Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) memastikan kenaikan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) simpanan rupiah oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak akan mengubah strategi pendanaan perseroan secara signifikan.

Adapun KB Bank tetap mengandalkan penguatan dana murah (current account saving account/CASA) untuk menjaga biaya dana (cost of fund) dan mempertahankan margin bunga bersih (net interest margin/NIM).

Direktur Utama KB Bank Kunardy mengatakan penyesuaian TBP menjadi salah satu faktor yang diperhatikan perseroan dalam mengelola struktur pendanaan.

Namun, bank akan tetap menjaga keseimbangan komposisi dana murah dan deposito berjangka.

"Penyesuaian Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) oleh LPS tentu menjadi salah satu faktor yang kami perhatikan dalam pengelolaan biaya dana (cost of fund). Untuk itu, KB Bank akan terus menjaga keseimbangan komposisi dana murah (CASA) dan deposito berjangka," ujar Kunardy kepada Bisnis.com, dikutip Selasa (1/7/2026).

Dia menjelaskan fokus utama perseroan tetap diarahkan pada peningkatan porsi CASA melalui penguatan layanan digital dan peningkatan aktivitas transaksi nasabah.

Sementara itu, penghimpunan deposito dilakukan secara selektif dengan menawarkan suku bunga yang kompetitif sesuai kebutuhan likuiditas dan profil nasabah.

Menurutnya, strategi tersebut juga didukung penguatan pengelolaan aset dan liabilitas (asset and liability management/ALM), termasuk diversifikasi sumber pendanaan dan efisiensi biaya operasional.

"Dengan pendekatan tersebut, kami optimistis dapat menjaga cost of fund dan mempertahankan Net Interest Margin (NIM) pada level yang sehat hingga akhir tahun," katanya.

Sebelumnya, LPS memutuskan menaikkan TBP simpanan rupiah sebesar 25 basis poin menjadi 3,75% untuk bank umum dan 6,25% untuk bank perekonomian rakyat (BPR).

Penyesuaian dilakukan seiring kenaikan suku bunga simpanan di pasar, potensi perlambatan pertumbuhan simpanan rupiah, serta meningkatnya persaingan penghimpunan dana di industri perbankan.

Selain menaikkan TBP, LPS juga meminta perbankan meningkatkan transparansi informasi mengenai ketentuan penjaminan simpanan kepada nasabah, termasuk melalui berbagai kanal digital.

Menanggapi hal tersebut, Kunardy menyatakan KB Bank mendukung langkah LPS dan akan memastikan informasi mengenai TBP mudah diakses nasabah.

"Sejalan dengan arahan tersebut, kami akan terus memastikan informasi mengenai TBP tersedia secara jelas melalui berbagai kanal digital bank, termasuk aplikasi mobile banking, internet banking, dan situs resmi KB Bank," ujarnya.

Di tengah persaingan suku bunga simpanan yang semakin ketat, KB Bank juga berupaya menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana pihak ketiga dan profitabilitas.

Kunardy menegaskan KB Bank tetap berfokus memperkuat likuiditas untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global maupun domestik.

Pada saat yang sama, bank terus mendorong pertumbuhan CASA melalui peningkatan kualitas layanan digital, pengembangan layanan transaction banking, serta optimalisasi ekosistem nasabah korporasi.

Harapannya menjaga struktur pendanaan tetap efisien sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis tanpa mengorbankan profitabilitas di tengah kompetisi penghimpunan dana yang semakin intensif.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyesuaian dokumen polis yang mulai dilakukan industri asuransi jiwa belakangan ini menjadi momentum penting bagi nasabah untuk lebih memahami hak, kewajiban, serta mekanisme perlindungan dalam produk asuransi yang dimiliki.

Langkah penyesuaian tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pedoman Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Penyesuaian mencakup Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), klausul polis, formulir klaim, hingga pedoman operasional perusahaan asuransi.

Meski demikian, penyesuaian dokumen tersebut tidak mengubah manfaat perlindungan yang diterima nasabah. Fokus utama perubahan justru berada pada penguatan transparansi informasi dan kejelasan mekanisme perlindungan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis.

Pengamat Asuransi sekaligus Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Abitani Barkah Taim mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa polis asuransi merupakan dokumen hukum yang menjadi dasar seluruh hubungan perlindungan antara nasabah dan perusahaan asuransi.

“Dalam asuransi, seluruh hal yang berkaitan dengan polis dan tata kerja pertanggungan memang harus tercantum secara jelas di dalam dokumen polis dan tidak boleh hanya berdasarkan asumsi,” ujarnya, dikutip Sabtu (23/5/2026).

