Sebanyak 225 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Australia dilaporkan kehabisan stok bahan bakar minyak (BBM) di tengah terganggunya pasokan energi global akibat konflik di Timur Tengah.

Kondisi ini mendorong pemerintah Australia mengambil langkah cepat dengan menjalin kerja sama pasokan energi dengan Singapura.

Menteri Energi Australia Chris Bowen mengungkapkan krisis pasokan terjadi di sejumlah wilayah utama. Rinciannya, 109 SPBU di Victoria kehabisan setidaknya satu jenis bensin, 47 SPBU di Queensland tidak memiliki diesel dan 32 lainnya kehabisan bensin reguler, serta 37 SPBU di New South Wales kehabisan bensin.

Selain itu, Perdana Menteri New South Wales Chris Minns sebelumnya menyampaikan 105 SPBU di wilayahnya tidak memiliki stok diesel. Hal ini menambah tekanan terhadap distribusi energi di negara tersebut.

Bowen juga mengungkap adanya gangguan pasokan global, termasuk enam pengiriman minyak yang tidak sampai ke Australia. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci kapan pemerintah mengetahui hal tersebut.

Sebagai respons, pemerintah Australia menjalin kesepakatan dengan Singapura, salah satu pemasok utama minyak olahan. Perdana Menteri Anthony Albanese bersama Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menegaskan komitmen untuk menjaga kelancaran perdagangan energi.

Dalam pernyataan bersama, keduanya menegaskan kerja sama ini bertujuan menjaga arus pasokan energi tetap stabil.

"Kami akan mendukung kelancaran distribusi barang penting, termasuk minyak bumi seperti diesel dan gas alam cair antara kedua negara, serta saling memberi tahu dan berkonsultasi jika terjadi gangguan yang berdampak pada perdagangan energi," demikian pernyataan tersebut, melansir The Guardian.

Mereka juga mengajak negara mitra lainnya untuk menjaga rantai pasok energi global tetap terbuka.

"Kami menyerukan kepada mitra dagang lainnya untuk ikut memastikan rantai pasok energi global tetap terbuka demi keamanan dan kesejahteraan bersama," lanjut pernyataan itu.

Di tengah situasi ini, Bowen mengatakan pemerintah Australia belum akan mengambil langkah pembatasan bahan bakar dalam waktu dekat, meski sejumlah skenario darurat telah disiapkan.

"Langkah awal adalah mendorong pengendalian konsumsi publik melalui kampanye informasi dan imbauan penghematan bahan bakar. Setelah itu baru langkah lanjutan dipertimbangkan. Saya rasa kita masih jauh dari tahap tersebut," kata Bowen.

Pemerintah setempat juga mengisyaratkan akan memanfaatkan posisi Australia sebagai eksportir besar batu bara dan gas untuk menjaga kelangsungan impor minyak. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari strategi menghadapi tekanan pasokan global.

Selain bahan bakar, kekhawatiran kini juga meluas ke pasokan pupuk dan bahan kimia lain yang bergantung pada energi impor. Sejumlah negara bahkan mulai memprioritaskan kebutuhan domestik, sehingga berpotensi menahan ekspor energi mereka.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk menambah anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun opsi tersebut masih menunggu masuknya investasi swasta dalam pembangunan ibu kota baru itu.

Peluang penambahan anggaran disinggung saat Purbaya membahas kelanjutan proyek IKN. Ia memastikan pembangunan IKN tetap berjalan, meski tidak secepat sebelumnya.

Menurutnya, pemerintah menyetujui pelibatan sektor swasta dalam pembangunan perumahan di kawasan tersebut sebagai bagian dari strategi pendanaan jangka menengah.

"Yang jelas, yang udah kita setujuin adalah perusahaan swasta yang bangun rumah di sana. Harusnya udah mulai jalan tuh pembangunan rumahnya," ujar Purbaya di Gedung DPD RI, Jakarta Pusat, Senin (3/11).

Lalu, Purbaya membuka kans anggaran pembangunan IKN bisa ditambah pada tahun-tahun mendatang.

