2026, jumlah pengguna kripto nasional telah mencapai 21,37 juta pengguna, yang hampir separuhnya atau sekitar 46,5 persen merupakan member Indodax.

Menurut dia, pertumbuhan industri juga diikuti perubahan standar operasional yang semakin ketat. Seiring bertambahnya jumlah pengguna dan hadirnya pengawasan industri kripto melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), pelaku industri dituntut meningkatkan tata kelola, transparansi, serta sistem keamanan yang lebih komprehensif.

Dalam hal ini, lanjutnya, aspekKnow Your Customer(KYC)Hygienemenjadi salah satu fondasi penting untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan identitas,frauddigital, hingga ancaman siber yang semakin kompleks di era digital saat ini.

“Dalam industri yang terus berkembang, keamanan tidak lagi hanya berbicara soal perlindungan aset, tetapi juga perlindungan identitas digital pengguna. Karena itu, praktikKYC Hygienedan penguatan sistem keamanan menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem kripto yang sehat dan berkelanjutan,” katanya.

Sejalan dengan meningkatnya standar transparansi industri, Indodax juga menyediakanProof of Reserves(PoR) sebagai salah satu bentuk akuntabilitas perusahaan terhadap member.

Melalui sistem ini, aset pengguna dapat diverifikasi secara berkala untuk memastikan ketersediaan dana yang tersimpan di platform tetap terjaga secara transparan.

Langkah ini menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik sekaligus mendorong penerapan standar operasional industri aset digital yang berorientasi pada perlindungan pengguna.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peran influencer dalam industri kripto kian dominan, tetapi belum diimbangi standar yang jelas. Kondisi ini dinilai meningkatkan risiko misinformasi di tengah tingginya konsumsi konten digital oleh masyarakat.

Pelaku industri menilai standardisasi influencer menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga kredibilitas informasi dan melindungi investor. CEO Indodax William Sutanto mengatakan, influencer memiliki posisi strategis dalam menjembatani informasi kripto yang kompleks kepada publik.

Hal tersebut disampaikan William dalam salah satu sesi panel Bulan Literasi Kripto (BLK) 2026). Kegiatan ini berlangsung sepanjang April hingga Mei 2026.

“Platform seperti Instagram, YouTube, Twitter, dan lainnya banyak dimanfaatkan oleh para influencer untuk menyampaikan berita. Namun di luar itu, ini juga menjadi ladang bisnis bagi para influencer, karena di dalamnya ada aktivitas pemasaran, distribusi informasi, serta edukasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tanpa standar yang jelas, informasi yang disampaikan berpotensi menyesatkan, mengingat karakter kripto yang teknis dan beragam. Menurutnya, kripto merupakan topik yang tidak mudah karena cukup teknis.

“Tanpa peran pihak yang mengedukasi masyarakat, pesan yang disampaikan berpotensi keliru atau tidak tersampaikan dengan baik. Ekosistem kripto di Indonesia pun tidak akan berkembang seperti saat ini tanpa kontribusi influencer dan konten kreator yang menggaungkan pasar kripto,” ungkapnya.

Di sisi lain, munculnya akun anonim dengan pengaruh besar menjadi tantangan baru dalam ekosistem digital. Akun semacam ini dinilai rawan menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan hingga memicu kampanye negatif.

"Dalam beberapa kasus, termasuk yang dialami Indodax, akun-akun tersebut melakukan pencemaran nama baik dan black campaign yang merugikan, baik bagi perusahaan maupun individu. Karena itu, diperlukan pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat agar ekosistem kripto tetap sehat dan berintegritas,” ujarnya.

Menurutnya, standardisasi influencer menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas informasi di ruang digital. Edukasi tetap perlu diperluas, namun harus berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Oleh karena itu, saya sangat mendukung adanya pengaturan dari otoritas agar kondisi tetap terkendali dan masyarakat terlindungi. Di sisi lain, langkah-langkah edukasi yang dilakukan oleh influencer dan konten kreator tetap perlu berjalan, selama memiliki batasan yang jelas dan tidak merugikan orang lain,” jelasnya.

Dorongan standardisasi ini menguat seiring meningkatnya adopsi aset kripto di Indonesia, yang membutuhkan ekosistem informasi yang kredibel dan bertanggung jawab.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan perkembangan transaksi kripto yang sangat dinamis dan fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Fluktuasi transaksi kripto utamanya dipengaruhi oleh kondisi geopolitik.

“Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, nilai transaksi kripto di Indonesia menunjukkan dinamika fluktuatif, dengan tren adopsi yang meningkat,” ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, dalam acara Pembukaan Bulan Literasi Kripto (BLK) 2026 di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Perinciannya, tercatat nilai transaksi kripto pada 2021 mencapai Rp 859,4 triliun. Angka tersebut turun lebih dari separuhnya pada 2022 menjadi Rp 306,4 triliun. Menyusul pada 2023, nilai transaksi aset kripto anjlok ke level Rp 149,25 triliun.

Lantas, nilai transaksi kripto melonjak tinggi pada 2024 menjadi Rp 650,61 triliun. Sementara itu, pada 2025 angkanya turun sekitar 25,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp 482,23 triliun.

“Penurunan nilai transaksi pada 2025 lebih tepat dipandang sebagai normalisasi dari lonjakan tinggi pada tahun 2024 (high base effect), bukan sebagai pelemahan struktural,” ujar Adi.

Ia memandang kinerja tersebut perlu dicermati lebih dalam sebagai pijakan untuk menentukan langkah yang tepat oleh regulator dalam pengembangan industri aset digital, khususnya aset kripto.

Sementara itu, data kinerja perdagangan aset kripto pada 2026 mencatatkan pada Januari nilai transaksi mencapai Rp 37,29 triliun, meliputi nilai transaksi spot kripto sebesar Rp 29,28 triliun dan nilai transaksi derivatif kripto sebesar Rp 8,01 triliun. Sedangkan pada Februari 2026, angkanya menurun. OJK mencatat nilai transaksi kripto mencapai Rp 29,4 triliun, meliputi transaksi spot Rp 24,33 triliun dan transaksi derivatif Rp 5,07 triliun.

Menurut Adi, penurunan tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor, di antaranya ketegangan geopolitik yang mendorong peningkatan risk-off sentiment di pasar keuangan global. Selain itu, pengetatan kebijakan moneter dan suku bunga tinggi di AS mengurangi likuiditas global, serta terjadi likuidasi besar-besaran pada posisi leverage di pasar kripto.

Menyinggung penguatan nilai transaksi pada 2024, Adi menyampaikan hal itu didorong oleh fenomena bitcoin halving pada April 2024. Bitcoin halving adalah peristiwa pengurangan imbalan penambangan bitcoin menjadi setengahnya sekaligus mengurangi laju masuknya koin baru ke dalam peredaran.

“Kita perlu terus belajar bagaimana menangani, khususnya risiko yang terjadi di dalam transaksi ini,” ujar Adi.

Bisnis.com, JAKARTA — Bitcoin kesulitan mempertahankan momentum penguatan di tengah volatilitas pasar global akibat konflik yang terus memanas di Iran.

Melansir Bloomberg pada Jumat (6/3/2026), harga aset kripto terbesar di dunia itu sempat turun hingga 3,7% ke level US$70.650, setelah sebelumnya melonjak sekitar 9% pada perdagangan sehari sebelumnya selama sesi AS. Sejak konflik memanas, harga Bitcoin hampir setiap hari bergerak liar antara kenaikan dan penurunan tajam.

Sepanjang pekan ini, pelaku pasar kripto sempat terlihat lebih optimistis dibandingkan investor di aset lain seperti saham dan emas, yang mengalami aksi jual signifikan ketika pasar kembali dibuka usai serangan AS dan Israel terhadap Iran pada akhir pekan lalu.

Senior Research Strategist Pepperstone Ltd. Michael Brown mengatakan arus berita terkait konflik tersebut memperparah kondisi pasar yang sebelumnya sudah terlalu sensitif terhadap aksi pengurangan risiko dan pelepasan leverage yang terjadi pada Selasa.