Menurut dia, kejelasan klausul penting untuk memastikan proses perlindungan dan penyelesaian klaim berjalan lebih adil serta mengurangi potensi kesalahpahaman di kemudian hari.

Abitani menjelaskan salah satu prinsip utama dalam asuransi jiwa adalah utmost good faith atau itikad baik. Prinsip tersebut mewajibkan nasabah memberikan informasi yang jujur dan lengkap sejak awal pengajuan polis, termasuk terkait riwayat kesehatan maupun profil risiko.

Di sisi lain, perusahaan asuransi juga wajib menjelaskan isi polis secara transparan dan tidak menafsirkan klausul secara sepihak.

“Pembatalan polis perlu dinyatakan secara lebih tegas agar tidak dilakukan secara sepihak dan serta-merta tanpa proses yang jelas,” katanya.

Dalam praktik asuransi jiwa, terdapat mekanisme contestable period yang umumnya berlangsung selama dua tahun sejak polis diterbitkan. Pada periode itu, perusahaan asuransi dapat melakukan klarifikasi apabila ditemukan informasi risiko yang sebelumnya tidak diungkapkan nasabah.

Namun, mekanisme tersebut tidak otomatis membuat klaim ditolak. Dalam kondisi tertentu, perusahaan dapat menawarkan penyesuaian premi atau solusi lain sesuai tingkat risiko yang ditemukan.

Selain itu, nasabah juga memiliki hak untuk mempelajari isi polis melalui free look period, biasanya selama 14 hari setelah polis diterima.

“Dalam periode ini nasabah dapat memastikan bahwa isi polis sesuai dengan penjelasan yang diberikan. Jika tidak sesuai, polis dapat dibatalkan dan premi dikembalikan,” jelas Abitani.

Pakar asuransi itu menilai masih banyak masyarakat membeli produk asuransi tanpa memahami detail perlindungan, pengecualian polis, maupun prosedur klaim. Kondisi tersebut kerap memicu sengketa saat pengajuan klaim dilakukan.

Karena itu, penyesuaian dokumen polis dinilai dapat menjadi momentum peningkatan literasi asuransi di Indonesia, terutama terkait pentingnya membaca isi polis secara menyeluruh sebelum menyetujui kontrak perlindungan.

Selain memperjelas hak dan kewajiban nasabah, industri asuransi juga mulai memperkuat standar komunikasi kepada tenaga pemasar dan mitra distribusi agar penjelasan produk kepada calon nasabah lebih seragam dan transparan.

Menurut Abitani, peningkatan literasi keuangan tetap menjadi tantangan utama industri asuransi nasional.

“Ke depan, peningkatan literasi keuangan, khususnya mengenai asuransi, tetap perlu terus dilakukan agar masyarakat semakin memahami hak dan kewajibannya dalam polis,” ujarnya.

Saat ini berbagai perusahaan asuransi jiwa telah memasuki tahap implementasi penyesuaian dokumen sesuai arahan regulator. Proses tersebut mencakup peninjauan internal, validasi substansi, hingga penyelarasan dengan ketentuan resmi dari OJK dan asosiasi industri.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus memperkuat komitmennya dalam membangun kepercayaan publik, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), serta menjaga kepatuhan terhadap standar industri melalui dukungannya pada kegiatan bertajuk Edutalks Beyond The Classroom: Mengasah Potensi di Luar Akademik di Era Keterbukaan Informasi Publik yang digelar Institut Pertanian Bogor (IPB).

Acara yang digelar di Auditorium Andi Hakim Nasution, IPB Dramaga Bogor, Rabu (6/5/2026) tersebut dihadiri oleh Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik Komisi Informasi Pusat (KIP) Samrotunnajah Ismail, Rektor IPB University Alim Setiawan Slamet beserta jajaran, Customer Experience Center Division Head BNI Rahmat Pertinda, serta undangan lainnya.

Kegiatan tersebut juga mendapat apresiasi positif dari Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa yang disampaikan melalui video yang diputar saat membuka acara.

Terpisah, Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menjelaskan bahwa dukungan BNI pada kegiatan edukatif ini selaras dengan komitmen perseroan dalam memperkuat literasi publik, transparansi informasi, serta membangun komunikasi yang terbuka dengan berbagai pemangku kepentingan.

