Bisnis.com, JAKARTA — Harga Referensi (HR) minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk penetapan Bea Keluar (BK) dan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BLU BPDP) atau pungutan ekspor (PE) pada periode 1–30 Juni 2026 tercatat turun. Sebaliknya, harga referensi biji kakao meningkat seiring kenaikan biaya logistik akibat penutupan Selat Hormuz.

HR CPO Juni 2026 tercatat turun US$20,07 atau 1,91% menjadi US$1.029,51 per metrik ton (MT), dibandingkan periode 1–31 Mei 2026 yang sebesar US$1.049,58 per MT.

“HR CPO periode Juni 2026 turun dibandingkan periode Mei 2026 akibat penurunan permintaan dari negara importir utama seperti India. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar USD 148 per MT dan PE CPO sebesar 12,5 persen dari HR CPO periode Juni 2026, yaitu sebesar USD 128,6892 per MT untuk periode Juni 2026,” jelas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana, dikutip dari siaran pers.

Penetapan BK CPO periode Juni 2026 merujuk pada Kolom Angka 8 Lampiran Huruf C PMK Nomor 38 Tahun 2024 juncto PMK Nomor 68 Tahun 2025. Adapun PE CPO mengacu pada Lampiran Huruf A PMK Nomor 69 Tahun 2025 juncto PMK Nomor 9 Tahun 2026.

HR CPO dihitung berdasarkan rata-rata harga selama periode 20 April–19 Mei 2026, yakni Bursa CPO Indonesia sebesar US$920,80 per MT, Bursa CPO Malaysia sebesar US$1.138,22 per MT, dan harga Port Rotterdam sebesar US$1.429,40 per MT.

Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2025, apabila selisih harga rata-rata dari tiga sumber melebihi US$40, maka HR CPO dihitung menggunakan dua sumber harga yang menjadi median dan paling dekat dengan median. Dengan demikian, perhitungan HR CPO Juni 2026 menggunakan harga Bursa CPO Malaysia dan Bursa CPO Indonesia sehingga ditetapkan sebesar US$1.029,51 per MT.

Sementara itu, minyak goreng (refined, bleached, and deodorized/RBD palm olein) dalam kemasan bermerek dengan berat bersih maksimal 25 kilogram dikenakan BK sebesar US$33 per MT. Ketentuan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1415 Tahun 2026 tentang Daftar Merek RBD Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto ≤25 Kg.

Harga Referensi Kakao Naik

Di sisi lain, HR biji kakao periode Juni 2026 ditetapkan sebesar US$3.832,17 per MT, naik US$563,48 atau 17,24% dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan tersebut mendorong Harga Patokan Ekspor (HPE) biji kakao menjadi US$3.511 per MT atau naik US$549 setara 18,53%.

“Ada kenaikan pada HR dan HPE biji kakao karena ditutupnya Selat Hormuz yang mengakibatkan peningkatan biaya logistik, biaya asuransi, dan bahan bakar. Selain itu, penurunan suplai dari Nigeria ikut mendorong kenaikan HR dan HPE biji kakao,” ungkap Tommy.

Penetapan BK biji kakao periode Juni 2026 merujuk pada Kolom Angka 4 Lampiran Huruf B PMK Nomor 38 Tahun 2024 juncto PMK Nomor 68 Tahun 2025, yakni sebesar 7,5%. Sementara itu, PE biji kakao mengacu pada Lampiran Huruf C PMK Nomor 69 Tahun 2025 juncto PMK Nomor 9 Tahun 2026, juga sebesar 7,5%.

Untuk komoditas lainnya, tidak terdapat perubahan HPE produk kulit pada Juni 2026 dibandingkan periode sebelumnya. HPE keping kayu (chipwood), serta HPE kayu olahan dengan luas penampang 1.000–4.000 mm² dari jenis hutan tanaman sungkai dan kayu olahan khusus jenis merbau dengan luas penampang 4.000–10.000 mm² juga tetap.

