Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya muncul ke publik mengakui negara produsen minyak terancam krisis bahan bakar minyak (BBM) gara-gara perang Ukraina.

Dalam sebuah wawancara, Putin menyebut Rusia kekurangan BBM tertentu setelah serangkaian serangan Ukraina belakangan menyasar fasilitas energi.

"Terkait serangan terhadap infrastruktur kritis secara umum, dan infrastruktur energi secara khusus, tentu saja serangan terhadap fasilitas infrastruktur kami menimbulkan masalah, itu jelas," kata Putin dalam wawancara yang dipublikasikan oleh Kremlin, dikutip Reuters, Senin (29/6).

"Saat ini kami memang melihat adanya kekurangan tertentu, tetapi tidak dalam kondisi kritis," imbuhnya.

Menurut Putin, tugas utama saat ini adalah meningkatkan kapasitas pertahanan udara Rusia dan memastikan ketersediaan pasokan bahan bakar, terutama ke wilayah Krimea.

Dalam wawancara tersebut, Putin juga memperkirakan tim negosiator Amerika Serikat (AS) akan datang ke Moskow untuk membahas upaya mengakhiri perang Ukraina, setelah Washington tidak lagi terlalu fokus pada Iran dan konflik di Timur Tengah.

Terkait kemungkinan perundingan untuk mengakhiri perang Ukraina, Putin menyatakan terbuka dengan opsi itu.

"Kami berharap setelah seluruh peristiwa ini berakhir, setelah fase aktif terkait Iran mereda, kami akan menyambut kedatangan para perwakilan pemerintahan AS yang sebelumnya telah beberapa kali bertemu dengan kami di Moskow," ujarnya.

"Kami siap melanjutkan negosiasi dan membahas seluruh detailnya," ucap Putin.

Namun, bagian wawancara dengan jurnalis Rusia Pavel Zarubin tersebut tidak dipublikasikan oleh Kremlin, tetapi dikutip oleh sejumlah kantor berita Rusia setelah sang pewawancara mengunggahnya melalui Telegram.

Jumat lalu, otoritas Crimea menetapkan status darurat akibat kelangkaan BBM dan pemadaman listrik yang dipicu serangan Ukraina terhadap rantai logistik dan fasilitas minyak di wilayah tersebut.

Rusia mencaplok Krimea dari Ukraina pada 2014, langkah yang tidak diakui oleh sebagian besar negara di dunia.

Beberapa jam sebelumnya, dalam pidatonya di kongres partai berkuasa United Russia, Putin berjanji akan menjamin keamanan dan mengatasi berbagai tantangan seiring meningkatnya serangan balasan Ukraina di wilayah Rusia.

"Ya, kami melihat masalah tersebut, kami menyadarinya dan sedang meresponsnya. Namun kami tentu akan menjamin keamanan negara dan warga kami, serta menjaga keutuhan perbatasan Rusia," kata Putin kepada anggota partai.

"Kami tanpa ragu akan mengatasi semua tantangan yang kami hadapi saat ini, termasuk serangan teroris terhadap wilayah dan fasilitas infrastruktur kami," tambahnya.

Pidato Putin disampaikan beberapa jam setelah serangan drone Ukraina menewaskan satu orang di wilayah selatan Rusia, Krasnodar Krai, dan memicu kebakaran di sebuah kilang minyak, menurut gubernur setempat, Veniamin Kondratyev.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut serangan itu sebagai bagian dari operasi yang melemahkan kemampuan Rusia untuk melanjutkan perang kedua negara.

"Kilang minyak Slavyansk di wilayah Krasnodar berhasil diserang, sekitar 300 kilometer dari garis depan. Kami juga mencapai sebuah kilang di wilayah Yaroslavl, sekitar 700 kilometer dari perbatasan kami," tulis Zelensky di platform X pada Minggu.

Pekan lalu, serangan Ukraina lainnya memicu kebakaran besar di sebuah kilang minyak di tenggara Moskow, yang menyebabkan asap hitam pekat menyelimuti kawasan pinggiran ibu kota Rusia.

Para analis menilai Ukraina semakin mampu bertahan di medan perang. Namun, kota-kotanya masih terus menjadi sasaran serangan mematikan Rusia dalam konflik yang kini telah berlangsung lebih lama dibandingkan World War I.

Rusia krisis bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah buntut terganggunya jalur pasokan imbas perang melawan Ukraina.

SPBU di Semenanjung Krimea, daerah yang dikuasai Rusia, kehabisan bensin seiring meningkatnya serangan Ukraina terhadap jalur pasokan ke wilayah tersebut pada Kamis (11/6).

Mengutip Reuters, Ukraina telah meningkatkan serangan drone terhadap jalur pasokan ke Krimea yang direbut Moskow dari Kyiv pada 2014. Otoritas lokal telah memberlakukan sistem pembatasan BBM dan beberapa bahan pangan yang juga mulai menipis.

Seorang sumber di Sevastopol, kota terbesar di Semenanjung Krimea, mengatakan tidak ada BBM di sebagian besar SPBU lokal. Bahkan, pasokan sulit untuk memenuhi sistem pembatasan yang diberlakukan dalam beberapa minggu terakhir.

Biasanya BBM dikirim ke Krimea melalui kapal tongkang ke terminal minyak di Kota Feodosia, tetapi pasokan terhenti setelah Ukraina menyerang terminal tersebut pada April lalu.

Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozhaev mengatakan rencana distribusi BBM tertunda karena truk tidak dapat mengantarkan bahan bakar ke kota tersebut imbas serangan Ukraina baru-baru ini terhadap rute pasokan.

