IDXChannel - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, mengungkap penopang utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 sebesar 5,61 persen.

Menurut Rosan, capaian tersebut tidak terlepas dari kuatnya konsumsi domestik dan meningkatnya kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia memaparkan, konsumsi domestik masih menjadi penyumbang terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, investasi kini memainkan peran yang semakin signifikan.

"Kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi kita berasal dari konsumsi kita, konsumsi domestik yang kuat. Dan yang kedua berasal dari investasi," kata Rosan dalam acara Kadin Indonesia Monthly Diplomatic Economic Breakfast di Wisma Danantara, Jumat (8/5/2026).

Rosan menyebut investasi memberi andil sekitar 31 hingga 32 persen dari keseluruhan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurutnya, capaian ini meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya kontribusi investasi berada di kisaran 27 hingga 28 persen, sejak tahun lalu meningkat menjadi sekitar 30 persen dan kini kembali naik menjadi 32 persen.

"Jadi itulah mengapa kita berakhir di angka 5,61 persen," ujarnya.

Meski demikian, Rosan berharap ekspor masih perlu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Dia juga menyoroti pentingnya belanja pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan.

"Sebenarnya ekspor seharusnya juga memberikan kontribusi yang lebih besar. Dan kemudian jika Anda melihat ini, maka Anda tahu, investasi sekali lagi memainkan peran yang sangat signifikan," ujarnya.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Investasi di sektor hilirisasi dinilai mulai menghadapi tantangan yang makin kompleks. Jika sebelumnya berfokus pada percepatan realisasi, kini tantangan bergeser pada kualitas dan keberlanjutan dampaknya terhadap ekonomi domestik.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai meskipun kontribusi investasi hilirisasi telah mendekati 30% dari total realisasi nasional, sejumlah persoalan struktural mulai mengemuka dan berisiko menahan laju ekspansi ke depan.

Salah satu tantangan utama adalah tingginya konsentrasi investasi pada komoditas tertentu, khususnya nikel. “Ketergantungan pada nikel terlalu besar, sehingga siklus harga global langsung memengaruhi arus investasi,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (23/4/2026).

Selain itu, struktur kepemilikan investasi asing masih mendominasi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai distribusi nilai tambah dari proyek hilirisasi, terutama sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh industri domestik.

Tantangan berikutnya adalah terbatasnya keterkaitan (linkage) antara proyek hilirisasi dengan sektor ekonomi nasional. Yusuf berpandangan bahwa banyak proyek yang masih bersifat enclave, dengan dampak yang relatif kecil terhadap penguatan rantai pasok dalam negeri maupun penciptaan lapangan kerja.

“Banyak proyek hilirisasi bersifat enclave, dengan keterkaitan terbatas ke industri domestik dan penciptaan lapangan kerja yang relatif kecil dibanding nilai investasinya,” sebut Yusuf.

Di sisi lain, ruang ekspansi hilirisasi, khususnya pada smelter nikel, juga mulai menunjukkan tanda kejenuhan. Kondisi ini menuntut diversifikasi investasi ke komoditas lain agar pertumbuhan tetap terjaga.

Tekanan juga datang dari faktor eksternal, terutama meningkatnya standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) global. Investor kini makin selektif dalam menanamkan modal, sehingga proyek hilirisasi harus mampu memenuhi standar keberlanjutan yang lebih tinggi.

“Dalam situasi global yang tidak stabil, faktor-faktor ini akan makin diperhitungkan oleh investor,” imbuh Yusuf.

Oleh karena itu, evaluasi kebijakan menurutnya menjadi krusial. Fokus tidak bisa lagi hanya pada besaran investasi, tetapi harus bergeser ke kualitasnya, berapa besar nilai tambah yang tercipta, seberapa dalam integrasi ke industri domestik, dan seberapa besar dampaknya ke penyerapan tenaga kerja.

Dia mengatakan insentif fiskal juga harus benar-benar kompetitif secara regional, terutama dalam konteks standar pajak global yang baru. Pada saat yang sama, komitmen aksesi ke OECD membawa konsekuensi reformasi kelembagaan yang tidak ringan, sehingga kesiapan implementasi menjadi kunci.

Dalam konteks global, dinamika geopolitik turut menambah tekanan. Kenaikan biaya energi dan volatilitas nilai tukar dapat menunda realisasi investasi, terutama untuk proyek dengan tingkat keekonomian yang tipis.