"Nanti baru kalau perlu tahun-tahun berikutnya ada dana pemerintah (APBN) kita keluarkan lagi," imbuhnya.

Purbaya tegas membantah pemberitaan media asing yang meramalkan IKN bakal menjadi kota hantu di tengah keterbatasan anggaran. Ia meminta publik tidak mudah terpengaruh oleh prediksi dari luar negeri yang menurutnya sering kali keliru.

"Saya enggak tahu kan tergantung nanti rencananya pemerintah ke depan seperti apa (soal IKN). Kalau (menurut) saya sih enggak akan jadi kota hantu. Kalau ekonominya udah bagus, uang saya (di Kementerian Keuangan) akan banyak nanti. Jadi Anda enggak usah takut. Jadi jangan dengar prediksi orang luar. Itu sering salah kok," ucapnya.

Pernyataan itu disampaikan menanggapi laporan The Guardian, media asal Inggris, yang menulis bahwa proyek pembangunan IKN di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berpotensi mandek dan berisiko berubah menjadi "ghost city".

Dalam artikelnya, media tersebut menyoroti turunnya porsi pendanaan negara untukIKN dari 2 miliar poundsterling Inggris pada 2024 menjadi 700 juta poundsterling Inggris pada 2025.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons pemberitaan media asing yang meramalkan Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal menjadi kota hantu di tengah keterbatasan anggaran.

Ia meminta publik tidak mudah terpengaruh oleh prediksi dari luar negeri yang menurutnya sering kali keliru.

"Saya enggak tahu kan tergantung nanti rencananya pemerintah ke depan seperti apa (soal IKN). Kalau (menurut) saya sih enggak akan jadi kota hantu. Kalau ekonominya udah bagus, uang saya (di Kementerian Keuangan) akan banyak nanti. Jadi Anda enggak usah takut. Jadi jangan dengar prediksi orang luar. Itu sering salah kok," ujar Purbaya di Gedung DPD RI, Jakarta Pusat, Senin (3/11).

Pernyataan itu disampaikan menanggapi laporan The Guardian, media asal Inggris, yang menulis bahwa proyek pembangunan IKN di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berpotensi mandek dan berisiko berubah menjadi "ghost city".

Dalam artikelnya, media tersebut menyoroti turunnya porsi pendanaan negara untukIKN dari 2 miliar poundsterling Inggris pada 2024 menjadi 700 juta poundsterling Inggris pada 2025.

Purbaya menjelaskan pembangunan IKN tidak berhenti dan tetap berjalan meski tidak secepat sebelumnya. Pemerintah, kata dia, telah menyetujui pelibatan sektor swasta dalam pembangunan perumahan di kawasan tersebut sebagai bagian dari strategi pendanaan jangka menengah.

"Yang jelas, yang udah kita setujuin adalah perusahaan swasta yang bangun rumah di sana. Harusnya udah mulai jalan tuh pembangunan rumahnya. Nanti baru kalau perlu tahun-tahun berikutnya ada dana pemerintah kita keluarkan lagi," ujarnya.

Ia menambahkan meski pembangunan berjalan lebih hati-hati, tidak berarti proyek tersebut tersendat. Beberapa perusahaan telah mulai membangun rumah di kawasan IKN.

"Sepertinya enggak berhenti (pembangunan), masih jalan terus. Tapi enggak secepat yang... Kita ikutin sama Pak Presiden (Prabowo) aja seperti apa," kata Purbaya.

Sebelumnya, The Guardian menulis laporan berjudul "Indonesia's new capital, Nusantara, in danger of becoming a 'ghost city'" yang menggambarkan kekhawatiran sejumlah pihak terhadap masa depan proyek IKN. Media itu menyebut lambatnya pembangunan dan berkurangnya jumlah pekerja di lokasi membuat kawasan IKN tampak sepi.

Namun, laporan tersebut juga memuat bantahan dari pihak pemerintah. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono menegaskan Prabowo berkomitmen melanjutkan proyek IKN dan memastikan pendanaannya tetap tersedia.

"Dananya sudah ada, komitmen politiknya juga sudah ada. Kenapa kita harus ragu?" kata Basuki, dikutip dari laporan yang sama.