JAKARTA - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) meminta pemerintah memperluas kebijakan stimulus untuk seluruh jenis kendaraan demi menjaga pertumbuhan dan daya saing industri otomotif nasional. Dukungan yang setara dinilai penting agar seluruh pelaku industri, mulai dari kendaraan konvensional hingga elektrifikasi, memperoleh peluang pengembangan yang sama di tengah transformasi industri otomotif global.

"Gaikindo melihat pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian telah menunjukkan komitmen yang konsisten dalam mendukung industri otomotif nasional. Berbagai kebijakan yang diterapkan, mulai dari pemberian fasilitas investasi, insentif fiskal, hingga forum dialog yang rutin dengan pelaku industri, merupakan bentuk nyata upaya pemerintah dalam menjaga daya saing industri otomotif Indonesia sekaligus memberikan kepastian bagi seluruh investor," ujar Ketua Harian Gaikindo Anton Kumontoy dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).

Anton mengatakan salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap industri otomotif adalah fasilitas User Specific Duty-Free Scheme (USDFS), yakni pembebasan bea masuk atas impor bahan baku dan komponen yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Berdasarkan catatan Gaikindo, realisasi impor melalui skema tersebut pada periode Juli 2008 hingga Desember 2025 mencapai sekitar 8,25 juta ton dengan nilai sekitar USD800 miliar. Dari total 74 perusahaan pengguna fasilitas itu, sebanyak 57 perusahaan berasal dari sektor otomotif.

Selain itu, kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) juga dinilai berhasil mendukung pemulihan industri otomotif nasional. Insentif tersebut dimanfaatkan hampir seluruh merek kendaraan yang diproduksi di Indonesia, seperti Toyota, Daihatsu, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Nissan, dan Isuzu, sesuai ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Menurut Gaikindo, kebijakan PPN DTP mampu menjaga permintaan domestik, mempertahankan utilisasi pabrik, serta mendukung keberlangsungan lapangan kerja di sektor otomotif nasional. Dukungan pemerintah juga tercermin melalui pelaksanaan Program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36 Tahun 2021.

Program tersebut mencakup kategori Low Cost Green Car (LCGC), Hybrid Electric Vehicle (HEV), dan Battery Electric Vehicle (BEV). Gaikindo menilai implementasi program LCEV telah mendorong investasi baru, pengembangan kendaraan elektrifikasi, serta peningkatan penggunaan komponen dalam negeri.

Selain kebijakan insentif, pemerintah secara rutin menggelar forum komunikasi strategis dengan pelaku industri, termasuk Indonesia–Japan Automobile Dialogue dan Biofuel Co-Creation Task Force Meeting. Forum terakhir pada 2025 menghasilkan pembentukan Working Group on Biofuel Co-Creation Task Force guna mempercepat pengembangan dan implementasi biofuel di Indonesia.

Sementara, Ketua Bidang Pengembangan Pasar Gaikindo Jongkie Sugiarto mengatakan dukungan pemerintah terhadap investor Jepang turut menarik minat produsen otomotif asal China untuk menanamkan investasi di Indonesia. Menurut dia, para prinsipal otomotif China berharap memperoleh perlakuan yang setara dengan investor Jepang agar dapat menjalankan rencana investasi jangka panjang di Tanah Air.

Sehubungan dengan itu, Gaikindo telah mengusulkan kepada Kementerian Perindustrian agar pemerintah memberikan stimulus insentif yang mencakup seluruh tipe kendaraan, mulai dari kendaraan bermesin pembakaran internal atau Internal Combustion Engine (ICE), Hybrid Electric Vehicle (HEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), hingga Battery Electric Vehicle (BEV).

Gaikindo menilai kebijakan tersebut diperlukan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pelaku industri sekaligus menjaga pertumbuhan pasar otomotif nasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi industri otomotif yang kompetitif.

Kupang (ANTARA) - Ekonom dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Dr. Rolland E. Fanggidae menilai paket stimulus ekonomi senilai Rp26 triliun yang disiapkan pemerintah pada semester II 2026 merupakan langkah yang tepat untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

"Kebijakan ini adalah langkah 'rem darurat' yang bagus dari pemerintah. Saat ekonomi global lagi tidak menentu dan daya beli masyarakat mulai melemah, pemerintah masuk menyuntikkan dana segar agar perputaran uang tidak macet," katanya di Kupang, Senin.

Namun, menurut dia, tantangan utama implementasi stimulus bukan pada besaran anggaran, melainkan efektivitas penyalurannya, terutama di wilayah kepulauan seperti NTT.

"Bagi daerah kepulauan seperti NTT, sehebat apa pun kebijakannya di pusat, kalau penyalurannya lambat karena kendala geografis, dampaknya ke masyarakat juga akan terlambat," ujarnya.

Terkait insentif pemerintah berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat dan pembebasan bea masuk suku cadang pesawat, Rolland menilai kebijakan tersebut dapat membantu menahan kenaikan harga tiket penerbangan.

