Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meninjau ulang tarif pungutan ekspor minyak sawit mentah (CPO) menjadi 12,5% dari sebelumnya 10% karena sangat memberatkan petani sawit.

"Kami secara tegas menolak dan mendesak pembatalan kebijakan kenaikan tarif pungutan ekspor tersebut," kata Ketua Umum SPKS, Sabarudin di Jakarta, Minggu (15/3/2026).

Tarif pungutan ekspor CPO tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2026.

Kebijakan tersebut ditetapkan pemerintah untuk mendukung pembiayaan program peningkatan pencampuran biodiesel dari B40 menuju B50.

Menurut dia, kebijakan tersebut berpotensi menekan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Dia merujuk pada kajian lembaga riset Prananta Center Universitas Indonesia (UI) yang menyebutkan, setiap kenaikan pungutan ekspor sebesar 1% dapat menurunkan harga TBS sawit di tingkat petani sekitar Rp333 per kilogram (kg).

Adapun, jika pungutan ekspor CPO dinaikkan sebesar 2,5% menjadi 12,5%, maka dampaknya terhadap harga TBS petani bisa sangat signifikan. "Penurunan harga diperkirakan berada pada kisaran Rp500 hingga Rp800 per kilogram,” katanya.

Menurut dia, penurunan harga tersebut akan berdampak besar terhadap pendapatan petani sawit rakyat, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang sedang lesu serta meningkatnya biaya produksi di sektor perkebunan.

SPKS menilai kenaikan pungutan ekspor tersebut justru menambah beban petani yang saat ini sudah menghadapi tekanan biaya produksi, termasuk kenaikan harga pupuk dan kebutuhan operasional kebun lainnya.

Berdasarkan perhitungan SPKS, jika penurunan harga TBS tersebut terjadi secara nasional, maka potensi kerugian yang dialami petani sawit di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp85 miliar hingga Rp100 miliar per bulan atau sekitar Rp1,2 triliun per tahun.

Kebijakan Mandatori Biodiesel

SPKS juga menyatakan penolakan terhadap rencana peningkatan mandatori Biodiesel dari B40 menjadi B50. Menurut Sabarudin, penerapan kebijakan tersebut berpotensi menambah beban petani karena pembiayaan program biodiesel sebagian besar bersumber dari pungutan ekspor sawit.

“Kami meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan mandatori biodiesel," ujarnya.

Menurut dia, program ini tidak memberikan keuntungan yang signifikan bagi petani sawit, tetapi justru lebih banyak menguntungkan korporasi yang terlibat dalam industri biodiesel. Dia juga menyoroti adanya ketimpangan dalam rantai perdagangan sawit di tingkat petani.

Menurut dia, hingga saat ini masih banyak pabrik kelapa sawit yang terafiliasi dengan perusahaan besar maupun industri biodiesel yang tetap membeli TBS petani melalui perantara atau tengkulak.

Akibatnya, harga yang diterima petani sering kali jauh lebih rendah sekitar 30-40 persen dari harga yang telah ditetapkan pemerintah.

“Ironisnya, banyak pabrik sawit yang terafiliasi dengan perusahaan besar masih membeli TBS melalui perantara. Hal ini menyebabkan petani menjual sawit dengan harga yang lebih rendah,” kata dia.

Sabarudin menambahkan, kondisi tersebut semakin disesalkan oleh petani sawit karena hingga saat ini mereka merasa belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah, termasuk dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam pelaksanaan program biodiesel.

SPKS juga menyoroti ketimpangan dalam penyaluran dana pungutan ekspor CPO. Menurut Sabarudin, sekitar 90 persen dana pungutan ekspor atau sekitar Rp40 triliun hingga Rp50 triliun per tahun selama ini digunakan untuk mendukung subsidi program biodiesel kepada korporasi besar.

Sementara itu, program yang secara langsung menyentuh kepentingan petani sawit seperti Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) maupun bantuan sarana dan prasarana perkebunan dinilai masih sangat terbatas.

Petani sawit sangat merasakan ketimpangan dalam penyaluran dana pungutan ekspor ini. "Sebagian besar dana justru digunakan untuk subsidi biodiesel kepada korporasi besar, sementara program untuk petani masih sangat terbatas,” ujarnya.

SPKS memperkirakan nilai subsidi yang diterima perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam industri biodiesel mencapai sekitar Rp50 triliun hingga Rp60 triliun, yang sebagian besar berasal dari dana pungutan ekspor CPO.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja penerimaan kepabenan dan cukai pada Februari 2026 terus terkontraksi menandakan belum meredanya tekanan akibat stagnasi tarif cukai dan potensi penurunan produksi hasil tembakau.

