Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Polandia sepakat memperkuat kerja sama jaminan produk halal (JPH) dalam ekosistem halal global melalui perjanjian pengakuan (recognition agreement) antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan Muslim Religious Union in Poland.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan bahwa kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat mekanisme pengakuan sertifikat halal sebagai bagian dari penyelenggaraan JPH di Indonesia.

Melalui kerja sama ini, BPJPH dan lembaga halal Polandia dapat memperkuat sinergi dalam penerapan standar halal, pertukaran informasi, serta penguatan kerja sama produk halal di antara kedua negara.

Lebih lanjut, Haikal mengatakan bahwa halal saat ini telah mengalami transformasi dan tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang eksklusif bagi umat Islam saja. Ia menilai, halal kini telah menjadi standar universal yang digunakan oleh siapa saja.

Lebih lanjut, ia menambahkan di berbagai negara, halal kini dipandang sebagai simbol kualitas, kesehatan, kebersihan, dan keberlanjutan.

“Di Eropa, banyak pihak memandang halal sebagai produk premium atau elite food. Di Amerika Serikat, halal dipandang sebagai simbol kesehatan. Di Korea, halal identik dengan standar kebersihan dan kualitas. Karena itu, halal bukan hanya untuk sebagian kelompok, melainkan untuk semua orang,” katanya.

Selain itu, Haikal juga menegaskan bahwa industri halal telah berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi global yang sangat besar.

Di Indonesia sendiri, rantai pasok halal pada triwulan 3 tahun lalu menyumbang kontribusi signifikan terhadap PDB nasional.

“Industri halal bukan sekadar bisnis besar, tetapi telah menjadi giant business (bisnis raksasa). Kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia sangat signifikan. Dalam sembilan bulan pertama tahun berjalan saja, sektor halal telah memberikan kontribusi sekitar 27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional,” katanya.

Melalui kerja sama ini, BPJPH dan Muslim Religious Union Polandia diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam pengembangan sistem jaminan produk halal, meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap produk halal Indonesia, serta mendukung penguatan perdagangan dan investasi halal antara Indonesia dan negara-negara Eropa.

“Kerja sama tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya BPJPH dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat halal dunia,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) siap menggelar Sosialisasi Wajib Halal 2026 bagi pengusaha secara serentak di 2.183 titik lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia pada Kamis.

Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan BPJPH E.A Chuzaemi Abidin dalam keterangannya dikutip di Jakarta, mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya masif BPJPH untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai implementasi kebijakan Wajib Halal yang akan berlaku pada Oktober 2026.

Chuzaemi menambahkan, sosialisasi serentak ini juga merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh pelaku usaha memahami kewajiban sertifikasi halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Implementasi Wajib Halal Oktober 2026 memerlukan pemahaman dan kesiapan seluruh pihak. Karena itu, kami mengajak seluruh pelaku usaha untuk memanfaatkan kegiatan sosialisasi ini agar memperoleh informasi yang benar dan komprehensif mengenai kewajiban sertifikasi halal,”jelasnya.

Melalui kegiatan tersebut, peserta akan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH), termasuk ketentuan Wajib Halal, layanan informasi sertifikasi halal, konsultasi langsung dengan Pendamping Proses Produk Halal (P3H), hingga kesempatan untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal di lokasi kegiatan.

Menurut Chuzaemi, sosialisasi yang dilaksanakan secara serentak di ribuan titik tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat literasi halal masyarakat.

Ia berharap, hal itu berimplikasi positif dalam mempercepat peningkatan jumlah produk bersertifikat halal di Indonesia.

“Kami mengajak seluruh pelaku usaha untuk segera mempersiapkan produknya menghadapi implementasi Wajib Halal Oktober 2026. Di 2.183 titik lokasi sosialisasi, pelaku usaha juga bisa mendapatkan informasi tentang kewajiban sertifikasi halal. Bahkan bisa langsung mengajukan pendaftaran sertifikat halal di lokasi,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Jaminan Produk Halal BPJPH Farid Wadjdi mengatakan sosialisasi tersebut akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha, Pendamping Proses Produk Halal (P3H), perguruan tinggi, komunitas, organisasi kemasyarakatan, pemerintah daerah hingga berbagai stakeholder dan mitra strategis BPJPH di seluruh Indonesia.