Adapun HPE getah pinus ditetapkan sebesar US$980 per MT, naik US$64 atau 6,99% dibandingkan Mei 2026. Kenaikan juga terjadi pada HPE kayu veneer dari hutan alam dan hutan tanaman, serta HPE kayu olahan dengan luas penampang 1.000–4.000 mm² dari jenis meranti, merbau, rimba campuran, eboni, akasia, sengon, balsa, eukaliptus, dan jenis lainnya.

Sebaliknya, HPE kayu lapis untuk kotak kemasan (wooden sheet for packing box), HPE kayu keping atau pecahan (wood in chips or particle), serta HPE kayu olahan dengan luas penampang 1.000–4.000 mm² dari jenis jati, pinus, gmelina, dan karet mengalami penurunan.

Penetapan HR CPO, HR dan HPE biji kakao, HPE produk kulit, HPE produk kayu, serta HPE getah pinus tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1414 Tahun 2026 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut kenaikan harga referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) pada Mei 2026 dipengaruhi oleh menurunnya produksi saat libur Idul Fitri/Lebaran 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja penerimaan kepabenan dan cukai pada Februari 2026 terus terkontraksi menandakan belum meredanya tekanan akibat stagnasi tarif cukai dan potensi penurunan produksi hasil tembakau.

Berdasarkan data realisasi APBN 2026 per 28 Februari, penerimaan kepabenan dan cukai terkumpul Rp44,9 triliun atau terkontraksi sebesar 14,7% (yoy) dari Februari 2025 yakni Rp52,6 triliun.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum memaparkan alasan dari penurunan negara pos tersebut pada Februari 2026. Namun demikian, pada Januari lalu, otoritas fiskal mengemukakan bahwa penurunan terdalam dipicu oleh bea keluar yakni sebesar 41,6% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Bea keluar anjlok di awal tahun ini yakni hanya terkumpul Rp1,4 triliun karena penurunan harga minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).

Sementara itu, penurunan juga dipengaruhi oleh penurunan penerimaan dari cukai yang anjlok 12,4% (yoy). Ini dipicu oleh penurunan produksi rokok. Sebagaimana diketahui, setoran cukai hasil tembakau (CHT) merupakan kontributor terbesar dari pos penerimaan itu.

Penerimaan negara sejak 2025 menghadapi tantangan berat akibat moderasi harga komoditas. Akibatnya, kendati otoritas fiskal berjanji tak menaikkan tarif pungutan negara sebelum ekonomi betul-betul terakselerasi, pada akhirnya pemerintah pun mengambil langkah yang lebih terukur.

Setelah terkontraksi lebih dari 41% pada Januari 2026, Kemenkeu pun akhirnya menaikkan tarif ekspor atau bea keluar CPO mulai dari 27 Februari 2026 lalu. Besaran tarif bea dikerek dari 10% ke 12,5%.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.9/2026 tentang Perubahan atas PMK No.69/2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BLU BPDP) pada Kementerian Keuangan.

Aturan yang diteken Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada 27 Februari 2026 itu ditujukan untuk meningkatkan produktivitas produk perkebunan dan memberikan nilai tambah produk hilir di tingkat petani dan industri.

Secara terperinci, lampiran PMK No.9/2026 memuat bahwa produk CPO, yang termasuk dalam kelompok II, dikenakan tarif pungutan ekspor sebesar 12,5% dari harga referensi CPO yang ditetapkan kementerian penyelenggara urusan perdagangan.

Terdapat pula produk dalam kelompok yang sama yakni minyak inti sawit (crude palm kernel oil), palm oil mill effluent oil, minyak tandan kosong kelapa sawit (empty fruit bunch oil), serta high acid palm oil residue yang juga dikenakan besaran tarif pungutan ekspor 12,5%.

Sementara itu, produk turunan sawit yang termasuk dalam kelompok III, kelompok IV, dan kelompok V dikenakan tarif pungutan ekspor masing-masing 12%, 10%, dan 7,25% dari harga referensi CPO oleh Kementerian Perdagangan.

Sementara itu, jenis layanan kelompok I yang memuat komoditas tanda buah segar, inti sawit alias palm kernel, buah sawit, bungkil inti kelapa sawit, tandan kosong kelapa sawit, serta cangkang kernel sawit dikenakan tarif tetap per metrik ton yang bervariasi.

