JAKARTA - Kapuspen TNI Brigjen Muhammad Nas buka suara perihal unggahan akun Instagram mantan Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto. Dalam unggahan tersebut, Tiyo mengaku dihubungi seseorang yang membawa pesan dari lembaga berbintang.

Postingan yang diunggah melalui akun instagram, @tiyoardiantor_ itu kini telah disukai 52.000 penggunaan Instagram, serta dikomentari 3.022 warganet dan direpost oleh 3.517 orang, yang salah satunya adalah mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Dalam unggahan tersebut memang tidak terlalu dijelaskan, siapa yang dimaksud lembaga berbintang tersebut. Yang jelas Tiyo akan dijanjikan akan menerima apa pun yang dia butuhkan.

Sosok pembawa pesan tersebut juga menyampaikan kepada Tiyo bahwa seorang pimpinan organisasi gerakan nasional telah memperoleh jatah proyek. Tiyo dalam unggahan tersebut tegas menolak apapun yang diberikan kepadanya.

Menggapai sosok lembaga berbintang, Kapuspen TNI belum dapat memastikan apakah posting Tiyo diarahkan kepada institusi TNI. Sebab lembaga berbintang di Indonesia tak hanya ditunjukkan kepada TNI.

"Atau mungkin dibuat seolah-olah TNI. Yang pasti, kami sebagai aparat negara, Panglima Tertinggi kita adalah Presiden," ucap Nas di Mabes TNI, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Nas menegaskan TNI selalu menjalankan tugas sesuai garis komando tanpa adanya kata tawar menawar. "Siapa pun Presidennya, kita tegak lurus dengan beliau dan pasti kita akan mendukung program dan kebijakan pemerintah Presiden hari ini," katanya.

Dalam kesempatan itu Kapuspen TNI juga menyampaikan rasa terima kasih atas informasinya yang diberikan. Menurutnya informasi tersebut akan menjadi bahan bagi institusinya."Terima kasih informasinya, saya juga sebagai ranah antisipasi bagi kami," ucapnya.

Berikut ini adalah tulisan Tiyo yang diunggah ke akun instagram pribadinya:

Ngapunten, Mas

Saya kenal orang ini meskipun interaksinya terbatas sekali. Dia menghubungi saya untuk silaturahmi dan dengan ringan saya iyakan ajakan itu karena luang waktu.

"Saya bawa pesan dari lembaga berbintang, pentingnya mau bertemu denganmu," katanya.

Saya masih diam mencerna, sebelum saya tanya apa agendanya, dia berkata

"Dia mau berikan apapun yang kamu mau."

Saya menelan ludah. Dan belum mengatakan apa-apa. Dia lanjut bercerita bahwa salah satu pimpinan organisasi gerakan nasional sudah kebagian jatah dari lembaga ini, dalam waktu dekat jatah itu akan jadi bisnis warung yang identik dengan asal daerahnya.

"Nilainya miliaran di Jakarta," katanya.

Sesudah saya yakin, seluruh godaannya telah diucapkan. Akhirnya saya bicara

"Ngapunten, mas, kalau hanya untuk makan dan minum, saya sudah cukup. Bukan karena saya kaya, tapi karena saya tidak butuh kemewahan apa-apa."

Saya segera beranjak dan pergi. Saya takut sekali setan dalam diri memenangkan pertarungan ini.

Yogyakarta, 7 Juni 2026

Tiyo Ardianto

JAKARTA - PDI Perjuangan ( PDIP ) meminta kepada pembuat undang-undang segera memproses agenda pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum ( RUU Pemilu ). Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa partainya sudah menyiapkan tim untuk mengidentifikasi beberapa isu krusial RUU Pemilu.

Menurut Ganjar, PDIP juga sudah berdikusi dengan masyarakat sipil. "Sehingga, insyaallah kita sudah siap. Tapi yang kita butuhkan sebenarnya hari ini adalah kita harus mempercepat pemrosesan atau pembahasan Undang-Undang Paket Pemilu ini agar kita tidak terlambat," kata Ganjar di halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).

Menurutnya, jika pembahasan beleid ini terlambat dilakukan, bakal memiliki sejumlah persoalan yang cukup rumit, misal isu-isu apa saja yang harus disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kepemiluan. "Dan kemudian political interplay antarpartai-partai dan kita butuh lobi segera," ujarnya.

Capres 2024 itu mengaku sebenarnya PDIP sudah memiliki sikap terkait isu-isu krusial yang akan dibahas dalam RUU Pemilu nanti. Namun, hal itu belum bisa disampaikannya secara gamblang.

"Tapi kita juga membaca apa yang menjadi sikap masing-masing partai khususnya yang ada di DPR gitu ya, sehingga kita akan bisa mendiskusikan dengan mereka. Kalaulah ini lobinya bisa dilakukan lebih cepat, maka insyaallah sih tidak akan ada persoalan di belakang," tuturnya.