Gubernur yang ditunjuk Moskow itu mengatakan drone Ukraina telah menyebabkan kerusakan ringan semalam, dengan 33 drone berhasil ditembak jatuh.

Saksi lain di Kota Yevpatoriya mengatakan ada antrean panjang di luar satu-satunya SPBU yang beroperasi di sana.

Sebagian besar BBM dikirim ke Krimea melalui jalan darat dan kereta api, melalui wilayah yang dikuasai Rusia di utara. Wilayah tersebut direbut Moskow pada 2022 sehingga rute-rute tersebut semakin terganggu oleh serangan drone.

Menurut catatan Reuters, krisis BBM di Rusia telah dilaporkan oleh media dan di media sosial di sejumlah wilayah. Selain Krimea yang dikuasai Rusia, ada dua wilayah di Siberia yang secara resmi mengonfirmasi krisis BBM.

Sementara, sebagian besar wilayah lain menyatakan situasi berada di bawah kendali dan beberapa gangguan disebabkan oleh aksi panic buying.

Gubernur Kherson, kota yang dikuasai Moskow dan berbatasan dengan Krimea di utara, juga menyebut Ukraina telah menargetkan jembatan di wilayah tersebut sehingga menyebabkan kerusakan sebagian.

Di sisi lain, Pemerintah Rusia adanya masalah dengan pasokan BBM. Wakil Perdana Menteri Alexander Novak mengatakan ia telah mengeluarkan instruksi untuk menetapkan sistem peramalan guna mengantisipasi kesulitan dalam distribusi bahan bakar dan memenuhi permintaan domestik

"Alexander Novak mengeluarkan instruksi untuk pembuatan model peramalan perkembangan situasi pasar bahan bakar di tingkat regional, dengan rincian terperinci dari semua parameter yang mungkin," kata pemerintah dalam keterangan resmi.

Sistem ini diharapkan akan membantu mengidentifikasi titik-titik kemacetan dan mengambil langkah-langkah pencegahan.

Seorang komandan Ukraina Dmytro Filatov mengatakan pasukan Kyiv telah menyerang Jembatan Chonhar. Fasilitas tersebut menjadi rute kunci antara Krimea dan wilayah Kherson sehingga menyebabkan kerusakan kritis dan menghentikan lalu lintas.

Ia juga mengatakan pihaknya menyerang Kota Armiansk, daerah terletak di selat sempit yang merupakan satu-satunya jalur darat antara Krimea dan daratan utama. Serangan tersebut juga menghancurkan truk yang mengangkut bahan bakar dan amunisi.

Kyiv juga melancarkan serangan di selatan Rusia semalam, dan menyebabkan kerusakan termasuk kebakaran di kilang minyak Afipsky yang telah dipadamkan.

[Gambas:Youtube]

Jakarta: Di tengah wacana pemerintah memberikan subsidi kendaraan hybrid dan mobil listrik di kota-kota besar, Kabupaten Asmat justru memberikan contoh nyata bagaimana kendaraan listrik lebih dibutuhkan di daerah yang mengalami krisis distribusi bahan bakar minyak (BBM).

Wilayah yang berada di ujung timur Indonesia itu telah lama menggunakan kendaraan listrik sebagai solusi mobilitas masyarakat sehari-hari. Bahkan, Kota Agats di Kabupaten Asmat dikenal sebagai “Kota Seribu Motor Listrik” karena mayoritas warganya menggunakan motor listrik jauh sebelum tren kendaraan listrik berkembang di kota besar.

“Transisi kendaraan listrik ternyata tidak harus dimulai dari kota metropolitan. Asmat membuktikan bahwa kendaraan listrik justru paling relevan diterapkan di daerah yang kesulitan BBM,” ujar Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno.

Menurut Djoko, penggunaan kendaraan listrik di Asmat lahir dari kebutuhan nyata masyarakat terhadap moda transportasi yang murah, efisien, dan sesuai dengan kondisi geografis wilayah rawa.

Kota Agats sendiri dibangun di atas jalan panggung berbahan kayu dan beton karena kondisi tanah berawa. Kendaraan listrik dinilai lebih cocok karena memiliki bobot lebih ringan dibanding kendaraan berbahan bakar minyak.

“Motor listrik mengurangi beban pada struktur jalan panggung. Selain itu ukurannya lebih ringkas sehingga cocok untuk jalan-jalan sempit di Agats,” katanya.

Tidak hanya itu, kendaraan listrik juga membantu masyarakat mengurangi ketergantungan pada BBM yang selama ini mahal dan sulit didistribusikan ke wilayah pedalaman Papua Selatan.
Djoko mengungkapkan, sebelum ada kebijakan BBM satu harga, harga BBM di Asmat bahkan pernah mencapai Rp60 ribu per liter.

“Karena distribusi BBM sulit dan mahal, masyarakat akhirnya beradaptasi menggunakan kendaraan listrik. Ini justru menjadi bentuk kemandirian energi masyarakat,” ujarnya.

Saat ini hampir seluruh warga Agats menggunakan motor listrik dengan empat hingga enam baterai berkapasitas sekitar 20–22 ampere-hour (Ah). Pengisian daya dilakukan secara mandiri di rumah selama 8–10 jam per hari.

Selain itu, ojek listrik juga menggeliat di Agats yang bahkan dilindungi kebijakan, seperti Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Selain itu, ada juga Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Angkutan Darat dan Sungai.