Bukan Hal Mengherankan

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif bea ekspor CPO bukanlah hal yang mengherankan. Sebab, mengukur potensi penerimaan melalui penindakan adalah hal yang sulit.

"Saya pribadi berpendapat jika mengukur potensi penerimaan melalui penindakan adalah hal yang sulit. Tak heran, jika kemudian Pemerintah mengambil langkah terukur dengan menaikkan bea [keluar] atas CPO dari 10% ke 12,5% untuk mengerek penerimaan kepabeanan," terang Kepala Riset CITA Fajry Akbar kepada Bisnis.

Fajry menilai penerimaan kepabeanan dalam APBN 2026 bukanlah hal yang mudah. Angka itu naik 17,16% dari realisasi 2025. Belum lagi, tarif CHT atau cukai rokok yang merupakan tulang punggung penerimaan pos ini tidak naik pada 2026.

Di sisi lain, penerimaan bea keluar tahun ini ditargetkan senilai Rp42,5 triliun. Penerimaan tarif ekspor selama 2025 terealisasi Rp28,4 triliun dan 2024 Rp20,9 triliun.

Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu dinilai tidak cukup apabila hanya mengandalkan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum.

Menurut Fajry, hitung-hitungan potensi penerimaan dari kenaikan tarif pungutan lebih mungkin dilakukan dibandingkan potensi dari penindakan. Akan tetapi, dia tidak menampik praktik-praktik seperti underinvoicing sebagaimana yang kerap disoroti Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, marak terjadi.

Maraknya praktik itu pun ditengarai menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya kinerja penerimaan kepabeanan. Contohnya, studi Prakarsa yang menyebutkan adanya praktek underinvoicing dalam perdagangan batu bara yang menyebabkan kehilangan penerimaan sebesar Rp6,7 triliun.

Hanya saja, Fajry mengaku punya kritik terhadap studi tersebut lantaran perbedaan antara data negara eksportir dan importir wajar jika dalam rentang tertentu. Hal ini karena adanya waste dalam transportasi barang dan sebagainya.

Mengenai efektivitas penindakan, Fajry mengaku hasilnya akan sangat bergantung pada efek jera yang ditimbulkan.

"Seberapa efektif tindakan tersebut? akan bergantung dari efek jera yang ditimbulkan. Jika membuat pelaku usaha lain untuk takut melakukan praktik underinvoicing dan patuh maka dapat kita katakan efektif. Sedangkan seberapa besar potensi penerimaannya? saya belum punya kalkulasinya," tuturnya.

Potensi Besar

Pengajar di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), Prianto Budi Saptono justru blak-blakan bahwa potensi penerimaan dari penindakan maupun penegakan hukum dari kepabeanan dan cukai berpotensi tinggi.

Menurutnya, berdasarkan informasi internal dari Bea Cukai Kemenkeu, justru terdapat potensi penerimaan yang besar dari penindakan.

"Selama ini kalau saya ngobrol di DJBC ini kan biasanya dapat gede kalau penindakan. Kenapa? [Yang ditindak] barang-barang ilegal. Tindaklanjutnya ada tiga pilihan, reekspor, dihancurkan, atau dilelang. Kita fokus ke opsi ketiga, dilelang. Apabila barangnya bisa disita untuk negara dan dilelang, pajak dalam rangka impornya masuk ke kas negara," terangnya kepada Bisnis.

Pada awal 2026, Bea Cukai diketahui tidak menunggu lama untuk melakukan penindakan. Beberapa dugaan pelanggaran terkait dengan modus pemberitahuan impor barang (PIB) langsung ditindak oleh otoritas.

Salah satunya pada Februari 2026, Kanwil Bea Cukai Jakarta menyegel toko perhiasan Tiffany & Co. Beberapa hari setelahnya, Bea Cukai kembali menyegel toko perhiasan di Pluit, bernama Toko Bening Luxury.

Usai penyegelan salah satu gerai Tiffany & Co., Menkeu Purbaya sempat menyebut adanya dugaan modus penyelundupan barang impor itu.

Purbaya mengatakan pihak Bea Cukai menduga ada barang-barang yang diimpor oleh perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu, tetapi tidak diinformasikan dalam pemberitahuan impor barang (PIB).