“Sosialisasi akan dilaksanakan dengan titik pusat di Kota Bekasi, Jawa Barat, dan akan terhubung secara teleconference dengan seluruh peserta di 2.183 titik lokasi di daerah,” kata Farid.

Selain pelaksanaan di berbagai daerah, masyarakat juga dapat mengikuti kegiatan tersebut secara daring melalui kanal YouTube Halal Indonesia TV mulai pukul 11.00 WIB.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Halal bukan hambatan perdagangan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Inggris melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Kamar Dagang Inggris (BritCham) di Indonesia, membahas penguatan rantai pasok produk halal kedua negara.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan kedua negara juga membahas implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia.

“Halal bukan hambatan perdagangan. Halal adalah customer satisfaction dan loyalitas pelanggan. Ketika kepastian halal terbangun dengan baik, maka produk akan memiliki nilai tambah dan daya saing yang semakin kuat di pasar global,” kata Haikal.

Ia menambahkan, pertemuan dengan BritCham juga menjadi forum dialog strategis antara regulator dan pelaku usaha multinasional dalam memperkuat implementasi kewajiban sertifikasi halal sekaligus mendukung kelancaran perdagangan dan distribusi produk di pasar global.

Selain itu, Haikal juga menegaskan bahwa implementasi wajib halal merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan daya saing produk sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen global yang beredar di Indonesia.

Ia juga menegaskan bahwa BPJPH terus membuka ruang dialog bersama pelaku usaha agar implementasi regulasi dapat berjalan secara bertahap, adaptif, dan tetap mendukung keberlangsungan industri nasional maupun internasional.

“Yang terpenting adalah bagaimana ekosistem halal ini tumbuh bersama. Regulasi berjalan, pelaku usaha juga mendapatkan kepastian dan pendampingan,” ujar dia.

Sementara itu, Executive Director BritCham Indonesia Anggarini Sesotyoningtyas menyampaikan apresiasi atas keterbukaan BPJPH dalam membangun komunikasi bersama dunia usaha internasional.

Menurutnya, dialog yang konstruktif sangat penting dalam mendukung implementasi halal yang efektif dan selaras dengan dinamika rantai pasok global.

“Kami berterima kasih atas keterbukaan dialog ini. Kami membawa berbagai perwakilan bisnis bersama British Embassy untuk berdiskusi mengenai implementasi halal di Indonesia. Kami juga ingin memberikan masukan langsung dari lapangan,” ujar Anggarini.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menerima audiensi Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kantor BPJPH, Kamis (21/05), dalam rangka menjajaki penguatan sinergi kelembagaan guna mendukung ekosistem Jaminan Produk Halal (JPH) nasional, serta pemberdayaan masyarakat pascarehabilitasi narkotika.

Dalam audiensi tersebut, BPJPH dan BNN membahas peluang kolaborasi strategis jaminan produk halal. Salah satunya dengan pendirian Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H). Selain itu, ada pula pemberdayaan para peserta rehabilitasi BNN yang telah berhasil melewati masa rehabilitasi untuk dilatih dan dioptimalkan perannya sebagai Pendamping Proses Produk Halal (P3H) sebagai pendamping pelaku UMK dalam proses sertifikasi halal.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan (Babe Haikal) menyampaikan bahwa penguatan ekosistem halal tidak hanya berkaitan dengan aspek layanan sertifikasi halal, tetapi juga dapat menjadi ruang pemberdayaan sosial yang produktif dan berkelanjutan.

"BPJPH membuka ruang kolaborasi bersama BNN untuk mengoptimalkan peran para penyintas pascarehabilitasi agar dapat menjadi P3H aktif. Ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama menghadirkan kebermanfaatan sekaligus membuka peluang pengabdian dan pekerjaan yang produktif bagi mereka," ujar Babe Haikal.