Data Dinas Perhubungan Kabupaten Asmat menyebutkan, terdapat 22 pangkalan ojek listrik. Ojek yang beroperasi di Kota Agats menggunakan pelat kendaraan berwarna kuning. Regulasi itu, mengatur retribusi kendaraan bermotor listrik (ojek) yang disewakan sebesar Rp 500.000 per tahun, retribusi kendaraan bermotor listrik pribadi Rp 150.000 per tahun, dan sewa lahan untuk ojek Rp 1 juta per tahun.

Ia menilai pengalaman Asmat seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan subsidi kendaraan listrik nasional. Menurutnya, daerah yang mengalami keterbatasan distribusi BBM justru lebih membutuhkan dukungan pengembangan kendaraan listrik dibanding kota besar.

“Subsidi kendaraan listrik jangan hanya berorientasi pada masyarakat perkotaan. Wilayah yang kesulitan BBM seperti Asmat justru lebih membutuhkan kendaraan listrik,” tegasnya.

Djoko mengatakan sektor transportasi saat ini masih menjadi penyumbang terbesar konsumsi BBM nasional. Di sisi lain, populasi kendaraan listrik di Indonesia masih sangat rendah.
Berdasarkan data BPS, Kementerian Perhubungan, dan Kompas, jumlah kendaraan listrik nasional baru mencapai sekitar 333.561 unit atau sekitar 0,19 persen dari total kendaraan pada 2025. Padahal pemerintah menargetkan penggunaan kendaraan listrik mencapai 10 persen untuk menekan konsumsi BBM nasional.

Menurut Djoko, antrean panjang di SPBU yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil. Karena itu, pengembangan kendaraan listrik di daerah terpencil dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi ongkos distribusi BBM sekaligus meningkatkan mobilitas ekonomi masyarakat.

“Kalau Asmat yang wilayahnya rawa dan distribusi energinya sulit saja bisa berhasil menggunakan kendaraan listrik, daerah lain tentu juga bisa,” kata dia.

Data Dinas Perhubungan Kabupaten Asmat mencatat jumlah motor listrik di Agats terus meningkat. Pada 2018 tercatat sekitar 1.280 unit, sedangkan saat ini diperkirakan sudah mencapai lebih dari 4.000 unit. Selain kendaraan pribadi, ojek listrik juga berkembang pesat di Agats dan didukung regulasi daerah melalui sejumlah peraturan daerah dan peraturan bupati.
Bagi Djoko, keberhasilan Asmat merupakan contoh penting bahwa transisi energi nasional harus dimulai dari kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar mengikuti tren global.

Dia menuturkan transformasi di ujung timur Indonesia ini memberikan pelajaran berharga bagi peta jalan transportasi nasional. Jika sebuah wilayah dengan tantangan geografis yang kompleks mampu melepaskan diri dari ketergantungan BBM, maka adopsi kendaraan listrik di wilayah lain bukanlah hal yang mustahil untuk mewujudkan kedaulatan energi Indonesia.

(SAW)

Bisnis.com, CIREBON - Aktivitas melaut nelayan di Kota Cirebon, Jawa Barat, terhambat akibat sulitnya memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM). Kondisi ini membuat puluhan hingga ratusan kapal terpaksa bersandar, memicu kerugian ekonomi yang kian membesar di tengah ketidakpastian pasokan.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cirebon Karsudin mengatakan krisis BBM telah berlangsung hampir 1 bulan terakhir.

Dampaknya paling terasa bagi nelayan dengan kapal berukuran di atas 30 Gross Tonnage (GT) yang membutuhkan pasokan BBM dalam jumlah besar untuk melaut.

Dia menjelaskan, 1 kapal nelayan ukuran besar bisa membutuhkan hingga 30 kiloliter BBM dalam sekali melaut. Sementara untuk kapal di bawah 30 GT, kebutuhan BBM berkisar 20 hingga 24 kiloliter.

Namun, dalam kondisi saat ini, nelayan kerap hanya memperoleh sebagian kecil dari kebutuhan tersebut.

"Sekitar 100 kapal tidak bisa melaut. Mereka kekurangan BBM, terutama untuk kapal besar. Ini bukan hanya soal operasional, tapi sudah menyangkut penghidupan," kata Karsudin, Selasa (21/4/2026).

Banyak nelayan memilih tidak melaut karena biaya operasional tidak sebanding dengan potensi hasil tangkapan. Sebagian lainnya mencoba bertahan dengan mengurangi jarak tangkap, meski hasilnya jauh dari optimal.

"Kalau dipaksakan melaut dengan BBM terbatas, risikonya besar. Bisa tidak sampai ke daerah tangkapan, atau pulang tanpa hasil," ujarnya.

Karsudin menambahkan, kondisi ini turut berdampak pada rantai ekonomi di pesisir. Tidak hanya nelayan, pelaku usaha perikanan seperti pengepul, pedagang ikan, hingga pekerja di sektor pengolahan ikut terdampak akibat menurunnya pasokan hasil tangkapan.

Menurut dia, solusi jangka pendek yang paling dibutuhkan adalah penambahan kuota BBM, khususnya untuk kapal-kapal besar.

Dia mengusulkan agar setiap kapal setidaknya mendapatkan pasokan minimal 20 kiloliter agar dapat kembali beroperasi secara normal.

"Kami butuh kepastian pasokan. Tanpa itu, aktivitas nelayan akan terus terhenti," katanya.

Di sisi lain, pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon mengakui adanya keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan BBM, khususnya untuk jenis non-subsidi.

Kepala DKP3 Kota Cirebon Elmi Masruroh menyebutkan kuota BBM subsidi yang tersedia saat ini sekitar 2.700 kiloliter per tahun. Jumlah tersebut harus dibagi secara merata kepada seluruh nelayan agar tidak terjadi ketimpangan distribusi.

