Bisnis.com, MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Sumut) memperpanjang kembali status tanggap darurat bencanabanjir dan tanah longsor hingga 31 Desember 2025.

Keputusan itu tertuang dalam surat bernomor 188.44/906/KPTS/2025 tanggal 24 Desember 2025.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut Erwin Hotmansah Harahap mengatakan, perpanjangan kembali status tanggap darurat mempertimbangkan dampak bencana yang luas. Terlebih, kata dia, kondisi korban belum sepenuhnya bisa dibiarkan berjuang sendiri pascabencana.

"Memperhatikan dampaknya, serta langkah evakuasi hingga kebutuhan pemulihan di wilayah terdampak, maka Pemerintah Provinsi Sumatra Utara memperpanjang status tanggap darurat bencana hingga 31 Desember 2025," ujar Erwin, dikutip Jumat (26/12/2025).

Sebagai informasi, perpanjangan status tanggap darurat ini merupakan yang kedua kali setelah perpanjangan pertama periode 11-24 Desember 2025.

Adapun status tanggap darurat bencana di Sumut pertama kali ditetapkan Pemprov pada 27 November-10 Desember 2025.

Erwin menjelaskan keputusan ini ditetapkan setelah Gubernur Sumut menggelar rapat evaluasi penanganan bencana Sumatra Utara pada Selasa (23/12/2025).

Dengan keputusan ini, lanjutnya, Gubernur menugaskan tim penanganan darurat bencana dan instansi terkait untuk melanjutkan berbagai langkah yang perlu dalam menangani situasi dan keadaan kedaruratan.

Langkah penanganan itu seperti pelayanan penyelamatan, evakuasi korban, penanggulangan dan penanganan serta pemulihan di wilayah terdampak bencana.

"Jadi keberadaan Posko Utama Tanggap Darurat Bencana tetap aktif hingga sepekan ke depan. Termasuk gudang logistik yang menggunakan Gedung Serbaguna Pemprov juga tetap berfungsi dalam menerima dan mendistribusikan bantuan kepada korban bencana," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Sumatera Utara (Sumut) mencatat sembilan kabupaten/kota di provinsi itu menetapkan status tanggap darurat bencana.

Melansir Antara pada Senin (1/12/2025), berdasarkan laporan Pusdalops Sumut menyebut sembilan kabupaten/kota menetapkan status itu menyusul terjadinya bencana alam yang terjadi sejak 21 November 2025.

Pusdalops mendata sembilan kabupaten/kota yang menetapkan status itu yakni Kota Tebingtinggi, Kota Medan Kota Sibolga, Kabupaten Deliserdang dan Kabupaten Langkat

Selanjutnya Kabupaten Tapanuli Selatan,Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Utara serta Kabupaten Humbang Hasundutan

Kota Tetingtinggi status tanggap darurat bencana banjir diberlakukan sejak 27 November-10 Desember 2025, Kota Medan berlaku sejak 27- 11 Desember 2025, Kota Sibolga sejak 25 November- 9 Desember 2025, Kabupaten Deliserdang 27 November-10 Desember 2025, Kabupaten Langkat 26 November 2 Desember 2025,

Selanjutnya Kabupaten Tapanuli Selatan 24-7 Desember 2025, Kabupaten Mandailing Natal 26 November-9 Desember 2025, Kabupaten Tapanuli Utara 25 November- 9 Desember 2025 dan Kabupaten Humbang Hasudutan 26-3 Desember 2025.

Selain sembilan kabupaten.kota, Provinsi Sumatera Utara sebelumnya juga menetapkan status yang sama yang berlaku sejak 27 November- 10 Desember 2025.

Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan, dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut Sri Wahyuni Pancasilawati mengatakan laporan tersebut merupakan data sementara yang diterima Pusdalops PB Sumut.

Yuyun, sapaan akrabnya, mengatakan berbagai upaya penanganan atas kejadian bencana tersebut telah dilakukan masing-masing wilayah dan sejumlah pemangku kebijakan terkait

Sebelumnya Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Hendro Nugroho mengatakan cuaca ekstrem yang terjadi pada sejumlah wilayah di Sumatera Utara dalam beberapa hari terakhir dampak dari Siklon Tropis Senyar.

Siklon Tropis Senyar tersebut merupakan Bibit Siklon Tropis 95B yang berkembang sejak 21 November 2025 di perairan timur Aceh, Selat Malaka.

"Dampaknya dalam satu minggu terakhir, wilayah Sumatera Utara dilanda hujan setiap hari," katanya.