Meski demikian, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Undana tersebut mengatakan kebijakan tersebut belum menyelesaikan persoalan bagi mendasar tingginya biaya transportasi udara di NTT.

"Insentif ini menjadi angin segar bagi maskapai sehingga dapat membantu menahan agar harga tiket tidak semakin melonjak, terutama pada musim liburan. Namun untuk NTT, stimulus ini baru sebatas obat pereda nyeri musiman, belum menyembuhkan akar masalah," ujar dia.

Menurut Rolland, mahalnya harga tiket pesawat di NTT dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural, antara lain terbatasnya jumlah maskapai yang melayani rute ke wilayah tersebut, tingginya biaya avtur di daerah kepulauan, serta fluktuasi jumlah penumpang.

Local Expert Kementerian Keuangan di NTT itu juga menilai stimulus pemerintah akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat berpenghasilan rendah melalui bantuan pangan dan subsidi harga kebutuhan pokok.

"Bantuan beras 10 kilogram dan subsidi harga akan membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga. Ketika beban belanja pangan berkurang, masyarakat memiliki sisa pendapatan untuk membeli kebutuhan lainnya," ujarnya.

Kondisi tersebut, lanjutnya, akan menciptakan efek berganda bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena daya beli masyarakat tetap terjaga.

Selain itu, diskon tarif transportasi laut melalui kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan kapal penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry dinilai dapat menekan biaya distribusi barang antarpulau sehingga ikut mendukung aktivitas perdagangan.

"Rumusnya sederhana, ketika isi piring masyarakat kecil aman, maka ekonomi di tingkat bawah ikut bergerak. Warung, pedagang pasar, hingga UMKM akan ikut merasakan manfaat karena konsumsi masyarakat tetap terjaga," kata Rolland.

Ia berharap pelaksanaan stimulus dilakukan secara tepat sasaran dan memperhatikan karakteristik wilayah kepulauan agar manfaat kebijakan tersebut dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat NTT.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Dalam situasi seperti ini biasanya capital goods itu menjadi sangat kompetitif atau relatif murah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak pelaku usaha dan investor memanfaatkan momentum ketidakpastian ekonomi global saat ini untuk melakukan ekspansi usaha.

Sebab, menurutnya kondisi ekonomi global yang masih bergejolak justru membuat harga barang modal (capital goods) menjadi lebih kompetitif, sehingga menjadi peluang bagi perusahaan untuk memperluas investasinya.

“Dalam situasi seperti ini biasanya capital goods itu menjadi sangat kompetitif atau relatif murah. Jadi kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Jadi bagi perusahaan yang ingin melakukan ekspansi ini waktu yang sangat tepat,” kata Airlangga dalam keterangannya dikutip di Jakarta, Senin.

Ia menilai, ajakan tersebut didukung oleh fundamental ekonomi Indonesia yang tetap kuat di tengah ketidakpastian global. Berbagai indikator makroekonomi menunjukkan kinerja yang positif dan menjaga optimisme terhadap prospek pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy), melampaui berbagai proyeksi lembaga internasional dan tetap berada di atas rata-rata pertumbuhan negara-negara ASEAN.

“Kita juga menjaga inflasi, inflasi kita di bulan Mei ini sekitar 3 persen. kemudian juga kita bisa menjaga domestic demand di mana indeks keyakinan konsumennya masih di atas 100 bahkan 120. Kemudian kita menjaga juga dari segi neraca perdagangan, ini sekarang trennya positif di 0,09 miliar dolar AS di bulan April ini. Nah, kemudian kita lihat juga PMI S&P dari segi manufaktur masih di angka 50, jadi relatif baik. Kemudian cadangan devisa Mei ini sekitar 144,9 miliar dolar AS. Jadi relatif perekonomian masih dalam track yang positif,” ujarnya.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan pada semester II 2026, pemerintah juga telah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun.

Paket tersebut mencakup bantuan pangan berupa beras bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat selama tiga bulan, bantuan Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan (SPHP) kedelai bagi pelaku usaha tahu dan tempe, diskon transportasi udara, kereta api, dan angkutan laut kelas ekonomi, serta berbagai insentif untuk mendorong konsumsi masyarakat selama libur sekolah hingga periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Selain stimulus konsumsi, pemerintah akan meluncurkan program magang nasional mulai Juli 2026 bagi lulusan baru.

Program tersebut memberikan kesempatan magang selama enam bulan di sektor industri, jasa, dan ekonomi digital dengan dukungan insentif dari pemerintah.

Pemerintah juga menyiapkan program vokasi dan reskilling bagi sekitar 220 ribu lulusan SMK guna meningkatkan keterampilan tenaga kerja serta memperluas akses terhadap peluang kerja, termasuk di pasar internasional.

Dalam mendukung transformasi ekonomi jangka panjang, pemerintah juga tengah menyiapkan pembentukan pusat keuangan (financial center) di Bali melalui kerangka regulasi khusus yang saat ini dibahas bersama parlemen.