Babe Haikal juga mendorong BNN untuk membentuk Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) guna mendukung penguatan layanan pendampingan sertifikasi halal di masyarakat.

"Ke depan kami mendorong agar BNN dapat membentuk LP3H sehingga proses pembinaan, pelatihan, dan penugasan para pendamping halal dari kalangan penyintas pascarehabilitasi dapat berjalan lebih terstruktur dan berkelanjutan," kata Babe Haikal.

Sebelumnya, Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Ario Seto menyambut baik gagasan tersebut. Menurutnya, sinergi antara BPJPH dan BNN dapat menjadi langkah strategis dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat pengawasan terhadap produk yang beredar di Indonesia.

Suyudi juga meminta agar rencana kerja sama tersebut segera ditindaklanjuti melalui penyusunan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) antara BPJPH dan BNN, agar implementasinya dapat segera direalisasikan.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan kolaborasi lintas sektor antara BPJPH dan BNN dalam mendukung terciptanya ekosistem halal yang semakin terpercaya sekaligus menghadirkan program pemberdayaan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Pertemuan ini dihadiri Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Ario Seto beserta jajaran, antara lain Deputi Pemberdayaan Masyarakat Edi Swasono, Direktur Advokasi Tatiek Sufariani, Direktur Pascarehabilitasi Rose Iptriwulandhani, Direktur Intelijen Suhermanto, dan Koordinator Spripim Dwiasi Wiyatputera.

Sementara dari BPJPH, hadir Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan didampingi Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal Mamat S. Burhanudin, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH E.A Chuzaemi Abidin, serta Tenaga Ahli M Fariza Y. Irawady.

Semakin kuat kerja sama yang dibangun, maka akan semakin mudah lalu lintas produk berlangsung. Pada akhirnya, hal ini akan memperkuat sinergi bilateral yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjalin kerja sama dan pengakuan jaminan produk halal (JPH) dengan Maroko, Italia, Prancis, Korea Selatan, hingga China.

“Kerja sama ini tidak hanya memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan negara-negara mitra kita, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas bagi produk halal dengan negara mitra untuk masuk dan diterima di pasar internasional,” kata Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Adapun kerja sama pertama adalah dengan Moroccan Institute of Standardization (IMANOR) sebagai pengakuan timbal balik sertifikat halal kedua negara (mutual recognition agreement/MRA).

Lebih lanjut, BPJPH juga menandatangani Perjanjian Pengakuan (Recognition Agreement/RA) dengan sejumlah lembaga halal luar negeri yang telah memenuhi standar Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) Indonesia.

Beberapa di antaranya yaitu WHAD Italian Halal Certification Center, Global Halal Systems France, GL Halal Center Korea, FUIN Halal Certification Center China, dan Shanghai Museling Testing and Certification.

Haikal mengatakan, upaya ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan dan pengakuan bersama terhadap sistem halal masing-masing negara dan semakin membuka lalu lintas perdagangan produk halal antarnegara.

“Semakin kuat kerja sama yang dibangun, maka akan semakin mudah lalu lintas produk berlangsung. Pada akhirnya, hal ini akan memperkuat sinergi bilateral yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak,” ujar Haikal.

Ia juga menilai bahwa perkembangan industri halal global saat ini menunjukkan perubahan besar dalam cara dunia memandang halal.

Menurutnya, halal kini tidak lagi dipahami semata sebagai aspek pemenuhan syariat, tetapi telah berkembang menjadi simbol kualitas dan standar global.

“Halal hari ini telah berkembang menjadi simbol quality assurance, healthy product, dan premium standard yang diterima secara global. Dunia kini melihat halal sebagai jaminan kualitas, keamanan, dan traceability produk,” kata Haikal.

Ia menambahkan, tren tersebut terlihat dari semakin banyak negara yang menjadikan industri halal sebagai bagian penting dalam strategi perdagangan dan pengembangan industri nasional mereka.