Langkah ini juga selaras dengan komitmen BNI sebagai lembaga keuangan yang senantiasa mengedepankan integritas, transparansi, dan kepercayaan nasabah sebagai fondasi utama dalam menjalankan bisnis secara berkelanjutan, termasuk menghadirkan semangat melayani sepenuh hati kepada seluruh nasabah dan masyarakat.

“Kami percaya keterbukaan informasi serta edukasi keuangan sebagai upaya pelindungan konsumen kepada publik menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan dan menciptakan ekosistem yang sehat serta berkelanjutan. Semangat melayani sepenuh hati dengan mengedepankan customer experience dan voice of customer juga terus kami hadirkan melalui komunikasi yang terbuka, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan nasabah serta publik,” kata Okki.

Kegiatan bertema “Beyond the Classroom: Belajar Tanpa Batas, Mengasah Potensi di Luar Akademik di Era Keterbukaan Informasi Publik” tersebut diharapkan dapat menjadi wahana edukasi yang mendorong mahasiswa tumbuh menjadi pribadi unggul, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

Sinergi antara Komisi Informasi Pusat dan BNI dalam penyelenggaraan acara ini juga menjadi bentuk dukungan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam sesi diskusi dan tanya jawab, acara menghadirkan sejumlah narasumber seperti Customer Experience Center Division Head BNI Rahmat Pertinda, Direktur Kerja Sama, Komunikasi, dan Pemasaran sekaligus PPID IPB Alfian Helmi, serta Deputy Director of Sustainability & Stakeholder Engagement APRIL Group Dian Novarina yang juga merupakan alumni IPB.

Melalui kegiatan tersebut, BNI juga mendorong generasi muda agar semakin memahami pentingnya keterbukaan informasi, tata kelola perusahaan yang baik, serta kemampuan beradaptasi menghadapi perkembangan dunia digital dan komunikasi publik.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merevisi ketentuan terkait produk asuransi yang dikaitkan investasi (PAYDI) atau unit-linked dalam rangka mengurangi hambatan implementasi, khususnya pada aspek pemasaran dengan tetap mengedepankan pelindungan kepentingan pemegang polis.

Pengamat Asuransi dan Dosen Program MM- Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Kapler Marpaung, berpendapat PAYDI memang perlu ditata dengan baik seiring dengan preminya yang bertumbuh positif.

Menurutnya, penataan itu dimulai dari produk, pemasaran, investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, hingga aspek perlindungan konsumen. Kapler menyebut perlindungan konsumen sangat penting untuk menghindari terjadinya lagi kasus gagal bayar.

Terperinci, dia menjelaskan bahwa aspek pemasaran penting diperhatikan karena agen yang menjadi garda terdepan dalam distribusi harus benar-benar disertifikasi.

“Benar-benar mereka diberikan pendidikan bagaimana menguasai produk, memahami market, memahami dasar-dasar risk and return, memahami manajemen investasi, dan bagaimana cara memasarkan produk yang benar,” katanya kepada Bisnis, dikutip pada Senin (4/5/2026).

Dia menekankan agen harus transparan dalam memberikan informasi tentang manfaat dan risiko produk. Tak sampai di situ, mereka juga harus bisa membuat atau menyiapkan risk profile, sehingga betul-betul paham soal produk yang dibutuhkan calon nasabah.

“Jangan lagi terjadi produk yang berisiko tinggi ditawarkan kepada calon nasabah yang belum mengerti investasi saham misalnya,” ucap Kapler.

Kapler pun menyoroti sampai saat ini masih ada perusahaan asuransi jiwa yang melanggar ketentuan aturan investasi. Pelanggaran ini dilakukan melalui kesalahan dalam pilihan jenis investasi sehingga merugikan tertanggung.

Kemudian, lanjutnya, aturan tentang pengelolaan subdana juga penting diperhatikan. Hal ini penting supaya aset dan liabilitas perusahaan bisa diketahui dengan pasti.

“Juga kabarnya masih ada perusahaan asuransi menjual PAYDI yang tidak sesuai dengan spesifikasi produk yang diajukan atau yang diberikan izin oleh OJK. Janganlah terjadi lagi upaya-upaya yang menjurus merugikan nasabah,” tegas Kapler.

Lebih lanjut, dia menyarankan sebaiknya pemasaran unit-linkedyang underlying asset-nya saham untuk saat ini jangan dipasarkan terlebih dahulu karena risikonya tinggi.

“Kita ini kan masa pembenahan semua aspek dalam produk PAYDI. Jadi menahan dirilah semua agar jangan fokus meraih premi yang sebanyak-banyaknya dengan cara yang kurang baik,” tuturnya.