“Ketika sentimen sudah bergerak ke level sangat pesimistis, pasar biasanya tidak membutuhkan katalis yang terlalu besar atau konkret untuk memicu pembalikan arah yang signifikan,” tulis Brown dalam catatannya terkait dinamika makro global.

Bitcoin telah anjlok sekitar 40% sejak mencapai puncaknya di atas US$126.000 pada awal Oktober. Penurunan tersebut dipicu ketidakpastian geopolitik serta belum jelasnya rencana Amerika Serikat terkait regulasi baru untuk aset kripto.

Menurut data CoinGecko, lebih dari US$1,8 triliun nilai pasar seluruh mata uang kripto yang beredar telah menguap sejak saat itu.

Meski demikian, sejumlah sinyal positif mulai muncul bagi kelas aset ini. Setelah berbulan-bulan mengalami arus keluar dana, exchange-traded fund (ETF) berbasis Bitcoin di Amerika Serikat mencatat arus masuk lebih dari US$1,1 miliar sepanjang Maret hingga saat ini, termasuk US$462 juta pada Rabu (4/3/2026).

Arus dana masuk maupun keluar dari produk ETF tersebut kerap dipandang sebagai indikator utama kepercayaan investor terhadap pasar kripto.

Co-founder Orbit Markets Caroline Mauron mengatakan sentimen di pasar kripto mulai kembali mengarah ke positif.

“Sentimen kembali bullish di dunia kripto,” ujarnya.

Dalam beberapa hari terakhir, Bitcoin bahkan mampu mengungguli kinerja emas—aset yang kerap dibandingkan dengan kripto tersebut. Sejak Jumat lalu, sehari sebelum serangan terjadi, harga emas turun hampir 2%, sementara Bitcoin justru naik lebih dari 10% dalam periode yang sama.

Padahal, hingga pekan ini tren beberapa bulan terakhir menunjukkan arah sebaliknya, ketika emas berulang kali mencetak rekor harga tertinggi sementara Bitcoin justru tertekan.

Di luar Bitcoin, sejumlah aset kripto lain juga menunjukkan ketahanan relatif di tengah gejolak geopolitik, menurut analis kripto Sylvain Olive.

Indikator yang dikenal sebagai Total 3—yang merepresentasikan total kapitalisasi pasar seluruh altcoin di luar Ether—tercatat naik sekitar 12% sejak awal Februari, tulis Olive dalam catatannya untuk CryptoQuant pada Kamis.

“Perkembangan ini cukup menonjol mengingat kondisi global yang masih rapuh. Dalam situasi penuh ketidakpastian seperti ini, pemilihan posisi investasi secara cermat menjadi krusial dengan mengandalkan sinyal pasar yang mulai muncul," ujar Olive.

KEUANGAN digital berkembang pesat di seluruh dunia termasuk Indonesia sebagai akibat adanya interaksi antara perkembangan tehnologi komputasi, tehnologi komunikasi dan data storage sehingga memungkinkan dunia keuangan berkembang dengan proses business cepat, murah tanpa ada Batasan ruang dan waktu. Dengan transaksi digital pada dasarnya batasasan yuridiksi negara bisa ditembus oleh transaksi digital tanpa adanya pengaturan dan pengawasan oleh otoritas.

Kesadaran perlunya pengaturan oleh negara dan otoritas terkait biasanya datang belakangan setelah produk berkembang dengan pesat dan telah terjadi dispute oleh para pihak dalam melakukan transaksi. Tulisan dibawah ini membahas bagaimana produk kripto perlu adanya pengaturan yang lengkap seperti asset lainnya agar tidak terjadi market arbitrage oleh para pelaku pasar.

Di Indonesia telah mengalami kemajuan dengan sudah dibukanya bursa kripto dalam UU P2SK sehingga memberikan opsi bagi masyarakat untuk melakukan perdaganan asset kripto secara sah. Namun masih banyak pengaturan yang harus tetap dikembangkan agar integritas pasar bisa dijaga dan perlindungan masyarakat bisa optimal.

Dalam kesempatan ini penulis sengaja menyoroti bagaimana pedagang kripto asing bisa melakukan transaksi di bursa di Indonesia agar dapat menjaga likuiditas pasar kripto yang cukup serta integritas nya tinggi dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga stabilitas sistim keuangan di Indonesia dengan membandingkan apa yang ada di beberapa negara termasuk Indonesia.

Kerangka sistem keuangan global tengah mengalami pergeseran paradigma yang sangat cepat seiring dengan semakin diterimanya aset kripto sebagai instrumen investasi arus utama. Dengan basis investor ritel asset kripto yang tumbuh secara eksponensial, Indonesia kini berdiri di persimpangan jalan regulasi yang akan menentukan arah kedaulatan ekonomi digital di masa depan.

Di tengah proses pembaruan kerangka hukum sektor keuangan yang sedang menghangat di Indonesia saat ini, muncul sebuah diskursus penting mengenai pengaturan akses likuiditas global atau yang secara teknis dikenal sebagai order book sharing.

Isu tentang order book sharing dipandang bukan sekadar perdebatan teknis operasional dalam perdagangan asset kripto di Indonesia, melainkan juga sebuah manifestasi dari upaya negara dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, dan memastikan adanya persaingan usaha yang sehat.

Pergeseran otoritas pengawasan perdagangan asset kripto yang tengah berlangsung di Indonesia mengindikasikan adanya keinginan kuat dari pemerintah untuk memperlakukan aset digital dengan standar yang setara, atau bahkan lebih ketat, dibandingkan instrumen keuangan konvensional.

Dalam konteks ini, akses terhadap pasar internasional menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, akses terhadap pasar internasional menjanjikan efisiensi harga bagi investor domestik. Di sisi lain, akses terhadap pasar internasional juga berpotensi membuka celah bagi aktivitas keuangan yang sulit dijangkau oleh instrument hukum nasional. Oleh karena itu, pengaturan mengenai bagaimana likuiditas global ini masuk ke pasar domestik menjadi sangat fundamental untuk didiskusikan.

Efisiensi vs Celah Regulasi

Secara teknis, mekanisme order book sharing memungkinkan bursa kripto domestik untuk mengakses likuiditas internasional yang jauh lebih besar. Praktik seperti ini mampu memberikan keuntungan lagsung bagi pengguna melalui penyempitan selisih harga jual-beli (spread) serta kecepatan eksekusi transaksi yang tinggi.

Tanpa adanya jangkauan terhadap likuiditas global tersebut, bursa lokal dengan volume perdagangan rendah akan menghadapi kendala dalam pembentukan harga yang efisien, yang pada akhirnya berisiko merugikan investor ritel akibat volatilitas harga yang tidak wajar. Namun, tantangan regulasi muncul ketika penyedia likuiditas global ini bertindak sebagai infrastruktur penopang utama di balik layar tanpa memiliki kedudukan hukum yang jelas di wilayah yuridiksi Indonesia.

Fenomena di mana platform luar negeri memfasilitasi transaksi bagi nasabah domestik melalui mekanisme "pintu belakang" ini menciptakan celah pengawasan yang berisiko tinggi bagi stabilitas ekonomi. Tanpa kewajiban pembentukan entitas hukum di dalam negeri, negara bisa kehilangan fungsi kontrol untuk memantau arus modal secara akurat dan transparan.

Lebih jauh lagi, ketiadaan entitas lokal menjadi hambatan bagi regulator dalam menegakkan akuntabilitas hukum, terutama saat terjadi sengketa nasabah, kegagalan sistem operasional, hingga potensi tindak pidana pencucian uang. Secara teori, hal ini bisa menciptakan risiko sistemik di mana aktivitas ekonomi terjadi di dalam yurisdiksi Indonesia, namun kendali dan datanya berada sepenuhnya di luar jangkauan otoritas nasional.