"Kan dicurigai ini barang selendupan apa enggak, disuruh kasih lihat formulir [PIB], mereka enggak bisa tunjukkan," terangnya kepada wartawan usai menghadiri acara Indonesia Economic Outlook di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Kepada Bisnis, Bea Cukai Kemenkeu menyampaikan bahwa akan terus mengintensifkan pengawasan dan pelayanan di sektor kepabeanan dan cukai sebagai bagian dari upaya mengamankan penerimaan negara pada tahun 2026.

"Pada komponen bea masuk, Bea Cukai memperkuat pemanfaatan teknologi informasi dan analisis berbasis artificial intelligence untuk meminimalkan praktik under-invoicing sehingga nilai pabean dapat ditetapkan secara optimal," terang Kasubdit Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetyo kepada Bisnis.

Di sisi lain, pemberian fasilitas kepabeanan, termasuk pemanfaatan skema Free Trade Agreement (FTA), juga terus dipastikan tepat sasaran melalui penggunaan formulir preferensi yang sesuai ketentuan.

Adapun pada sektor cukai, pengamanan penerimaan dilakukan melalui intensifikasi pemberantasan rokok ilegal serta penguatan monitoring kepatuhan pabrik dan pengawasan peredaran barang kena cukai di pasar.

Budi juga menyoroti penurunan penerimaan bea keluar awal 2026 antara lain dipengaruhi dinamika harga CPO global yang saat ini berada di kisaran US$900 per metrik ton, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sempat mencapai sekitar US$1.000 per metrik ton.

Kendati demikian, otoritas berharap dengan pungutan bea keluar emas yang sudah berlaku bisa membantu penerimaan pos tersebut.

"Adapun penerimaan bea keluar dari komoditas emas hingga Januari 2026 tercatat sebesar Rp695 juta, sementara terkait bea keluar batubara pemerintah masih terus berkoordinasi terkait aspek regulasinya," terang Budi.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Washington DC, Amerika Serikat (AS) guna melakukan kunjungan kerja dan pertemuan bilateral dengan Presiden Donald Trump. Kunjungan kenegaraan ini difokuskan pada penguatan hubungan strategis serta penandatanganan kesepakatan dagang bersejarah yang diharapkan memperkokoh posisi ekonomi Indonesia di kancah global.

"Pertemuan membicarakan terkait update perundingan Indonesia-Amerika dan disampaikan Bapak Presiden rencananya akan hadir di Amerika Serikat pada tanggal 19 Februari. Di sekitar tanggal tersebut, rencananya akan dilaksanakan penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART)," ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangan resmi, Senin (16/2/2026).

Prabowo beserta rombongan terbatas lepas landas melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin siang. Sebelum keberangkatan, Kepala Negara telah mengumpulkan sejumlah menteri sektor ekonomi di kediamannya pada Minggu (15/2) guna mematangkan konsolidasi akhir terkait agenda strategis yang akan dibawa ke Negeri Paman Sam tersebut.

Fokus utama dalam pertemuan di Washington nantinya adalah pengesahan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat. Secara substansi, negosiasi tarif antara kedua negara telah dinyatakan rampung, di mana Indonesia berkomitmen membebaskan tarif bea masuk bagi mayoritas produk asal Amerika Serikat sebagai bentuk kemitraan yang setara.

Sebagai imbal balik resiprokal, Amerika Serikat setuju untuk melakukan pemangkasan tarif secara signifikan terhadap produk-produk ekspor asal Indonesia. Washington akan menurunkan tarif resiprokal dari yang sebelumnya menyentuh angka 32% menjadi 19%, yang diyakini akan meningkatkan daya saing komoditas nasional di pasar AS.