Kendati demikian, Yusuf melihat masih ada peluang di tengah ketidakpastian tersebut. Indonesia dapat menjadi alternatif tujuan investasi ketika pelaku global mencari negara dengan stabilitas relatif lebih baik.

“Indonesia bisa menjadi salah satu tujuan alternatif, terutama untuk investasi sektor riil,” tambahnya.

Lebih lanjut, Yusuf berpendapat prospek investasi tahun ini secara umum sangat bergantung pada dua hal, yakni seberapa dalam tekanan eksternal berlangsung dan seberapa cepat respons domestik dilakukan.

Dalam skenario moderat, realisasi investasi masih bisa berada di kisaran Rp1.950 triliun–Rp2.050 triliun. “Artinya target bisa tercapai, tetapi dengan margin yang tipis. Jika tekanan global meningkat, ada risiko deviasi ke bawah. Sebaliknya, jika stabilitas terjaga dan reformasi berjalan efektif, ada ruang untuk melampaui target,” tutur Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA -- Perizinan yang berbelit-belit masih menjadi salah satu persoalan klasik yang berpotensi menghambat ekspansi perekonomian Indonesia.

Pemerintah memang telah melakukan serangkaian relaksasi kebijakan untuk mengurai masalah perizinan, termasuk deregulasi mulai dari implementasi Online Single Submission hingga Undang-undang Cipta Kerja, namun hasilnya belum optimal untuk mengeluarkan RI dari stagnasi pertumbuhan di angka 5%.

Sekadar catatan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa investasi yang direpresentasikan dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB) menjadi salah satu penopang pertumbuhan PDB.

Selama 5 tahun terakhir, pertumbuhannya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 lalu misalnya, laju pertumbuhan PMTB tercatat sebesar 3,8%. Sementara itu, laju pertumbuhan PMTB pada 2025 mengalami kenaikan yang cukup eksponensial di kisaran angka 5,09%.

Namun demikian, pertumbuhan tersebut tidak serta merta menaikkan peran PMTB dalam struktur PDB. Tren selama 5 tahun terakhir justru menunjukkan kalau kontribusi PMTB ke PDB mengalami penurunan. Pada 2021 misalnya, kontribusi PMTB masih mencapai 30,79%, akan tetapi pada tahun-tahun berikutnya terus menurun ke level 29% dan pada tahun 2025 turun ke angka 28,77% terhadap PDB.

Kondisi yang dihadapi Indonesia ini berbanding terbalik dengan Vietnam, yang rapor ekonominya mampu menembus angka 8,05%. Investasi menjadi pendorong utama laju ekonomi Vietnam yang cukup impresif tersebut.

Isu Klasik di Perizinan

Adapun, pemerintah mengakui bahwa rumitnya birokrasi pelayanan perizinan menjadi hambatan struktural yang membuat iklim investasi di Indonesia tertinggal dibandingkan Vietnam.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengungkapkan bahwa Vietnam saat ini menjadi parameter sekaligus pesaing utama Indonesia dalam memperebutkan aliran modal asing di kawasan Asia Tenggara.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Vietnam yang bisa menembus 8% pada 2025 tak lepas dari kontribusi investasi yang signifikan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tertahan di kisaran 5%.

Todotua menyoroti bahwa salah satu pembeda utama antara Indonesia dan Vietnam terletak pada siklus investasi. Di Vietnam, sambungnya, siklus investasi praktis hanya sebatas pada masa konstruksi fisik; sementara di Indonesia, rentang waktu dari komitmen hingga eksekusi bisa sangat memakan waktu.

"Di negara kita, memang to be honest, siklus investasi ini masih relatif mungkin 4 tahunan 5 tahunan. Di situ salah satunya ada kontribusi dari pelayanan perizinan yang membuat realisasi investasi tidak bisa tereksekusi secara cepat," ujarnya dalam Sosialisasi Penyesuaian PP 28/2025 di Kantor BKPM, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Pertumbuhan dan Kontribusi PMTB ke PDB 2021-2025

Sumber:Badan Pusat Statistik

Lambatnya pelayanan perizinan ini terlihat jelas dalam data sistem Online Single Submission (OSS). Todotua mencatat bahwa pada awal dirinya bertugas di Kementerian, terdapat tumpukan investasi yang belum terealisasi (unrealized investment) dengan nilai fantastis, yaitu mencapai hampir Rp1.500 triliun.