Landasan struktural di balik keharusan adanya entitas hukum domestik sebenarnya berakar pada prinsip perlindungan kedaulatan moneter. Dalam ekosistem yang serba digital dan lintas batas seperti ini, kehadiran fisik dan legal sebuah perusahaan menjadi syarat penting agar otoritas pengawas memiliki subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung dan mengikat.

Jika sebuah platform hanya berfungsi sebagai penyedia teknologi tanpa struktur korporasi yang terdaftar secara resmi di Indonesia, maka hak-hak nasabah lokal berada dalam posisi yang sangat rentan.

Dengan kata lain, keharusan kehadiran secara legal di Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas yang menghasilkan keuntungan ekonomi dari masyarakat Indonesia harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap standar regulasi nasional.

Keadilan Berusaha dan Penegakan Level Playing Field

Tantangan persaingan usaha juga menjadi poin yang sangat sensitif dalam diskusi ini, terutama terkait dengan isu persaingan yang tidak sehat atau anti-trust. Praktik ketidakadilan dapat terjadi ketika pemain global yang memiliki skala ekonomi raksasa dapat dengan mudah mendominasi pasar domestik tanpa harus memikul beban kepatuhan yang sama dengan pemain lokal.

Pedagang fisik aset kripto asli Indonesia saat ini harus mengeluarkan investasi yang sangat besar untuk memenuhi standar regulasi, proses audit yang ketat, dan pembayaran iuran sebagai anggota bursa nasional.

Jika platform asing diizinkan beroperasi secara bebas tanpa kewajiban entitas lokal, mereka secara otomatis memiliki keunggulan biaya yang tidak adil karena tidak terbebani oleh pajak badan dan biaya kepatuhan domestik lainnya.

Kondisi ini dapat mematikan industri lokal yang sedang tumbuh. Oleh karena itu, standardisasi akses melalui kewajiban entitas lokal justru menjadi instrumen untuk menciptakan arena permainan yang setara atau level playing field. Dalam konteks ini, setiap pemain dipaksa untuk berkompetisi berdasarkan kualitas layanan, fitur keamanan, dan inovasi produk, bukan berdasarkan kemampuan mereka dalam menghindari pengawasan regulasi nasional.

Analisis Pro dan Kontra

Dalam menakar kebijakan ini, muncul dialektika mengenai dampak positif dan tantangan yang menyertainya. Dari sisi argumentasi yang mendukung, kewajiban pembentukan entitas lokal menjanjikan terciptanya ekosistem perdagangan yang jauh lebih aman dan transparan.

Pada kondisi ini, akuntabilitas menjadi poin utama di mana pemerintah melalui otoritas terkait dapat melakukan pengawasan langsung terhadap tata kelola perusahaan, memastikan ketersediaan cadangan aset nasabah melalui audit berkala seperti Proof of Reserve, dan memiliki wewenang hukum untuk melakukan tindakan korektif jika terjadi penyimpangan.

Selain itu, kebijakan ini secara otomatis akan mengamankan penerimaan negara melalui pajak transaksi kripto yang lebih akurat dan terukur. Dengan mewajibkan kehadiran fisik dan legal platform asing di Indonesia, setiap Rupiah yang berpindah dalam transaksi aset digital dapat tercatat dan diproses dalam sistem administrasi perpajakan nasional. Sebaliknya, tanpa mekanisme ini, potensi pajak dari aktivitas ekonomi yang masif tersebut akan menguap begitu saja ke luar negeri.

Namun kebijakan ini bukannya tanpa kritik. Tantangan utama yang sering menjadi sorotan oleh para pelaku industri adalah risiko terjadinya fragmentasi likuiditas yang dapat mengisolasi pasar domestik.

Jika akses terhadap order book global terlalu dibatasi oleh sekat-sekat administratif yang kaku, pasar kripto di Indonesia berisiko kehilangan dinamika harga global. Fenomena ini dapat menciptakan penyimpangan harga domestik yang cenderung lebih mahal dibandingkan harga internasional.

Bagi investor ritel, kondisi pasar yang terfragmentasi berarti biaya transaksi yang lebih tinggi dan kesulitan dalam mendapatkan harga terbaik karena pasar menjadi kurang kompetitif. Selain itu, adanya beban operasional tambahan bagi platform global untuk membangun entitas legal yang mandiri di Indonesia dapat menjadi hambatan masuk bagi teknologi finansial modern.

Jika prosedur perizinannya dianggap terlalu birokratis atau mahal, ada kekhawatiran bahwa inovasi global akan enggan masuk ke pasar Indonesia, yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekosistem teknologi keuangan nasional.

Penguatan aturan hukum domestik di berbagai negara

Dalam peta jalan regulasi aset digital global, tren yang muncul secara konsisten menunjukkan bahwa kedaulatan digital ditegakkan melalui penguatan aturan hukum domestik.

Di regional Asia Tenggara mislanya, Malaysia memelopori pendekatan ini melalui amandemen Capital Markets and Services Act (CMSA) 2025 dan Prescription Order 2019 yang secara spesifik mengatur mekanisme order book sharing melalui model Digital Broker. Regulator Malaysia memberikan otonomi namun dengan prasyarat ketat berupa tambahan dana pemegang saham sebesar RM 5 juta guna menjamin stabilitas finansial dalam negeri.

Langkah ini sejalan dengan Thailand melalui Emergency Decree on Digital Asset Businesses B.E. 2561 (2018) dan kebijakan Extraterritorial Licensing (April 2025) yang mewajibkan platform asing yang menargetkan pengguna lokal untuk memiliki lisensi domestik.

Singapura melalui Payment Services Act 2019 (PSA) dan Financial Services and Markets Act 2022 (FSMA) juga mewajibkan kehadiran Direktur Eksekutif lokal sebagai penanggung jawab fisik sekaligus memperluas pengawasan terhadap entitas yang melayani pelanggan luar negeri demi menjaga integritas yurisdiksi.

Yurisdiksi dengan pasar keuangan yang lebih matang seperti Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat memiliki sedikit fokus yang berbeda dengan memfokuskan regulasi pada transparansi fungsional dan akuntabilitas renteng.

Jepang misalnya, melalui Amendment Act 2025 atas Payment Services Act memperkenalkan lisensi ECISBO bagi perantara dan menetapkan bahwa bursa utama memikul tanggung jawab hukum penuh atas setiap risiko yang ditimbulkan oleh mitra perantaranya.

Sementara dalam kasus Inggris, mereka menerapkan doktrin yurisdiksi "In or To" di bawah Financial Services and Markets Act 2023 (FSMA 2023) yang memaksa platform internasional tunduk pada standar Consumer Duty domestik jika mereka memberikan layanan kepada warga Inggris.

Terakhir, Amerika Serikat melalui Digital Asset Market Clarity Act of 2025 (CLARITY Act) dan amandemen kode pajak IRC 6045 mewajibkan setiap intermediari melaporkan data transaksi secara otomatis. Berbagai praktik internasional ini mencerminkan bahwa kewajiban entitas lokal merupakan prasyarat bagi negara untuk menjalankan fungsi perlindungan nasabah, penegakan hukum siber, dan pemastian hak fiskal di tengah aliran likuiditas global yang masif.

Sinergi Infrastruktur Nasional Sebagai Gerbang Likuiditas

Perspektif akademis mengenai pentingnya pengawasan lintas batas ini didukung oleh temuan dalam studi Makarov dan Schoar (2020) yang menekankan bahwa kontrol modal sangat memengaruhi pergerakan kapital dalam mekanisme arbitrase kripto.

Tanpa adanya entitas lokal yang memediasi akses likuiditas, tindakan arbitrase lintas negara dapat menjadi saluran pelarian modal yang tidak terpantau, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas makroekonomi dan nilai tukar.

Fenomena ini tecermin jelas dalam kasus Kimchi Premium di Korea Selatan, di mana isolasi pasar menciptakan perbedaan harga yang signifikan, namun di sisi lain memberikan kontrol penuh bagi negara atas aliran modal dan kepastian perpajakannya.