Adapun, masalah lain yang menurutnya juga penting adalah evaluasi mengenai mekanisme laporan atau pengaduan oleh masyarakat tertanggung. Menurut pantauannya, banyak masyarakat yang kecewa karena perusahaan asuransi dinilai kurang tanggap.

“Jangan lagi ada kesan nasabah yang datang mengadu ke perusahaan asuransi atau bahkan ke OJK dianggap mereka sebagai pengemis minta dikasihani,” singgungnya.

Kendati begitu, Kapler tetap optimis bahwa PAYDI atau unit link adalah salah satu alternatif investasi yang bagus karena ada proteksinya. Namun, saat ini perlu ada tata ulang supaya produk yang dipasarkan benar-benar menjadi suatu produk asuransi dan investasi yang aman serta menguntungkan bagi tertanggung.

Untuk diketahui, OJK menyampaikan langkah penyempurnaan ketentuan terkait PAYDI bertujuan memastikan produk dipasarkan secara lebih transparan, sesuai dengan profil risiko dan kebutuhan nasabah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menuturkan saat ini pengaturan PAYDI masih mengacu pada SEOJK 5/2022.

Namun, imbuhnya, OJK memandang perlu untuk meningkatkan pengaturannya ke dalam POJK agar memiliki landasan yang lebih kuat dan bersifat strategis.

“Substansi yang diatur mencakup antara lain aspek pemasaran serta penyesuaian pengelolaan aset dan liabilitas, sehingga selaras dengan ketentuan pengelolaan aset-liabilitas pada perusahaan asuransi dan reasuransi,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK OJK Maret 2026, dikutip pada Senin (4/5/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Essential Services Reform (IESR) meminta pemerintah membuka data stok energi secara reguler dan transparan di tengah ancaman gangguan pasokan minyak dan LPG akibat memanasnya situasi di kawasan Teluk. IESR menilai keterbukaan informasi menjadi kunci untuk mencegah kepanikan publik, meredam spekulasi, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap langkah antisipasi pemerintah.

IESR mengakui pernyataan pemerintah yang menjamin ketersediaan BBM dan gas memang penting pada fase awal krisis. Namun, jaminan harus ditopang oleh keterbukaan informasi mengenai kondisi riil cadangan, skema pengamanan pasokan, serta dampak yang mungkin muncul terhadap biaya energi nasional.

Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa mengatakan komunikasi pemerintah dalam situasi krisis energi harus dibangun di atas data yang terbuka. “Kepercayaan publik hanya bisa dijaga jika pemerintah membuka data pasokan energi secara reguler dan jujur mengenai langkah antisipasi krisis,” kata Fabby dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan sejumlah langkah menyusul ancaman krisis pasokan energi setelah meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Teluk. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya menjalankan sejumlah program, antara lain pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW), penggantian PLTD dengan PLTS dan sistem penyimpanan energi baterai, konversi 120 juta motor bakar menjadi motor listrik, work from home (WFH) sehari dalam sepekan, hingga percepatan program B50.

Dalam konferensi pers pada Selasa (31/3/2026), pemerintah memaparkan sejumlah langkah antisipasi yang dibingkai dalam efisiensi energi nasional. Langkah itu mencakup efisiensi anggaran, penghematan energi, dan pembatasan pembelian BBM maksimal 50 liter per hari.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pihaknya telah mengidentifikasi sumber pasokan energi fosil dari negara lain untuk mengamankan kebutuhan nasional. Pemerintah juga menyebut cadangan energi Indonesia, baik BBM maupun gas, masih berada di atas standar minimum nasional.

Fabby menilai, pernyataan seperti itu memang diperlukan untuk mencegah masyarakat melakukan pembelian berlebihan. “Komunikasi yang terbuka mengenai kondisi riil stok LPG dan BBM adalah kunci untuk mencegah spekulasi yang merugikan dan meningkatkan kepercayaan publik,” ujarnya.

IESR memandang transparansi stok energi tidak hanya penting dari sisi psikologis publik, tetapi juga berkaitan erat dengan pengelolaan ekspektasi masyarakat terhadap kebijakan energi pemerintah. Menurut lembaga itu, masyarakat saat ini sangat sensitif terhadap jarak antara pernyataan resmi dan realitas di lapangan. Ketika informasi terbatas, ruang bagi rumor dan spekulasi akan semakin lebar.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali memberikan penjelasan resmi guna meluruskan duduk perkara terkait polemik mobil dinas mewah yang digunakan Gubernur Kaltim dalam agenda Pelantikan Pengurus KADIN di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pemprov Kaltim menegaskan bahwa kendaraan Range Rover berpelat KT 1 tersebut bukan merupakan aset yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan milik pribadi.