Berdasarkan data realisasi APBN 2026 per 28 Februari, penerimaan kepabenan dan cukai terkumpul Rp44,9 triliun atau terkontraksi sebesar 14,7% (yoy) dari Februari 2025 yakni Rp52,6 triliun.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum memaparkan alasan dari penurunan negara pos tersebut pada Februari 2026. Namun demikian, pada Januari lalu, otoritas fiskal mengemukakan bahwa penurunan terdalam dipicu oleh bea keluar yakni sebesar 41,6% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Bea keluar anjlok di awal tahun ini yakni hanya terkumpul Rp1,4 triliun karena penurunan harga minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).

Sementara itu, penurunan juga dipengaruhi oleh penurunan penerimaan dari cukai yang anjlok 12,4% (yoy). Ini dipicu oleh penurunan produksi rokok. Sebagaimana diketahui, setoran cukai hasil tembakau (CHT) merupakan kontributor terbesar dari pos penerimaan itu.

Penerimaan negara sejak 2025 menghadapi tantangan berat akibat moderasi harga komoditas. Akibatnya, kendati otoritas fiskal berjanji tak menaikkan tarif pungutan negara sebelum ekonomi betul-betul terakselerasi, pada akhirnya pemerintah pun mengambil langkah yang lebih terukur.

Setelah terkontraksi lebih dari 41% pada Januari 2026, Kemenkeu pun akhirnya menaikkan tarif ekspor atau bea keluar CPO mulai dari 27 Februari 2026 lalu. Besaran tarif bea dikerek dari 10% ke 12,5%.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.9/2026 tentang Perubahan atas PMK No.69/2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BLU BPDP) pada Kementerian Keuangan.

Aturan yang diteken Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada 27 Februari 2026 itu ditujukan untuk meningkatkan produktivitas produk perkebunan dan memberikan nilai tambah produk hilir di tingkat petani dan industri.

Secara terperinci, lampiran PMK No.9/2026 memuat bahwa produk CPO, yang termasuk dalam kelompok II, dikenakan tarif pungutan ekspor sebesar 12,5% dari harga referensi CPO yang ditetapkan kementerian penyelenggara urusan perdagangan.

Terdapat pula produk dalam kelompok yang sama yakni minyak inti sawit (crude palm kernel oil), palm oil mill effluent oil, minyak tandan kosong kelapa sawit (empty fruit bunch oil), serta high acid palm oil residue yang juga dikenakan besaran tarif pungutan ekspor 12,5%.

Sementara itu, produk turunan sawit yang termasuk dalam kelompok III, kelompok IV, dan kelompok V dikenakan tarif pungutan ekspor masing-masing 12%, 10%, dan 7,25% dari harga referensi CPO oleh Kementerian Perdagangan.

Sementara itu, jenis layanan kelompok I yang memuat komoditas tanda buah segar, inti sawit alias palm kernel, buah sawit, bungkil inti kelapa sawit, tandan kosong kelapa sawit, serta cangkang kernel sawit dikenakan tarif tetap per metrik ton yang bervariasi.

Bukan Hal Mengherankan

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif bea ekspor CPO bukanlah hal yang mengherankan. Sebab, mengukur potensi penerimaan melalui penindakan adalah hal yang sulit.

"Saya pribadi berpendapat jika mengukur potensi penerimaan melalui penindakan adalah hal yang sulit. Tak heran, jika kemudian Pemerintah mengambil langkah terukur dengan menaikkan bea [keluar] atas CPO dari 10% ke 12,5% untuk mengerek penerimaan kepabeanan," terang Kepala Riset CITA Fajry Akbar kepada Bisnis.

Fajry menilai penerimaan kepabeanan dalam APBN 2026 bukanlah hal yang mudah. Angka itu naik 17,16% dari realisasi 2025. Belum lagi, tarif CHT atau cukai rokok yang merupakan tulang punggung penerimaan pos ini tidak naik pada 2026.

Di sisi lain, penerimaan bea keluar tahun ini ditargetkan senilai Rp42,5 triliun. Penerimaan tarif ekspor selama 2025 terealisasi Rp28,4 triliun dan 2024 Rp20,9 triliun.

Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu dinilai tidak cukup apabila hanya mengandalkan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum.

Menurut Fajry, hitung-hitungan potensi penerimaan dari kenaikan tarif pungutan lebih mungkin dilakukan dibandingkan potensi dari penindakan. Akan tetapi, dia tidak menampik praktik-praktik seperti underinvoicing sebagaimana yang kerap disoroti Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, marak terjadi.