Sejalan dengan itu, penelitian dari Crépellière et al. (2022) menunjukkan bahwa meskipun efisiensi pasar meningkat seiring waktu, hambatan geografis dan batasan regulasi tetap menjadi faktor penentu utama dalam pembentukan harga yang wajar dan aman bagi investor.

Hal ini menguatkan argumen bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk kewajiban entitas lokal bukan hanya soal administrasi birokrasi, melainkan sebuah strategi makroekonomi guna menjaga integritas pasar keuangan nasional dari volatilitas global yang tidak terprediksi.

Dengan mewajibkan entitas lokal, pemerintah sebenarnya sedang membangun "pagar pengaman" yang memungkinkan inovasi tetap berjalan tanpa mengorbankan kendali atas sistem keuangan dalam negeri.

Keberadaan infrastruktur pendukung seperti bursa kripto nasional yang telah dibentuk di Indonesia saat ini menjadi momentum yang sangat tepat untuk mempertegas kebijakan entitas lokal ini.

Infrastruktur tersebut dirancang sebagai gerbang likuiditas terpusat yang harus menjadi muara dari semua aktivitas perdagangan kripto di yurisdiksi Indonesia. Jika mekanisme akses ke pasar global tidak diwajibkan melalui entitas lokal yang terintegrasi dengan bursa nasional tersebut, maka keberadaan infrastruktur domestik akan kehilangan esensi fungsionalnya sebagai pusat pengawasan.

Integrasi ini memastikan bahwa meskipun Indonesia tetap terhubung dengan pasar dunia, kendali terhadap data transaksi dan keamanan dana nasabah tetap berada sepenuhnya di bawah pengawasan otoritas dalam negeri. Hal ini secara efektif menutup pintu bagi operasional bursa luar negeri yang tidak mau bertanggung jawab secara hukum atas dana nasabah Indonesia.

Sejarah mencatat bahwa yurisdiksi yang menerapkan aturan entitas lokal yang ketat, seperti Jepang melalui Financial Services Agency (FSA), terbukti memiliki ketahanan yang jauh lebih baik saat terjadi krisis global pada platform kripto tertentu (Makarov dan Schoar, 2020). Nasabah di Jepang terlindungi karena aset mereka disimpan secara terpisah oleh entitas yang sepenuhnya patuh pada hukum domestik dan tidak dicampuradukkan dengan aset global yang berada di perusahaan induk.

Sebaliknya, pasar yang terlalu liberal tanpa adanya keharusan kehadiran fisik sering kali menjadi korban pertama saat terjadi penyelewengan di tingkat internasional. Tanpa kehadiran entitas lokal, nasabah lokal nyaris tidak bisa berbuat apa-apa ketika platform global mengalami kegagalan, karena mereka tidak memiliki sandaran hukum di dalam negeri untuk memfasilitasi nasabah dalam menuntut hak-hak mereka.

Oleh karena itu, Indonesia harus memilih jalan yang moderat namun tegas dengan tetap membuka diri terhadap likuiditas global demi efisiensi harga bagi investor, namun dengan syarat yang tidak bisa ditawar bahwa setiap transaksi harus diproses melalui pintu gerbang hukum Indonesia demi keamanan nasional dan perlindungan masyarakat luas.

Menemukan Keseimbangan untuk Masa Depan Ekonomi Digital

Sebagai kesimpulan, kebijakan untuk mewajibkan pembentukan entitas hukum domestik bagi setiap penyelenggara perdagangan yang ingin memfasilitasi akses likuiditas global adalah langkah penting dan sangat kredibel.

Langkah ini merupakan respon yang sangat diperlukan di tengah dinamika pembaruan regulasi keuangan nasional saat ini guna menjamin kedaulatan digital di masa depan.

Meskipun terdapat risiko peningkatan biaya operasional dan potensi penyimpangan harga jangka pendek yang perlu dikelola secara hati-hati, manfaat jangka panjang berupa perlindungan konsumen, keadilan persaingan usaha, dan kepastian hukum jauh lebih berharga bagi stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan.

Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar yang pasif bagi pemain global, melainkan harus menjadi ekosistem yang berdaulat di mana teknologi finansial berkembang sejalan dengan kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Menegaskan aturan mengenai entitas lokal ini akan mengirimkan sinyal kuat kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah pasar yang matang, aman, dan siap untuk memimpin di era ekonomi digital dengan standar kepatuhan yang tinggi. Penekanan pada kewajiban entitas lokal adalah fondasi utama agar ekonomi digital kita tidak hanya tumbuh secara kuantitas, namun juga unggul dalam aspek integritas dan ketahanan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Bitcoin menjadi salah satu instrumen kripto yang paling banyak diperdagangkan di dunia, termasuk di Indonesia. Simak tips investasi bitcoin agar untung.

Volatilitas yang tinggi membuat Bitcoin menawarkan potensi keuntungan besar, tetapi juga memiliki risiko tinggi. Trader yang bertahan dan konsisten umumnya tidak hanya mengandalkan insting atau momentum sesaat, melainkan strategi yang disiplin, berbasis data, dan manajemen risiko yang jelas.

Di Indonesia, aktivitas perdagangan kripto kini berada dalam kerangka regulasi yang lebih matang. Trader pemula bisa mulai trading dan investasi kripto dengan aman melalui exchange resmi seperti Pluang yang diawasi OJK dan Bappebti, sesuai aturan transisi pengawasan per 10 Januari 2025.

Keamanan juga menjadi faktor penting, sehingga platform dengan sertifikasi ISO/IEC 27001 lebih direkomendasikan untuk perlindungan data pengguna.

Menurut data OJK, hingga September 2025 jumlah investor kripto di Indonesia telah mencapai 18,6 juta orang. Angka ini menunjukkan minat yang besar, namun sekaligus menegaskan pentingnya edukasi dan strategi agar tidak terjebak pada keputusan spekulatif.

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan teknologi blockchain untuk mencatat transaksi secara aman dan transparan. Transaksi kripto dilindungi oleh kriptografi, berlangsung secara peer-to-peer tanpa perantara, serta diverifikasi oleh jaringan. Blockchain berfungsi menyimpan catatan transaksi dalam blok-blok yang saling terhubung, mendistribusikan informasi transaksi, dan menjaga identitas pengguna tetap anonim melalui kode unik.

Langkah Awal Main Kripto

1. Pilih aplikasi trading kripto legal dan teregulasi OJK serta Bappebti, seperti Pluang
2. Pastikan exchange memiliki sertifikat keamanan data ISO/IEC 27001
3. Daftar dan lakukan verifikasi akun (KYC) dengan KTP/paspor dan selfie
4. Pelajari istilah dasar seperti wallet, spot trading, leverage, dan risiko
5. Manfaatkan materi edukasi berupa artikel, panduan, dan webinar
6. Lakukan deposit dana melalui bank, e-wallet, atau virtual account
7. Mulai dengan aset populer seperti Bitcoin (BTC) atau Ethereum (ETH)
8. Analisis pasar sebelum trading
9. Terapkan manajemen risiko dan pantau posisi secara berkala

Dasar-Dasar Analisis Pasar Kripto

Trader Bitcoin umumnya mengombinasikan dua pendekatan utama, yaitu analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisis teknikal berfokus pada pergerakan harga dan volume di masa lalu untuk memprediksi potensi pergerakan ke depan. Sementara itu, analisis fundamental digunakan untuk memahami alasan di balik naik-turunnya harga berdasarkan faktor internal maupun eksternal.

