Bank Indonesia tengah melanjutkan pengembangan rupiah digital yang dinamakan proyek garuda. Saat ini, BI tengah melakukan pengujian teknologi dengan pilihan antara sentralisasi dan desentralisasi, serta mempertimbangkan kecepatan dan keamanan penerbitan rupiah digital ke depan.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan, kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia pada tahun depan akan difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Fokus kebijakan juga akan disesuaikan dengan cetak biru atau blueprint pengembangan sistem pembayaran 2030, salah satunya terkait uang digital.

“Eksperimen penerbitan digital rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia,” ujar Perry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta, Jumat (29/11).

Berdasarkan bahan pidato Gubernur BI, bank sentral telah mendapatkan masukan dari industri, asosiasi kementerian/lembaga, akademisi, dan masyarakat terkait pengembangan rupiah digital. BI saat ini tengah melakukan eksperimen teknologi melalui proof of concept (POC) dengan fokus pada penerbitan dan pengedaran rupiah digital.

“Saat ini, pengujian atas alternatif solusi teknologi sedang dilakukan BI dengan pilihan antara sentralisasi dengan desentralisasi, serta mempertimbangkan kecepatan dan keamanan penerbitan rupiah digital ke depan,” demikian penjelasan dokumen pidato Gubernur BI.

BI menjelaskan, hasil dari proof of concept akan menjadi landasan proses selanjutnya, yakni sandboxing, piloting, dan prototyping pada pengembangan tahap I. Tahap awal ini akan fokus pada pengedaran rupiah digital dari BI ke bank-bank yang akan ditunjuk sebagai wholesaler, sekaligus titik awal bagi pengembangan rupiah digital tahap berikutnya untuk penggunaan dalam tahap sekuritisasi keuangan digital.

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan pentingnya kehadiran mata uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CBDC) sebagai langkah antisipatif menghadapi perkembangan pesat aset kripto. Ia menilai Indonesia perlu memiliki instrumen resmi yang mampu menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah penetrasi uang kripto dan stablecoin yang semakin masif.

"Maraknya uang kripto dan stable coin pihak swasta. Belum ada pengaturan dan pengawasan yang jelas, di sinilah perlunya central bank digital currency," ujar Perry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) dikutip pada Sabtu (29/11/2025).

Menurut Perry, CBDC diperlukan untuk menutup celah risiko yang kian meningkat akibat belum adanya regulasi dan pengawasan komprehensif terhadap aset kripto di Indonesia. Stablecoin yang nilainya dipatok pada mata uang atau komoditas tertentu pun dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian bila tidak berada dalam kerangka pengawasan resmi negara.

Ia menjelaskan, fenomena lonjakan penggunaan kripto kini bahkan masuk dalam radar utama BI. Bank Sentral menempatkannya sebagai salah satu dari lima faktor global yang akan mendorong ketidakpastian ekonomi pada 2026–2027, bersandingan dengan dinamika kebijakan tarif Amerika Serikat, perlambatan ekonomi dunia, serta tingginya utang pemerintah dan suku bunga acuan di negara maju.

Selain itu, kerentanan sistem keuangan global juga kian meningkat seiring membengkaknya aktivitas transaksi produk derivatif, terutama oleh hedge fund. Menurut BI, akumulasi berbagai tekanan tersebut berpotensi memberikan dampak negatif bagi banyak negara, termasuk Indonesia.

"Kelima gejolak global tersebut berdampak negatif ke berbagai negara. Indonesia, tidak terkecuali perlu merespon dengan kebijakan yang tepat, menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan, tangguh dan mandiri," kata Perry.

Ia menegaskan, respons kebijakan yang solid memerlukan sinergi kuat antarotoritas. Kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci agar Indonesia dapat mengamankan stabilitas makroekonomi dan menjaga momentum pertumbuhan di tengah ketidakpastian eksternal yang masih besar.

"Dengan sinergi itu, InsyaAllah kinerja ekonomi Indonesia tahun 2026–2027 akan lebih baik. Pertumbuhan lebih tinggi, konsumsi dan investasi meningkat, ekspor cukup baik di tengah perlambatan ekonomi dunia, inflasi terkendali dalam sasaran," ujar Perry.

Jakarta: Upbit Indonesia menyambut baik inisiatif Bank Indonesia (BI) untuk menerbitkan stablecoin nasional atau rupiah digital sebagai langkah penting dalam memperkuat ekosistem keuangan digital Indonesia serta mewujudkan masa depan ekonomi digital yang lebih aman dan inklusif.