Maraknya praktik itu pun ditengarai menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya kinerja penerimaan kepabeanan. Contohnya, studi Prakarsa yang menyebutkan adanya praktek underinvoicing dalam perdagangan batu bara yang menyebabkan kehilangan penerimaan sebesar Rp6,7 triliun.

Hanya saja, Fajry mengaku punya kritik terhadap studi tersebut lantaran perbedaan antara data negara eksportir dan importir wajar jika dalam rentang tertentu. Hal ini karena adanya waste dalam transportasi barang dan sebagainya.

Mengenai efektivitas penindakan, Fajry mengaku hasilnya akan sangat bergantung pada efek jera yang ditimbulkan.

"Seberapa efektif tindakan tersebut? akan bergantung dari efek jera yang ditimbulkan. Jika membuat pelaku usaha lain untuk takut melakukan praktik underinvoicing dan patuh maka dapat kita katakan efektif. Sedangkan seberapa besar potensi penerimaannya? saya belum punya kalkulasinya," tuturnya.

Potensi Besar

Pengajar di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), Prianto Budi Saptono justru blak-blakan bahwa potensi penerimaan dari penindakan maupun penegakan hukum dari kepabeanan dan cukai berpotensi tinggi.

Menurutnya, berdasarkan informasi internal dari Bea Cukai Kemenkeu, justru terdapat potensi penerimaan yang besar dari penindakan.

"Selama ini kalau saya ngobrol di DJBC ini kan biasanya dapat gede kalau penindakan. Kenapa? [Yang ditindak] barang-barang ilegal. Tindaklanjutnya ada tiga pilihan, reekspor, dihancurkan, atau dilelang. Kita fokus ke opsi ketiga, dilelang. Apabila barangnya bisa disita untuk negara dan dilelang, pajak dalam rangka impornya masuk ke kas negara," terangnya kepada Bisnis.

Pada awal 2026, Bea Cukai diketahui tidak menunggu lama untuk melakukan penindakan. Beberapa dugaan pelanggaran terkait dengan modus pemberitahuan impor barang (PIB) langsung ditindak oleh otoritas.

Salah satunya pada Februari 2026, Kanwil Bea Cukai Jakarta menyegel toko perhiasan Tiffany & Co. Beberapa hari setelahnya, Bea Cukai kembali menyegel toko perhiasan di Pluit, bernama Toko Bening Luxury.

Usai penyegelan salah satu gerai Tiffany & Co., Menkeu Purbaya sempat menyebut adanya dugaan modus penyelundupan barang impor itu.

Purbaya mengatakan pihak Bea Cukai menduga ada barang-barang yang diimpor oleh perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu, tetapi tidak diinformasikan dalam pemberitahuan impor barang (PIB).

"Kan dicurigai ini barang selendupan apa enggak, disuruh kasih lihat formulir [PIB], mereka enggak bisa tunjukkan," terangnya kepada wartawan usai menghadiri acara Indonesia Economic Outlook di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Kepada Bisnis, Bea Cukai Kemenkeu menyampaikan bahwa akan terus mengintensifkan pengawasan dan pelayanan di sektor kepabeanan dan cukai sebagai bagian dari upaya mengamankan penerimaan negara pada tahun 2026.

"Pada komponen bea masuk, Bea Cukai memperkuat pemanfaatan teknologi informasi dan analisis berbasis artificial intelligence untuk meminimalkan praktik under-invoicing sehingga nilai pabean dapat ditetapkan secara optimal," terang Kasubdit Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetyo kepada Bisnis.

Di sisi lain, pemberian fasilitas kepabeanan, termasuk pemanfaatan skema Free Trade Agreement (FTA), juga terus dipastikan tepat sasaran melalui penggunaan formulir preferensi yang sesuai ketentuan.

Adapun pada sektor cukai, pengamanan penerimaan dilakukan melalui intensifikasi pemberantasan rokok ilegal serta penguatan monitoring kepatuhan pabrik dan pengawasan peredaran barang kena cukai di pasar.

Budi juga menyoroti penurunan penerimaan bea keluar awal 2026 antara lain dipengaruhi dinamika harga CPO global yang saat ini berada di kisaran US$900 per metrik ton, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sempat mencapai sekitar US$1.000 per metrik ton.

Kendati demikian, otoritas berharap dengan pungutan bea keluar emas yang sudah berlaku bisa membantu penerimaan pos tersebut.

"Adapun penerimaan bea keluar dari komoditas emas hingga Januari 2026 tercatat sebesar Rp695 juta, sementara terkait bea keluar batubara pemerintah masih terus berkoordinasi terkait aspek regulasinya," terang Budi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan harga referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) naik pada periode 1–31 Maret 2026, sementara komoditas lainnya seperti biji kakao cenderung turun.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana menyampaikan bahwa bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE) CPO ditetapkan sebesar US$938,87 per metrik ton (MT) pada bulan ini, meningkat 2,22% atau US$20,4 dibandingkan dengan bulan lalu yang sebesar US$918,47 per MT.

