Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online atau daring.

Kebijakan itu disampaikan dalam pidatonya saat peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jumat (1/5/2026).

Dalam regulasi tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah perlindungan bagi pengemudi ojek online (ojol), termasuk jaminan sosial hingga skema pembagian pendapatan yang lebih berpihak kepada pekerja.

"Saudara-saudara sekalian. Kita juga mengatur, saya juga telah tanda tangan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online."

Prabowo menjelaskan bahwa pengemudi akan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja serta akses terhadap layanan kesehatan melalui BPJS.

"Yang tadi, yang tadi saya bicara. Harus diberi jaminan kecelakaan kerja. Akan diberi akan diberikan BPJS Kesehatan. Asuransi kesehatan. Juga tadi pembagian pendapatan dari 80 persen untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92 persen untuk pengemudi."

Selain itu, pemerintah juga mengklaim telah menggulirkan berbagai kebijakan lain untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, mulai dari kenaikan upah minimum, penambahan rumah subsidi bagi buruh, hingga pemberian bonus hari raya untuk pengemudi dan kurir.

"Kita juga telah menaikkan upah minimum. Kita tambah rumah bersubsidi untuk buruh. Kita beri bonus hari raya untuk pengemudi dan kurir. Kita melunasi, kita memperluas kesempatan kerja untuk pekerja disabilitas. Kita memberi 50 persen diskon iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah."

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo kembali menyoroti besaran potongan yang selama ini diterapkan oleh perusahaan aplikator kepada pengemudi ojol. Ia menilai skema tersebut perlu diturunkan agar lebih adil.

"Ojol kerja keras, ojol mempertaruhkan jiwanya tiap hari, tetapi aplikator perusahaan minta disetor 20%, gimana ojol setuju 20%? bagaimana 15%? berapa? 10%? Saya katakan disini saya tidak setuju 10%, harus dibawah 10%. enak aje, lu yang keringat dia yang dapet duit, sorry aja. Kalau gak mau ikut kita, gak usah berusaha di Indonesia," tandas Prabowo.

Sebagai informasi, aplikasi transportasi online di Indonesia didominasi oleh Gojek dan Grab, serta ada juga kompetitor lain yakni Maxim dan Indriver. Keempat aplikasi transportasi online ini menawarkan kemudahan penggunaan transportasi online melalui smartphone.

Adapun Gojek dan Grab menjadi aplikasi transportasi online yang mayoritas dan paling sering digunakan oleh masyarakat di Indonesia, khususnya di kota-kota besar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyampaikan bakal memberikan sejumlah stimulus untuk pengusaha, di samping penerapan kebijakan serupa untuk pekerja.

Hal tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 di Balairung Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/12/2025).

UMP Jakarta 2026 pun ditetapkan sebesar Rp5.729.876, alias naik 6,17% atau Rp333.115 dari UMP 2025 yang sebesar Rp333.115.

“Kami akan memberikan kemudahan perizinan, perbaikan pelayanan, relaksasi dan insentif perpajakan, dan akses pelatihan dan permodalan bagi UMKM,” kata Pramono.

Sementara itu, berbagai subsidi untuk buruh yang akan diberikan oleh Pemprov DKI antara lain transportasi umum gratis, bantuan pangan, layanan cek kesehatan gratis, akses air minum melalui PAM Jaya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terkait kenaikan UMP 2026, Pramono memastikan bahwa perhitungan telah dilakukan agar upah minimum berada di atas tingkat inflasi di Ibu Kota. Pemberian insentif dan subsidi itu juga bertujuan untuk menjamin agar kenaikan upah tetap lebih tinggi dari inflasi.

Menurutnya, upah minimum bukan hanya sekadar kenaikan angka, melainkan juga pertimbangan terhadap pekerja dan pengusaha secara keseluruhan.

Adapun, hari ini adalah batas akhir pengumuman besaran upah minimum di masing-masing provinsi. Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli seiring berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan.

“Khusus untuk tahun 2026, gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025,” kata Yassierli dalam keterangan tertulis pada Selasa (16/12/2025).

Selain UMP, aturan baru tersebut juga memuat kewajiban gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). PP No. 49/2025 juga mencantumkan bahwa gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).