Sebagai salah satu bursa aset digital berizin di Indonesia, Upbit Indonesia memandang rencana penerbitan stablecoin nasional ini sebagai tonggak penting dalam mempercepat transformasi keuangan digital. Rupiah digital diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat sistem pembayaran lintas batas, serta menjadi fondasi yang kokoh bagi inovasi di sektor blockchain dan teknologi finansial.

Resna Raniadi, COO Upbit Indonesia mengatakan penerbitan stablecoin nasional mencerminkan komitmen Indonesia dalam membangun sistem keuangan yang lebih transparan, efisien, dan kuat.

"Inisiatif ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik terhadap aset digital, tetapi juga membuka jalan bagi inklusi keuangan dan inovasi digital yang lebih luas di berbagai sektor.” tegas dia.

Upbit Indonesia menilai bahwa rupiah digital akan membawa dampak nyata bagi berbagai pemangku kepentingan, baik investor individu maupun pelaku institusional. Bagi investor ritel, kehadiran stablecoin nasional akan menjadi pintu masuk ke dalam ekonomi digital, juga mengurangi risiko yang sering muncul akibat volatilitas aset kripto.

Sementara itu, bagi pelaku institusional, termasuk perusahaan fintech dan lembaga keuangan, rupiah digital dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses penyelesaian transaksi, menekan biaya operasional, dan menjembatani integrasi sistem keuangan tradisional dengan teknologi digital secara lebih mulus dan tanpa friksi.

Sebagai bursa aset digital berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Upbit Indonesia senantiasa menempatkan kepatuhan, perlindungan investor, dan edukasi publik sebagai prioritas utama. Upbit juga terus berkomitmen untuk mendukung Bank Indonesia dan regulator lainnya dalam menciptakan ekosistem aset digital yang berkelanjutan dan aman melalui praktik operasional yang transparan dan program literasi yang berkesinambungan.

“Kami percaya kolaborasi antara pelaku industri, regulator, dan lembaga keuangan merupakan kunci dalam mewujudkan ekosistem keuangan digital yang kuat di Indonesia,” tambah Resna.

“Sebagai platform terpercaya, Upbit Indonesia siap berkontribusi dalam membuka babak baru pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.”

Melalui dukungan terhadap inisiatif ini, Upbit Indonesia menegaskan perannya sebagai mitra strategis regulator dalam mendorong kejelasan regulasi dan kematangan ekosistem aset digital untuk menuju masa depan di mana inovasi dan perlindungan investor berjalan beriringan demi membangun frontier keuangan digital Indonesia.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(SAW)

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan sambutan pada Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2025, yang digelar oleh Bank Indonesia (BI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berbagai mitra strategis di Jakarta.

Dalam keterangannya, Zulhas mengapresiasi inisiatif Rupiah Digital berbasis Surat Berharga Negara (SBN) sebagai simbol kedaulatan ekonomi digital nasional.

"Rupiah Digital adalah kebanggaan Indonesia di era ekonomi baru," ujar Zulkifli Hasan dalam rilisnya, Sabtu (1/11).

Ia juga menilai peran BI penting dalam pengendalian inflasi pangan, terutama pada cabai, bawang, dan ayam, serta mengapresiasi BI yang melibatkan pondok pesantren dalam program pengendalian inflasi daerah.

Selain itu, Zulhas mendorong BI dan OJK memperluas digitalisasi warung sembako, Kopdes Merah Putih, dan UMKM pangan, agar pelaku kecil makin mudah mengakses pembiayaan inklusif. Dia juga menyoroti pentingnya dukungan QRIS lintas negara, terutama pada rencana pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi, agar devisa jamaah haji tetap kembali ke Indonesia.

Zulhas juga menegaskan pesan Presiden Prabowo tentang pentingnya mekanisasi dan teknologi pertanian sebagai fondasi menuju kedaulatan pangan nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi peluncuran Rupiah Digital berbasis Surat Berharga Negara (SBN) yang digagas Bank Indonesia (BI) dalam ajang Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2025 di Jakarta.

Zulhas juga mengapresiasi peran BI dalam menjaga stabilitas harga pangan, terutama komoditas strategis seperti cabai, bawang, dan ayam.

Ia menilai langkah BI menggandeng pondok pesantren dalam program pengendalian inflasi daerah sebagai bentuk kolaborasi yang inovatif dan memberdayakan masyarakat akar rumput.