"Kalau diberikan dalam jumlah besar ke satu kapal, nanti nelayan lain tidak kebagian. Jadi harus diatur agar merata," ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah terus mengupayakan penambahan kuota BBM subsidi melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Selain itu, distribusi BBM kini dilakukan melalui sistem daring untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan.

Ancaman krisis BBM yang berpotensi terjadi pada Juni mendatang diwaspadai Pemerintah Malaysia. Negeri Jiran itu menyiapkan berbagai langkah antisipasi menghadapi ancaman krisis tersebut.

Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah Mohd Nasir mengatakan periode Juni hingga Juli akan menjadi fase krusial dalam menjaga ketersediaan energi nasional.

"Juni dan Juli akan menjadi periode yang sangat kritis untuk memastikan pasokan bahan bakar tetap tersedia," ujarnya dikutip Bloomberg, Minggu (12/4).

Menurutnya, ketersediaan bahan baku lain berbasis minyak dan gas, termasuk untuk industri farmasi dan alat kesehatan, perlu dijaga.

Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan energi masih dalam kondisi aman untuk jangka pendek. Akmal menyebut ketersediaan BBM untuk April dan Mei masih stabil, tetapi tantangan utama akan muncul setelahnya.

Sinyal kewaspadaan ini sebelumnya telah disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

[Gambas:Youtube]

Ia yang menyebut ketidakpastian pasokan energi bisa mulai terasa pada Juni. Hal ini menegaskan kerentanan Malaysia terhadap tekanan krisis energi global.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Malaysia mulai mengambil langkah diversifikasi sumber pasokan energi serta memperkuat kerja sama dengan mitra dagang utama.

Lonjakan permintaan di sejumlah wilayah sempat memicu gangguan sementara di beberapa SPBU Malaysia. Namun, Wakil Menteri Perdagangan Dalam Negeri Fuziah Salleh menegaskan kondisi tersebut bersifat sementara dan sedang ditangani.

"Posisi pasokan bahan bakar negara masih stabil dan mencukupi," ujarnya sambil mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan.

Pemerintah juga menepis laporan media asing yang menyebut adanya ekspor solar dari Malaysia ke Filipina. Perusahaan energi nasional Petroliam Nasional (Petronas) menegaskan tidak memiliki perjanjian pasokan dengan pihak Filipina dan tetap memprioritaskan kebutuhan domestik.

Selain langkah pengamanan pasokan, pemerintah Malaysia juga mengaktifkan kembali kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sejak pertengahan April. Kebijakan ini diterapkan hingga tiga hari dalam seminggu, sebagai bagian dari upaya penghematan energi.

Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk seluruh sektor. Pegawai di bidang keamanan, kesehatan, dan pendidikan tetap diwajibkan bekerja dari kantor guna menjaga layanan publik.

Selain itu, hanya ASN yang tinggal lebih dari 8 kilometer dari kantor dan berada di wilayah tertentu seperti Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, dan ibu kota negara bagian yang memenuhi syarat WFH.

Dalam pelaksanaannya, pegawai yang bekerja dari rumah diwajibkan menggunakan aplikasi pelacakan berbasis geolokasi bernama SPOT-Me untuk mencatat kehadiran dan aktivitas kerja secara berkala, bahkan hingga setiap jam.

Kebijakan ini menuai beragam tanggapan. Sebagian pegawai menyambut positif karena dapat menghemat waktu dan biaya, namun ada pula yang menilai pekerjaan tertentu menjadi kurang efisien jika dilakukan dari rumah.

Sejumlah kalangan juga menilai dampak kebijakan ini terhadap penghematan energi relatif terbatas. Ekonom memperkirakan hanya sekitar 260 ribu dari total 1,3 juta ASN yang memenuhi syarat WFH, sehingga penghematan bahan bakar yang dihasilkan kurang dari 1 persen dari total konsumsi nasional.

Agar lebih berdampak, kebijakan serupa dinilai perlu diperluas ke sektor swasta, meskipun hal tersebut berpotensi menimbulkan tantangan baru bagi dunia usaha.

Malaysia bersiap menghadapi potensi kelangkaan bahan bakar (BBM) yang diperkirakan terjadi mulai Juni 2026, seiring dampak konflik geopolitik di Timur Tengah terhadap pasokan energi global.

Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah Mohd Nasir mengatakan periode Juni hingga Juli akan menjadi fase krusial dalam menjaga ketersediaan energi nasional.

"Juni dan Juli akan menjadi periode yang sangat kritis untuk memastikan pasokan bahan bakar tetap tersedia," ujarnya, melansir Bloomberg.

Ia menambahkan ketersediaan bahan baku lain berbasis minyak dan gas, termasuk untuk industri farmasi dan alat kesehatan, juga perlu dijaga.

Sinyal kewaspadaan ini sebelumnya telah disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang menyebut ketidakpastian pasokan energi bisa mulai terasa pada Juni. Hal ini menegaskan kerentanan Malaysia terhadap tekanan krisis energi global.

Meski demikian, pemerintah setempat memastikan pasokan energi masih dalam kondisi aman untuk jangka pendek. Akmal menyebut ketersediaan BBM untuk April dan Mei masih stabil, namun tantangan utama akan muncul setelahnya.

[Gambas:Youtube]

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah mulai mengambil langkah diversifikasi sumber pasokan energi serta memperkuat kerja sama dengan mitra dagang utama.

Di sisi lain, lonjakan permintaan di sejumlah wilayah sempat memicu gangguan sementara di beberapa stasiun pengisian bahan bakar. Namun, Wakil Menteri Perdagangan Dalam Negeri Fuziah Salleh menegaskan kondisi tersebut bersifat sementara dan sedang ditangani.