“Kita melihat bagaimana negara-negara seperti Tiongkok dan Korea Selatan bergerak cepat dalam pengembangan industri halal. Ini menunjukkan bahwa halal telah menjadi bahasa universal tentang kualitas dan kepercayaan,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi membahas penguatan kerja sama bilateral dalam bidang jaminan produk halal (JPH).

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa hubungan diplomatik Indonesia dengan Arab Saudi selama 76 tahun ini memiliki posisi strategis dalam pengembangan industri halal dunia.

“Indonesia dan Arab Saudi memiliki hubungan yang sangat baik dan historis. Pertemuan ini penting untuk semakin mempererat kerja sama kedua negara, khususnya dalam pengembangan ekonomi dan perdagangan produk halal yang kini menjadi perhatian dunia dengan nilai yang terus tumbuh semakin besar,” kata Haikal.

Ia menambahkan, sinergi kedua negara selain memperkuat produktivitas kerja sama bilateral Indonesia-Arab Saudi, juga dipastikan akan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi halal global.

Haikal mengatakan, dalam pertemuannya dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Al-Amudi, keduanya juga membahas penguatan kerja sama dan peluang pengembangan dan peningkatan sinergi yang sudah berjalan.

“Sinergi JPH diharapkan memperkuat kolaborasi bilateral dalam sektor industri dan perdagangan produk halal yang terus berkembang pesat dan semakin kompetitif,” ujar dia.

Lebih lanjut, Haikal menambahkan penguatan kerja sama internasional di sektor halal juga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem halal yang modern, terpercaya, dan berdaya saing global, dengan telah ditandatanganinya kerja sama antara BPJPH dan Saudi Halal Center (SHC), serta BPJPH dan Gulf Accreditation Countries (GAC).

“Indonesia terus mendorong penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional dan peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar internasional,” kata Haikal.

Sementara itu, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Al-Amudi menyambut baik gagasan tentang penguatan kerja sama tersebut.

Menurutnya, Indonesia merupakan mitra strategis bagi Arab Saudi, termasuk dalam pengembangan sektor halal dan perdagangan antar kedua negara.

Dubes Al-Amudi menilai pertemuan dengan BPJPH mempertegas komitmen kedua negara untuk terus memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kerja sama strategis di sektor halal.

Penguatan sinergi antar kedua negara, lanjut dia, diharapkan dapat mendukung peningkatan perdagangan produk halal, memperluas peluang investasi, serta memperkuat posisi Indonesia dan Arab Saudi dalam pengembangan ekosistem industri halal global yang semakin berkembang.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kolaborasi dengan berbagai negara sahabat menjadi langkah strategis untuk menghadirkan sistem penyelenggaraan jaminan produk halal yang kredibel, akuntabel dan saling terhubung

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dengan Bangladesh membahas penguatan kerja sama bilateral di bidang jaminan produk halal dan koordinasi pembentukan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) di Bangladesh.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menilai penguatan kerja sama itu merupakan salah satu bagian penting dari penguatan ekosistem halal global yang berbasis pada standar, kepercayaan dan kerja sama antarnegara.

“Kolaborasi dengan berbagai negara sahabat menjadi langkah strategis untuk menghadirkan sistem penyelenggaraan jaminan produk halal yang kredibel, akuntabel dan saling terhubung, sekaligus membawa keuntungan bagi semua pihak,” kata Haikal.

Menurut dia, pembentukan lembaga halal juga menjadi salah satu instrumen yang vital dalam memastikan kelancaran arus perdagangan produk halal internasional sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian bagi konsumen Muslim di Indonesia.

“Implementasi wajib halal Oktober 2026 bukan semata perintah regulasi, tetapi juga momentum penguatan tata kelola halal global,” ujar Haikal menambahkan.