1. Analisis Teknikal (Poin)

• Grafik harga pada berbagai timeframe
• Pola candlestick seperti Doji, Hammer, dan Engulfing
• Indikator teknikal seperti Moving Average (MA), RSI, dan Bollinger Bands

2. Analisis Fundamental (Poin)

• Berita regulasi, kemitraan, dan sentimen pasar
• Update proyek dan perkembangan teknologi
• Roadmap jangka panjang proyek
• Utilitas aset seperti pembayaran, staking, atau governance

Tips dan Strategi Main Bitcoin yang Banyak Dipakai Trader

• Lakukan riset mandiri (DYOR) sebelum membeli aset
• Mulai dengan modal kecil dan gunakan dana siap rugi
• Diversifikasi portofolio, tidak hanya di satu aset kripto
• Terapkan manajemen risiko dengan stop-loss dan target profit
• Hindari FOMO dan FUD dalam mengambil keputusan
• Catat dan evaluasi setiap transaksi secara rutin

Menurut Jazon Gozali, Head of Research Pluang, pasar kripto kini semakin matang seiring meningkatnya adopsi dari investor ritel hingga institusi. Meski volatilitas cenderung lebih terkendali, kripto tetap merupakan aset high risk high return. Karena itu, disiplin manajemen risiko, penggunaan uang dingin, dan alokasi sesuai profil risiko menjadi kunci utama.

• Kesalahan Umum Pemula dan Cara Menghindarinya
• Membeli aset tanpa riset - lakukan DYOR sebelum membeli
• Menggunakan leverage tinggi tanpa pengalaman - pahami risikonya
• Terjebak FOMO - patuhi strategi yang sudah ditetapkan
• Overtrading - batasi frekuensi transaksi
• All-in pada satu aset - lakukan diversifikasi
• Tidak menggunakan stop-loss - lindungi modal dari kerugian besar
• Mengabaikan berita dan sentimen pasar - selalu update informasi
• Kurang disiplin strategi - evaluasi, bukan impulsif

Dalam menghadapi pasar kripto yang fluktuatif, strategi yang konsisten jauh lebih penting daripada mengejar timing sempurna.

Resna Raniadi, Chief Operating Officer Upbit Indonesia, menegaskan bahwa pola historis bisa menjadi referensi, tetapi tidak pernah menjadi jaminan hasil di masa depan. Faktor makro, event blockchain seperti halving Bitcoin, serta psikologi pasar turut memengaruhi pergerakan harga.

Pendekatan seperti Dollar Cost Averaging (DCA), pemahaman sentimen pasar, dan disiplin jangka panjang terbukti lebih efektif dalam menjaga kesehatan portofolio. Hal ini sejalan dengan pandangan investor legendaris Robert Kiyosaki, yang menekankan pentingnya akumulasi aset secara bertahap, diversifikasi, pengendalian emosi, serta visi jangka panjang dalam investasi Bitcoin.

Pada akhirnya, Bitcoin tetap menjadi aset digital dengan potensi besar sekaligus risiko tinggi. Dengan memilih exchange resmi seperti Pluang, memahami dasar kripto, menerapkan strategi yang disiplin, dan mengelola risiko dengan baik, trader dapat menghadapi dinamika pasar Bitcoin secara lebih terukur dan rasional.

Bisnis.com, JAKARTA – Pasar kripto sedang terpuruk. Koin-koin berkapitalisasi pasar jumbo dalam sepekan terakhir jeblok lebih dari 20%. Sosok Kevin Warsh sebagai kandidat Ketua The Fed pilihan Presiden AS Donald Trump dinilai bakal menjadi game changer yang mengubah peta pasar.

Panji Yudha, Financial Expert Ajaib mengatakan pencalonan Kevin Warsh sebagai Ketua The Fed menjadi angin segar dan katalis positif pasar. Menurutnya, Warsh dikenal memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap aset digital dan mendukung kebijakan suku bunga yang lebih rendah, yang secara historis menguntungkan aset kripto.

Selama kepemimpinan Jerome Powell di Bank Sentral AS, Panji melihat kecenderungan menahan suku bunga tinggi lebih lama atau higher for longer. Meskipun ada harapan rate cut, realitanya The Fed diprediksi masih menahan suku bunga di kuarta I 2026. Potensi pemangkasan 25 basis poin (bps) baru terlihat di Juni 2026, yang berarti likuiditas pasar mungkin masih akan tertahan dalam jangka pendek. Adapun, periode Powell di The Fed akan berakhir Mei 2026 nanti.

"Dalam siklus kali ini menunjukkan bahwa kinerja Bitcoin sangat dipengaruhi oleh kebijakan pelonggaran moneter The Fed. Namun, ketidakhadiran pemangkasan suku bunga di awal 2026 menyebabkan tren arus keluar terus berlanjut pada ETF Bitcoin Spot," ujar Panji kepada Bisnis, dikutip Jumat (6/2/2026).

Panji mencontohkan, data SoSoValue mencatat arus keluar mencapai US$19 juta pada Rabu (21/1/2026), setelah US$147 juta di hari sebelumnya. Tren defensif ini melanjutkan pelemahan sejak akhir tahun lalu, dengan total arus keluar besar-besaran sebesar US$1,09 miliar pada Desember dan US$3,4 miliar pada November 2025.

Berbicara ihwal permintaan pasar Indonesia, Panji melihat sebenarnya minat masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda terhadap investasi kripto terus meningkat seiring penguatan edukasi dan literasi keuangan oleh regulator dan pelaku industri. Hingga November 2025, jumlah investor kripto tercatat mencapai 19,56 juta orang, naik dari 19,08 juta pada Oktober. Sementara itu, total nilai transaksi sepanjang 2025 menembus Rp482,23 triliun.

"Meski basis investornya besar, tingkat adopsi kripto Indonesia di Asia Tenggara masih berada di bawah Singapura, Thailand, dan Malaysia berdasarkan Henley Crypto Adoption Index 2025. Namun, Indonesia dinilai memiliki potensi adopsi yang sangat luas berkat besarnya jumlah populasi," ujarnya.

Melansir Coinmarketcap pada pukul 17.05 WIB, harga Bitcoin (BTC) dalam 7 hari terakhir telah jatuh 19,99% ke US$65.775, Ethereum (ETH) bahkan ambles 29,40% ke US$1.918, kemudian BNB susut 24,40% ke US$629,99, sampai XRP yang terjun 24,16% ke US$1,32.

Panji bilang, pasar kripto dihantam oleh beragam sentimen negatif seperti risiko geopolitik yang dipicu konflik AS-Iran. Ancaman serangan terhadap Iran telah memicu lonjakan harga minyak mentah Brent ke arah $70, sekaligus memperkuat narasi risk-off di aset berisiko. Dari situ, Bitcoin yang sering dianggap safe haven oleh sebagian orang, terbukti masih bergerak sebagai aset berisiko yang terkoreksi saat tensi perang meningkat.

Faktor kedua, adanya ketidakpastian regulasi akibat permintaan eksekutif Trump. Menurutnya, spekulasi mengenai Executive Order Presiden Trump menciptakan wait and see di pasar.

"Ketidakjelasan detail kebijakan memicu volatilitas tinggi karena investor mengantisipasi perubahan kepemimpinan di institusi keuangan dan regulasi ekonomi," tandasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA -- Indonesia telah melangkah lebih jauh dalam memperkuat posisinya di lanskap aset digital global melalui peluncuran resmi International Crypto Exchange (ICEx).

Peresmian ICEx juga didukung pendanaan strategis sebesar Rp1 Triliun dari para pemegang sahamnya, termasuk PT Aethera Inovasi Digital, PT Finora Integrasi Nusantara, PT Regnum Sukses Utama, PT Volaris Visi Karya, PT Vita Nova Global, serta FLOQ, Mobee, OSL Indonesia, Reku, Samuel Kripto, Tokocrypto, Triv, Upbit Indonesia dan Nanovest.

ICEx akan menjadi sebuah Self Regulatory Organization (SRO) yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

ICEx akan menghadirkan infrastruktur pasar yang inklusif, transparan, dan selaras dengan standar industri institusional, guna mendorong persaingan yang sehat, inovasi berkelanjutan, dan pertumbuhan industri kripto nasional.

Seiring bergeraknya pasar aset digital global menuju regulasi yang lebih ketat dan pengawasan institusional yang semakin terstruktur, Indonesia mengadopsi model yang sejalan dengan praktik terbaik (best practices) internasional, termasuk FINRA di Amerika Serikat, dan JVCEA di Jepang, dengan memperhatikan konteks lokal pasar Indonesia.

