Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyepakati penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Rp81,2 triliun setelah Dana Bagi Hasil (DBH) dipangkas Rp15 triliun dari Rp26 triliun.

DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebelumnya sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk APBD 2026 sebanyak Rp95,3 triliun pada 13 Agustus 2025.

Namun, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan setelah adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pemotongan DBH, maka Banggar bersama TPAD DKI Jakarta telah menyepakati adanya Perubahan APBD 2026 menjadi Rp81,2 triliun. Penyesuaian pun ada landasan hukumnya dan kini menjadi Rp81,2 triliun.

"Perubahan itu harus kita sepakati bersama," ujarnya dikutip dari Antara, Selasa (21/10/2025).

Dengan adanya pemotongan DBH sebanyak Rp15 triliun, maka Pemprov DKI dan juga DPRD DKI akan membahas kembali per komisi yang bakal diselenggarakan selama lima hari untuk penyesuaian anggaran.

Khoirudin mengatakan bahwa Perubahan APBD 2026 harus disepakati bersama. Apalagi sebelumnya sudah di bawah per komisi, sehingga semua harus disepakati kembali.

"Kami telah menyepakati adanya perubahan, adanya penyesuaian atas pengurangan DBH yang telah ada Keputusan Menteri Keuangan," katanya.

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 sebesar Rp95,3 triliun.

"APBD kita ada kenaikan menjadi Rp95,351 triliun (dari APBD perubahan 2025 sebesar Rp91,8 triliun)," kata Ketua Banggar DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin di Jakarta, Selasa (12/10).

Menurut dia, sebelum disepakati, lima komisi telah membahas dan mendalami usulan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 selama lima hari sejak Selasa(5/8) hingga Senin (11/8) .

Khoirudin menyampaikan bahwa besaran angka APBD DKI Jakarta telah disepakati dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab).