Bisnis.com, JAKARTA — Panitia Kerja (Panja) Komisi XI DPR dan pemerintah resmi menyepakati asumsi dasar ekonomi makro untuk target pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% hingga 6,5%. Kesepakatan ini menjadi landasan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Hanif Dhakiri menyampaikan bahwa penetapan angka pertumbuhan tersebut telah melalui proses pembahasan dan pendalaman secara komprehensif bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Rabu (10/6/2026).

"Tema Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2027 adalah 'Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat'. Ini sejalan dengan RKP 2027 yang berorientasi pada akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri," ungkap Hanif dalam laporannya, Kamis (11/6/2026).

Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan, penentuan proyeksi PDB tersebut telah menimbang matang-matang kondisi perekonomian global maupun domestik, serta berbagai ruang peluang dan risiko. Bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan dieksekusi secara terukur guna menjaga jangkar stabilitas sembari memacu aktivitas riil.

Guna merealisasikan target ekonomi di rentang 5,8%–6,5%, DPR dan pemerintah menyepakati sejumlah strategi dari sisi pengeluaran. Kinerja investasi dan ekspor diproyeksikan bakal menjadi motor penggerak dengan target pertumbuhan yang agresif.

Berikut adalah rincian target pertumbuhan dari sisi pengeluaran untuk tahun 2027:

1. Konsumsi Rumah Tangga: 5,3% – 5,6%

2. Konsumsi Pemerintah: 4,3% – 7,7%

3. Investasi (PMTB):** 6,5% – 7,5%

4. Ekspor: 7,1% – 8,8%

5. Impor: 7,8% – 9,9%

Sejalan dengan akselerasi roda ekonomi, pemerintah dan parlemen juga mematok sejumlah indikator pembangunan nasional untuk 2027. Salah satu target ambius yang ditetapkan adalah menghapus kemiskinan ekstrem hingga ke level 0%.

Berikut adalah sasaran indikator pembangunan KEM-PPKF 2027:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka: 4,30% – 4,87%

2. Tingkat Kemiskinan: 6,0% – 6,5%

3. Kemiskinan Ekstrem: 0%

4. Rasio Gini (Indeks): 0,362 – 0,367

5. Indeks Modal Manusia: 0,575

6. Indeks Kesejahteraan Petani: 0,8038

7. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal: 40,81%

8. GNI per Kapita: US5.800 – US5.840

9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: 76,84

Untuk memastikan seluruh target tersebut, Hanif menjelaskan Panja juga menyepakati sejumlah langkah transformasi ekonomi nasional. Langkah ini mencakup penurunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) untuk memangkas biaya investasi, melanjutkan hilirisasi sumber daya, hingga mendorong industrialisasi pencetak lapangan kerja formal.

Dari sisi kewilayahan, pemerintah bersiap melakukan percepatan ekonomi daerah lewat berbagai manuver. Pertama, eksekusi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) di daerah.

Kedua, menciptakan mesin pertumbuhan baru berbasis komoditas unggulan wilayah, disokong oleh konektivitas intermoda dan pengembangan kawasan strategis.

Ketiga, mengoptimalkan sinergi pendanaan lintas sektor untuk memperluas alternatif pembiayaan. Keempat, mendorong kualitas belanja daerah (APBD) agar jauh lebih produktif dan memiliki multiplier effect.

Pemerintah juga diwajibkan untuk menyampaikan detail kontribusi program dari berbagai kementerian/lembaga, termasuk peran sentral dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara terhadap perputaran roda ekonomi nasional dalam Nota Keuangan RAPBN 2027.

Menarik, Panja juga menegaskan bahwa lembaga independen seperti BI dan OJK turut membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun depan itu sesuai perannya.

"Bank Indonesia dan OJK juga akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam mendorong perekonomian sesuai kewenangannya, khususnya pada sektor-sektor yang strategis guna mengerek daya beli dan pendapatan masyarakat," tutup Hanif.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan DPR menyetujui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF) 2027, Kamis (11/6/2026).

Defisit APBN disepakati sebagaimana usulan sebelumnya, yakni rentang 1,8% sampai 2,4% terhadap PDB.

Sementara itu, batas bawah penerimaan negara naik 0,19% dari 11,82% ke 12,01%. Adapun batas bawah penerimaan tetap 12,40 terhadap PDB.

Untuk asumsi makro, pemerintah dan DPR tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,7% sampai 6,5%, serta inflasi 1,5% sampai 3,5% dan nilai tukar rupiah Rp16.800 sampai Rp17.500 per dolar AS.

Kesepakatan ini diambil pada Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian PPN/Bappenas, Bank Indonesia (BI), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hasil KEM PPKF ini akan dibicarakan lebih lanjut untuk menjadi pijakan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Keputusan diambil setelah laporan hasil tiga Panitia Kerja (Panja) yakni Pertumbuhan, Penerimaan dan Defisit.

Para anggota Komisi XI DPR dan perwakilan pemerintah, BI dan OJK menyetujui KEM PPKF 2027 sesuai dengan hasil Panja.

"Bisanya KEM PPKF masih memberikan range sampai kami mendapatkan laporan sementara, lapsem yang disusun akhir semester. Baru kami menemukan parameter tunggalnya," jelas Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun di Ruang Rapat Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Adapun mengenai hasil pembahasan dan kesimpulan KEM PPKF 2027 ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan setuju dan menerima hasil tersebut.

"Kami bisa menerima dan setuju dengan apa yang disampaikan," jelasnya pada forum tersebut.

Berikut susunan KEM PPKF 2027 yang telah disepakati pemerintah dan DPR:

1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro

- Pertumbuhan Ekonomi : 5,8% – 6,5%

- Inflasi : 1,5% – 3,5%

- ⁠Nilai tukar rupiah per dolar AS : Rp16.800 – Rp17.500

- ⁠Suku bunga SBN 10 tahun : 6,5% – 7,3%

2. Sasaran dan Indikator Pembangunan

- Tingkat pengangguran terbuka : 4,30% – 4,87%

- ⁠Tingkat kemiskinan : 6,0% – 6,5%

- ⁠Tingkat kemiskinan ekstrem : 0%

- ⁠Gini rasio : 0,362 – 0,367

- ⁠Indeks modal manusia : 0,575

- ⁠Indikator kesejahteraan petani: 0,8038 (ditambahkan Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan)

- ⁠Proporsi penciptaan lapangan kerja formal : 40,81% (penciptaan lapangan kerja baru 2027)

- ⁠Gross national income (GNI) per kapita : US$5.800 – US$5.840 (ditambahkan dalam denominasi rupiah)

- ⁠Indeks kualitas lingkungan hidup : 76,84

3. Asumsi Fiskal

- Pendapatan negara : 12,01% – 12,40% terhadap PDB

- ⁠Defisit APBN : 1,80% – 2,40% terhadap PDB.

Jakarta: Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh justru memilih tetap optimistis di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level terlemah,

Ia percaya arah kebijakan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto mampu memberi sentimen positif bagi perekonomian nasional, termasuk penguatan rupiah.

Optimisme itu disampaikan Surya Paloh usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI terkait pemaparan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027 di kompleks parlemen, Jakarta.

“Selain optimisme apalagi yang kita punya? Itu barangkali yang perlu kita pahami. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri,” kata Surya ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, dilansir Antara, Rabu, 20 Mei 2026.

Ia berharap publik juga bisa menjaga optimisme tersebut.

“Tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya, kita tidak punya apa-apa lagi,” ujarnya.

Berdasarkan data Bloomberg pada Rabu siang pukul 13.17 WIB, rupiah tercatat menguat 16 poin atau 0,09 persen menjadi Rp17.690 per USD.

Pidato Prabowo dinilai bangun semangat patriotisme

Menurut dia, pidato Presiden membangun semangat patriotisme, terutama mengenai penekanan pentingnya berpegang teguh pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang sistem perekonomian nasional.

Surya pun mengingatkan bahwa kebijakan ekonomi makro dan fiskal harus didukung dengan komitmen bersama.

Diketahui, pemerintah menargetkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bergerak berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 dalam KEM-PPKF Tahun Anggaran 2027.

"Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia," kata Presiden Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI saat memaparkan dokumen KEM-PPKF 2027.

Target asumsi makro tersebut ditetapkan pemerintah di tengah tekanan berat pada mata uang domestik yang sempat menyentuh rekor terlemah sepanjang sejarah di level Rp17.706 per USD pada penutupan perdagangan pasar spot pertengahan Mei 2026.

(ANN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menargetkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional sebagai fondasi menuju ekspansi ekonomi yang lebih tinggi pada akhir dekade. Target tersebut disertai dengan proyeksi fiskal, inflasi, hingga stabilitas nilai tukar rupiah.

Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen sebagai tahap menuju pertumbuhan 8 persen pada 2029. “Saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8—6,5 persen di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029. Dan pertumbuhan tersebut harus tecermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata,” ujar Prabowo saat Rapat Paripurna di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027, pemerintah menargetkan pendapatan negara berada pada kisaran 11,82 persen hingga 12,40 persen dari Produk Domestik Bruto. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

Sementara itu, belanja negara diproyeksikan mencapai 13,62 persen hingga 14,80 persen dari PDB. Dengan struktur tersebut, defisit APBN 2027 dipatok sekitar 1,80 persen hingga 2,40 persen dari PDB, masih berada di bawah batas maksimal defisit tiga persen sesuai ketentuan undang-undang. “Kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit,” kata Prabowo.

Pemerintah juga menetapkan sasaran inflasi pada kisaran 2,5 persen plus minus satu persen pada 2027, sama dengan target inflasi tahun berjalan. Stabilitas harga dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi asumsi makro energi, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berada pada rentang 70 dolar AS hingga 95 dolar AS per barel. Lifting minyak bumi ditargetkan sekitar 602 ribu hingga 615 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas ditetapkan pada kisaran 934 ribu hingga 977 ribu barel per hari.

Pemerintah juga menargetkan imbal hasil Surat Berharga Negara tenor 10 tahun berada pada kisaran 6,5 persen hingga 7,3 persen. Adapun nilai tukar rupiah diproyeksikan berada pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada pada rentang Rp16.800—Rp17.500 per dolar AS. Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategis yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia,” ujar Prabowo.

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto memaparkan langsung kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam RAPBN 2027 pada Sidang Paripurna DPR RI ke-19.

Dalam paparannya, Prabowo menunjukkan optimisme tinggi terhadap arah pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan.

Ia menyebutkan pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027.

"Saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2007 menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029," sebutnya dalam sidang paripurna DPR RI ke-19, Rabu, 20 Mei 2026.

Dia menyampaikan APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, APBN adalah alat perjuangan untuk ekonomi bangsa.

Ia pun menyampaikan asumsi makro lainnya yang akan menjadi penopang pertumbukan ekonomi

Pendapatan negara ditargetkan naik

Target pendapatan negara pada APBN 2027 disebut berada di kisaran 11,82 hingga 12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Pertama, pendapatan negara dalam APBN 2027, kami targetkan mencapai kisaran 11,82 hingga 12,40 persen dari produk domestik bruto kita," ucapnya.

Pendapatan tersebut akan difokuskan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah serta berbagai sektor vital yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional.

Sementara itu untuk belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80 persen dari PDB Indonesia.

Defisit APBN dan rupiah dijaga stabil

Dari sisi pembiayaan, pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 tetap terkendali di kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen dari PDB.

"Kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini," katanya.

Selain itu, pemerintah juga akan menjaga stabilitas sektor keuangan, termasuk nilai tukar rupiah dan suku bunga surat berharga negara (SBN).

Prabowo menyebutkan yield SBN tenor 10 tahun diproyeksikan berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3 persen.

Sedangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan berada di rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per USD.

"Strategi fiskal dan monetar kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia," tuturnya.

Inflasi hingga harga minyak jadi fokus

Pemerintah juga menargetkan tingkat inflasi tetap terkendali di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.

Di sektor energi, asumsi harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berada pada level USD70 hingga USD95 per barel.

Sementara lifting minyak bumi ditargetkan mencapai 602 hingga 615 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas diproyeksikan sebesar 934 hingga 977 ribu barel setara minyak per hari.

(ANN)