Di saat yang sama, pemerintah terus mendorong pengembangan ekonomi hijau melalui proyek-proyek energi bersih yang didukung skema Just Energy Transition Partnership (JETP), termasuk pengembangan pembangkit panas bumi (geothermal) dan proyek waste-to-energy.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengungkapkan insentif diskon transportasi selama periode libur sekolah dan Natal-Tahun Baru dapat membantu daya beli masyarakat serta memberikan dampak positif terhadap pariwisata nasional.

"Menurut saya ini kebijakan yang tepat. Dengan diskon-diskon tarif transportasi itu sudah jelas memberikan gairah pada masyarakat untuk bermobilitas," ujar Trubus saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Dia menambahkan, diskon transportasi tersebut tentu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat ketika mereka melakukan kunjungan.

"Kedua, ini memberi dampak positif terhadap tempat-tempat wisata. Pemerintah daerah itu akan mendapatkan keuntungan, karena ada pemasukan. Jadi itu intinya sehingga ini yang menurut saya berkaitan langsung dampaknya ke daya beli masyarakat," katanya.

Kemudian, kata Trubus, seluruh produk-produk UMKM, produk-produk lokal daerah itu bisa laris karena terbantu oleh masyarakat yang melakukan traveling ke tempat-tempat wisata.

Sebagai informasi, pemerintah menggelontorkan paket stimulus ekonomi untuk semester II 2026 dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp26,34 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester II ini nilainya sekitar Rp26,34 triliun. Stimulus insentif transportasi sekitar Rp2,04 triliun anggaran, magang dan vokasi sekitar Rp6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun.

Pemerintah juga memberikan berbagai insentif diskon transportasi selama periode libur sekolah dan Natal-Tahun Baru.

Untuk libur sekolah, pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen pada 20 Juni-5 Juli 2026, diskon tarif dasar kapal 30 persen pada 20 Juni-15 Agustus 2026, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 20 Juni-5 Juli 2026.

Selain itu, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Sementara untuk periode Natal-Tahun Baru, pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen pada 22 Desember 2026-4 Januari 2027, diskon tarif dasar kapal sebesar 30 persen pada 17 Desember 2026-10 Januari 2027, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 22 Desember 2026-10 Januari 2027.

Insentif PPN DTP 100 persen juga kembali diterapkan untuk tiket pesawat kelas ekonomi.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

(Defisit fiskal) aman.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan tambahan belanja untuk paket stimulus semester II-2026 tidak mempengaruhi defisit APBN 2026.

"(Defisit fiskal) aman," ujar Airlangga, saat diwawancarai di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6).

Pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi semester II dengan total anggaran Rp26,34 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Anggaran tersebut terdiri atas insentif sektor transportasi sebesar Rp2,04 triliun, program magang dan vokasi Rp6,26 triliun, serta bantuan pangan senilai Rp18,04 triliun.

Menko Airlangga juga memastikan belum ada perubahan maupun penyesuaian terhadap postur fiskal 2026 setelah peluncuran paket stimulus tersebut.

Pemerintah menetapkan target defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp689,1 triliun. Namun, seiring kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan defisit bisa melebar ke kisaran 2,90 persen dari PDB.

Adapun defisit APBN per Mei 2026 tercatat sebesar Rp180,4 triliun atau 0,70 persen dari PDB.

Kemudian secara keseluruhan, pendapatan negara terhimpun sebesar Rp1.185 triliun atau setara 37,6 persen target APBN senilai Rp3.153,6 triliun. Realisasi ini tumbuh sebesar 19,1 persen (year on year/yoy).

Dari sisi belanja negara, realisasi per Mei 2026 tercatat mencapai Rp1.365,4 triliun atau setara 35,5 persen dari target APBN Rp3.842,7 triliun, tumbuh sebesar 34,4 persen (yoy).

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Sementara, pada tahun 2025, jumlah penduduk kelas menengah merosot menjadi 46,7 juta jiwa, sehingga proporsinya terhadap total populasi turun menjadi 16,6 persen dari total penduduk Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Bukan pemandangan yang asing melihat para pekerja melepas penat dengan meneguk es latte di kafe lokal setelah menyantap bekal makan siang mereka yang telah mendingin.

Selepas office hour, tote bag berisikan “alat tempur” para pekerja yang tinggal di kota penyangga terlihat begitu berat untuk dijinjing. Itu kontras dengan segelas milk tea kekinian yang berada di genggaman lainnya, sembari berlari kecil-kecilan menuju stasiun KRL yang tak pernah sepi.

Jalanan di sekitar stasiun dan halte juga masih ramai dengan para pembeli jajanan pengganjal lapar, sebelum nantinya harus menerjang perjalanan yang tak sebentar dan penuh sesak.

Secara visual, ekonomi tampak bergerak seperti biasa. Namun, di tengah keseharian para pekerja kelas menengah itu, ada pengeluaran yang harus ditekan melalui penggunaan transportasi umum nan ramai, hingga membawa makan siang sendiri sekadar demi menghemat Rp20 ribu per hari.

