Bisnis.com, JAKARTA — Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Rizal Edwin Manansang mengungkapkan ragam tantangan yang dihadapi KEK di Indonesia seiring dengan gejolak geopolitik, terjadinya perang di Timur Tengah.

Dia mengatakan bahwa tantangan pertama yang dihadapi adalah investor cenderung lebih selektif dalam melakukan ekspansi. Keputusan investasi saat ini lebih berhati-hati, dipengaruhi oleh kondisi permintaan global, arah kebijakan ekonomi di berbagai negara, serta volatilitas nilai tukar dan suku bunga global.

Kedua, terjadinya disrupsi pada rantai pasok global yang berdampak pada peningkatan biaya logistik dan produksi. Hal ini turut memengaruhi perhitungan kelayakan investasi, termasuk di KEK.

Ketiga, persaingan antarnegara dalam menarik investasi semakin ketat. Berbagai negara secara aktif menawarkan insentif dan kemudahan regulasi yang semakin kompetitif untuk menarik relokasi industri global.

"Namun demikian, kondisi ini tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga membuka peluang. Indonesia, melalui KEK, memiliki posisi strategis untuk menangkap relokasi industri global dengan menawarkan kombinasi insentif, kemudahan berusaha, serta potensi pasar domestik yang besar," katanya dalam jawaban tertulis kepada Bisnis pada Kamis (30/4/2026).

Dengan demikian, menurutnya meskipun investor saat ini lebih selektif, KEK tetap memiliki daya tarik yang kuat sebagai destinasi investasi yang adaptif, kompetitif, dan berdaya saing tinggi di tengah dinamika global.

Di sisi lain, ragam insentif fiskal dan nonfiskal yang diberikan di KEK menurutnya saat ini pada dasarnya sudah kompetitif dibandingkan negara pesaing di kawasan.

Dari sisi fiskal, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas menarik seperti seperti tax holiday dan tax allowance terhadap PPh badan, pembebasan bea masuk dan PPN, serta berbagai fasilitas fiskal lainnya.

Sementara, dari sisi non fiskal, KEK didukung oleh kemudahan perizinan melalui pelayanan satu pintu, kebijakan khusus di bidang ketenagakerjaan, pertanahan, dan lain-lain.

"Namun demikian, perlu dipahami bahwa daya saing KEK tidak hanya ditentukan oleh desain insentif dan kebijakan di atas kertas, melainkan implementasi dan ekosistem investasi secara keseluruhan," katanya.

KEK pun terus melakukan perbaikan berkelanjutan pada aspek kebijakan, layanan, integrasi dengan rantai pasok global, serta kesiapan SDM, teknologi, dan infrastruktur.

Dia menjelaskan bahwa saat ini telah terdapat 25 KEK yang tersebar dari ujung Barat hingga Timur Indonesia, secara rinci.

- 13 KEK Industri: KEK Arun Lhokseumawe, KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Sauh, KEK Galang Batang, KEK Kendal, KEK Industropolis Batang, KEK Gresik, KEK Setangga, KEK Palu, KEK Bitung, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), KEK Morotai, KEK Sorong.

- 6 KEK Pariwisata: KEK Mandalika, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Lesung, KEK Likupang, KEK Lido, dan KEK Kura Kura Bali.

- 2 KEK Kesehatan, yaitu KEK Sanur di Bali dan KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam di Kepulauan Riau.

- 1 KEK Digital yaitu KEK Nongsa di Kepulauan Riau.

- 2 KEK Pendidikan dan Teknologi yaitu KEK Singhasari di Jawa Timur dan KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten di Banten.

- 1 KEK jasa lainnya yaitu KEK Batam Aero Technic di Kepulauan Riau.

Adapun, hingga akhir tahun 2025, KEK berhasil mencatatkan realisasi investasi kumulatif sebesar Rp336 triliun yang berasal dari 407 badan usaha dan pelaku usaha di KEK. Dari aktivitas tersebut, KEK telah menyerap tenaga kerja sebanyak 249.072 orang.

Khusus untuk 2025, realisasi investasi di 25 KEK mencapai Rp82,6 triliun atau 98% dari target yang telah ditetapkan. Sementara itu, penyerapan tenaga kerja mencapai 88.541 orang.