Pang Xue Kai, CEO International Crypto Exchange mengatakan bahwa peluncuran ICEx menegaskan komitmen Indonesia terhadap transparansi dan komitmen untuk berkembang menjadi pusat regional bagi aktivitas aset keuangan digital dan aset kripto yang teregulasi.

"ICEx akan berperan sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaporan perdagangan, pemantauan integritas pasar, pengawasan anggota, serta koordinasi dengan regulator, khususnya OJK," ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (10/1/2026).

Peluncuran ICEx juga bertujuan memperkuat kepercayaan publik terhadap industri aset keuangan digital dan aset kripto sekaligus membuka ruang inovasi dalam pengembangan produk baru, termasuk aset ter-tokenisasi (RWA) dan produk kripto teregulasi lainnya.

Dalam kerangka kerja yang dibangun ICEx, lingkungan pasar dirancang untuk bersifat kolaboratif dan terbuka, dengan keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam proses whitelist, pengembangan infrastruktur, serta penetapan standar operasional pasar.

"Pendekatan inklusif ini ditujukan agar seluruh pihak dari pelaku industri hingga institusi pengawas dapat tumbuh bersama dalam tata kelola yang terpadu dan bertanggung jawab," lanjut Kai.

Sejalan dengan penguatan kerangka tata kelola tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah menerbitkan keputusan pemberian izin usaha sebagai penyelenggara bursa aset keuangan digital, termasuk aset kripto, kepada PT Fortune Integritas Mandiri melalui keputusan nomor Cap No. 2 D07 tahun 2026.

“Kehadiran lebih dari satu bursa dalam ekosistem aset keuangan dan aset kripto merupakan bagian dari agenda pengembangan dan penguatan ekosistem nasional yang lebih sehat dan berkelanjutan,” ujar Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, Otoritas Jasa Keuangan.

Dukungan ekosistem terhadap penguatan struktur pasar tersebut juga tercermin dari investasi sebesar US$70 juta (Rp1 triliun) mencerminkan dukungan dan keselarasan yang kuat antara investor, regulator dan pelaku industri dalam membangun ekosistem pasar yang seimbang antara inovasi produk dan pengawasan yang ketat.

“Indonesia memasuki era baru di mana pasar aset digital harus beroperasi dengan integritas institusional dan sesuai dengan standar global,” ungkap Pang Xue Kai.

Sementara itu, komunitas blockchain nasional menilai ICEx berperan penting dalam edukasi dan pengembangan ekosistem.

“ICEx menjadi jembatan strategis antara regulator, industri, dan masyarakat. Selain pengawasan pasar, perannya akan mempercepat edukasi, literasi, dan adopsi teknologi blockchain di Indonesia,” kata Robby, Chairman, Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI).

Dipimpin oleh Founder & Mantan CEO Tokocrypto, praktisi bisnis berpengalaman, serta para veteran perbankan, International Crypto Exchange bertujuan memposisikan Indonesia sebagai pusat aset digital yang kredibel, aman, dan kompetitif secara global di kawasan Asia Tenggara.

Bisnis.com, JAKARTA – Pasar aset kripto Indonesia pada 2026 diproyeksi bakal mengalami pertumbuhan sejalan dengan adopsi yang berlanjut lebih cepat.

Berdasarkan data OJK per Oktober 2025, investor kripto yang terdaftar di Indonesia mencapai 19,08 juta dengan pertumbuhan 2,5% secara bulanan (month on month/MoM). Jumlah itu mencerminkan penetrasi sekitar 7% dari populasi dan menandakan ruang pertumbuhan masih lebar.

Sepanjang Januari–November 2025, nilai transaksi kripto di Indonesia tercatat melampaui Rp446,77 triliun atau sekitar US$26,6 miliar. Capaian ini terjadi tanpa dorongan bull market yang berkepanjangan maupun spekulasi masif.

CEO Tokocrypto Calvin Kizana mengatakan pasar kripto Indonesia hingga 2025 mengalami pertumbuhan dengan investor yang lebih selektif, ekosistem yang makin tertib, dan regulasi yang diperkuat. Menurutnya, aktivitas transaksi lebih banyak mencerminkan kebutuhan manajemen portofolio, pemanfaatan stablecoin, serta keterlibatan yang lebih selektif pada ekosistem kripto yang sudah mapan.

Calvin menilai ruang pertumbuhan Indonesia masih terbuka lebar memasuki 2026, terutama karena penetrasi kripto baru sekitar 7% dari populasi. Apabila kondisi pasar global lebih kondusif dan minat terhadap aset berisiko kembali menguat, pertumbuhan adopsi berpeluang lebih cepat.

“Dalam skenario optimistis, jumlah investor kripto nasional dapat bertambah sekitar 7 juta–8 juta sehingga totalnya berpotensi mendekati 26 juta–27 juta investor," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (8/1/2025).

Sementara dalam skenario yang lebih moderat, penambahan sekitar 4 juta–5 juta investor dapat mendorong total investor berada di kisaran 23 juta–24 juta hingga akhir 2026.

Dari sisi aktivitas, lanjutnya, kuatnya basis transaksi sepanjang 2025 membuka peluang peningkatan nilai transaksi pada 2026 seiring dengan tumbuhnya minat masyarakat terhadap investasi dan trading aset kripto.

Secara kumulatif sepanjang Januari hingga November 2025, total nilai transaksi tercatat Rp446,77 triliun. Angka ini lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yakni Rp556,53 triliun pada Januari–November 2024, atau turun sekitar Rp109,76 triliun setara 19,72% (YoY).

“Kami berharap 2026 menjadi momentum pembalikan, sehingga nilai transaksi kembali meningkat seiring pasar yang makin matang dan partisipasi pengguna yang lebih berkualitas,” kata Calvin.

Calvin menegaskan fokus industri ke depan tidak hanya pada pertumbuhan angka, tetapi juga pada kualitas pengguna, edukasi, keamanan, dan keberlanjutan ekosistem agar pertumbuhan tetap terjaga dalam jangka panjang.

Terpisah, COO Upbit Indonesia Resna Raniadi menilai 2026 merupakan tahun krusial bagi industri kripto Indonesia. Menurutnya, pertumbuhan investor kini tidak hanya tecermin dari jumlah transaksi, tetapi dari semakin meningkatnya kualitas partisipasi.

"Investor Indonesia semakin selektif, memahami risiko, dan mulai menempatkan aset digital sebagai bagian dari strategi keuangan jangka panjang," ungkapnya.

Resna menambahkan dengan pengawasan OJK sebagai otoritas industri aset kripto, serta peran Bank Indonesia dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan dan infrastruktur pembayaran digital, kami percaya industri ini akan semakin terstruktur, aman, dan berkelanjutan.

Dia menegaskan Upbit Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat kepatuhan, meningkatkan edukasi, dan hadir lebih dekat dengan komunitas guna memastikan ekosistem kripto nasional berkembang secara sehat.

Fokus dan Strategi Upbit pada 2026

Pada 2026, Resna menjabarkan sejumlah fokus strategis Upbit Indonesia, mencakup peningkatan sistem keamanan berlapis, penguatan manajemen risiko secara menyeluruh, serta penegakan standar perlindungan data dan aset pengguna sesuai ketentuan regulator.

Selain itu, Upbit Indonesia akan memperluas cakupan program edukasi kripto dengan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis kebutuhan investor. Upbit juga akan memperkuat kehadiran komunitas dengan memperluas kolaborasi bersama berbagai pelaku industri, memperkuat dialog dengan regulator, serta menghadirkan lebih banyak aktivitas berbasis komunitas di berbagai daerah.

Upbit juga memaparkan tiga faktor yang diproyeksi mewarnai industri kripto pada 2026. Pertama, pengawasan OJK sejalan dengan periode konsolidasi tata kelola industri, dengan fokus pada standardisasi keamanan, transparansi, dan kepatuhan.

