Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah menyepakati target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 berada di kisaran 5,8% hingga 6,5%.

Target tersebut dinilai harus ditopang oleh transformasi struktural ekonomi, peningkatan investasi, hingga kontribusi nyata Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara terhadap perekonomian nasional.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut sejalan dengan usulan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.

Namun, menurutnya, target itu harus dibarengi dengan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

"Target pertumbuhan yang disepakati PANJA sejalan dengan usulan KEM-PPKF, yaitu di rentang 5,8% hingga 6,5%. PANJA memandang penting proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih optimistis disertai upaya transformasi struktural ekonomi Indonesia sebagai fondasi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," ujar Said dalam rapat Banggar DPR, Senin (29/6/2026).

Untuk mencapai target tersebut, DPR meminta pemerintah menjaga pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kisaran 5,3% hingga dengan 5,6% melalui penyempurnaan program bantuan sosial, subsidi, dan kompensasi agar lebih tepat sasaran.

Pemerintah juga diminta memperluas lapangan kerja, mengendalikan inflasi pangan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memperbaiki iklim investasi melalui penyederhanaan regulasi, penurunan biaya logistik, insentif perpajakan, dan kepastian hukum.

Di sisi investasi, Banggar menargetkan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi nasional tumbuh 6,5% hingga 7,5%.

Untuk itu, DPR menilai pemerintah perlu memperkuat program hilirisasi industri sekaligus membangun industri prioritas nasional agar Indonesia memiliki posisi lebih kuat dalam rantai pasok global.

Dalam kesempatan itu, Said juga menyoroti peran BPI Danantara. Menurutnya, lembaga investasi tersebut sudah saatnya memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Sudah waktunya Danantara kita tagih kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi," katanya.

Selain itu, Banggar dan pemerintah menyepakati sasaran inflasi 2027 berada pada kisaran 1,5%-3,5%, sementara nilai tukar rupiah diasumsikan berada di rentang Rp16.800-Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.

Dalam postur makro fiskal 2027, pendapatan negara ditargetkan sebesar 12,01%-12,40% terhadap PDB, sedangkan belanja negara diproyeksikan mencapai 13,81%-14,80% terhadap PDB.

Adapun defisit APBN dipatok pada kisaran 1,8%-2,4% terhadap PDB dengan rasio utang pemerintah diperkirakan berada di level 40,31%-40,64% terhadap PDB.

Banggar juga menyoroti meningkatnya Debt Service Ratio (DSR) pemerintah. DPR menilai pemerintah perlu menyusun peta jalan pengelolaan DSR beserta langkah mitigasinya agar keberlanjutan fiskal tetap terjaga.

Said mengungkapkan, meski pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir berada di kisaran 5%, pertumbuhan penerimaan negara hanya sekitar 2,8%. Ketimpangan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor meningkatnya beban pembayaran utang.

"Oleh karenanya, tidak heran kalau DSR kita sekarang hampir 47,19% kita minta pemerintah supaya ada peta jalan terhadap DSR kita dan mitigasinya seperti apa, sehingga kalau itu dimasukkan dalam asumsi makro, akan menjadi pegangan kita bersama," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, DSR jauh melampaui batas aman yang umumnya disarankan para ekonom yakni 25% sampai dengan 30%.

Dalam rapat tersebut, Banggar dan pemerintah juga menyepakati sejumlah arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.

Salah satunya memastikan alokasi 20% anggaran pendidikan dalam APBN 2027 serta memperkuat implementasi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembiayaan pendidikan dasar secara bertahap dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal.

Bisnis.com, JAKARTA — Panitia Kerja (Panja) Komisi XI DPR dan pemerintah resmi menyepakati asumsi dasar ekonomi makro untuk target pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% hingga 6,5%. Kesepakatan ini menjadi landasan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Hanif Dhakiri menyampaikan bahwa penetapan angka pertumbuhan tersebut telah melalui proses pembahasan dan pendalaman secara komprehensif bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Rabu (10/6/2026).

"Tema Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2027 adalah 'Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat'. Ini sejalan dengan RKP 2027 yang berorientasi pada akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri," ungkap Hanif dalam laporannya, Kamis (11/6/2026).

Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan, penentuan proyeksi PDB tersebut telah menimbang matang-matang kondisi perekonomian global maupun domestik, serta berbagai ruang peluang dan risiko. Bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan dieksekusi secara terukur guna menjaga jangkar stabilitas sembari memacu aktivitas riil.

Guna merealisasikan target ekonomi di rentang 5,8%–6,5%, DPR dan pemerintah menyepakati sejumlah strategi dari sisi pengeluaran. Kinerja investasi dan ekspor diproyeksikan bakal menjadi motor penggerak dengan target pertumbuhan yang agresif.

Berikut adalah rincian target pertumbuhan dari sisi pengeluaran untuk tahun 2027:

1. Konsumsi Rumah Tangga: 5,3% – 5,6%

2. Konsumsi Pemerintah: 4,3% – 7,7%

3. Investasi (PMTB):** 6,5% – 7,5%

4. Ekspor: 7,1% – 8,8%

5. Impor: 7,8% – 9,9%

Sejalan dengan akselerasi roda ekonomi, pemerintah dan parlemen juga mematok sejumlah indikator pembangunan nasional untuk 2027. Salah satu target ambius yang ditetapkan adalah menghapus kemiskinan ekstrem hingga ke level 0%.

Berikut adalah sasaran indikator pembangunan KEM-PPKF 2027:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka: 4,30% – 4,87%

2. Tingkat Kemiskinan: 6,0% – 6,5%

3. Kemiskinan Ekstrem: 0%

4. Rasio Gini (Indeks): 0,362 – 0,367

5. Indeks Modal Manusia: 0,575

6. Indeks Kesejahteraan Petani: 0,8038

7. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal: 40,81%

8. GNI per Kapita: US5.800 – US5.840

9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: 76,84

Untuk memastikan seluruh target tersebut, Hanif menjelaskan Panja juga menyepakati sejumlah langkah transformasi ekonomi nasional. Langkah ini mencakup penurunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) untuk memangkas biaya investasi, melanjutkan hilirisasi sumber daya, hingga mendorong industrialisasi pencetak lapangan kerja formal.

Dari sisi kewilayahan, pemerintah bersiap melakukan percepatan ekonomi daerah lewat berbagai manuver. Pertama, eksekusi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) di daerah.

Kedua, menciptakan mesin pertumbuhan baru berbasis komoditas unggulan wilayah, disokong oleh konektivitas intermoda dan pengembangan kawasan strategis.

Ketiga, mengoptimalkan sinergi pendanaan lintas sektor untuk memperluas alternatif pembiayaan. Keempat, mendorong kualitas belanja daerah (APBD) agar jauh lebih produktif dan memiliki multiplier effect.

Pemerintah juga diwajibkan untuk menyampaikan detail kontribusi program dari berbagai kementerian/lembaga, termasuk peran sentral dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara terhadap perputaran roda ekonomi nasional dalam Nota Keuangan RAPBN 2027.

Menarik, Panja juga menegaskan bahwa lembaga independen seperti BI dan OJK turut membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun depan itu sesuai perannya.

"Bank Indonesia dan OJK juga akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam mendorong perekonomian sesuai kewenangannya, khususnya pada sektor-sektor yang strategis guna mengerek daya beli dan pendapatan masyarakat," tutup Hanif.