Perusahaan-perusahaan tersebut sejatinya telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB), terdaftar dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dan memiliki komitmen investasi yang jelas. Kendati demikian, laporan realisasinya nihil lantaran tidak dapat dieksekusi di lapangan akibat terhalang masalah izin.

"Kementerian Investasi dan Hilirisasi sangat benar-benar memahami betul bahwa ini adalah konteks yang sangat penting untuk kita benahi. Ini bukan hal yang tabu untuk kita bicarakan, tetapi kita berpikiran bagaimana kita bisa memberikan jalan keluar terhadap persoalan-persoalan ini," tegas Todotua.

Masalah Egosektoral

Di sisi lain, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengakui bahwa masalah perizinan kerap terkait ketidaksinkronan ketentuan antar kementerian/lembaga (K/L).

Febrio mencontohkan, Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah atau Satgas P2SP kerap menemukan tidak berjalannya komitmen waktu penyelesaian atau Service Level Agreement (SLA) di berbagai K/L. Oleh sebab itu, Satgas P2SP melakukan rapat dengan K/L untuk menyelesaikan masalah tersebut, bahkan disidangkan secara terbuka.

"Banyak yang misalnya katanya SLA-nya sekian hari, ternyata belum terjadi. Nah lalu kita cek kenapa belum terjadi, K/L-nya datang dan menjelaskan masalahnya," ungkapnya usai sidang terbuka Satgas P2SP di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Lebih lanjut, mantan Kepala Riset Ekonomi Makro dan Keuangan LPEM FEB UI itu menjelaskan bahwa masalah perizinan yang dikeluhkan sangat bervariasi, mulai dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) hingga perizinan usaha spesifik lainnya. Sektor yang melapor pun bervariasi, mulai dari sektor tekstil, apotek, hingga kendala impor bahan baku untuk pembangunan pabrik.

Pemerintah, sambungnya, sengaja membawa masalah ini ke sidang terbuka secara transparan untuk memaksa K/L bersinergi dan bekerja lebih cepat. Menurutnya, upaya 'buka-bukaan' ini mulai membuahkan hasil, yang terlihat dari sekitar 89 aduan yang masuk, setengahnya sudah berhasil dicarikan jalan keluar oleh tim teknis yang melibatkan 26 K/L.

Febrio juga menjelaskan bahwa penyelesaian aduan secara terbuka ini diharapkan menciptakan efek domino. Tidak hanya merampungkan kasus yang dilaporkan, tetapi juga mempercepat proses perizinan di tempat lain dan menyuntikkan sentimen positif ke pasar bahwa pemerintah serius membenahi iklim investasi.

Dia menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi tiga mesin pertumbuhan ekonomi yang tengah dipacu pemerintah. Pertama, akselerasi belanja fiskal yang harus bergerak cepat. Kedua, menjaga likuiditas sektor keuangan melalui koordinasi dengan Bank Indonesia.

Sementara itu, Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia alias Apindo Anne Susanto berharap pemerintah segera membenahi perizinan di lintas kementerian dan lembaga supaya Indonesia bisa bersaing dalam menggaet investasi. "Harapannya dengan pembenahan di berbagai kementerian, bertahap kita meningkatkan ease doing of business."

Bisnis.com, BANDUNG-- Serapan investasi Kabupaten Sumedang tercatat mencapai Rp5,63 triliun atau melampaui target yang dicanangkan pada 2025 senilai Rp5 triliun.

Catatan yang baru dirilis oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM ini sekaligus menempatkan Kabupaten Sumedang di dua besar dari tujuh daerah yang masuk dalam Kawasan Metropolitan Rebana.

"Alhamdulillah kami bersyukur karena capaian ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Sumedang berkomitmen mengawal pertumbuhan ekonomi Jawa Barat secara makro," ungkap Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Kamis (22/1/2026).

Dari jumlah total capaian Rp36,67 Triliun yang dicapai oleh daerah-daerah yang terdapat dalam Kawasan Metropolitan Rebana, Kabupaten Sumedang sukses berkontribusi 15,35% untuk capaian Investasi di kawasan itu.

"Dengan semua inovasi yang dilakukan untuk mengoptimalkan investasi datang ke Sumedang, ini adalah capaian bersama," jelasnya.

Sementara itu, dari nilai investasi tersebut, menurut data yang sama, berhasil menyerap 5.876 tenaga kerja. Artinya, dengan nilai tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang hampir bisa menyentuh rasio serapan tenaga kerja ideal untuk nilai investasi yang didapat.

"Artinya kita sudah sesuai dengan titah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Presiden Prabowo Subianto agar investasi sejalan dengan serapan tenaga kerja," jelasnya.

Ia pun memastikan, daerahnya akan terus menggali potensi investasi yang ideal agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumedang dan akhirnya akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jawa Barat hingga nasional.

"Tahun ini kita masuk potensi pertanian terintegrasi sirkular di Cikurubuk, Buahdua, nanti kita akan lihat potensi lainnya yang bisa membuka lapangan kerja dan membuat perekonomian di daerah berputar," jelasnya.

Bisnis.com, DENPASAR – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Pemerintah Provinsi Bali bakal membuat desk khusus untuk mengontrol investasi di Bali.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, menjelaskan perlunya keseimbangan antara masuknya modal asing dengan kontribusi yang signifikan kepada daerah.

"Kami harus menyeimbangkan sekaligus menertibkan para pemodal asing agar tidak hanya berbisnis, tetapi juga memberi kontribusi nyata untuk daerah dan negara," kata Todotua Pasaribu di Denpasar, Sabtu (15/11/2025).

Wakil Menteri (Wamen) Investasi menyampaikan rencana pembukaan desk khusus pelayanan perizinan untuk Bali guna mempercepat konsolidasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bali.

Desk ini akan menjadi kanal koordinasi penerbitan dan penertiban izin yang selama ini dianggap masih menyisakan sejumlah permasalahan teknis di lapangan.

"Konsolidasi pusat dan daerah harus cepat. Perizinan berisiko, termasuk yang melalui platform OSS (Online Single Submission), harus lebih terarah, terukur, dan dipercepat," ucap dia.

Todotua juga memaparkan bahwa Kabupaten Badung menjadi penyumbang realisasi investasi terbesar di Bali, dengan pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai 102% dibanding tahun sebelumnya.

Investor terbesar berasal dari Singapura, disusul Rusia, Australia, Prancis, dan Hong Kong.

Selain percepatan pelayanan perizinan, pemerintah pusat memastikan komitmen untuk mencabut izin investor nakal.

"Sudah ada ratusan izin yang kami cabut. Mulai dari yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga yang melanggar kearifan lokal. Pusat dan daerah tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Perlindungan bagi usaha lokal harus menjadi prioritas," tutur Todotua.

Sementara itu, Gubernur Bali, Wayan Koster, menyambut baik langkah BKPM dan menegaskan bahwa Bali saat ini berada pada kondisi yang membutuhkan pengendalian ketat terhadap arus investasi.

Menurut Gubernur Bali 2 periode ini, banyak izin yang masuk melalui sistem OSS yang tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

"Ada yang memakan usaha kerakyatan seperti rental dan penginapan. Tidak benar misalnya kalau pemilik rental motor orang asing," ucap Koster.

Koster juga menyoroti praktik manipulasi kapasitas restoran dan usaha pariwisata lain. Contohnya dalam izin tertulis kapasitas sekian kursi, tapi di lapangan jauh lebih banyak.

Tiga garis besar pengendalian investasi di Bali yakni evaluasi agar investasi bernilai di atas Rp10 miliar, menjaga sektor UMKM agar tidak disentuh investasi besar, dan melarang penggunaan lahan produktif terutama sawah.

"Alih fungsi lahan di Bali sudah tinggi. Kalau dibiarkan, dalam 10 tahun ekosistem akan rusak dan sumber pangan terancam. Ini akan kami perketat," tegasnya.

Koster juga menyoroti banyaknya vila ilegal yang tidak membayar pajak, sehingga merugikan pelaku usaha lokal yang taat aturan. Jika tidak ditindak, akan menimbulkan ketidakadilan bagi investor yang tertib.

Koster menegaskan pentingnya keselarasan kebijakan pusat dan daerah, termasuk melalui Panitia Khusus TRAP yang dibentuk DPRD dan Pemerintah Provinsi Bali.

"Investasi jangan mengambil jatah masyarakat lokal. Kita harus pastikan ini berjalan tegas dan tanpa pandang bulu," ucap dia.