REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Essential Services Reform (IESR) meminta pemerintah membuka data stok energi secara reguler dan transparan di tengah ancaman gangguan pasokan minyak dan LPG akibat memanasnya situasi di kawasan Teluk. IESR menilai keterbukaan informasi menjadi kunci untuk mencegah kepanikan publik, meredam spekulasi, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap langkah antisipasi pemerintah.

IESR mengakui pernyataan pemerintah yang menjamin ketersediaan BBM dan gas memang penting pada fase awal krisis. Namun, jaminan harus ditopang oleh keterbukaan informasi mengenai kondisi riil cadangan, skema pengamanan pasokan, serta dampak yang mungkin muncul terhadap biaya energi nasional.

Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa mengatakan komunikasi pemerintah dalam situasi krisis energi harus dibangun di atas data yang terbuka. “Kepercayaan publik hanya bisa dijaga jika pemerintah membuka data pasokan energi secara reguler dan jujur mengenai langkah antisipasi krisis,” kata Fabby dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan sejumlah langkah menyusul ancaman krisis pasokan energi setelah meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Teluk. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya menjalankan sejumlah program, antara lain pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW), penggantian PLTD dengan PLTS dan sistem penyimpanan energi baterai, konversi 120 juta motor bakar menjadi motor listrik, work from home (WFH) sehari dalam sepekan, hingga percepatan program B50.

Dalam konferensi pers pada Selasa (31/3/2026), pemerintah memaparkan sejumlah langkah antisipasi yang dibingkai dalam efisiensi energi nasional. Langkah itu mencakup efisiensi anggaran, penghematan energi, dan pembatasan pembelian BBM maksimal 50 liter per hari.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pihaknya telah mengidentifikasi sumber pasokan energi fosil dari negara lain untuk mengamankan kebutuhan nasional. Pemerintah juga menyebut cadangan energi Indonesia, baik BBM maupun gas, masih berada di atas standar minimum nasional.

Fabby menilai, pernyataan seperti itu memang diperlukan untuk mencegah masyarakat melakukan pembelian berlebihan. “Komunikasi yang terbuka mengenai kondisi riil stok LPG dan BBM adalah kunci untuk mencegah spekulasi yang merugikan dan meningkatkan kepercayaan publik,” ujarnya.

IESR memandang transparansi stok energi tidak hanya penting dari sisi psikologis publik, tetapi juga berkaitan erat dengan pengelolaan ekspektasi masyarakat terhadap kebijakan energi pemerintah. Menurut lembaga itu, masyarakat saat ini sangat sensitif terhadap jarak antara pernyataan resmi dan realitas di lapangan. Ketika informasi terbatas, ruang bagi rumor dan spekulasi akan semakin lebar.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai progres perbaikan kerusakan di lokasi bencana saat ini, termasuk ketersediaan stok bahan bakar minyak dan LPG (liquefied petroleum gas).

"Semua masih dalam koridor stok standar minimum nasional. Jadi, kalau kita untuk Nataru, insyaallah aman Bapak, sekalipun kita kena persoalan di bencana," ucap Bahlil dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Dalam penanganan pascabencana, Bahlil melaporkan pemulihan pasokan listrik di sejumlah wilayah yang terdampak bencana.

Dia menjelaskan pemulihan listrik di Sumatera Utara telah mencapai 99,9 persen, tersisa sekitar 50 desa di empat kabupaten yang belum teraliri listrik.

"Ternyata itu bukan karena persoalan banjir saja, tapi memang jaringan listrik kita yang belum ada di sana," kata Bahlil.

Pada kesempatan itu, Bahlil menegaskan bahwa penyaluran listrik tidak dapat dipaksakan sebelum kondisi dinyatakan aman guna mencegah risiko kecelakaan dan menjaga keselamatan masyarakat.

"Kami laporkan bahwa belum bisa teraliri semua ke desa-desa yang ada karena sebagian desa-desa yang infrastrukturnya masih parah, jalan yang nggak bisa kita masuk, itu pada tegangan rendah, itu tiang-tiangnya jatuh dan ada sebagian desa yang memang masih banjir, masih ada air. Kalau ini kita paksakan untuk dialiri listrik, itu akan berdampak pada kecelakaan di masyarakat," kata Bahlil menjelaskan.

Selain itu, Bahlil juga menyampaikan progres terkait mobilisasi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG di daerah terdampak bencana Sumatra.

Menurut Bahlil, pemerintah terus berupaya memaksimalkan penyaluran BBM dan LPG agar sampai ke seluruh wilayah terdampak.

"Kemudian kalau Aceh, Bapak Presiden, jujur saya katakan di tiga kabupaten itu memang membutuhkan effort yang sangat luar biasa karena akses darat belum bisa. Jadi, kami masih drop dengan Pertamina pakai heli, pakai pesawat Hercules," ucap Bahlil.

"Ada jalan-jalan tikus juga kami pakai, kemudian rakit juga kita lakukan. Apa pun yang bisa kita dorong untuk bisa melakukan percepatan, kita maksimalkan potensinya yang ada," ujarnya menambahkan.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarata (ANTARA) - Pemerintah memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) dan LPG di daerah terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam kondisi aman, meski distribusi di sejumlah titik masih mengalami kendala akibat akses jalan yang terputus.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan stok BBM di daerah terdampak berada di kisaran tujuh hingga delapan hari atau sesuai dengan standar kecukupan.

"Secara stok untuk BBM di sana semua sesuai dengan tujuh hari sampai delapan hari. Tapi memang di beberapa daerah yang jalannya putus, itu mobilisasi BBM-nya terkendala. Karena itu, kita sebagian ada pakai genset, pakai tangki, terus dilakukan," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), lanjut Bahlil, sebagian SPBU dilaporkan telah kembali beroperasi 24 jam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pemerintah juga memutuskan untuk meniadakan penggunaan barcode atau kode batang sementara guna mengurangi antrean di lokasi bencana.

Dari sisi LPG, Bahlil menyampaikan bahwa distribusi telah berjalan meski belum optimal. Awalnya, pasokan untuk wilayah Tapteng, Nias, dan Sibolga dipasok dari Dumai. Kini, rute distribusi diubah, di mana Sumatera Barat menjadi hub baru sehingga penyaluran dapat lebih cepat dilakukan.

"Jadi Sumatera Barat sekarang menjadi hub supaya semuanya bisa terdistribusi. Insya Allah kalau cuaca baik, Jumat-Sabtu semua sudah bisa lebih membaik," jelasnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025