Kelas menengah seringkali luput dari perhatian walaupun berkontribusi sangat besar bagi roda perekonomian nasional. Mereka adalah pembayar pajak paling taat, penggerak konsumsi domestik mulai dari tingkat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), penjaga daya beli, hingga penopang ekonomi di sektor jasa.

Mereka juga merupakan kelompok masyarakat yang memiliki harapan untuk naik kelas dan memperbaiki taraf hidup melalui kerja keras.

Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa mereka seringkali berada di posisi yang serba salah. Cita-cita untuk memiliki kehidupan yang lebih baik mau tidak mau harus digapai dengan susah payah.

Upah tetap stagnan di tengah naiknya harga kebutuhan sandang-papan-pangan, kebutuhan tersier, dan tentu saja, faktor-faktor sensitif lainnya yang memengaruhi seperti kebijakan ekonomi di dalam negeri serta dinamika global yang menantang saat ini.

Realita

Pemerintah memasang target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun dari target pendapatan yang ditetapkan senilai Rp3.153,6 triliun.

Angka ini menunjukkan kenaikan yang signifikan, tumbuh sekitar 22 persen dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak pada tahun sebelumnya.

Pajak penghasilan (PPh) otomatis terpotong dari gaji bulanan para pekerja kelas menengah. Belum lagi pajak pertambahan nilai (PPN) yang juga langsung dibebankan kepada konsumen di hampir semua transaksi.

“Serba salah” lainnya bagi kelompok masyarakat ini adalah posisinya yang terhimpit di antara kelas atas dan bawah. Mereka dilihat terlalu mampu sehingga tidak laik untuk mengonsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan gas nonsubsidi.

Tapi, di saat bersamaan, mereka juga terlihat tidak berdaya untuk sekadar memenuhi kebutuhan utama seperti memiliki tempat tinggal yang layak dan terjangkau, akses transportasi yang memadai, hingga pekerjaan formal yang mampu memberikan perlindungan sosial.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah kelas menengah di Indonesia mengalami tren penurunan signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

Pada tahun 2019, menurut data BPS, jumlah kelas menengah mencapai angka tertinggi yaitu 57,33 juta jiwa (sekitar 21,45 persen dari total penduduk). Namun, pada tahun 2024, jumlah kelompok ini turun drastis menjadi 47,85 juta jiwa (sekitar 17,13 persen dari total penduduk).

Sementara, pada tahun 2025, jumlah penduduk kelas menengah merosot menjadi 46,7 juta jiwa, sehingga proporsinya terhadap total populasi turun menjadi 16,6 persen dari total penduduk Indonesia.

BPS mendefinisikan kelas menengah sebagai kelompok masyarakat yang memiliki pengeluaran sekitar Rp2 juta hingga Rp9,9 juta per kapita per bulan.

Di tengah penurunan jumlah kelas menengah ini, kelompok calon kelas menengah (aspiring middle class) justru melonjak, yang mengindikasikan bahwa banyak masyarakat yang terdegradasi ke zona rentan.

Harapan di tengah tantangan

Kebijakan pemerintah terkait kebutuhan-kebutuhan esensial yang langsung menyentuh publik segera berdampak pada kelompok ini.

Sebagai contoh, kenaikan harga BBM nonsubsidi dapat berimbas pada inflasi kebutuhan pokok dan logistik.

Selain itu, dampak dari kenaikan suku bunga acuan BI-Rate tentunya turut berpengaruh pada tekanan dari sisi biaya cicilan, kredit rumahan, kredit konsumsi, maupun kredit modal kerja.

Hal ini akan berpengaruh terhadap kelas menengah sebagai konsumen. Artinya, biaya barang-barang akan semakin meningkat, sementara cicilan juga naik. Banyak kelas menengah mungkin juga akan menunda untuk membeli rumah atau membeli kendaraan bermotor.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kelas menengah hidup di tengah sensitivitas dari kebijakan fiskal negara, serta cita-cita dari kehidupan yang mereka selalu dambakan setelah banting tulang mengejar pendidikan dan karier.

Tugas pemerintah adalah menjaga agar mereka tidak takut untuk terus berharap dan hidup. Dengan kebijakan strategis berbasis data dan empati, harapan itu akan tetap menyala.

Tidak mudah, memang, karena diperlukan upaya yang struktural untuk menghadapi tantangan ini. Penciptaan lapangan kerja formal yang berkualitas, transformasi industri dengan nilai tambah yang tinggi, perlindungan sosial, serta pemerataan pembangunan nasional dan ekonomi yang inklusif menjadi langkah yang harus diprioritaskan.

Jangan sampai para generasi muda menjadi tidak percaya diri dengan segudang kemampuan dan impian yang mereka miliki, karena sulit mendapatkan pekerjaan di dalam negeri dan berakhir menjadi pekerja informal.

Jangan sampai para orang tua menjadi takut untuk menyekolahkan anak-anaknya setinggi mungkin karena terhimpit biaya cicilan rumah, kendaraan, dan pendidikan yang kian mencekik di masa depan.