Langkah ini diambil menyusul berkembangnya asumsi publik yang menilai adanya ketidakkonsistenan pemerintah pasca-pengumuman pengembalian mobil dinas, Senin (2/3/2026).

Secara obyektif, publik melihat adanya kemiripan visual antara kendaraan operasional di IKN dengan mobil dinas yang rencananya akan dikembalikan ke penyedia.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Faisal menyatakan transparansi informasi ini krusial untuk menghindari spekulasi yang merugikan kredibilitas institusi.

"Sehubungan dengan berkembangnya berbagai informasi di masyarakat pasca-pelaksanaan jumpa pers mengenai pengembalian mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur pada Senin (2/3/2026), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan klarifikasi sekaligus pembaruan informasi terkait hal tersebut," kata Muhammad Faisal dalam keterangan tertulis, Jumat (6/3/2026).

Meskipun sekilas terlihat identik, Pemprov Kaltim membeberkan fakta teknis yang menunjukkan bahwa kedua kendaraan tersebut berbeda secara substansial.

Kendaraan pribadi yang digunakan Gubernur Kaltim merupakan tipe Range Rover 3.0 SWB Autobiography P550e dengan model Standard Wheelbase (panjang 5.052 mm).

Di sisi lain, mobil dinas yang diadakan melalui APBD Perubahan 2025 dan kini berada di Jakarta adalah tipe Range Rover 3.0 LWB Autobiography P460e dengan model Long Wheelbase (panjang 5.252 mm) berwarna Fuji White.

Terkait penggunaan pelat nomor KT 1 pada kendaraan pribadi, hal tersebut dijelaskan sebagai bagian dari standar protokoler kedinasan.

Alhasil, jika kendaraan digunakan untuk keperluan non-resmi, pelat nomor akan dikembalikan ke nomor umum sesuai dengan izin operasional sementara yang masih dalam proses administrasi.

Faisal melanjutkan, Pemprov Kaltim telah menempuh langkah progresif, pihak penyedia telah mengirimkan surat balasan yang menyatakan persetujuan untuk menarik kembali unit kendaraan dan mengembalikan dana sepenuhnya ke kas daerah.

Sebagai tindak lanjut, proses penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) akan segera dilaksanakan di Jakarta segera setelah dana efektif diterima kembali oleh negara.

Langkah ini diambil secara kritis guna memastikan tidak ada kerugian keuangan daerah yang timbul dari pengadaan tersebut.

Adapun dia menuturkan Pemprov Kaltim telah melakukan koordinasi intensif secara daring dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses administrasi dan pembatalan pengadaan tersebut berdiri di atas landasan hukum yang kuat dan akuntabel.

Bisnis.com, JAKARTA -

Pagi itu Bu Jun (bukan nama sebenarnya) terkejut melihat indeks yang bergerak begitu liar. Sesuatu yang sebenarnya sudah diprediksi selama beberapa waktu oleh berbagai pengamat.

Betapa tidak, hari itu, 28 Januari 2026, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 7,35%. Bahkan sempat turun dalam hingga minus 8%, yang memicu penghentian perdagangan selama setengah jam. Kali ini, pemicunya adalah pembekuan indeks oleh MSCI (Morgan Stanley Capital International).

Tidak berhenti di situ, hari berikutnya indeks kembali sempat turun drastis lebih dari 8% lagi, sehingga perdagangan dihentikan kembali sebelum memantul, dan berhenti di minus 1,06%.

Kepanikan melanda investor ritel. Ada dana asing keluar dalam jumlah besar dari pasar saham Indonesia. Pembekuan indeks itu terkait dengan transparansi informasi besaran free float saham yang dimiliki oleh pihak institusi nonterafiliasi.

Pada dasarnya, pihak MSCI menduga kemungkinan pergerakan harga saham akibat keterlibatan institusi terafiliasi, dan bukan murni dari investor non-institusi atau ritel.

Sejak awal 2025, IHSG bergerak dalam tren positif. Walaupun sempat mengalami pelemahan cukup dalam pada April hingga 5.967, indeks meningkat dari awal tahun dari 7.163 menjadi 8.646 pada akhir 2025. Pada 20 Januari 2026, indeks menyentuh level tertingginya di 9.174. Nilai perdagangan meningkat hampir setengahnya dari Rp12,8 triliun menjadi Rp18,1 triliun per hari.