"Posisi pasokan bahan bakar negara masih stabil dan mencukupi," ujarnya sambil mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan.

Pemerintah juga menepis laporan media asing yang menyebut adanya ekspor solar dari Malaysia ke Filipina. Perusahaan energi nasional Petroliam Nasional (Petronas) menegaskan tidak memiliki perjanjian pasokan dengan pihak Filipina dan tetap memprioritaskan kebutuhan domestik.

Selain langkah pengamanan pasokan, pemerintah Malaysia juga mengaktifkan kembali kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sejak pertengahan April. Kebijakan ini diterapkan hingga tiga hari dalam seminggu, sebagai bagian dari upaya penghematan energi.

Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk seluruh sektor. Pegawai di bidang keamanan, kesehatan, dan pendidikan tetap diwajibkan bekerja dari kantor guna menjaga layanan publik.

Selain itu, hanya ASN yang tinggal lebih dari 8 kilometer dari kantor dan berada di wilayah tertentu seperti Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, dan ibu kota negara bagian yang memenuhi syarat WFH.

Dalam pelaksanaannya, pegawai yang bekerja dari rumah diwajibkan menggunakan aplikasi pelacakan berbasis geolokasi bernama SPOT-Me untuk mencatat kehadiran dan aktivitas kerja secara berkala, bahkan hingga setiap jam.

Kebijakan ini menuai beragam tanggapan. Sebagian pegawai menyambut positif karena dapat menghemat waktu dan biaya, namun ada pula yang menilai pekerjaan tertentu menjadi kurang efisien jika dilakukan dari rumah.

Sejumlah kalangan juga menilai dampak kebijakan ini terhadap penghematan energi relatif terbatas. Ekonom memperkirakan hanya sekitar 260 ribu dari total 1,3 juta ASN yang memenuhi syarat WFH, sehingga penghematan bahan bakar yang dihasilkan kurang dari 1 persen dari total konsumsi nasional.

Agar lebih berdampak, kebijakan serupa dinilai perlu diperluas ke sektor swasta, meskipun hal tersebut berpotensi menimbulkan tantangan baru bagi dunia usaha.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia bisa dibilang salah satu negara yang berhasil menahan dampak krisis energi sepanjang agresi Amerika Serikat dan Israel ke Iran sebulan belakangan. Bagaimana hal itu dicapai dan bisakah ketahanan tersebut dipertahankan?

Ketergantungan Indonesia terhadap impor energi sedianya masih sangat tinggi di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik global. Struktur pasokan yang timpang ini membuat tekanan harga global langsung menjalar ke dalam negeri, dan pada akhirnya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan, untuk BBM jenis bensin, impor masih menjadi komponen utama pemenuhan kebutuhan nasional. Pada 2025, total kebutuhan bensin mencapai 100.986 kiloliter (KL) per hari, dengan porsi impor sebesar 60,18 persen. Sementara pada 2026 hingga Februari, kebutuhan tercatat 99.661 KL per hari, dengan impor masih di kisaran 59 persen.

Artinya, lebih dari separuh konsumsi BBM nasional masih bergantung pada pasokan luar negeri. Dalam kondisi harga minyak dunia yang meningkat, struktur ini membuat biaya energi domestik sangat sensitif terhadap dinamika global.

Ketergantungan lebih dalam terlihat pada LPG. Pada 2025, kebutuhan LPG nasional mencapai sekitar 25.076 metrik ton per hari, dengan impor sebesar 80,58 persen. Pada 2026, kebutuhan meningkat menjadi 26.184 metrik ton per hari, sementara porsi impor justru naik menjadi 83,97 persen. Dengan komposisi tersebut, hampir seluruh kebutuhan LPG rumah tangga Indonesia ditopang oleh impor.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Syarif menegaskan bahwa kondisi ini mencerminkan ketimpangan struktural antara kebutuhan dan produksi. “Kebutuhan energi kita terus meningkat, terutama untuk transportasi dan rumah tangga. Sementara produksi dalam negeri belum mampu mengimbangi. Karena itu, impor masih menjadi tulang punggung pemenuhan energi nasional,” ujar Laode dalam RDP Komisi XII DPR RI, Rabu (8/4/2026).

Selain volumenya besar, sumber impor juga terkonsentrasi. Sekitar 70 persen LPG Indonesia berasal dari Amerika Serikat, diikuti Uni Emirat Arab sekitar 11 persen, serta sisanya dari Qatar, Arab Saudi, dan negara lain di Timur Tengah. Struktur ini membuat Indonesia sangat rentan terhadap dinamika geopolitik global. Ketegangan di Timur Tengah berpotensi mengganggu pasokan dan mendorong harga, sementara ketergantungan pada Amerika Serikat membuka risiko dari sisi kebijakan ekspor dan perdagangan.

Di sisi hulu, produksi minyak nasional belum menunjukkan peningkatan signifikan. Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyebut lifting minyak Indonesia masih berada di kisaran 600 ribu barel per hari.

“Produksi kita masih di kisaran 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan nasional jauh lebih besar. Untuk menaikkan produksi, dibutuhkan waktu, investasi, dan teknologi,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gejolak geopolitik di Timur Tengah memicu lonjakan harga dan memangkas pasokan minyak global. Menanggapi ketidakpastian ini, Presiden Prabowo Subianto kembali mendorong adopsi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) secara masif. Pelaku industri otomotif perlu mengambil peran agar target tersebut dapat terealisasi.