Zulhas menilai kehadiran Rupiah Digital menjadi tonggak penting bagi kedaulatan ekonomi nasional di era transformasi digital. “Rupiah Digital adalah kebanggaan Indonesia di era ekonomi baru,” ujar Zulkifli Hasan, Sabtu (1/11/2025).

Lebih lanjut, ia mendorong BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperluas digitalisasi sektor UMKM pangan, termasuk warung sembako, program Kopdes Merah Putih, dan usaha mikro berbasis komunitas desa.

Menurutnya, langkah ini akan membuka akses pembiayaan yang lebih inklusif dan mendorong ekonomi rakyat tumbuh berkelanjutan.

Zulhas juga menyoroti pentingnya dukungan QRIS lintas negara, khususnya untuk transaksi jemaah Indonesia di luar negeri.

Ia mencontohkan rencana pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi yang memerlukan dukungan sistem pembayaran digital agar devisa jemaah tetap terserap di dalam negeri.

Ketua Umum Partai PAN ini menegaskan pesan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya mekanisasi dan teknologi pertanian sebagai fondasi menuju kedaulatan pangan nasional.

Ia menekankan bahwa transformasi digital dan pertanian modern harus berjalan beriringan demi memperkuat ketahanan pangan Indonesia di masa depan.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik rencana Bank Indonesia (BI) untuk merilis stablecoin versi dalam negeri serta sekuritisasi rupiah digital. OJK memastikan akan berkolaborasi sejak tahap awal bersama BI dalam proses pengembangan dan uji coba (sandbox) rupiah digital tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi menilai, rupiah digital nantinya diharapkan menjadi alat pembayaran yang sah, meski penetapan tetap berada di tangan BI.

"Kami sudah diajak oleh Bank Indonesia sedari awal untuk bersama-sama melakukan semacam sandboxing atau pengembangan bersama dan uji cobanya untuk rencana pengembangan," jelas Hasan usai gelaran FEKDI x IFSE 2025, di Jakarta, Jumat, (31/10/2025).

Hasan menjelaskan, saat ini belum ada target waktu pasti terkait peluncuran stablecoin dan rupiah digital tersebut. Ia menyebut, saat ini proyek masih berada pada fase kedua, di mana tahap sebelumnya merupakan penyusunan blueprint, sementara fase berikutnya akan fokus pada simulasi nyata di sandbox.

Selain rencana rupiah digital, Hasan mengungkapkan bahwa dua proyek tokenisasi telah berhasil lulus dari sandbox OJK, yakni tokenisasi emas dan surat berharga negara (SBN). Ia menyebut, kedua proyek ini menghadirkan kepemilikan yang lebih inklusif karena memungkinkan masyarakat berinvestasi dalam satuan kecil.

Untuk tokenisasi SBN denominasi valuta asing, nilai pembelian kini bisa dimulai dari sekitar US$100 per token. Padahal sebelumnya, pembelian SBN valuta asing membutuhkan denominasi minimal US$200 ribu, yang dinilai membatasi akses investor ritel.

Sementara itu, tokenisasi emas dinilai mampu menekan biaya penyimpanan karena emas fisiknya disimpan di lembaga berizin seperti Pegadaian atau perbankan. Masyarakat cukup memperdagangkan tokennya di pasar sekunder, dan dapat menebus emas fisik hanya bila diperlukan.

"Kalau total asetnya SBN yang disandbox kemarin sekitar Rp54 miliar itu yang kemudian direpresentasikan tokennya dan semuanya sudah didaftarkan di pasar sekunder," kata dia.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya untuk merilis sekuritas digital bank sentral. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia & Indonesia Fintech Summit and Expo 2025 di Jakarta International Convention Center, Kamis (30/10/2025).

Menurut Perry, BI tidak hanya akan mengembangkan rupiah digital, tetapi juga sekuritas digital. Ini merupakan turunan dari rupiah digital dengan menggunakan underlying SBN.

"Kita akan keluarkan bagaimana sekuritas Bank Indonesia, kita ada versi digitalnya, digital rupiah Bank Indonesia dengan underlying SBN, versi stablecoin-nya nasional Indonesia," kata Perry.

Dengan adanya rencana ini, BI akan fokus mengembangkan 3 pilar keuangan digital, yakni perluasan akseptasi dan inovasi, penguatan struktur industri dan menjaga stabilitas industri.