Selain penurunan tarif secara umum, Amerika Serikat juga memberikan pengecualian tarif khusus bagi sejumlah komoditas ekspor unggulan Indonesia. Kebijakan ini mencakup sektor-sektor vital seperti minyak kelapa sawit (CPO), kopi, dan kakao, yang selama ini menjadi tulang punggung devisa negara dari sektor agrikultur.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menilai rencana pemerintah menaikkan pungutan ekspor (PE) minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dari 10% menjadi 12,5% mulai Maret 2026 akan memberikan tekanan langsung terhadap harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apkasindo Gulat Medali Emas Manurung mengatakan beban kebijakan tersebut akan lebih banyak ditanggung oleh sektor hulu, khususnya petani sawit yang selama ini hanya berperan sebagai penjual TBS.

Gulat menuturkan, dari total luas perkebunan sawit nasional sekitar 16,38 juta hektare, sekitar 6,87 juta hektare atau 42% merupakan perkebunan sawit rakyat.

“Artinya adalah kenaikan PE khususnya yang menanggung bebannya adalah petani sawit yang praktis hanya penjual TBS,” kata Gulat kepada Bisnis, Kamis (22/1/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut akan berbeda bagi korporasi yang memiliki industri hilir hingga produk turunan, terutama jika produk CPO tersebut tidak diekspor.

Dia menilai, perusahaan dengan integrasi vertikal memiliki fleksibilitas lebih besar, terutama apabila produk turunan CPO tidak ditujukan untuk ekspor sehingga tidak dikenakan pungutan ekspor maupun bea keluar (BK).

Gulat menjelaskan kenaikan PE akan menekan harga CPO, termasuk harga CPO domestik yang digunakan sebagai referensi pembentukan harga.

Menurut Apkasindo, kenaikan PE akan menekan harga CPO, termasuk harga CPO domestik yang menjadi dasar penetapan harga referensi (HR). Adapun, HR ditetapkan berdasarkan rata-rata harga CPO domestik dengan bobot akumulasi 60%.

“Jika harga CPO tertekan karena asumsi rumus penetapan HR maka dipatikan harga CPO akan turun dan terdampaklah ke harga TBS petani sawit. Karena rujukan pembelian harga TBS adalah harga rata-rata mingguan CPO untuk petani bermitra, dan harga CPO harian untuk petani swadaya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Apkasindo memperkirakan penerapan PE sebesar 12,5% akan menekan harga TBS petani sawit sekitar Rp380 per kilogram. Jika beban tersebut ditambah dengan bea keluar, maka total tekanan harga yang ditanggung petani dapat mencapai Rp625 per kilogram TBS.

Adapun saat ini, harga TBS petani bermitra pada Oktober—Desember 2025 berada di kisaran Rp3.000–Rp3.700 per kilogram dengan harga pokok produksi (HPP) Rp1.850–Rp1.900 per kilogram TBS. Sementara itu, harga TBS petani swadaya atau mandiri berada di rentang Rp2.250–Rp3.250 per kilogram dengan HPP Rp1.600–Rp1.650 per kilogram.

“Sebagai pembanding beban PE US$92,61 periode Desember 2025 adalah Rp315 per kilogram TBS,” jelasnya.

Gulat menilai kenaikan PE ini akan berdampak langsung terhadap pendapatan rumah tangga petani sawit, terlebih di tengah masih mahalnya harga pupuk dan ketiadaan pupuk bersubsidi bagi petani sawit dalam lima tahun terakhir.

“Ini sangat memberatkan di tengah dinamika regulasi sawit saat ini dan masih mahalnya harga pupuk di mana petani sawit sejak 5 tahun terakhir praktis tidak lagi mendapatkan pupuk subsidi,” bebernya.

Untuk itu, Apkasindo meminta pemerintah memberikan kompensasi kebijakan agar beban kenaikan PE dapat tertutupi. Setidaknya, asosiasi petani sawit mengajukan lima tuntutan utama kepada pemerintah. Pertama, pembentukan Badan Otoritas Sawit Indonesia (BoSI).

“Pertama, dirikan Badan Otoritas Sawit Indonesia (BoSI) sehingga orkestra industri sawit dari hulu-hilir-turunan dapat seirama di bawah satu kelembagaan. Saat ini ada 38 kementerian/lembaga rusi sawit,” ucapnya,

Kedua, perubahan fokus penggunaan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dengan porsi difokuskan kepada petani sawit. Selama ini, sekitar 90% dana BPDP dialokasikan untuk kepentingan umum seperti biodiesel, sementara hanya 10% yang berhubungan langsung dengan petani sawit.