Apa yang terjadi di pasar modal pada saat kejatuhan harga saham beberapa waktu lalu tidak menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia yang sesungguhnya. Kejatuhan itu disebabkan oleh kepanikan pasar akibat pembekuan indeks MSCI. Selain itu, terdapat risiko penurunan peringkat pasar saham kita dari pasar emerging ke pasar frontier apabila tidak dilakukan pembenahan transparansi sesuai dengan standar MSCI.

Kondisi ekonomi Indonesia secara umum sedang dalam kondisi yang baik. Per­tum­buhan uang ber­edar hampir 8% pada 2025, dibandingkan dengan hanya sekitar 4% pada tahun sebelumnya. Inflasi dijaga pada tingkat yang rendah stabil, yaitu 2,92% dalam sasaran 1,5% hingga 3,5%.

Nilai ekspor terus mengalami peningkatan walaupun di tengah pengenaan tarif Trump. Posisi cadangan devisa US$156,5 miliar atau senilai 6,4 bulan impor, jauh di atas batas 3 bulan impor. Sementara itu, ekonomi Indonesia diestimasi tumbuh sedikit lebih dari 5%, jauh lebih baik daripada kebanyakan negara di Asia.

Persoalan muncul ketika ada emiten yang berkapitalisasi besar, tetapi free floating-nya rendah. Jumlah kepemilikan saham publik yang relatif kecil hanya lebih sedikit dari ambang batas 7,5% ditengarai sangat rentan bagi investor, karena risiko pergerakan harga saham yang tidak wajar.

Perlu dipahami bahwa makin besar kapitalisasi saham dan volume yang diperdagangkan, maka kontribusi saham tersebut juga makin besar terhadap pergerakan indeks keseluruhan. Dalam jangka menengah dan panjang, pergerakan indeks menjadi indikator bagi prospek perkembangan ekonomi. Indeks yang stagnan mengindikasikan prospek ekonomi yang kurang berkembang.

Apa yang terjadi dengan IHSG justru jauh berbeda. Dalam 10 tahun IHSG telah tumbuh 88,3% atau sekitar 6,5% per tahun (BEI Statistic 2025). Bahkan dalam 5 tahun terakhir, IHSG mengalami akselerasi, baik dari kenaikan indeks maupun nilai dan volume perdagangan. Pada 2025, indeks tumbuh lebih dari 22%, dengan nilai dan volume perdagangan tumbuh hampir 50%. Sesuatu yang menakjubkan bagi negara seperti Indonesia.

Sebagai masyarakat umum, koreksi indeks menjadi peluang mulai berinvestasi secara benar. Dua indikator sederhana, yaitu PER (Price Earning Ratio) dan PBV (Price Book Value) yang menunjukkan perbandingan harga dengan pendapatan dan nilai bukunya mengungkapkan hal tersebut.

Dengan tingkat PER dan PBV dari bank-bank besar yang berada minimal 30% di bawah rata-rata 5 tahunnya, maka terbuka peluang untuk naik minimal setengahnya. Ditambah dengan kemungkinan terjadinya “overshoot­ing” ketika harga saham naik, maka kenaikannya dalam jangka menengah bisa mencapai dua kali lipatnya.

Dilihat dari sudut manapun, prospek ekonomi Indonesia ke depan sangat cerah. Di tengah tensi geopolitik yang memanas, kebijakan proteksionisme yang meningkat dan kemungkinan pecahnya perang di beberapa belahan dunia, maka kebijakan perdagangan luar negeri yang hati-hati justru dapat mendatangkan keuntungan besar bagi Indonesia.

Jumlah penduduk yang besar dengan persentase golongan menengah yang makin besar akan menjadi penahan konsumsi yang kuat dan pendorong produksi yang besar. Artinya akan mendorong performa kerja emiten-emiten di Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Mekanisme perdagangan di Bursa memang harus disempurnakan. Kepemilikan asing yang cukup besar di saham-saham utama (blue­chips) menjadi faktor yang perlu diperhitungkan. Jika tidak berhati-hati, penurunan peringkat ke frontier market akan memicu arus keluar investasi asing lebih besar lagi di portofolio saham. Artinya, dampak ke penurunan IHSG dapat lebih dalam.