Adapun, stablecoin adalah aset digital atau mata uang kripto yang nilainya dipatok ke mata uang fiat, seperti dolar AS atau yuan, sehingga harganya tidak berfluktuasi liar seperti Bitcoin atau Ethereum, melainkan cenderung stabil mengikuti nilai acuannya.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana peluncuran Rupiah Digital yang 'berbeda' dengan uang elektronik kembali mengemuka. Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas pengelola mata uang Rupiah tegas menyampaikan arah pengembangan Rupiah Digital yang merupakan bentuk mata uang digital resmi (Central Bank Digital Currency/CBDC) yang dikeluarkan oleh bank sentral.

Rupiah digital ini memiliki nilai stabil layaknya stablecoin, namun berada di bawah kendali penuh otoritas moneter. Hal itu diungkapkan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) di Jakarta, Kamis (31/10/2025).

Tidak ada kode iklan yang tersedia.

“Kita akan kembangkan bagaimana Rupiah Digital dikeluarkan oleh BI. Insya Allah, dengan Rupiah Digital kita akan keluarkan bagaimana SRBI ada versi digitalnya, digital rupiah BI yang dengan underlying SBN. Ini versi stablecoin-nya resmi nasional Indonesia. Insya Allah kita akan kembangkan,” katanya.

Namun, Perry tidak merinci lebih detail mengenai pengembangan Rupiah Digital. Sementara itu, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam sesi “High Level Talk” juga mengungkapkan rencana tersebut.

“Ini yang lagi tren, digital rupiah, stablecoin. Ini kita sedang masuk tahap kedua (eksperimentasi). Kalau pertama, kita masuk ke retail. Saat ini kita masuk ke sekuritasnya,” kata Filianingsih.

Rupiah Digital menjadi salah satu dari lima inisiatif utama BI yang tertuang dalam dokumen Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Sedikit berbeda dengan uang elektronik yang merupakan konversi dari Rupiah fisik, Rupiah Digital akan diluncurkan dalam bentuk digital sejak awal tanpa perlu proses pencetakan secara fisik.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memastikan komitmen bank sentral untuk merealisasikan penerbitan rupiah digital. Bahkan, pengembangan rupiah digital akan terus dilanjutkan.

“Insya Allah dengan rupiah digital kita akan keluarkan, bagaimana Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) ada versi digitalnya,” ujar Perry dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit and Expo 2025, Kamis (30/10).

Meski demikian, Perry belum mengungkapkan kapan rupiah digital akan diterbitkan. Ia memastikan, rupiah digital akan diluncurkan dengan underlying Surat Berharga Negara (SBN).

“Ini versi stablecoin-nya, resmi nasional Indonesia. Insya Allah kita akan kembangkan di sana,” katanya.

Stablecoin adalah uang digital yang nilainya stabil. Tidak seperti Bitcoin atau kripto lain yang harganya naik-turun terus, stablecoin dirancang supaya harga tetap stabil dan berada di bawah kendali otoritas moneter.

Namun, Perry belum merinci lebih detail mengenai pengembangan Rupiah Digital. Sementara itu, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta turut mengungkapkan rencana pengembangan tersebut.

“Ini yang lagi tren, digital rupiah, stablecoin. Ini kita sedang masuk tahap kedua (eksperimentasi). Kalau pertama, kita masuk ke retail. Saat ini kita masuk ke sekuritasnya,” kata Filianingsih.

Rupiah Digital menjadi salah satu dari lima inisiatif utama BI yang tertuang dalam dokumen Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Rupiah Digital adalah bentuk uang rupiah dalam format digital yang dapat digunakan layaknya uang fisik, uang elektronik, atau alat pembayaran menggunakan kartu/APMK (kartu debit dan kredit) yang beredar saat ini.

Meski memiliki karakter stabil seperti stablecoin, Rupiah Digital bukanlah aset kripto, melainkan Central Bank Digital Currency (CBDC) yang diterbitkan resmi oleh BI.

Uji Konsep Rupiah Digital Rampung

BI sebelumnya mengumumkan perkembangan penerbitan rupiah digital atau yang dikenal sebagai Proyek Garuda pada akhir 2024. Proyek ini merupakan inisiatif BI untuk mengeksplorasi central bank digital currency (CBDC) di Indonesia.

Menurut Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, BI telah menyelesaikan proof of concept (PoC) rupiah digital tahap pertama.