Sementara itu, Duta Besar Bangladesh untuk Republik Indonesia Tarikul Islam menyampaikan komitmennya untuk mendukung proses pembentukan lembaga halal sebagai bentuk kesiapan dan tanggung jawab terhadap implementasi kebijakan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia (Wajib Halal) yang akan berlaku pada Oktober 2026.

Langkah ini ia sebut dinilai penting untuk mempermudah proses pengakuan sertifikasi produk halal asal Bangladesh yang akan masuk ke pasar Indonesia, dan juga sebaliknya untuk mendorong perluasan pasar produk halal Indonesia ke Bangladesh.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Masuknya ke sini memang sudah kena peraturan halal di Oktober 2026 yang akan datang

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengantisipasi perluasan kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal pada Oktober 2026 melalui koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga.

Kepala BPJPH Haikal Hasan (Babe Haikal) mengatakan koordinasi tersebut dilakukan untuk mengawal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

“Barang (halal) yang masuk ke Indonesia, diperjualbelikan, didistribusikan, diedarkan itu wajib bersertifikat halal,” kata Babe Haikal di Kantor Badan Karantina Indonesia, Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan kewajiban tersebut mencakup penetapan status produk, baik halal maupun non-halal, yang harus dinyatakan melalui sertifikasi dan pelabelan sesuai ketentuan.

Babe Haikal menjelaskan kewajiban sertifikasi halal mencakup makanan, minuman, obat, kosmetik, serta barang gunaan lainnya.

Ia menyebut perluasan ketentuan pada Oktober 2026 antara lain mencakup meat bone meal, tekstil, dan barang gunaan lain yang bersentuhan langsung dengan kulit.

“Masuknya ke sini memang sudah kena peraturan halal di Oktober 2026 yang akan datang,” ujarnya.

Menurut dia, BPJPH perlu melakukan antisipasi agar produk yang belum memiliki label halal atau non-halal tidak telanjur beredar ketika ketentuan tersebut berlaku.

Babe Haikal mengatakan BPJPH telah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Badan Karantina Indonesia (Barantin), serta akan melanjutkan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

Ia menjelaskan koordinasi tersebut juga mencakup integrasi data dan informasi khususnya dengan pihak Barantin, agar pemerintah dapat mengetahui komoditas yang masuk, termasuk status halal atau non-halalnya.

Menurutnya, pemeriksaan halal dilakukan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga sejak negara asal melalui mekanisme inspeksi.

“Di negara asal itu kita sedang buat dan sudah kita uji coba di beberapa negara namanya inspeksi,” tuturnya.

Ia menyebut uji coba inspeksi telah dilakukan di Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam, China, dan Korea.

BPJPH juga mengantisipasi laporan adanya temuan meat bone meal yang mengandung porcine sebagai bagian dari penguatan pengawasan terhadap komoditas yang masuk ke Indonesia.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa produk non-halal tetap dapat masuk ke Indonesia, tetapi wajib diberi label non-halal.

“Semua boleh masuk karena kita negara yang bebas. Yang halal kasih (label) halal, yang non-halal kasih (label) non-halal,” ucap Babe Haikal.

BPJPH mencatat jumlah produk bersertifikat halal di Indonesia telah mencapai lebih dari 9,6 juta produk hingga 2025, dengan total jutaan sertifikat yang telah diterbitkan secara nasional.

Selain itu, program percepatan sertifikasi halal juga terus diperluas, termasuk melalui pemberian kuota 1,35 juta sertifikat halal gratis pada 2026 bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kerja sama ini juga memastikan semakin eratnya hubungan Indonesia dan Yaman

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperkuat kerja sama bilateral dengan Yaman di bidang jaminan produk halal.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan kedua negara telah membahas peningkatan hubungan baik dan penguatan kerja sama khususnya terkait mekanisme registrasi sertifikat halal bagi produk halal asal Yaman yang akan masuk ke pasar Indonesia.

“Pertemuan ini memastikan agar penguatan kerja sama Indonesia Yaman semakin produktif dengan dukungan proses registrasi dan sertifikasi produk halal yang efektif dan akuntabel sebagai bentuk komitmen dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen,” ujar Haikal.