Namun, kata Ganjar, kalau pembahasan berlarut atau bahkan belum ada agenda, akan berbahaya untuk penyiapan RUU berikutnya.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memandang bahwa saat ini belum waktu yang baik untuk membahas dinamika elektoral setiap harinya. Menurutnya, banyak tugas dan fungsi yang harus dijalankan partai untuk saat ini dalam membantu rakyat Indonesia.

Hal ini menanggapi masih munculnya nama Ganjar Pranowo dalam peta elektoral yang memiliki elektabilitas untuk tampil sebagai calon Presiden (Capres) di 2029, versi hasil survei.

"Ya yang penting sekarang kerja untuk rakyat dulu. Pemilu masih jauh," kata Hasto usai mengikuti ajang lari Soekarno Run 2026 yang digelar di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (15/2/2026).

Dia kembali menyinggung peristiwa yang memilukan terkait seorang anak SD di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang meninggal dunia usai bunuh diri lantaran tak mampu membeli alat tulis. Menurutnya, itu merupakan tamparan kemanusiaan bagi semua pihak.

"Jadi jangan dibawa demokrasi elektoral ini, lalu setiap hari hanya berbicara tentang election. Lebih baik kita bicara demokrasi substansial, demokrasi untuk rakyat. Partai juga harus bergerak turun ke bawah untuk ikut mengatasi masalah-masalah itu," ujarnya.

JAKARTA - PDIP akan merespons berbagai isu strategis nasional, termasuk kualitas demokrasi dan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I yang digelar bertepatan dengan HUT ke-53 partai. Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo di sela kehadirannya pada HUT ke-53 dan Rakernas I PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

"Rakernas akan membahas isu-isu nasional maupun lokal yang akan diperjuangkan oleh sebuah partai," ujar Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyoroti keluhan masyarakat mengenai kebebasan berbicara dan kebebasan pers yang dirasakan menurun.

"Kita dengarkan suara masyarakat, mereka mengeluhkan 'Kok saya tidak merasa bebas lagi berbicara? Media tidak bisa lagi bebas berbicara?. Rasanya itu perlu kita perjuangkan. Jangan sampai nilai demokrasi kita turun. Mestinya kualitas demokrasi makin baik," ungkapnya.

Isu lain yang dibahas yakni wacana sistem Pilkada, apakah dipilih DPRD atau tetap secara langsung oleh masyarakat. "Dan ini akan ada pembicaraan," ucapnya.

Rakernas juga menyoroti dinamika politik internasional yang menuntut partai untuk merumuskan respons kebijakan yang jelas.

Agenda terakhir yang disinggung yaitu isu lingkungan dan penanganan bencana yang menjadi perhatian khusus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Itulah perintah Ketua Umum, beberapa kali menyampaikan kepada tiga pilar partai, apakah di struktural, kemudian eksekutif maupun legislatif agar mengawasi pada wilayah ini," kata Ganjar.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menempati posisi kedua dari 25 calon presiden (Capres) dalam simulasi versi lembaga survei Indikator Politik Indonesia.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, dalam survei yang dilakukan pada 20–27 Oktober 2025, elektabilitasPrabowo Subianto menempati posisi puncak dengan 46,7%.

Kemudian diikuti oleh Dedi Mulyadi mencatatkan elektabilitas sebesar 18,4% dan jauh melampaui nama-nama besar seperti Anies Baswedan, Gibran Rakabuming Raka, hingga Ganjar Pranowo.

Nama-nama lain yang menempati posisi di bawah Dedi Mulyadi antara lain Anies Baswedan 9%, Gibran Rakabuming Raka 4,8%, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 3,9% dan Ganjar Pranowo 3,7%.

"Dan ada nama baru, Purbaya Yudhi Sadewa. Meskipun waktu kita survei beliau relatif baru menjadi menteri, khususnya Menteri Keuangan, namanya mulai menyelinap di balik memori publik, jadi ada 1,5% dari total 25 nama yang kita uji dalam simulasi," kata Burhanuddin dalam rilis Evaluasi Publik Setahun Kinerja Pemerintah Prabowo-Gibran, Sabtu (8/11/2025).

Nama tokoh nasional yang masuk daftar yakni Sherly Tjoanda Laos 1,1%, Khofifah Indar Parawansa 0,5%, Erick Thohir 0,4%, Kaesang Pangarep 0,4% hingga Puan Maharani 0,1%.

Indikator memasukkan 25 nama karena merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapuspresidential thresholdsehingga setiap partai berpeluang mengusung capres sendiri tanpa harus berkoalisi.

Ia menjelaskan, berdasarkan basis wilayah pemilih, Dedi Mulyadi menguasai Jawa Barat sebesar 43,5%, sedangkan Prabowo Subianto hanya memperoleh 31,4%.