“Babak baru ini kelanjutan dari tiga tahap sebelumnya yang telah dimulai sejak 2022, yakni white paper, consultative paper, dan laporan konsultasi publik,” kata Denny dalam pernyataan tertulis, Jumat (13/12/2024).

PoC bertujuan menguji kesiapan teknologi yang mendukung pengembangan model bisnis rupiah digital, termasuk aspek teknis kritikal, keamanan transaksi, dan interoperabilitas dengan sistem pembayaran serta infrastruktur keuangan yang ada.

“Ketiga aspek tersebut menjadi fokus mendalam pada perancangan PoC, dengan tujuan memastikan sistem yang dikembangkan mampu menghadirkan layanan yang efisien, aman, dan andal,” ujar Denny.

Proses pengujian memanfaatkan platform teknologi berbasis distributed ledger technology (DLT) yang telah melalui evaluasi teknis menyeluruh. DLT adalah sistem informasi yang melakukan pencatatan transaksi secara terdistribusi, dengan metode konsensus yang menjamin sinkronisasi data pada seluruh peserta.

Denny menekankan, setiap tahapan pengujian teknologi menjadi elemen krusial dalam pengayaan ide, eksplorasi inovasi, dan validasi konsep rupiah digital yang telah dirumuskan sebelumnya.

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya untuk mengembangkan keuangan digital Indonesia. Tak hanya mengembangkan Rupiah Digital, bank sentral itu juga berencana meluncurkan sekuritas digital.

Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya BI dalam memperkuat tiga pilar utama keuangan digital. Hal itu diungkapkan Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia & Indonesia Fintech Summit and Expo 2025 di Jakarta International Convention Center, Kamis (30/10/2025).

Sekuritas digital ini akan menjadi turunan dari Rupiah Digital dengan menggunakan underlying atau aset dasar berupa Surat Berharga Negara (SBN).

"Kita akan keluarkan bagaimana sekuritas Bank Indonesia, kita ada versi digitalnya, digital rupiah Bank Indonesia dengan underlying SBN, versi stablecoin-nya nasional Indonesia," kata Perry.

Perry menambahkan, BI akan fokus pada tiga pilar utama dalam pengembangan keuangan digital seperti perluasan akseptasi dan inovasi, penguatan struktur industri dan menjaga stabilitas industri.

Pengumuman BI ini sejalan dengan perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap peran stablecoin di pasar domestik.

Stablecoin didefinisikan sebagai aset digital yang nilainya dipatok pada mata uang fiat, sehingga harganya relatif stabil.

(Febrina Ratna Iskana)

Ini yang lagi tren, digital rupiah, stablecoin. Ini kita sedang masuk tahap kedua (eksperimentasi). Kalau pertama, kita masuk ke retail. Saat ini kita masuk ke sekuritasnya,

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) tengah mengembangkan Rupiah Digital, bentuk mata uang digital resmi (Central Bank Digital Currency/CBDC) yang dikeluarkan oleh bank sentral dan memiliki nilai stabil layaknya “stablecoin”, namun berada di bawah kendali penuh otoritas moneter.

Hal itu diungkapkan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) di Jakarta, Kamis.

“Kita akan kembangkan bagaimana Rupiah Digital dikeluarkan oleh BI. Insya Allah, dengan Rupiah Digital kita akan keluarkan bagaimana SRBI ada versi digitalnya, digital rupiah BI yang dengan underlying SBN. Ini versi stablecoin-nya resmi nasional Indonesia. Insya Allah kita akan kembangkan,” katanya.

Namun, Perry tidak merinci lebih detail mengenai pengembangan Rupiah Digital. Sementara itu, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam sesi “High Level Talk” juga mengungkapkan rencana tersebut.

“Ini yang lagi tren, digital rupiah, stablecoin. Ini kita sedang masuk tahap kedua (eksperimentasi). Kalau pertama, kita masuk ke retail. Saat ini kita masuk ke sekuritasnya,” kata Filianingsih.

Sebagai informasi, Rupiah Digital menjadi salah satu dari lima inisiatif utama BI yang tertuang dalam dokumen Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

Rupiah Digital merupakan bentuk uang rupiah dalam format digital yang dapat digunakan layaknya uang berbentuk fisik, uang elektronik, maupun uang dalam alat pembayaran menggunakan kartu/APMK (kartu debet dan kartu kredit) yang beredar saat ini.