Bisnis.com, JAKARTA — Investasi di sektor hilirisasi dinilai mulai menghadapi tantangan yang makin kompleks. Jika sebelumnya berfokus pada percepatan realisasi, kini tantangan bergeser pada kualitas dan keberlanjutan dampaknya terhadap ekonomi domestik.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai meskipun kontribusi investasi hilirisasi telah mendekati 30% dari total realisasi nasional, sejumlah persoalan struktural mulai mengemuka dan berisiko menahan laju ekspansi ke depan.

Salah satu tantangan utama adalah tingginya konsentrasi investasi pada komoditas tertentu, khususnya nikel. “Ketergantungan pada nikel terlalu besar, sehingga siklus harga global langsung memengaruhi arus investasi,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (23/4/2026).

Selain itu, struktur kepemilikan investasi asing masih mendominasi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai distribusi nilai tambah dari proyek hilirisasi, terutama sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh industri domestik.

Tantangan berikutnya adalah terbatasnya keterkaitan (linkage) antara proyek hilirisasi dengan sektor ekonomi nasional. Yusuf berpandangan bahwa banyak proyek yang masih bersifat enclave, dengan dampak yang relatif kecil terhadap penguatan rantai pasok dalam negeri maupun penciptaan lapangan kerja.

“Banyak proyek hilirisasi bersifat enclave, dengan keterkaitan terbatas ke industri domestik dan penciptaan lapangan kerja yang relatif kecil dibanding nilai investasinya,” sebut Yusuf.

Di sisi lain, ruang ekspansi hilirisasi, khususnya pada smelter nikel, juga mulai menunjukkan tanda kejenuhan. Kondisi ini menuntut diversifikasi investasi ke komoditas lain agar pertumbuhan tetap terjaga.

Tekanan juga datang dari faktor eksternal, terutama meningkatnya standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) global. Investor kini makin selektif dalam menanamkan modal, sehingga proyek hilirisasi harus mampu memenuhi standar keberlanjutan yang lebih tinggi.

“Dalam situasi global yang tidak stabil, faktor-faktor ini akan makin diperhitungkan oleh investor,” imbuh Yusuf.

Oleh karena itu, evaluasi kebijakan menurutnya menjadi krusial. Fokus tidak bisa lagi hanya pada besaran investasi, tetapi harus bergeser ke kualitasnya, berapa besar nilai tambah yang tercipta, seberapa dalam integrasi ke industri domestik, dan seberapa besar dampaknya ke penyerapan tenaga kerja.

Dia mengatakan insentif fiskal juga harus benar-benar kompetitif secara regional, terutama dalam konteks standar pajak global yang baru. Pada saat yang sama, komitmen aksesi ke OECD membawa konsekuensi reformasi kelembagaan yang tidak ringan, sehingga kesiapan implementasi menjadi kunci.

Dalam konteks global, dinamika geopolitik turut menambah tekanan. Kenaikan biaya energi dan volatilitas nilai tukar dapat menunda realisasi investasi, terutama untuk proyek dengan tingkat keekonomian yang tipis.

Kendati demikian, Yusuf melihat masih ada peluang di tengah ketidakpastian tersebut. Indonesia dapat menjadi alternatif tujuan investasi ketika pelaku global mencari negara dengan stabilitas relatif lebih baik.

“Indonesia bisa menjadi salah satu tujuan alternatif, terutama untuk investasi sektor riil,” tambahnya.

Lebih lanjut, Yusuf berpendapat prospek investasi tahun ini secara umum sangat bergantung pada dua hal, yakni seberapa dalam tekanan eksternal berlangsung dan seberapa cepat respons domestik dilakukan.

Dalam skenario moderat, realisasi investasi masih bisa berada di kisaran Rp1.950 triliun–Rp2.050 triliun. “Artinya target bisa tercapai, tetapi dengan margin yang tipis. Jika tekanan global meningkat, ada risiko deviasi ke bawah. Sebaliknya, jika stabilitas terjaga dan reformasi berjalan efektif, ada ruang untuk melampaui target,” tutur Yusuf.