Selain di Jabar, dukungan terhadap mantan Bupati Purwakarta itu juga datang dari Sumatera 12,2%, Banten 38,4% hingga DKI Jakarta 19,7% diikuti provinsi lainnya.

"Dedi Mulyadi cukup kuat, terutama di Jawa Barat. Secara umum, Pak Prabowo unggul di semua wilayah, kecuali di Jabar. Kemudian, Gibran itu basis terkuatnya di Jawa Tengah sama di Bali," tuturnya.

Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden di 38 provinsi dengan metodemultistage random samplingdanmargin of error±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95%.

"Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.Quality controlterhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel olehsupervisordengan kembali mendatangi responden terpilih," pungkasnya.

JAKARTA - Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPP PDIP Ganjar Pranowo menyoroti Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (7/11/2025). Ganjar menyampaikan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kerap memerintahkan dan mengingatkan para kader untuk senantiasa menjaga integritas.

"Perintah menjaga integritas sudah berkali-kali diberikan. Kita semua selalu saling mengingatkan," ujar Ganjar kepada wartawan, Jumat (7/11/2025).

Soal Sugiri tak bisa menjaga integritas itu, Ganjar berkata, risiko ditanggung sendiri. Ganjar juga mengatakan, PDIP menghormati segala proses hukum di KPK.

"Namun jika yang bersangkutan tidak bisa menjaga, maka risiko itu dia tanggung. Kami hormati proses penegakan hukum," jelasnya.

Sebelumnya, KPK menggelar OTT di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur (Jatim). Ada beberapa pihak yang diamankan dalam OTT, di antaranya Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

OTT terhadap Bupati Ponorogo tersebut disampakan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. Sugiri diduga terjerat kasus dugaan suap terkait mutasi dan promosi jabatan.

"Ya benar," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, Jumat (7/11/2025).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal peluangnya masuk partai politik.

Dia menegaskan tidak tertarik masuk ke partai politik.

Ketika dikonfirmasi soal hal ini oleh awak media, Purbaya juga mengaku tak pernah mendapatkan tawaran masuk partai politik.

"Apa? Saya nggak tahu (ada tawaran masuk parpol). Kamu lirik saya nggak?" ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/10) seperti dikutip dari detik.com.

Ketika dikonfirmasi lagi soal tawaran masuk parpol dan soal elektabilitas politiknya meningkat, secara tegas dia menegaskan dirinya tak mau terjun ke kancah politik.

"Saya nggak tertarik politik. Saya nggak tertarik politik," ujar Purbaya.

Merebak kabar, Purbaya diajak masuk ke salah satu partai politik. Hal ini terjadi setelah citranya meningkat di tengah masyarakat.

Popularitas Purbaya memang sedang menanjak. Berdasarkan hasil rilis survei elektabilitas calon presiden, calon wakil presiden dan partai politik untuk Pemilu 2029  IndexPolitica Indonesia,  Elektabilitas Purbaya bahkan melesat ke peringkat atas, menyalip nama-nama yang telah mapan di panggung politik nasional.

Beberapa pertanyaan diajukan kepada para responden, antara lain pasangan capres-cawapres pilihan pada Pilpres 2024, top of mind tokoh politik, elektabilitas partai, elektabilitas capres dan cawapres.

Dalam pertanyaan top of mind tokoh politik, secara mengejutkan nama Purbaya menduduki peringkat tiga, di bawah Prabowo Subianto (37,12 persen) dan Joko Widodo (24,25 persen). Top of mind Purbaya di masyarakat mencapai 19,45 persen.

Purbaya mengalahkan nama-nama politisi mapan seperti Dedi Mulyadi, Anies Baswedan, bahkan Agus Harimurti Yudhoyono dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sementara untuk elektabilitas calon presiden, Purbaya hanya kalah dari Prabowo Subianto. Elektabilitas Purbaya 22,50 persen, Prabowo Subianto 40,12 persen. Di bawah Purbaya ada dua mantan capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Untuk elektabilitas calon wakil presiden, elektabilitas Purbaya tertinggi dengan 28,65 persen. Purbaya mengalahkan sejumlah tokoh partai seperti Dedi Mulyadi (20,15 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (15,75 persen) dan Wapres Gibran (12,35 persen).

Direktur IndexPolitica Denny Charter menyebut fenomena Purbaya ini sebagai Purbaya Effect.

Menurut Denny, Purbaya mendapat popularitas dan elektabilitas berkat sejumlah kebijakannya sebagai menteri keuangan.

"Purbaya bisa diartikan mewakili protest vote yakni mereka yang sudah bertahun tahun 'lelah' dengan style Menteri Keuangan sebelumnya yakni Sri Mulyani," kata Denny.

"Bukan berarti Sri Mulyani tidak bagus dalam menjalan tugas, tetapi lebih kepada keinginan masyarakat mendapatkan sosok yang antitesis dari Sri Mulyani. Hal ini diperoleh dalam diri Purbaya Yudhi Sadewa," imbuhnya.