Para pakar menilai krisis energi akibat penutupan Selat Hormuz menjadi peringatan akan rentannya ketahanan energi nasional ketika terjadi fluktuasi harga dan pasokan minyak global. Transisi ke kendaraan listrik berpotensi menjadi strategi kunci bagi Indonesia untuk mengatasi masalah ini dengan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).

“Ketergantungan pada BBM impor membuat Indonesia sangat rentan terhadap krisis global seperti yang terjadi saat ini. Ini harus menjadi momentum untuk mempercepat transisi energi bersih dan elektrifikasi, khususnya di sektor transportasi,” kata Direktur Eksekutif Satya Bumi Andi Muttaqien dalam pernyatannya, Sabtu (4/4/2026).

Namun, percepatan transisi menuju kendaraan listrik akan sulit terealisasi tanpa kontribusi pelaku industri otomotif yang telah puluhan tahun beroperasi di Indonesia. Policy Strategist Coordinator CERAH Dwi Wulan Ramadani menambahkan krisis BBM seharusnya menjadi momentum bagi produsen otomotif untuk memperbesar pasar kendaraan listrik di Indonesia.

“Peran automaker akan menjadi sangat krusial dalam membantu percepatan pengembangan pasar EV di Indonesia, tentu hal ini perlu adanya dukungan dari pemerintah dalam hal menciptakan permintaan EV. Dengan respons cepat peralihan ke EV saat ini; maka kita akan terus akan melepas ketergantungan energi dan membangun ketahanan energi lebih kuat," kata Dwi.

Selama ini, pemerintah dan perusahaan otomotif cenderung hanya berfokus pada hilirisasi di sektor hulu, terutama melalui produksi nikel dan baterai, tanpa diimbangi percepatan elektrifikasi kendaraan di sisi hilir. Ekspansi tambang nikel yang masif telah memicu deforestasi, pencemaran lingkungan, dan konflik sosial di berbagai wilayah, termasuk di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara.

“Agresivitas di sektor hulu tanpa diiringi pemerataan di hilir hanya akan memperbesar dampak negatif bagi masyarakat yang terdampak transisi energi, tanpa benar-benar menghadirkan manfaatnya. Hingga kini, mereka belum merasakan keuntungan dari kendaraan listrik, salah satunya karena perusahaan otomotif masih pasif dalam mendistribusikan kendaraan listrik di Indonesia,” kata Andi.

Padahal, kata Dwi, kendaraan listrik menciptakan efisiensi biaya yang signifikan, yakni 2-3 kali lebih murah per kilometernya dibandingkan dengan kendaraan BBM konvensional. Hal ini utamanya karena harga listrik lebih stabil dibandingkan harga minyak global. Dalam jangka panjang, pengurangan proporsi impor BBM juga berpotensi memperbaiki neraca perdagangan dan mengurangi biaya subsidi energi yang selama ini mencapai 20 persen dari APBN.

Tak terbatas pada kendaraan pribadi, Dwi Wulan menyarankan, elektrifikasi juga perlu dilakukan untuk transportasi publik. Investasi besar-besaran pada sektor ini akan menghindarkan Indonesia dari risiko pergeseran ketergantungan energi. Pengembangan transportasi publik berbasis listrik seperti bus, kereta, dan angkutan massal lainya juga menjadi kunci untuk memastikan transisi energi tidak hanya rendah karbon, tapi juga efisien, inklusif, dan berkelanjutan.

“Pemerintah seharusnya mengembangkan strategi ketahanan energi nasional yang tidak hanya berfokus pada substitusi teknologi, tetapi juga pada pengurangan konsumsi energi serta perbaikan sistem transportasi publik,” tambah Andi.

Akselerasi untuk beralih pada Electric Vehicle di Indonesia pun harus memperhatikan perbaikan di sektor hulu. Meminjam prinsip pada dunia otomotif “fast but not reckless”. Hal ini berarti percepatan produksi kendaraan listrik juga harus disertai komitmen dan upaya nyata perbaikan tata kelola sumber daya alam yang ketat agar tidak menimbulkan masalah.

Andi menyarankan pemerintah untuk memperkuat standar lingkungan dan sosial dalam rantai pasok mineral kritis seperti nikel, termasuk perlindungan hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Pemerintah juga perlu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengembangan kawasan industri dan proyek hilirisasi.

“Selain itu, pemerintah perlu memastikan pendekatan transisi yang berkeadilan (just transition) dengan melibatkan masyarakat terdampak dalam pengambilan keputusan,” ujar Andi.

Dwi Wulan menambahkan, perusahaan otomotif juga perlu memiliki komitmen tata kelola. “Produsen dan investor wajib menerapkan praktik due diligence pada rantai pasok bahan baku kendaraan, lalu memastikan perlindungan hak masyarakat adat, dan tentunya melaporkan dampak lingkungan secara terbuka,” tegas Dwi.

KOMPAS.com - Pemerintah Pakistan mengambil langkah berani dengan membebaskan biaya naik transportasi umum yang dikelola negara selama 30 hari.

Langkah ini diambil setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) imbas krisis energi parah yang disebabkan konflik di Timur Tengah.

Pada Sabtu (4/4/2026) ketentuan ini diberlakukan, pemerintah Pakistan menanggung 350 juta rupee untuk program ini.

"Semua transportasi umum di Islamabad akan digratiskan untuk masyarakat umum selama 30 hari ke depan, mulai besok (Sabtu)," tulis Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi di X, dikutip dari AFP, Sabtu.

Harapannya, masyarakat bisa memanfaatkan hal ini ketimbang naik kendaraan probadi.

Semenjak pengumuman kenaikan harga BBM, Jumat (3/4/2026), warga Pakistan mengantre di SPBU.