Meski memiliki karakter stabil seperti stablecoin, Rupiah Digital bukan aset kripto, melainkan Central Bank Digital Currency (CBDC) yang diterbitkan resmi oleh BI.

Mengutip dokumen BSPI 2030, BI menyebutkan bahwa pengembangan Rupiah Digital akan diarahkan pada serangkaian eksperimentasi lanjutan yang berfokus pada replikasi fungsi pasar wholesale serta pendalaman pasar keuangan nasional.

Inisiatif eksplorasi desain CBDC Indonesia yang kemudian disebut “Rupiah Digital” dipayungi oleh proyek bertajuk “Proyek Garuda”.

Menurut BI, proyek ini merefleksikan kebutuhan untuk menjaga kedaulatan rupiah sesuai amanat UU Mata Uang dan UU P2SK, memperkuat peran Indonesia di kancah internasional, serta mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan digital secara nasional.

BI menargetkan Rupiah Digital dapat berfungsi sebagai alat pembayaran digital yang sah di wilayah NKRI, menjadi instrumen inti dalam pelaksanaan mandat kebijakan moneter di era digital, serta menjadi sarana perluasan inklusi keuangan dan inovasi, sekaligus mendorong efisiensi sistem keuangan secara menyeluruh.

Implementasi pengembangan Rupiah Digital dilakukan melalui tiga tahapan. Pada tahap pertama (immediate), fokus diarahkan pada pengujian wholesale Rupiah Digital (w-Rupiah Digital).

Pada tahap kedua (intermediate), cakupan diperluas dengan use case yang mendukung aktivitas pasar keuangan. Sementara pada tahap akhir (end state), BI akan menguji konsep integrasi menyeluruh antara w-Rupiah Digital dan retail Rupiah Digital (r-Rupiah Digital).

Dokumen BSPI 2030 menyebut bahwa tahap pertama telah rampung pada 2024. Selanjutnya, BI bersiap memasuki tahap kedua yakni eksperimentasi w-Rupiah Digital untuk use case yang mendukung transaksi di pasar keuangan, dengan fokus pada pengembangan securities ledger.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) akan menerbitkan instrumen keuangan Rupiah Digital. Gubernur BI Perry Warjiyo mengibaratkan Rupiah Digital sebagai Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) versi digital.

Rencana penerbitan Rupiah Digital itu diungkapkan oleh Perry ketika memberikan sambutan dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia & Indonesia Fintech Summit and Expo (FEKDI & IFSE) 2025 di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

"Rupiah Digital kita akan kembangkan, bagaimana Sekuritas Rupiah Bank Indonesia [SRBI] ada versi digitalnya: Rupiah Digital Bank Indonesia yang dengan underlying SBN [surat berharga negara]. Ini versi stablecoin-nya [aset kripto bernilai stabil] resmi nasional Indonesia," ungkap Perry.

Hanya saja, dia tidak memberi penjelasan lebih lanjut terkait Rupiah Digital tersebut. Perry hanya menyampaikan bahwa BI akan fokus memperluas layanan akseptasi digital, penguatan ekosistem, hingga berbagai langkah penguatan struktur industri dan juga menjaga stabilitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan Rupiah Digital.

Sementara berdasarkan dokumen Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030, Rupiah Digital didefinisikan sebagai surat berharga atau sekuritas yang diterbitkan dan/atau dipindahtangankan di dalam ekosistem distributed ledger technology (teknologi buku besar terdistribusi).

Dalam penjelasannya, Rupiah Digital akan dikembangkan secara bertahap hingga 2030. Tahap pertama pada 2025—2026, eksperimentasi difokuskan pada use-case penerbitan, perpindahan, penarikan, sekuritas digital pada securities ledger.

Tahap kedua pada 2027—2028, eksperimentasi akan diperluas pada use-case operasi moneter dan transaksi di pasar keuangan. Tahap ketiga pada 2029—2030, eksperimentasi akan difokuskan pada pemanfaatan kapabilitas programmability, composability, dan tokenisasi untuk pendalaman pasar keuangan.

Penerbitan BI-FRN

Tak hanya Rupiah Digital, BI juga berencana menerbitkan surat berharga baru lainnya yaitu BI-FRN (Floating Rate Note).

Rencana penerbitan BI-FRN itu pertama kali disampaikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dalam pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode Oktober secara daring pada Rabu (22/10/2025).