Jangan sampai taraf hidup yang layak hanya berakhir menjadi cita-cita semata, alih-alih sebuah hak yang seharusnya dimiliki sebagai seorang manusia — yang mungkin, hampir separuh hidupnya terus bekerja menghidupkan perekonomian negara.

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Stimulus jumbo kembali diluncurkan pemerintah yang digadang-gadang dapat memperkuat daya beli masyarakat sekaligus memitigasi dampak dari ketidakpastian geopolitik global. Atas dasar itu untuk memperkuat benteng pertahanan ekonomi domestik di paruh kedua tahun 2026 ini, pemerintah secara resmi mengumumkan paket kebijakan stimulus dan insentif ekonomi lintas sektor.

"Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar Rp26,34 triliun," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam jumpa pers di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (22/6/2026).

Secara rinci, total stimulus jumbo tersebut dialokasikan ke dalam beberapa program prioritas, termasuk jaring pengaman pangan, pembenahan kualitas tenaga kerja, hingga insentif transportasi publik.

Gelontorkan Diskon Tiket Transportasi hingga 30%, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp1,54 Triliun



Airlangga memaparkan, bahwa anggaran stimulus tersebut mencakup stimulus insentif transportasi sebesar Rp2,04 triliun, program pemagangan serta vokasi nasional senilai Rp6,26 triliun, dan bantuan pangan dalam skala masif sebesar Rp18,04 triliun. Seluruh bauran kebijakan ini dirancang agar menyentuh langsung denyut nadi perekonomian masyarakat di akar rumput.

Salah satu terobosan penting dalam stimulus ini menyasar sektor industri kreatif dan literasi melalui pemangkasan tarif pajak royalti bagi para penulis. Kebijakan ini sekaligus menjadi bukti konkret atas realisasi komitmen politik yang pernah dijanjikan oleh kepala negara kepada masyarakat.

"Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama, terkait dengan Pajak Penulis. Ini berupa tarif khusus PPH Final Royalti sebesar 1,5% bagi penulis," tutur Airlangga.

Purbaya Pede Harga BBM Pertamax Bakal Turun Efek Damai AS-Iran



Penurunan pajak royalti ini dinilai sangat signifikan jika dibandingkan dengan regulasi sebelumnya yang membebankan tarif progresif antara 5% hingga 35%. Di samping dukungan untuk dunia literasi, pemerintah juga fokus menggerakkan roda mobilitas publik guna menyokong sektor pariwisata domestik.

Airlangga menyampaikan, bahwa presiden telah mengarahkan pemberian diskon tarif transportasi untuk periode libur sekolah serta masa Natal dan Tahun Baru (Nataru). Skema diskon ini juga mencakup insentif bagi sektor transportasi udara, yang detail pelaksanaannya akan dijabarkan lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan.

Selain memangkas beban pajak pelaku kreatif, pemerintah juga memberikan kelonggaran bea masuk bagi impor bahan baku industri strategis demi menekan biaya operasional manufaktur. Insentif pembebasan tarif ini difokuskan pada pasokan gas cair serta material polimer yang menjadi tulang punggung sektor hilir.

"Pemerintah menetapkan bea masuk 0% untuk impor LPG bagi industri petrokimia. Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar 2,25 triliun," jelas Airlangga.

Langkah pembebasan tarif impor LPG tersebut diyakini mampu memangkas pengeluaran industri terkait sekaligus menciptakan efek berganda yang luas bagi perekonomian nasional. Kebijakan serupa juga diterapkan pada impor bahan baku plastik dengan tarif 0% guna meredam laju inflasi dari sektor kemasan makanan.

Seturut itu untuk mendongkrak daya saing industri aviasi dalam negeri, pemerintah membebaskan bea masuk suku cadang pesawat menjadi 0% demi memacu ekosistem perawatan pesawat (MRO).

Di sektor ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan akan memimpin kelanjutan program magang dan vokasi nasional di paruh kedua tahun ini untuk menggerakkan roda ekonomi lokal.

Di sisi lain, perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan tetap menjadi pilar utama dengan dialokasikannya anggaran jaring pengaman pangan dalam skala besar. Kebijakan jaminan ketersediaan bahan pokok ini dipastikan berlanjut guna menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga di berbagai daerah.

"Kemudian yang terkait dengan Bantuan Pangan, ini pemerintah sudah atas arahan Bapak Presiden, Pak Presiden Prabowo mengarahkan untuk ini dilanjutkan untuk 3 bulan kemudian," tutur Airlangga.

Program perlindungan sosial ini dipastikan bergulir kembali pada periode Juli, Agustus, dan September, dengan menyasar 33,24 juta keluarga penerima manfaat melalui alokasi dana sebesar Rp17,54 triliun.

Upaya penguatan ketahanan pangan nasional tersebut juga diperkuat dengan program Stabilisasi Harga Pasokan Pangan (SPHP) khusus untuk perajin tahu dan tempe. Pemerintah mengalokasikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram dengan pagu kuota 250.000 ton untuk meredam gejolak harga pasar.