Ia menegaskan bahwa penguatan kerja sama ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia untuk bersertifikat halal.

Selain itu, pengaturan lebih lanjut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 menegaskan bahwa produk luar negeri yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib diregistrasi sertifikat halalnya melalui BPJPH. Proses ini, lanjut dia, menjadi bagian dari sistem jaminan halal nasional yang memastikan kesesuaian standar halal secara menyeluruh, termasuk pada aspek bahan, proses produksi, hingga distribusi.

“Kerja sama ini juga memastikan semakin eratnya hubungan Indonesia dan Yaman, tidak hanya untuk kebutuhan perdagangan saat ini. Tetapi juga membuka peluang kolaborasi yang lebih luas di masa mendatang,” kata Haikal.

“Dengan fondasi regulasi yang kuat dan komitmen bersama, hubungan kedua negara akan terus berkembang secara berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan penguatan ekosistem halal global,” ujarnya menambahkan.

Sebagai tindak lanjut konkret, proses registrasi sertifikasi halal untuk produk Yaman dijadwalkan mulai pekan depan.

“Inisiatif ini tidak hanya memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Yaman, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mendorong harmonisasi standar halal global serta memberikan kepastian dan perlindungan bagi konsumen di Indonesia,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menekankan pentingnya integritas dalam pengawasan jaminan produk halal (JPH) menjelang implementasi kewajiban Wajib Halal 2026 pada Oktober.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menekankan integritas merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan tugas pengawasan halal.

"Pengawasan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menyangkut komitmen moral dan tanggung jawab pribadi setiap aparatur," ujarnya.

Untuk itu, BPJPH menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis JPH sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung implementasi kebijakan jaminan produk halal nasional.

Sementara itu, Sekretaris Utama BPJPH Muhamad Aqil Irham mengingatkan peran pengawas JPH menjadi semakin krusial seiring semakin dekatnya masa pemberlakuan wajib halal pada Oktober 2026.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peran aktif pengawas JPH dalam melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha, khususnya yang belum memiliki sertifikat halal.

"Pengawas JPH memiliki peran strategis dalam memastikan pelaku usaha memahami dan segera memenuhi kewajiban sertifikasi halal," kata Aqil.

Kegiatan ini, lanjut dia, menjadi bagian dari strategi BPJPH dalam menghadapi dinamika implementasi jaminan produk halal yang semakin kompleks, sekaligus memperkuat kesiapan aparatur dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.

"Penguatan integritas aparatur merupakan elemen kunci dalam membangun sistem pengawasan JPH yang kredibel untuk mendukung keberhasilan implementasi Wajib Halal pada Oktober 2026," kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Ketika ada perbedaan hasil, maka keputusan harus merujuk pada institusi yang memiliki kemampuan pengujian paling kuat dan terpercaya. Kita ingin memastikan kapasitas tersebut ada di BPJPH,

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjalin kerja sama dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memperkuat sinergi pengembangan ekosistem jaminan produk halal nasional, khususnya melalui pemutakhiran laboratorium halal BPJPH.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa penguatan laboratorium menjadi elemen kunci dalam menjamin kredibilitas sistem halal di Indonesia sekaligus merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.

“Laboratorium adalah ruh dari jaminan produk halal. Kekuatan kita ditentukan oleh kemampuan pengujian dan pembuktian ilmiah. Kapasitas deteksi yang unggul akan menempatkan BPJPH pada posisi yang kredibel dan berkeadilan dalam mengambil keputusan,” ujar Haikal.

Lebih lanjut, ia menilai keberadaan laboratorium yang mutakhir menjadi penentu dalam menyelesaikan perbedaan hasil atau keraguan terhadap status kehalalan suatu produk.

“Ketika ada perbedaan hasil, maka keputusan harus merujuk pada institusi yang memiliki kemampuan pengujian paling kuat dan terpercaya. Kita ingin memastikan kapasitas tersebut ada di BPJPH,” kata Haikal.