Kenaikan harga BBM cukup besar di sana setinggi 42,7 persen menjadi 485 rupee (Rp 29.563) per liter.

Tetapi, harga segera diturunkan menjadi 378 rupee (Rp 23.040) per liter setelah gelombang protes.

"Penurunan ini akan berlaku setidaknya selama satu bulan. Saya berjanji tidak akan berhenti sampai hidup Anda kembali normal," jelas Perdana Menteri Shehbaz Sharif dikutip dari AFP, Sabtu (4/4/2026).

Untuk harga solar, dirinya tak mau menurunkannya tetap di 520 rupee (Rp 31.696) per liter.

AS terus serang Iran

Militer Amerika Serikat (AS) terus memperluas serangan ke Iran meski jet tempur F-15E Strike Eagle USAF ditembak jatuh.

"Amerika Serikat dan Israel memperluas serangan mereka terhadap Iran, menargetkan infrastruktur di dalam dan sekitar ibu kota, seiring Washington meningkatkan tekanan pada Teheran dan konflik menyebar ke seluruh wilayah," lapor Al Jazeera, Jumat (3/4/2026).

Salah satu target serangan AS ialah memutus rantai pasokan logistik ke Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).

Serangan ke infrastruktur berupa jembatan dan jalan raya sengaja dilakukan militer AS untuk menghambat pergerakan IRGC.

"Pejabat AS mengatakan jembatan yang dibom di Iran digunakan untuk mengangkut material bagi drone militer Iran. Namun Iran bersikeras bahwa jembatan itu adalah infrastruktur sipil, yang, jika benar, akan menjadikan serangan itu sebagai pelanggaran hukum internasional," jelasnya.

Saat ini operasi militer AS masih berlanjut di Iran.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Krisis Energi Parah, Pakistan Justru Gratiskan Transportasi Umum Sebulan"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Pemerintah Australia menyiapkan pinjaman tanpa bunga hingga 1 miliar dolar Australia atau sekitar Rp11,7 triliun (kurs Rp11.701) untuk membantu pelaku usaha menghadapi lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terus meningkat.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan bantuan ini akan difokuskan pada sektor-sektor penting, seperti transportasi dan produsen pupuk, yang berperan menjaga rantai pasok nasional.

"Tidak ada pemerintah yang bisa menjanjikan untuk menghilangkan seluruh tekanan dari krisis ini. Tetapi kami bisa menjadi penyangga dari dampak terburuknya," kata Albanese, melansir Reuters pada Kamis (2/4).

Ia menjelaskan pinjaman murah bertujuan membantu pelaku usaha bertahan dari tekanan biaya energi yang meningkat, sekaligus memastikan distribusi barang dan layanan penting tetap berjalan.

Kebijakan ini diambil di tengah tekanan global akibat konflik di Timur Tengah yang mengganggu pasokan energi. Australia sendiri mengimpor lebih dari 80 persen kebutuhan bahan bakarnya, sehingga sangat rentan terhadap gejolak harga dan ketersediaan global.

Selain menyalurkan pinjaman, pemerintah juga mempercepat program investasi energi bersih senilai 5 miliar dolar Australia atau Rp58,51 triliun. Dana ini diarahkan untuk memperkuat rantai pasok energi alternatif serta meningkatkan produksi bahan bakar rendah karbon seperti etanol dan biodiesel.

Di sisi lain, pemerintah setempat telah mengambil sejumlah langkah jangka pendek untuk meredam dampak kenaikan harga BBM, termasuk melepas cadangan energi, memangkas pajak bahan bakar, serta melonggarkan standar BBM sementara.

Pemerintah negara bagian di Australia juga sepakat untuk tidak menaikkan pajak atas transaksi BBM guna mengurangi beban masyarakat.

Albanese sebelumnya mengingatkan dampak ekonomi dari konflik global ini berpotensi berlangsung selama beberapa bulan ke depan dan akan dirasakan oleh rumah tangga maupun pelaku usaha.

Di lapangan, situasi ini juga memicu kekhawatiran publik terhadap ketersediaan BBM. Aksi warga memborong bahan bakar menggunakan jeriken bahkan sempat viral di media sosial, mencerminkan kembali fenomena panic buying.

Sejumlah analis menilai perilaku tersebut dipicu oleh ketidakpastian dan persepsi masyarakat terhadap potensi krisis, bukan semata karena kekurangan pasokan.

Di sisi lain, lonjakan harga BBM yang mendekati 3 dolar Australia per liter di beberapa kota besar turut mendorong masyarakat membeli lebih banyak untuk mengantisipasi kenaikan lanjutan.

Tekanan juga terlihat dari distribusi di lapangan, di mana sekitar 470 SPBU dilaporkan kehabisan setidaknya satu jenis BBM di berbagai wilayah seperti Victoria, Queensland, dan New South Wales.

Pemerintah Australia pun mengimbau masyarakat untuk membeli BBM sesuai kebutuhan guna menjaga stabilitas distribusi, sambil menyiapkan koordinasi nasional lanjutan melalui rapat darurat kabinet untuk merespons krisis energi yang masih berkembang.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 membuka perdagangan hari ini, Senin (30/3/2026), di zona merah di tengah pergerakan mayoritas saham konstituen yang melemah. Terpantau sejumlah saham yang memimpin pelemahan adalah AMRT hingga BBCA.

Berdasarkan data IDX Mobile pada pukul 09.05 WIB, indeks kerja sama dengan harian Bisnis Indonesia ini dibuka melemah sebesar 6,67 basis point aatu 1,37% ke level 478,47. Sebanyak 20 saham konstituen terpantau melemah sisanya 7 saham menguat.