Kedua, adopsi institusional dan tokenisasi. Minat korporasi dan lembaga keuangan terhadap aset digital meningkat, membuka peluang integrasi aset digital dan tokenisasi aset riil ke dalam sistem keuangan.

Ketiga, siklus halving, ETF global, dan faktor makro. Bitcoinhalving, ekspansi ETF, serta kondisi makro global akan membentuk sentimen dan menggerakkan dinamika pasar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga sejumlah aset kripto seperti Bitcoin menanjak seiring dengan gejolak geopolitik yang memanas antara AS dan Venezuela. Terdekat, harga Bitcoin dinilai mampu menembus ke level US$100.000 per koin.

Berdasarkan data CoinMarketCap, harga sejumlah aset kripto menanjak pada perdagangan awal 2026 setelah sepanjang 2025 ambles. Harga Bitcoin saat ini menyentuh level US$90.374 per koin, naik 3,29% dalam sepekan perdagangan.

Kemudian, harga Ethereum naik 5,09% XRP naik 15,45%, dan Solana 8,59% dalam sepekan perdagangan terakhir.

Penguatan harga Bitcoin dan aset kripto lainnya pada perdagangan awal 2026 seiring dengan tensi geopolitik yang memanas. Sebelumnya diberitakan, Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditangkap oleh AS pada Sabtu (3/1/2026).

Selain penangkapan, AS juga melancarkan serangan militer skala besar terhadap Venezuela. Lebih dari 150 pesawat militer AS dikerahkan setelah pertahanan udara Venezuela berhasil dilumpuhkan. Kemudian, Unit Delta Force Angkatan Darat AS dikirim ke pangkalan militer tempat Maduro bermalam.

Menurut laporan Bloomberg, pasukan komando AS hanya membutuhkan waktu kurang dari tiga jam untuk mengakhiri kekuasaan Maduro, yang selama bertahun-tahun bertahan di tengah tekanan Washington.

Presiden AS Donald Trump juga mengatakan bahwa Caracas telah setuju untuk memasok antara 30 juta hingga 50 juta barel minyak ke AS, setelah Washington menangkap Maduro akhir pekan lalu.

SVP Strategy & Business PINTU Andy Putra menjelaskan sepanjang 2025, pasar kripto mengalami performa yang tidak maksimal jika dibanding aset-aset besar lain seperti emas dan saham AS. Hal tersebut terjadi karena Bitcoin yang sebenarnya sudah mengalami parabola pada 2024. Maka dari itu, investor dan trader mulai mengambil keuntungan mereka sepanjang 2025.

"Dengan koreksi agresif yang terjadi sejak Oktober 2025, terdapat potensi bullish untuk pasar kripto di 2026," kata Andy kepada Bisnis pada Rabu (7/1/2026).

Menurutnya, peluang bullish pasar kripto didorong oleh sejumlah sentimen. Makroekonomi ekonomi saat ini misalnya bergerak cenderung positif.

"Selain kondisi makro, dinamika geopolitik dan potensi pergeseran likuiditas menjelang piala dunia juga dapat berpotensi memengaruhi pasar," ujar Andy.

Kunci faktor pendukung untuk pasar kripto lainnya adalah kebijakan di AS. Quantitative Easing (QE) The Fed akan memompa likuiditas ke pasar. Di sisi regulasi, SEC dan CFTC sangat mendukung pasar kripto dan akan memperjelas berbagai regulasi di AS.

Alhasil, menurutnya Januari akan menjadi bulan yang sangat krusial karena kebijakan QE The Fed akan mulai direspon oleh pasar.

"Jika Bitcoin berhasil keluar dari range harga US$94.000-US$96.000 akan ada potensi untuk kembali ke atas harga US$100.000," ujar Andy.

Bahkan, jika kondisi bullish terjadi, akan ada bensin yang signifikan untuk Bitcoin berusaha kembali ke angka tertinggi sebelumnya US$126.000.

Sebaliknya, jika Bitcoin turun kembali ke angka US$80.000, terdapat potensi breakdown ke angka lebih rendah yang akan menjadi konfirmasi kita berada dalam bear market.

Sebelumnya, Financial Expert Ajaib Panji Yudha mengatakan memasuki 2026, Bitcoin memiliki peluang untuk bangkit dan melampaui angka enam digit, dengan zona target potensial di kisaran US$120.000 hingga US$140.000.

Namun, skenario tersebut membutuhkan dukungan data ekonomi yang suportif dan akumulasi on-chain yang kuat. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, skenario yang lebih mungkin adalah konsolidasi panjang di dalam rentang harga yang lebar atau wide band.

Adapun, sejumlah katalis pemulihan nasib aset kripto pada 2026 adalah aliran dana dari rekening pensiun AS. Pasca perintah eksekutif Presiden AS Donald Trump pada Agustus 2025, pintu investasi aset kripto untuk dana pensiun kini terbuka lebar.

Katalis lainnya adalah rencana Komisi Sekuritas dan Bursa AS atau SEC untuk memberikan keringanan regulasi bagi startup kripto untuk menguji produk baru mulai Januari 2026. Kemudian, Pemerintah AS kini memiliki cadangan sekitar 233.736 BTC yang berfungsi sebagai perisai psikologis pasar.

Selain itu, Tether secara konsisten menambah cadangan Bitcoin mereka, termasuk transaksi terbaru sebesar 8.888,88 BTC. Sementara itu, perusahaan Strategy kini memegang 672.497 BTC dengan posisi keuntungan belum direalisasi sekitar 16%. Ditambah, bank besar seperti Morgan Stanley dan Bank of America kini aktif memberikan saran investasi kripto.

“Pasar kripto 2026 memiliki landasan fundamental yang kuat berkat kejelasan regulasi dan potensi masuknya dana pensiun AS. Meskipun tekanan makro dari The Fed masih ada, reformasi pajak di berbagai negara, seperti Jepang yang memangkas tarif menjadi 20% dan langkah strategis institusi memberikan sinyal pemulihan jangka panjang bagi investor,” ujar Panji.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual kripto. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga sejumlah aset kripto seperti Bitcoin ambruk pada 2025. Terdapat peluang pemulihan pada tahun ini, dengan target harga aset kripto terbesar Bitcoin menyentuh level US$140.000 per koin.

Berdasarkan data CoinMarketCap, sejumlah harga aset kripto memang melorot pada 2025. Harga Bitcoin misalnya telah turun 7,2% dalam setahun. Hari ini, Jumat (2/1/2025), Bitcoin terparkir di level US$89.603 per koin.

Kemudian, harga Ethereum turun 11,77%, Solana melorot 37,64%, dan XRP turun 20,84% dalam setahun. Bahkan, harga Dogecoin ambruk 61,34% dalam setahun.

Financial Expert Ajaib Panji Yudha mengatakan Bitcoin sendiri menandai penurunan tahunan pertamanya sejak 2022. Bagi Bitcoin, secara khusus pada kuartal terakhir 2025 menjadi sorotan karena mencatatkan penurunan signifikan sebesar 23%.

Melemahnya momentum dipicu oleh tekanan makroekonomi global serta aksi jual masif dari entitas whale dan investor bermodal besar yang menyebabkan harga terkoreksi.

“Memasuki 2026, Bitcoin memiliki peluang untuk bangkit dan melampaui angka enam digit, dengan zona target potensial di kisaran US$120.000 hingga US$140.000,” ujar Panji kepada Bisnis pada Jumat (2/1/2025).

Namun, skenario tersebut membutuhkan dukungan data ekonomi yang suportif dan akumulasi on-chain yang kuat. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, skenario yang lebih mungkin adalah konsolidasi panjang di dalam rentang harga yang lebar atau wide band.

Adapun, sejumlah katalis pemulihan nasib aset kripto pada 2026 adalah aliran dana dari rekening pensiun AS. Pasca perintah eksekutif Presiden AS Donald Trump pada Agustus 2025, pintu investasi aset kripto untuk dana pensiun kini terbuka lebar.