Ketiga, Apkasindo juga mengusulkan legalisasi perkebunan sawit rakyat melalui jalur afirmasi dengan program sertifikasi seluruh lahan perkebunan sawit rakyat, baik yang berada di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Keempat, penerapan satu harga TBS nasional.

Kelima, penerapan satu harga TBS petani sawit Indonesia serta penetapan Bursa CPO Indonesia (ICDX) sebagai satu-satunya bursa CPO nasional untuk menciptakan mekanisme harga yang lebih adil.

Kendati begitu, Apkasindo menyatakan petani sawit tetap mendukung program pemerintah dalam mendorong kemandirian energi nasional, termasuk melalui implementasi biodiesel B40.

Bahkan, asosiasi petani sawit juga menyatakan dapat menerima kenaikan PE hingga 15% sepanjang tuntutan dan permasalahan struktural petani sawit dapat diselesaikan.

“Kami petani sawit mendukung program Presiden Prabowo melalui kemandirian energi, salah satunya dengan menaikkan PE 12,5%, bahkan kami setuju jika sampai 15% asalkan permintaan petani sawit dilaksanakan,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Juru Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan kenaikan PE CPO merupakan upaya mendukung keberlanjutan program mandatori biodiesel sepanjang tahun ini.

Untuk diketahui, pemerintah akan mengimplementasikan B40 pada 2026. Selanjutnya, implementasi B50 ditargetkan dimulai pada semester II/2026 mendatang.

Selain itu, kenaikan pungutan ekspor tersebut sekaligus menjaga keberlanjutan pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

“PE [CPO] naik menjadi 12,5% per Maret 2026. Kebijakan biodiesel masih B40 untuk tahun ini. Namun kajian untuk B50 tetap disiapkan,” ujar Haryo kepada Bisnis, Minggu (18/1/2026) malam.

Bisnis.com, PALEMBANG — Kementerian Keuangan Wilayah Sumatra Selatan (Sumsel) mengklaim pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga 30 September 2025 masih menunjukkan realisasi yang solid.

Berdasarkan data yang diterimaBisnis, pendapatan negara di Sumsel hingga periode tersebut mencapai Rp10,68 triliun atau baru mencapai Rp60,59% dari target yang berkisar Rp17,63 triliun.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumsel Agus Yulianto menerangkan kontributor utama dalam pendapatan negara Sumsel yakni penerimaan pajak yang realisasinya Rp8,25 triliun atau 55,33%.

“Capaian itu didorong peningkatan setoran PPN [pajak pertambahan nilai] dan PPh [pajak penghasilan] Badan dari komoditas unggulan Sumsel seperti kelapa sawit dan karet,” jelasnya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (8/11/2025).

Selain itu, dari sisi penerimaan pajak perdagangan internasional juga tumbuh signifikan sebesar 72,52% (year-on-year/YoY) dengan realisasi Rp348,35 miliar atau 134,97% dari target.

Adapun pendorong utamanya yaitu bea keluar atas eksporcrude palm oil(CPO) dan produk turunannya.

Sementara itu, dari sisi belanja negara di Sumsel telah terealisasi sebanyak Rp32,27 triliun atau 68,29% dari pagu yang ditetapkan. Realisasi itu secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 5,69% YoY.

Realisasi itu meliputi belanja pemerintah pusat yang tercatat Rp8,68 triliun dengan dominasi belanja pegawai.

“Sedangkan dari sisi belanja barang dan modal terpengaruh oleh kebijakan efisiensi anggaran,” ujar Agus.

Dia menambahkan, penggerak utama pembangunan daerah Sumsel disokong oleh transfer ke daerah atau TKD. Hingga triwulan III/2025, realisasi TKD Sumsel mencapai Rp25,59 triliun atau 74,16% dari pagu.

Secara terperinci penyaluran dana bagi hasil (DBH) mencapai Rp9,16 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp10,60 triliun, dan DAK non fisik Rp3,45 triliun.

“Kemudian dana desa Rp2,11 triliun dan dana insentif Rp63 miliar,” tutupnya.