Dengan mekanisme perdagangan dan transparansi yang baik, muncul keyakinan lebih besar bahwa pergerakan harga saham, terutama yang berkapitalisasi besar merupakan gambaran dari performa dan prospek bisnis yang membaik. Itu artinya arus investasi portofolio masuk ke pasar modal akan makin besar. Dalam jangka menengah, itu dapat memberikan amunisi lebih besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Predikat Informatif dianugerahkan KIP atas implementasi prinsip-prinsip keterbukaan informasi yang transparan, akuntabel serta partisipatif

Jakarta (ANTARA) - PT Semen Indonesia Persero Tbk (SIG) meraih Predikat Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP) pada 2025 berkat transparansi, akuntabilitas dan komitmen tata kelola, berdasarkan hasil monitoring serta evaluasi keterbukaan informasi publik nasional.

"SIG meraih Predikat Informatif dari Komisi Informasi Pusat tentang hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik tahun 2025," kata Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Penghargaan diserahkan oleh Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi KIP Samrotunnajah Ismail kepada Senior Manager of External Communication SIG Novi Maryanti pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dan Peluncuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.

"Predikat Informatif dianugerahkan oleh KIP atas implementasi prinsip-prinsip keterbukaan informasi yang transparan, akuntabel serta partisipatif," ujar Vita.

Tahun ini, lanjut Vita, SIG meraih Predikat Informatif untuk kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan capaian skor 94,79, naik signifikan dari 75,57 pada tahun 2024.

Vita mengungkapkan rasa syukur atas dukungan manajemen dan seluruh unit kerja di SIG, sekaligus menegaskan komitmen Perusahaan terhadap upaya konsisten untuk peningkatan tata kelola layanan informasi publik.

Menurut dia, capaian itu merupakan wujud komitmen SIG dalam menjalankan bisnis dan operasi secara berkelanjutan, termasuk keterbukaan informasi yang transparan dan akuntabel.

"Yang merupakan hak publik sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” tutur Vita.

Lebih lanjut Vita menuturkan praktik tata kelola yang baik khususnya dalam keterbukaan informasi publik tidak hanya sekadar memenuhi peraturan yang berlaku, tetapi bagian penting untuk mewujudkan tanggung jawab melalui pengelolaan yang profesional, efektif dan efisien.

"Dengan begitu, kami menambah kontribusi Perusahaan terhadap perekonomian nasional dengan meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi," ucapnya.

Ia menambahkan upaya SIG dalam meningkatkan tata kelola layanan informasi publik, di antaranya melalui penyelenggaraan Forum Edukasi Keterbukaan Informasi Publik bersama sembilan BUMN Klaster Infrastruktur untuk peningkatan wawasan dan benchmarking.

Selain itu sosialisasi dan pendampingan pengisian monitoring dan evaluasi (monev) untuk unit-unit kerja SIG, peningkatan fitur PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada laman web Perusahaan.

Kemudian pengembangan aplikasi ePPID yang dapat diunduh di Play Store untuk memberikan fleksibilitas bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan informasi publik.

”Predikat Informatif menjadi capaian membanggakan sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola layanan informasi yang prima bagi publik,” kata Vita.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan beberapa kriteria debitur multifinance yang termasuk dalam cakupan konsumen yang dilindungi pihaknya.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menuturkan kriteria itu tertuang dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023.

Dia meneruskan, debitur multifinance yang dilindungi adalah mereka yang sepanjang beritikad baik dan memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian pembiayaan.

“Adapun, pelindungan tersebut mencakup transparansi informasi, perlakuan adil, pelindungan data, serta mekanisme pengaduan yang efektif,” ucapnya dalam jawaban tertulis RDK September 2025, dikutip Sabtu (18/10/2025).

Selain hal tersebut, Agusman menegaskan bahwa OJK juga senantiasa bekerja sama dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat supaya paham akan hak dan kewajiban sebagai debitur.

“Sementara itu, perusahaan pembiayaan pun didorong untuk tetap mematuhi etika penagihan sesuai ketentuan, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum apabila terjadi tindakan yang menghambat proses penyelesaian,” ujar dia.

Lebih lanjut, dia turut menyikapi ihwal dugaan banyaknya LSM yang mengajak debitur untuk tidak melakukan pembayaran angsuran dan melakukan intimidasi kepada perusahaan pembiayaan.

Menurutnya, oknum yang berperilaku seperti itu merupakan tindakan yang berpotensi mengganggu stabilitas industri pembiayaan. Dia menekankan bahwa hubungan antara perusahaan multifinance dan debitur harus didasarkan pada kepatuhan terhadap perjanjian dan tanggung jawab hukum.