Katalis lainnya adalah rencana Komisi Sekuritas dan Bursa AS atau SEC untuk memberikan keringanan regulasi bagi startup kripto untuk menguji produk baru mulai Januari 2026. Kemudian, Pemerintah AS kini memiliki cadangan sekitar 233.736 BTC yang berfungsi sebagai perisai psikologis pasar.

Selain itu, Tether secara konsisten menambah cadangan Bitcoin mereka, termasuk transaksi terbaru sebesar 8.888,88 BTC. Sementara itu, perusahaan Strategy kini memegang 672.497 BTC dengan posisi keuntungan belum direalisasi sekitar 16%. Ditambah, bank besar seperti Morgan Stanley dan Bank of America kini aktif memberikan saran investasi kripto.

“Pasar kripto 2026 memiliki landasan fundamental yang kuat berkat kejelasan regulasi dan potensi masuknya dana pensiun AS. Meskipun tekanan makro dari The Fed masih ada, reformasi pajak di berbagai negara, seperti Jepang yang memangkas tarif menjadi 20% dan langkah strategis institusi memberikan sinyal pemulihan jangka panjang bagi investor,” ujar Panji.

Di sisi lain, Co-founder Cryptowatch Christopher Tahir cenderung pesimis terhadap prospek aset kripto pada tahun ini dikarenakan minimnya katalis penggerak harga.

“Alangkah lebih baik untuk memantau update terkini dari kondisi perekonomian dan juga perubahan likuiditas yang dapat terjadi pada kuartal pertama tahun ini untuk mendapatkan kejelasan dari peluang mengalirnya likuiditas ke kripto pada umumnya,” ujar Christopher kepada Bisnis pada Jumat (2/1/2025).

Analis Tokocrypto, Fyqieh Fachrur menjelaskan pergerakan Bitcoin sepanjang akhir 2025 hingga awal 2026 berada di area support struktural yang sangat penting. Bitcoin mampu bertahan di atas area US$80.000 pada penutupan bulanan, yang secara historis menjadi zona stabilisasi harga.

“Namun, tekanan masih terlihat dari sisi likuiditas dan sentimen global,” katanya dalam keterangan tertulis pada Rabu (31/12/2025).

Data on-chain menunjukkan adanya sinyal yang saling bertolak belakang. Indikator permintaan institusional dari AS, yakni Coinbase Premium tercatat berada di zona negatif dalam waktu yang cukup panjang. Kondisi ini menandakan tekanan jual dari investor AS masih berlangsung dan menjadi faktor utama tertahannya pergerakan harga Bitcoin di bawah level US$90.000 per koin.

Fyqieh menilai, selama premi Coinbase belum kembali positif secara konsisten, pasar masih berpotensi mengalami fluktuasi dan koreksi terbatas.

Di sisi lain, tekanan jual mulai menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Arus keluar dari ETF Bitcoin Spot memang masih terjadi, namun volumenya terus menurun dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

“Ini mengindikasikan bahwa tekanan distribusi tidak lagi sekuat sebelumnya. Dalam beberapa siklus historis, kondisi seperti ini sering menjadi fase transisi menuju konsolidasi yang lebih sehat,” ujar Fyqieh.

Arah Pasar Kripto 2026

Adapun, memasuki 2026, pasar kripto diperkirakan masih berada dalam fase transisi antara tekanan makroekonomi global dan potensi pertumbuhan jangka menengah yang semakin kuat. Dinamika suku bunga global, arus institusional, serta perilaku investor jangka panjang akan menjadi faktor kunci yang menentukan arah pasar kripto sepanjang 2026.

Dari sisi makroekonomi, kebijakan Bank Sentral AS masih menjadi tantangan utama bagi pasar kripto. Risalah Federal Open Market Committee (FOMC) terbaru menunjukkan bahwa The Fed cenderung mempertahankan suku bunga di level tinggi lebih lama, dengan peluang pemangkasan suku bunga baru terbuka setelah Maret atau bahkan April 2026, jika inflasi benar-benar melandai.

Kondisi higher for longer membuat likuiditas global tetap ketat dan membatasi katalis kenaikan harga kripto dalam jangka pendek.

Pada awal 2026, risiko pasar kripto masih cenderung ke downside apabila data inflasi dan tenaga kerja tidak mendukung pelonggaran kebijakan moneter. Namun, tekanan ini bersifat makro dan bukan karena melemahnya fundamental kripto itu sendiri,” kata Fyqieh.

Dari sisi regulasi, 2026 diperkirakan menjadi fase penting bagi industri kripto global. Di AS misalnya, regulasi yang lebih komprehensif seperti Clarity Act berpotensi disahkan dan memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi pelaku industri.

Dia juga menjelaskan ke depan, arah pasar berpotensi semakin jelas ketika Bitcoin keluar dari area konsolidasinya. Jika Bitcoin tembus US$105.000 per koin, maka dapat membuka ruang penguatan lanjutan. Di sisi lain, penurunan harga Bitcoin di bawah US$80.000 bisa memicu koreksi lebih dalam.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual aset kripto. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha menyoroti pentingnya kejelasan regulasi, di tengah potensi besar industri kripto. Regulasi yang jelas diyakini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri kripto.

Hal ini disampaikan oleh Secretary Vice President (SPV) Strategy dan Business PT Pintu Kemana Saja (Pintu), Andry Putra, dalam diskusi Bisnis Indonesia Forum (BIF) dengan tajuk Membangun Masa Depan Industri Kripto yang Bertanggung Jawab, Kamis (11/12/2025).

Dalam kesempatan itu, Andy menyatakan kepercayaan publik menjadi fondasi penting salah satu industri keuangan digital ini. “Karena tanpa kepercayaan maka tidak akan ada customer yang mau berinvestasi melalui kami,” tuturnya.

Demi menjaga kepercayaan publik, sebagai salah satu pemain di industri kripto Pintu memiliki struktur khusus setara direktur yang bertugas mengawal kepatuhan terhadap regulasi hingga manajemen risiko.

“Jadi kami mau memastikan semua yang dilakukan oleh Pintu itu semuanya sesuai dengan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku di Indonesia,” ungkapnya.

Selain dari sisi regulasi, Andy juga menekankan peran penting inovasi bagi pelaku usaha kripto. Bagaimana tidak, berbagai perusahaan besar tumbang lantaran mandek dalam berinovasi.

“Kami akan melakukan prudential approach. Jadi, kami akan melakukan evaluasi dengan komprehensif secara menyeluruh untuk mengkaji dari sisi risiko, manfaat, lalu dari sisi operasional, tata kelola dan sebagainya,” kata Andy.

Pada kesempatan yang sama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut mengakui potensi besar yang dimiliki oleh industri kripto. Namun, dari sisi regulator saat ini tengah ada penataan ulang.

Kepala Departemen Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Dino Milano Siregar, mengungkapkan industri kripto tengah dalam tahap penataan menyusul peralihan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK.

Dino membandingkan jika dulu industri kripto mengusung rezim komoditas, kini disetarakan dengan industri keuangan seperti tata kelola, sumber daya manusia, infrastruktur, keamanan dan lain sebagainya.

Di tengah tahap penataan ulang, Dino menyebut pihaknya memberikan ruang inovasi bagi para pelaku, termasuk mencakup produk sebagai upaya memperkuat industri.

“Kalau pelaku industri punya inovasi apapun silakan ajukan. Kalau memang memungkinkan, kita masukkan ke sandbox. Ini ada kemungkinan bisa kami release,” terangnya.

Lebih lanjut, dirinya juga mengapresiasi talenta digital Tanah Air yang telah tumbuh dan turut ditopang oleh perguruan tinggi yang menyiapkan materi kurikulum seperti keamanan digital dan semacamnya.

Dino menegaskan pentingnya menjaga momentum ini namun dengan catatan tidak mengabaikan risiko yang ada. “Untuk menangkal risiko itu, kita tingkatkan governance oleh penyelenggara perdagangan. Ini yang coba kita seimbangkan,” tegasnya.