Seluruh skema jaring pengaman pangan ini telah melalui pembahasan intensif lintas kementerian dan dikoordinasikan secara matang bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

program ini dilanjutkan selama tiga bulan, yaitu Juli, Agustus dan September, untuk 33,24 juta penerima dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp17,54 triliun

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melanjutkan program stimulus bantuan pangan untuk semester II 2026 dengan total anggaran sebesar Rp18,04 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program utama yang dilanjutkan adalah bantuan pangan berupa beras selama tiga bulan, yakni Juli-September 2026. Program tersebut ditargetkan menjangkau 33,24 juta penerima dengan kebutuhan anggaran Rp17,54 triliun.

“Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, program ini dilanjutkan selama tiga bulan, yaitu Juli, Agustus dan September, untuk 33,24 juta penerima dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp17,54 triliun,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Selain bantuan beras, pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui subsidi kedelai bagi perajin tahu dan tempe.

Lewat program itu, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram dengan kuota sebanyak 250 ribu ton kedelai.

“Kita ketahui, kita beli kebutuhannya (kedelai) adalah 2,5 juta ton per tahun, namun kita siapkan 250 ribu ton dengan subsidi Rp2.000 per kg yang nantinya diberikan apabila harga kedelainya di atas harga acuan pembelian,” ujarnya

Airlangga menerangkan program bantuan beras dan stabilisasi pangan itu telah dibahas bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan serta kementerian teknis terkait dan telah memperoleh arahan dari Presiden.

"Terkait bantuan beras maupun bantuan stabilisasi pangan ini sudah dirapatkan dengan Menko Pangan sudah bersurat ke tempat kami di Menko Perekonomian, dan ini kami sudah bahas lintas kementerian dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden,” jelasnya

Adapun secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi semester II 2026 senilai Rp26,34 triliun.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menggelontorkan paket stimulus ekonomi untuk semester II 2026 dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp26,34 triliun.

“Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester II ini nilainya sekitar Rp26,34 triliun. Stimulus insentif transportasi sekitar Rp2,04 triliun anggaran, magang dan vokasi sekitar Rp6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Airlangga merinci, salah satu stimulus yang diberikan pemerintah adalah penetapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final royalti sebesar 1,5 persen bagi penulis.

Pemerintah juga memberikan berbagai insentif diskon transportasi selama periode libur sekolah dan Natal Tahun Baru (Nataru).

Untuk libur sekolah, pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen pada 20 Juni-5 Juli 2026, diskon tarif dasar kapal 30 persen pada 20 Juni-15 Agustus 2026, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 20 Juni-5 Juli 2026.

Selain itu, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Sementara untuk periode Nataru, pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen pada 22 Desember 2026-4 Januari 2027, diskon tarif dasar kapal sebesar 30 persen pada 17 Desember 2026-10 Januari 2027, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 22 Desember 2026-10 Januari 2027.

Insentif PPN DTP 100 persen juga kembali diterapkan untuk tiket pesawat kelas ekonomi.

Program selanjutnya, pemerintah memberikan sejumlah stimulus di sektor industri, antara lain pembebasan bea masuk impor LPG untuk industri petrokimia serta tarif bea masuk 0 persen untuk impor suku cadang pesawat.

Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan vokasi.

Kemudian di sektor perlindungan sosial, pemerintah menyalurkan bantuan pangan selama tiga bulan kepada 33,24 juta penerima.

Pemerintah juga melanjutkan program stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui subsidi beras sebesar Rp2.000 per kilogram dengan kuota 250 ribu ton.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mendorong pemerintah untuk menyiapkan stimulus yang tepat sasaran untuk mengantisipasi dampak lanjutan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, termasuk Pertamax.

Yusuf menilai stimulus tersebut diperlukan apabila tekanan inflasi akibat kenaikan BBM mempengaruhi daya beli masyarakat berpendapatan menengah.

“Bantuan tunai tetap dapat menjadi salah satu instrumen yang dipertimbangkan,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Yusuf menuturkan kenaikan harga BBM akan meningkatkan biaya transportasi dan logistik, yang kemudian mendorong kenaikan biaya distribusi barang.

Tekanan tersebut, lanjut dia, dapat merembet ke harga berbagai kebutuhan pokok dan memicu inflasi yang dirasakan masyarakat secara lebih luas.

Ia menyebut sektor yang paling terdampak kenaikan harga BBM nonsubsidi adalah industri yang memiliki konsumsi energi tinggi serta sangat bergantung pada distribusi, seperti manufaktur, logistik, dan transportasi barang.

"Kenaikan harga BBM akan langsung meningkatkan biaya operasional mereka. Dalam jangka pendek, ruang untuk melakukan efisiensi biasanya terbatas sehingga margin usaha tertekan," katanya.