Lebih jauh, Agusman berpandangan tantangan perusahaan pembiayaan ketika terjadi gagal bayar debitur adalah bagaimana mereka bisa menjaga kualitas portofolio pembiayaan.

“Tantangan multifinance ketika terjadi gagal bayar debitur antara lain adalah menjaga kualitas portofolio pembiayaan sekaligus memastikan proses penagihan dilakukan secara adil dan sesuai ketentuan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, menilik kinerja industri multifinance per Agustus 2025 tercatat piutang pembiayaan tumbuh 1,26% secara (year on year/YoY) menjadi Rp505,59 triliun. Hal itu didukung oleh pembiayaan modal kerja yang tumbuh sebesar 7,62% YoY.

Adapun, profil risiko perusahaan pembiayaan terjaga dengan rasio non-performing financing atau NPF gross tercatat sebesar 2,51% dan NPF net 0,85%. Gearing rasio perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,17 kali atau berada di bawah batas maksimum sebesar 10 kali.

Bisnis.com,BANDUNG-- Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat sebanyak 64 perusahaan terdaftar di aplikasi ketenagakerjaan Nyari Gawe besutan pemerintah daerah tersebut.

Meskipun jumlah perusahaan dengan pelamar kerja belum seimbang, namun para job seeker sudah bisa melamar pekerjaan lewat aplikasi ketenagakerjaan tersebut.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Adi Komar menjelaskan, aplikasi Nyari Gawe memungkinkan perusahaan memasang dan mengelola lowongan kerja, melakukan wawancara daring, hingga menyeleksi kandidat sesuai kualifikasi dengan dukungan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

“Kami terus mengembangkan fitur aplikasi sesuai masukan dari perusahaan dan pengguna. Tujuannya agar ekosistem ketenagakerjaan di Jabar semakin terhubung dan efisien,” katanya, Rabu (15/10/2025).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuturkan, Pemdaprov Jabar menjembatani pencari kerja dan perusahaan secara lebih cepat, terbuka, dan transparan melalui aplikasi Nyari Gawe.

Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi dalam hal perekrutan tenaga kerja.

Oleh karena itu, aplikasi Nyari Gawe hadir sebagai wadah digital untuk memastikan semua lowongan kerja dapat diakses masyarakat pencari kerja secara langsung.

“Jangan sampai aplikasi 'Nyari Gawe' hanya ramai pelamar tapi lowongannya tidak ada. Kita ingin sistem yang benar-benar nyata menghubungkan perusahaan dengan pencari kerja,” tegasnya.

KDM juga menyebut, perusahaan yang enggan membuka informasi lowongan kerja secara publik akan diumumkan secara terbuka oleh pihaknya. Langkah ini dilakukan untuk mendorong perusahaan berperan aktif dalam menyejahterakan masyarakat Jawa Barat.

Di samping itu, selain lewat digitalisasi informasi ketenagakerjaan, Pemdaprov Jabar juga turut menyiapkan strategi peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Orang nomor satu di Jabar itu menegaskan, pemerintah daerah membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak termasuk TNI dalam hal pelatihan atau capacity building, pengembangan kapasitas untuk calon tenaga kerja agar siap kerja sekaligus berkarakter kuat.

“Kami ingin tenaga kerja yang lahir dari Jawa Barat bukan hanya siap bekerja, tapi juga punya karakter kuat dan disiplin tinggi," kata dia.

Lebih jauh, dengan kolaborasi lintas sektoral dan pemanfaatan teknologi digital dalam aplikasi "Nyari Gawe", Pemdaprov Jabar berupaya menurunkan angka pengangguran sekaligus memperkuat ekosistem tenaga kerja yang adaptif, transparan, dan berkeadilan.

Dengan begitu aplikasi Nyari Gawe menjadi wujud nyata transformasi digital Pemda Provinsi Jabar dalam bidang ketenagakerjaan untuk membuka peluang, mempertemukan harapan, dan membangun masa depan kerja yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warga Jabar.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar, I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka memaparkan, angka pengangguran di Jabar pada Februari 2025 mencapai 1,81 juta orang atau 6,74%.

Meski menurun 0,17% dibanding tahun sebelumnya, tantangan masih besar terutama karena pengangguran didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar menargetkan penurunan tingkat pengangguran hingga satu persen pada tahun ini. Oleh karena itu, pelatihan, pemagangan, dan pemanfaatan aplikasi Nyari Gawe menjadi kunci.