Dalam penguatan sinergi tersebut, kedua pihak juga membahas penguatan kapasitas laboratorium, termasuk peningkatan skala dan kualitas layanan laboratorium sebagai bagian dari penguatan ekosistem halal nasional.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan dukungannya terhadap pengembangan jaminan produk halal agar memiliki standar yang setara dengan negara lain.

“Kami mendukung pengembangan jaminan produk halal agar minimal setara dengan lembaga serupa di negara lain. Penguatan laboratorium menjadi bagian penting agar sistem ini semakin kredibel,” ujar Anggito.

Ia menambahkan bahwa LPS siap berperan dalam mengkoordinasikan dukungan lintas lembaga yang memiliki perhatian terhadap penguatan sistem halal nasional, termasuk dalam upaya pemutakhiran laboratorium BPJPH.

“Laboratorium BPJPH harus memiliki kualitas di atas yang lain. Ini bukan laboratorium biasa. Kualitas lab BPJPH harus di atas yang lain. Dan ini bukan lab ritel, ya, tapi untuk pengujian produk yang sudah diuji tapi perlu pengujian,” katanya.

Sinergi antara BPJPH dan LPS ini, lanjut Anggito, diharapkan dapat mempercepat penguatan infrastruktur halal nasional, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem jaminan produk halal Indonesia.

“Ke depan, kedua lembaga akan menindaklanjuti hasil pertemuan ini melalui langkah-langkah konkret guna mendukung pengembangan laboratorium halal yang modern, akurat, dan berstandar tinggi,” ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendekatan pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan organisasi guna meningkatkan efektivitas layanan Jaminan Produk Halal (JPH).

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menekankan penguatan SDM juga menjadi faktor kunci dalam pelaksanaan layanan JPH, menyusul kewajiban sertifikasi halal (wajib halal) tahun ini.

"Keberhasilan implementasi wajib halal tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan SDM yang menjalankannya," kata Haikal.

"Karena itu, pengembangan kompetensi harus benar-benar berbasis kebutuhan, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada kinerja layanan," ujarnya menambahkan.

Sebagai bagian dari langkah tersebut, BPJPH telah menggelar Pelatihan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) BPJPH ini diikuti oleh pegawai yang ditunjuk sebagai Person in Charge (PIC) di setiap unit kerja, baik di tingkat pusat maupun daerah secara hibrida pada awal pekan ini.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan pemerataan pemahaman serta memperkuat koordinasi antarunit kerja.

"Penting bagi setiap ASN untuk terus meningkatkan kompetensinya. Ketika kompetensi semakin tinggi, itu berarti kita menghargai diri kita sendiri," ujar Haikal.

Ia berharap APKP dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengidentifikasi kesenjangan kompetensi pegawai, sehingga program pengembangan yang disusun menjadi lebih tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.

Selain itu, hasil AKPK juga menjadi dasar dalam penguatan manajemen talenta di lingkungan BPJPH.

Kepala PPSDM BPJPH Indrayani menambahkan BPJPH menghadapi tantangan yang semakin kompleks, sehingga diperlukan perencanaan pengembangan SDM yang terstruktur dan efisien.

"Melalui AKPK, kebutuhan kompetensi dapat dipetakan secara sistematis. Dengan demikian, program pengembangan SDM dapat disusun secara lebih terarah dan tidak bersifat umum," katanya.

Penguatan kompetensi ini juga diharapkan menjadi bagian penting dalam membentuk SDM unggul atau Halal Expert yang akan mendukung penguatan ekosistem halal nasional.

Melalui digelarnya pelatihan ini, lanjut Indrayani, BPJPH berupaya untuk memperkuat langkah pengembangan SDM yang adaptif, profesional, dan berdaya saing melalui pendekatan berbasis kebutuhan organisasi.

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus memastikan penyelenggaraan layanan JPH dapat terlaksana secara efektif dan efisien, khususnya memasuki pemberlakuan wajib halal pada Oktober 2026.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026