Menurut dia, apabila kenaikan harga BBM berlangsung cukup besar atau terjadi berulang, sebagian pelaku usaha cenderung meneruskan beban biaya tersebut kepada konsumen melalui penyesuaian harga.

Untuk itu, Yusuf menilai kebijakan stimulus perlu dirancang secara hati-hati agar benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang terdampak.

Pelaksanaannya juga harus tepat sasaran agar manfaatnya optimal dan tidak membebani anggaran secara berlebihan.

Selain bantuan tunai, pemerintah juga dinilai perlu menjaga stabilitas pasokan dan harga BBM subsidi, memperkuat pengawasan terhadap harga kebutuhan pokok, serta menyiapkan dukungan yang lebih selektif bagi sektor yang terdampak langsung, terutama angkutan dan logistik.

"Dengan pendekatan yang terarah, dampak ekonomi dari kenaikan harga BBM non-subsidi dapat dikelola dengan lebih efektif," kata Yusuf.

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan pemerintah bersama DPR tengah mengkaji skema stimulus sebagai upaya mitigasi dampak kenaikan harga BBM jenis Pertamax.

"Sudah didiskusikan (dengan pemerintah), sedang dilakukan upaya penghitungan apa yang nanti menjadi stimulus atau insentif sektor," kata Misbakhun kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/6).

Misbakhun berpendapat kenaikan harga BBM pada umumnya akan diikuti oleh meningkatnya inflasi, meskipun pihaknya belum menghitung secara rinci besaran potensi kenaikan inflasi akibat penyesuaian harga BBM tersebut.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Insentif kendaraan listrik tidak boleh hanya menjadi pemanis bagi masyarakat urban...

Jakarta (ANTARA) -

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengusulkan agar insentif motor listrik yang tengah difinalisasi pemerintah diprioritaskan bagi masyarakat di daerah lingkar tambang nikel dan pulau-pulau kecil yang menghadapi keterbatasan pasokan bahan bakar minyak (BBM).

Menurut dia, kebijakan insentif kendaraan listrik (EV) itu perlu dirancang lebih berkeadilan dan tepat sasaran agar manfaatnya bisa dirasakan oleh kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Alokasi insentif motor listrik senilai Rp5 juta perlu diprioritaskan bagi dua kelompok masyarakat, yakni warga di daerah lingkar tambang nikel sebagai bentuk keadilan wilayah, serta penduduk di pulau-pulau kecil yang menghadapi kendala ketahanan energi (kesulitan BBM),” kata Djoko dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Langkah itu penting untuk mengantisipasi munculnya persoalan baru di perkotaan, seperti kemacetan dan tingginya angka kecelakaan sepeda motor akibat peningkatan jumlah kendaraan pribadi.

Menurut Djoko, kebijakan berbasis wilayah tersebut memiliki dasar empiris yang kuat. Salah satu contohnya adalah Kabupaten Asmat yang sejak 2007 mulai mengadopsi kendaraan listrik secara swadaya karena keterbatasan pasokan BBM.

Selama ini kebijakan insentif kendaraan listrik belum banyak memperhatikan masyarakat di daerah penghasil mineral nikel yang menjadi bahan baku utama baterai kendaraan listrik.

“Wilayah-wilayah yang menjadi penyedia bahan baku utama baterai ini justru masih terjebak dalam lingkaran ketidaksejahteraan. Ironisnya, di tengah gegap gempita tren ramah lingkungan, kemiskinan ekstrem masih mendera masyarakat yang hidup di atas tanah sekaya itu,” tutur Djoko.

Maka, pemberian insentif kendaraan listrik kepada masyarakat di daerah penghasil nikel memiliki nilai simbolis sekaligus keadilan sosial yang kuat karena warga dapat merasakan manfaat langsung dari sumber daya alam yang berasal dari wilayah mereka.

Selain untuk kendaraan pribadi, lanjut Djoko, insentif juga dapat diarahkan kepada motor listrik roda tiga atau kendaraan listrik komersial yang digunakan petani, nelayan, dan pedagang pasar tradisional di daerah tersebut.

Menurut dia, biaya operasional motor listrik yang lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat di daerah lingkar tambang yang umumnya menghadapi harga barang kebutuhan pokok lebih tinggi.

Di sisi lain, Djoko juga mendorong pemerintah memberikan insentif kepada pemerintah daerah (pemda) yang berkomitmen mengembangkan transportasi umum berbasis kendaraan listrik.

Saat ini terdapat 42 Pemda yang telah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyelenggaraan angkutan umum modern melalui skema pembelian layanan atau buy the service (BTS).

Bahkan, Pemerintah Kota Pekanbaru, Semarang, dan Batam telah memiliki peraturan daerah yang mengatur alokasi anggaran subsidi transportasi umum.

“Adanya insentif tambahan untuk kendaraan listrik ini tentu akan merangsang kepala daerah lain untuk turut serta membenahi transportasi publik mereka. Kehadiran Perda akan menjadi jangkar yang menjamin keberlangsungan layanan tersebut dalam jangka panjang,” jelasnya.