"Menerbitkan BI-FRN dan pengembangan Overnight Index Swap (OIS) untuk tenor di atas overnight untuk membentuk struktur suku bunga yang berdasarkan transaksi di pasar uang," ujar Perry.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi & Moneter BI Juli Budi Winantya menambahkan bahwa BI-FRN akan menjadi instrumen moneter baru yang melengkapi instrumen moneter lama yaitu SRBI.

"Ke depan, SRBI akan ditambah dengan BI-FRN untuk memperkaya instrumen sekaligus memperdalam pasar keuangan," ungkap Juli dalam Pelatihan Wartawan BI di Bukittinggi, Jumat (24/10/2025).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengungkapkan detail terkait penerbitan BI-FRN akan disampaikan pada pekan pertama November 2025. Dia hanya memberi bocoran bahwa BI-FRN akan diarahkan untuk mendukung sektor riil.

"Kita akan perluas ke surat berharga lain yang berkualitas tinggi. Bentuknya seperti apa? Nanti akan disampaikan [pada pekan pertama November 2025], tapi tujuannya adalah memperdalam pasar keuangan domestik agar bisa mendukung sektor riil melalui peningkatan penyaluran kredit," jelas Denny dalam Pelatihan Wartawan BI di Bukittinggi, Jumat (24/10/2025).

Sebelumnya, bank sentral memang sempat menyoroti lambatnya transmisi penurunan suku bunga kebijakan alias BI Rate ke suku bunga perbankan.

Di satu sisi, bank sentral telah memangkas BI Rate sebesar 150 basis poin (bps) dari 6,25% menjadi 4,75% dalam setahun terakhir. Di sisi lain, suku bunga deposito 1 bulan hanya turun 29 bps sejak awal 2025 menjadi 4,52% pada September.

Bahkan, penurunan suku bunga kredit perbankan berjalan lebih lambat yaitu hanya 15 bps sejak awal 2025 menjadi 9,05% pada September.

"[Penurunan bunga simpanan dan kredit] itu yang kami terus dorong. Tentu saja agar mendorong pertumbuhan ekonomi. Itulah efektivitas transmisi suku bunga," kata Perry.

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya untuk merilis sekuritas digital bank sentral. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia & Indonesia Fintech Summit and Expo 2025 di Jakarta International Convention Center, Kamis (30/10/2025).

Menurut Perry, BI tidak hanya akan mengembangkan rupiah digital, tetapi juga sekuritas digital. Ini merupakan turunan dari rupiah digital dengan menggunakan underlying SBN.

"Kita akan keluarkan bagaimana sekuritas Bank Indonesia, kita ada versi digitalnya, digital rupiah Bank Indonesia dengan underlying SBN, versi stablecoin-nya nasional Indonesia," kata Perry.

Dengan adanya rencana ini, BI akan fokus mengembangkan 3 pilar keuangan digital, yakni perluasan akseptasi dan inovasi, penguatan struktur industri dan menjaga stabilitas industri.

Adapun, stablecoin adalah aset digital atau mata uang kripto yang nilainya dipatok ke mata uang fiat, seperti dolar AS atau yuan, sehingga harganya tidak berfluktuasi liar seperti Bitcoin atau Ethereum, melainkan cenderung stabil mengikuti nilai acuannya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya mulai menyoroti penggunaan stablecoin di Indonesia. Meski belum diakui sebagai alat tukar resmi, stablecoin dinilai memiliki peran penting dari sisi utilitas dan volume transaksi.

"OJK memastikan bahwa stablecoin masuk dalam sistem monitoring bursa dan pengawasan masing-masing pedagang. Oleh karena itu, kami menetapkan kaidah-kaidah tertentu yang harus dipenuhi," ujar Kepala Departemen Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Dino Milano Siregar dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia, di Jakarta, Rabu, (30/7/2025).

Dino mengatakan OJK menerapkan sejumlah kaidah yang wajib dipenuhi oleh pelaku industri. Salah satunya adalah kepatuhan terhadap prinsip anti-money laundering serta kewajiban penyampaian laporan berkala oleh pedagang.

Ia menegaskan bahwa meski stablecoin belum diratifikasi sebagai alat pembayaran oleh Bank Indonesia, penggunaannya sebagai instrumen lindung nilai sudah berlangsung di pasar.

"Terutama stablecoin yang memiliki underlying asset yang sah dan kredibel. Aset ini sudah bisa diperdagangkan, dan volatilitasnya relatif lebih stabil dibandingkan dengan kripto lainnya," kata dia.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]