Menurut dia, penguatan HR CPO dipengaruhi oleh peningkatan permintaan, terutama dari negara importir utama seperti India dan China, yang tidak diimbangi dengan kenaikan pasokan.

“Terbatasnya pasokan terjadi akibat penurunan produksi dan kenaikan pada harga minyak nabati lainnya, yakni minyak kedelai,” kata Tommy dalam keterangan resmi, Minggu (1/3/2026).

Adapun, penetapan HR CPO diperoleh dari rata-rata harga selama periode 20 Januari–19 Februari 2026 pada Bursa CPO Indonesia sebesar US$882,76 per MT, Bursa CPO Malaysia sebesar US$994,97 per MT, dan Harga Port CPO Rotterdam sebesar US$1.252,36 per MT.

Sementara itu, HR biji kakao pada Maret 2026 ditetapkan sebesar US$4.047,45 per MT, merosot 29,21% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tommy menjelaskan bahwa penurunan tersebut berdampak pada penurunan harga patokan ekspor (HPE) biji kakao sebesar 30,44% menjadi US$3.722 per MT pada bulan ketiga tahun ini dibandingkan dengan bulan lalu.

“Turunnya HR dan HPE biji kakao dipengaruhi turunnya permintaan yang tidak diimbangi peningkatan pasokan, seiring membaiknya produksi di negara produsen utama seperti Pantai Gading,” ujarnya.

Di sisi lain, Kemendag mencatat HPE produk kulit tetap sama dengan bulan lalu, sedangkan komoditas getah pinus naik 4,88% menjadi US$903 per MT pada Maret 2026. Perubahan harga patokan ekspor produk kayu juga tercatat bervariasi tergantung jenisnya.

Adapun, penetapan HR CPO, HR dan HPE biji kakao, HPE produk kulit, HPE produk kayu, hingga HPE getah pinus periode Maret 2026 ini tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) No. 373/2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi menaikkan tarif pungutan ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan sejumlah produk turunan kelapa sawit dari 10% menjadi 12,5% yang berlaku mulai 1 Maret 2026.

Kebijakan ini termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 9/2026 tentang Perubahan atas PMK No. 69/2025 mengenai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BLU BPDP) pada Kementerian Keuangan.

PMK tersebut ditandatangani Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada 27 Februari 2026 dan diundangkan pada tanggal yang sama.

Dalam pertimbangan beleid tersebut, perubahan tarif ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas produk perkebunan dan memberikan nilai tambah produk hilir di tingkat petani dan industri.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 2 hari terhitung sejak tanggal diundangkan,” demikian bunyi Pasal II ketetapan PMK No. 9/2026.

Secara terperinci, lampiran PMK No. 9/2026 memuat bahwa produk CPO, yang termasuk dalam kelompok II, dikenakan tarif pungutan ekspor sebesar 12,5% dari harga referensi CPO yang ditetapkan kementerian penyelenggara urusan perdagangan.

Terdapat pula produk dalam kelompok yang sama yakni minyak inti sawit (crude palm kernel oil), palm oil mill effluent oil, minyak tandan kosong kelapa sawit (empty fruit bunch oil), serta high acid palm oil residue yang juga dikenakan besaran tarif pungutan ekspor 12,5%.

Sementara itu, produk turunan sawit yang termasuk dalam kelompok III, kelompok IV, dan kelompok V dikenakan tarif pungutan ekspor masing-masing 12%, 10%, dan 7,25% dari harga referensi CPO oleh Kementerian Perdagangan.

Sementara itu, jenis layanan kelompok I yang memuat komoditas tanda buah segar, inti sawit alias palm kernel, buah sawit, bungkil inti kelapa sawit, tandan kosong kelapa sawit, serta cangkang kernel sawit dikenakan tarif tetap per metrik ton yang bervariasi.

Berdasarkan catatan Bisnis, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan tambahan pungutan sebesar 2,5% berpotensi menekan harga CPO hingga 3%.

Kendati demikian, Gapki menilai dampak kenaikan PE CPO masih relatif terbatas dan tidak akan mengganggu kinerja ekspor secara signifikan.

“Kenaikan [pungutan ekspor CPO] 2,5% ini kemungkinan akan menekan harga CPO -3% dan harga TBS [tandan buah segar] kurang lebih 7–8%. Kalau kenaikan tidak signifikan, seharusnya kinerja ekspor tidak terganggu,” kata Eddy kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (22/1/2026).