Banda Aceh (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah memberikan kepastian hukum terhadap 16,6 hektare tanah ulayat dari dua pemukiman masyarakat hukum adat di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.

"Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan dua sertifikat tanah ulayat di Aceh Besar," kata Kepala Kanwil BPN Aceh, Arinaldi, di Banda Aceh, Rabu.

Pernyataan itu disampaikan Arinaldi dalam rapat kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Aceh serta Bupati/Wali Kota se-Aceh terkait pengawasan implementasi UU Pemerintah Daerah Khusus dan Istimewa serta pengawasan pelaksanaan kebijakan pertanahan, di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh.

Dirinya menyebutkan, adapun sertifikat tanah ulayat tersebut diberikan kepada masyarakat di Mukim Siem Kecamatan Darussalam Aceh Besar sekitar 1.700 meter, dan di Mukim Seulimeum Kecamatan Seulimeum, Aceh Besar seluas 16,43 hektare.

"Ini menjadi tonggak sejarah kepastian hukum bagi dua masyarakat hukum adat di wilayah Aceh," ujarnya.

Kepastian hukum tanah ulayat tersebut sesuai Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dan menjadi landasan hukum utama yang mengakomodasi penuh pendaftaran tanah hak ulayat di Indonesia.

Rinaldi menyampaikan, pada dasarnya terdapat dua mukim tanah ulayat lainnya di Aceh Besar, yakni Mukim Leupung. Tetapi, pasca bencana tsunami Aceh, objek tersebut hilang.

"Dulu di Aceh Besar ada dua mukim juga di Leupung. Tetapi karena bencana tsunami musnah haknya. Karena secara aturan, jika musnah objeknya, juga musnah hak itu sendiri," katanya.

Ia menambahkan, berdasarkan data BPN, hanya dua mukim tersebut yang telah ditetapkan sebagai tanah ulayat di Aceh. Karena itu, kepada masyarakat yang mungkin memiliki wilayah adat dapat disampaikan kepada kantor pertanahan untuk dilakukan penelitian yuridis maupun fisik.

"Daerah yang belum dan merasakan itu tanah ulayat harus, dapat didaftarkan ke kantor pertanahan dengan membawa persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Jika sesuai mekanisme, maka hak ulayat akan diberikan," demikian Arinaldi.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah mendorong percepatan legalitas tanah ulayat di sejumlah daerah, salah satunya di Riau. Upaya ini dinilai penting untuk memberi kepastian hukum sekaligus menekan potensi konflik lahan.

Kementerian ATR/BPN bersama Badan Pertanahan Nasional menggelar sosialisasi pendaftaran tanah ulayat di Kabupaten Pelalawan, Riau, Selasa (28/4/2026). Kegiatan ini diikuti camat, kepala desa, hingga pemangku adat.

Staf Khusus Kementerian ATR/BPN Rezka Oktoberia mengatakan, program ini bertujuan melindungi hak masyarakat adat. “Program pendaftaran tanah ulayat merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi hak masyarakat adat,” kata Rezka dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).

Rezka menjelaskan, pendaftaran tidak mengubah status kepemilikan tanah ulayat menjadi milik negara. Tanah tetap berada di bawah penguasaan masyarakat adat, sementara negara memberikan pengakuan dan perlindungan hukum.

Ia menambahkan, program ini bersifat pilihan. “Keputusan tetap berada di tangan masyarakat hukum adat,” kata Rezka.

Rezka menyebut Riau masuk dalam delapan wilayah prioritas nasional pada 2026. Kabupaten Pelalawan menjadi salah satu lokasi awal pelaksanaan program.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau Nurhadi Putra mengatakan, saat ini telah terinventarisasi tujuh bidang tanah ulayat di Pelalawan. Data tersebut menjadi tahap awal dalam proses pengadministrasian.

Nurhadi menilai penataan administrasi pertanahan dapat mengurangi potensi sengketa. Ia juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah dan pemangku adat.

Bupati Pelalawan Zukri Misran mengatakan, sosialisasi ini membantu pemerintah daerah memahami tata kelola tanah ulayat. “Melalui forum ini, kita ingin semua pihak memahami apa yang harus dilakukan agar tanah ulayat tetap terjaga, bisa diwariskan, sekaligus memiliki kepastian hukum,” kata Zukri.

Zukri menilai legalitas tanah dapat meningkatkan perlindungan sekaligus membuka peluang pemanfaatan ekonomi bagi masyarakat adat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan pembangunan lebih dari 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih hanya dilakukan di atas lahan berstatus bebas sengketa (clear and clean). Hal ini menyusul munculnya konflik tanah ulayat di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi mengatakan konflik yang terjadi tidak berkaitan dengan program KopDes/Kel Merah Putih. Dia menjelaskan, konflik tersebut merupakan persoalan lama antarwarga antara Desa Waiburak dan Desa Narasaosina di Kecamatan Adonara, Flores Timur, yang dipicu sengketa tanah ulayat yang sudah terjadi turun-temurun.

Dia juga memastikan hingga saat ini belum ada pembangunan fisik, gerai, maupun pergudangan KopDes Merah Putih di lokasi yang terdampak konflik tersebut.

“Jadi sekali lagi belum ada proses pembangunan dari fisik, gerai, dan pergudangan di Koperasi Desa Merah Putih di lokasi tersebut,” kata Ahmad dalam konferensi pers di Kantor Kemenkop, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Kemenkop menegaskan, seluruh pembangunan KopDes Merah Putih yang ditargetkan mencapai lebih dari 80.000 KopDes/Kel Merah Putih hanya akan menggunakan lahan yang bebas sengketa.

Terlebih, Ahmad menjelaskan ketentuan tersebut telah ditegaskan sejak awal melalui Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pendataan Aset Tanah Dan/Bangunan Untuk Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, Dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Untuk itu, dia menegaskan pemerintah tidak akan menggunakan lahan bermasalah dalam program strategis tersebut. Dengan demikian, lahan yang masih bermasalah tidak dapat digunakan.

Adapun hingga saat ini, pembangunan fisik KopDes Merah Putih baru berjalan di sekitar 30.000–32.000 lokasi dari total lebih dari 83.000 koperasi yang telah dibentuk di seluruh Indonesia. Hal ini salah satunya disebabkan oleh proses verifikasi status lahan.

Lebih lanjut, Ahmad mengatakan sejumlah upaya telah dan akan terus dilakukan untuk menangani konflik lahan tersebut, antara lain melalui mediasi antara pihak yang bersengketa guna meredam situasi dan mendorong penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sesuai nilai yang dianut masyarakat.

Selain itu, pendekatan juga dilakukan melalui tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pemerintah setempat, disertai pengamanan oleh aparat kepolisian yang dibantu TNI untuk mencegah konflik susulan.

Kendati demikian, Kemenkop memastikan pembangunan KopDes Merah Putih tetap akan dilakukan di kedua desa tersebut, namun hanya setelah tersedia lahan yang berstatus bebas sengketa.

“Apakah di kedua desa akan dibangun [KopDes Merah Putih], mestinya iya. Cuman tentu nanti akan dibangunnya pasti di atas lahan yang sudah statusnya clearand clean. Nah karena belum terdapat lahan yang clear and clean, maka hingga saat ini di kedua desa ini belum dibangun fisik, gerai, dan pergudangan Koperasi Desa Merah Putih di desa setempat,” tandasnya.