Djoko memandang momentum finalisasi skema insentif kendaraan listrik saat ini harus dimanfaatkan pemerintah untuk melahirkan kebijakan yang lebih inklusif.

“Insentif kendaraan listrik tidak boleh hanya menjadi pemanis bagi masyarakat urban, tetapi harus menjadi instrumen penuntasan kemiskinan dan pembenahan mobilitas di daerah hulu penambangan,” ujarnya.

Adapun pemerintah menunda pemberian insentif pajak untuk kendaraan listrik (EV) satu bulan ke depan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa penundaan itu dikarenakan perlunya perhitungan lebih lanjut terkait insentif tersebut.

”Ada perhitungan yang masih dilakukan,” ujar Menkeu.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kabar gembira sekaligus melegakan datang bagi Anda yang sudah merencanakan liburan keluarga di tahun ini. Pemerintah Republik Indonesia resmi merilis kebijakan paket stimulus ekonomi besar-besaran di sektor transportasi publik.

Tidak tanggung-tanggung, insentif ini mencakup potongan harga tiket kereta api, kapal laut, penyeberangan, hingga diskon pajak bandara (airport tax) untuk pesawat terbang. Langkah berani ini langsung mendapat respons positif dari Senayan.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sofwan Dedy Ardyanto secara terbuka mengapresiasi langkah taktis pemerintah tersebut. Namun di balik deretan diskon tarif transportasi saat libur sekolah yang menggiurkan ini, ada misi krusial yang sedang dipertaruhkan, yakni menyelamatkan daya beli kelas menengah Indonesia yang sedang megap-megap.

Bocoran Paket Stimulus Transportasi 2026

Bagi Anda yang ingin memanfaatkan momentum ini, berikut adalah rincian insentif sektor transportasi yang siap digulirkan pemerintah. Ada diskon tiket kereta dan kapal pelni, dimana potongan tarif tiket kereta api hingga 30% serta diskon tarif kapal Pelni yang akan berlaku sepanjang musim libur sekolah dan musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) di akhir tahun 2026.

Rakortas Stimulus Kuartal II 2026: Berikut Paket Insentif Fiskal, hingga Biaya Transportasi



Lalu ada insentif pajak tiket pesawat, ketika pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tiket penerbangan kelas ekonomi rute domestik, yang juga difokuskan pada periode libur sekolah dan Nataru 2026.

Ditambah gratis tarif penyeberangan, berupa Insentif berupa pembebasan tarif (free tarif) jasa kepelabuhanan untuk penyeberangan yang dilayani oleh PT ASDP Indonesia Ferry. Serta tidak ketinggalan diskon airport tax 50%, yakni potongan setengah harga untuk airport tax PJP2U (Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara) dan PJP4U (Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, Penyimpanan, dan Pengoperasian Pesawat Udara).

Memancing 'Uang Jajan' Kelas Menengah

Secara psikologis, kebijakan ini sengaja didesain untuk memanfaatkan momentum ketika emosi dan keinginan masyarakat untuk konsumtif sedang berada di titik tertinggi, yaitu musim liburan. Ketika tarif transportasi ditekan menjadi lebih murah, masyarakat akan memiliki sisa anggaran (disposable income) lebih banyak yang diharapkan akan dialihkan untuk belanja oleh-oleh, kuliner, hotel, hingga UMKM di daerah tujuan.

"Saya mendukung dan mengapresiasi langkah pemerintah tersebut karena dalam situasi ekonomi yang melambat seperti ini, diskon dan insentif di sektor transportasi ini akan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat, yang pada akhirnya akan berdampak pada kenaikan belanja konsumsi," ujar Sofwan Dedy Ardyanto dalam keterangannya.

Purbaya Ungkap Subsidi Motor Listrik Rp5 Juta per Unit Dimulai Juni 2026, Insentif Mobil Berapa?



Sofwan menambahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, stimulus ini ditargetkan mampu menggerakkan jutaan warga kelas menengah untuk kembali melakukan perjalanan dan membelanjakan uang mereka. "Setidaknya, kebijakan ini bisa mendongkrak lagi daya beli yang sempat merosot," imbuhnya.

Mengapa pemerintah sampai harus "menombok" tarif transportasi demi kelas menengah? Jawabannya sederhana, kelas menengah adalah tulang punggung utama perekonomian Indonesia. Jika kelompok masyarakat ini menahan belanja karena takut akan ketidakpastian ekonomi global, maka pertumbuhan ekonomi nasional terancam macet total.

"Ketahanan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada stabilitas belanja konsumsi kelas menengah. Diskon dan insentif di sektor transportasi ini, menurut saya, salah satu upaya untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi," tegas Sofwan.

Dengan adanya paket stimulus ini, masyarakat tidak hanya diuntungkan dari sisi ongkos mudik atau wisata yang lebih hemat, namun secara tidak langsung ikut serta dalam misi penyelamatan stabilitas ekonomi nasional agar tetap berputar di tengah bayang-bayang resesi global.