Sejumlah saham yang menahan laju pergerakan indeks adalah saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) turun sebesar 4,81% ke level Rp1.385, disusul saham PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) turun 4,67% ke level Rp5.100, selanjutnya sama PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) anjlok 3,90% ke level Rp1.110.

Berikutnya saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) melemah 3,36% ke level Rp6.475.

Sebaliknya saham-saham yang mengalami penguatan adalah saham PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) naik 1,56% ke level Rp1.625, saham PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) menguat 1,52% ke level Rp2.000, dan saham PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) menguat 0,92% ke level Rp1.100, dan saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) naik 0,66% ke level Rp3.070.

Tim riset Phintraco Sekuritas menyebut ketidakpastian kelanjutan upaya negosiasi AS-Iran mendorong harga minyak mentah menguat kembali, meskipun Iran memperbolehkan beberapa kapal melewati Selat Hormuz.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump memperpanjang batas waktu serangan terhadap Iran hingga 6 April 2026, namun laporan tentang penambahan 10.000 pasukan AS semakin memicu kekhawatiran akan perang yang berkepanjangan. Serangan Houthi Yaman terhadap Israel, semakin menambah eskalasi perang.

Konflik yang berlangsung lebih lama dikhawatirkan akan berdampak bukan hanya pada kenaikan harga saja, namun juga pada ketersediaan minyak mentah. Beberapa negara, terutama dari Asia, telah mengumumkan krisis BBM. Jika ini berlangsung lama dan meluas akan berdampak pada perlambatan ekonomi global serta memicu potensi stagflasi.

Dari domestik akan dirilis beberapa data ekonomi pada Rabu (1/4), yaitu indeks S&P Global Manufacturing PMI, neraca perdagangan, serta inflasi. BEI akan merevisi aturan papan pemantauan khusus pada kuartal II/2026.

“Menjelang long weekend dan batas waktu serangan AS, diperkirakan akan membuat investor cenderung berhati-hati, jika tidak ada perubahan positif pekan ini,” tulis tim riset, Senin (30/3/2026).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka koreksi pada perdagangan hari ini, Senin (30/3/2026). Sejumlah saham yang turut dibuka merah antara lain adalah BBCA, BREN sampai BBRI.

Melansir IDX Mobile pukul 09.05 WIB, IHSG merosot 1,59% ke 6.984,21. Pasar mengawali sesi dengan transaksi 1,59 miliar saham senilai Rp1,45 triliun. Sebanyak 447 saham dibuka di zona merah, dan sisanya 136 saham dibuka menguat serta ada 375 saham masih stagnan.

IHSG yang dibuka melemah sejalan dengan pergerakan saham-saham big caps. Misalnya saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dibuka turun 3,36% ke Rp6.475, saham PT Barito Renewables Energi Tbk. (BREN) turun 4,52% ke Rp5.275, atau saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) yang melemah 1,17% ke Rp3.380.

Selanjutnya, ada saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) yang turun 1,05% ke Rp4.710, saham PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) turun 4,08% ke Rp4.820, saham PT Astra International Tbk. (ASII) turun 1,63% ke Rp6.025, sampai saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) yang dibuka melemah 4,78% ke Rp1.095.

Di sisi lain, sejumlah saham berkapitalisasi besar masih bertenaga untuk melaju di zona hijau. Mereka antara lain adalah seperti saham PT United Tractors Tbk. (UNTR) yang dibuka naik 0,57% ke Rp30.775, saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI) naik 1,63% ke Rp10.900, saham PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) naik 1,02% ke Rp1.990, sampai saham PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) yang menguat 1,97% ke Rp2.590.

Tim Riset Phintraco Sekuritas menjelaskan bahwa pasar modal Tanah Air saat ini masih dibayangi sentimen dari kondisi global. Ketidakpastian kelanjutan upaya negosiasi AS-Iran mendorong harga minyak mentah menguat kembali, meskipun Iran memperbolehkan beberapa kapal melewati Selat Hormuz. Presiden Trump memperpanjang batas waktu serangan terhadap Iran hingga 6 April 2026, namun laporan tentang penambahan 10.000 pasukan AS semakin memicu kekhawatiran akan perang yang berkepanjangan.

"Serangan Houthi Yaman terhadap Israel semakin menambah eskalasi perang. Konflik yang berlangsung lebih lama dikhawatirkan akan berdampak bukan hanya pada kenaikan harga saja, namun juga pada ketersediaan minyak mentah. Beberapa negara, terutama dari Asia, telah mengumumkan krisis BBM. Jika ini berlangsung lama dan meluas akan berdampak pada perlambatan ekonomi global serta memicu potensi stagflasi," tulis laporan itu, Senin (30/3/2026).

Di pasar global Wall Street ditutup melemah pada perdagangan Jumat (27/3) dan memasuki koreksi lima pekan berturut-turut. Pelemahan indeks dipicu oleh menguatnya kembali harga minyak mentah di tengah keraguan akan adanya negosiasi untuk mengakhiri perang antara AS-Iran.

Sementara dari domestik, pasar akan menantikan perilisan sejumlah data ekonomi pada Rabu (1/4), yaitu indeks S&P Global Manufacturing PMI, neraca perdagangan, serta inflasi. Pasar juga menantikan revisi aturan papan pemantauan khusus pada kuartal kedua 2026.

"Menjelang long weekend dan batas waktu serangan AS, diperkirakan akan membuat investor cenderung berhati-hati jika tidak ada perubahan positif pekan ini. Diperkirakan IHSG berpotensi kembali menguji level 6.800-.7000," tulis riset tersebut.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.