Jumlah penduduk miskin pada September 2025 sebanyak 23,36 juta orang atau turun sekitar 490 ribu orang dibandingkan Maret 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan angka kemiskinan Indonesia pada September 2025 tercatat sebesar 8,25 persen, turun 0,22 poin persen dibandingkan Maret 2025 yang berada di level 8,47 persen.

“Jumlah penduduk miskin pada September 2025 sebanyak 23,36 juta orang atau turun sekitar 490 ribu orang dibandingkan Maret 2025,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Secara tren, Amalia menyampaikan bahwa jumlah maupun persentase penduduk miskin terus menunjukkan penurunan.

BPS mencatat, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 masih berada di angka 23,85 juta orang, sebelum turun menjadi 23,36 juta orang pada September 2025.

Sementara itu, jumlah rumah tangga miskin secara nasional pada September 2025 tercatat sebanyak 4,91 juta rumah tangga.

Meski demikian, Amalia memandang pentingnya pemahaman publik terhadap metode penghitungan angka kemiskinan.

Ia menjelaskan garis kemiskinan dihitung berdasarkan pendekatan pengeluaran penduduk yang dikumpulkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

“Pengeluaran penduduk, baik individu maupun keluarga, biasanya dicatat pada level rumah tangga, seperti pengeluaran untuk listrik, sewa rumah, bahan makanan, dan kebutuhan lainnya,” jelasnya.

Adapun garis kemiskinan nasional pada September 2025 tercatat sebesar Rp641.443 per kapita per bulan, naik dibandingkan Maret 2025 yang sebesar Rp609.160. Sementara itu, garis kemiskinan rumah tangga secara nasional tercatat sebesar Rp3.053.269 per bulan.

Menurut Amalia, besaran garis kemiskinan rumah tangga berbeda antarwilayah karena dipengaruhi oleh tingkat harga dan pola konsumsi masyarakat setempat.

Berdasarkan wilayah, tingkat kemiskinan di perkotaan pada September 2025 tercatat sebesar 6,6 persen, turun 0,13 persen poin dibandingkan Maret 2025.

Sementara itu, tingkat kemiskinan di perdesaan tercatat sebesar 10,72 persen, turun 0,31 persen poin.

“Artinya, tingkat kemiskinan mengalami penurunan baik di perkotaan maupun di perdesaan,” ujarnya.

Lebih lanjut, BPS mencatat Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada September 2025 turut mengalami penurunan baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Penurunan ini menunjukkan rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin menyempit.

Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di wilayah perdesaan juga mengalami penurunan, sedangkan di wilayah perkotaan relatif tidak berubah.

Amalia menilai kondisi ini mengindikasikan distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin di perdesaan semakin merata.

Meski demikian, BPS mencatat penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sebanyak 12,32 juta orang miskin atau sekitar 52,75 persen dari total penduduk miskin nasional berada di wilayah tersebut.

Sebaliknya, jumlah penduduk miskin paling sedikit berada di Pulau Kalimantan, yakni sekitar 880 ribu orang atau 3,76 persen dari total penduduk miskin nasional.

Jika dibandingkan dengan Maret 2025, penurunan tingkat kemiskinan tercatat terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Penurunan terdalam terjadi di wilayah Maluku dan Papua yang mencapai 0,68 persen poin.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Eka Chandra Buana menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan menjadi fokus utama kebijakan pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.

“Permasalahan kemiskinan menjadi salah satu isu prioritas pemerintah saat ini,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Pemerintah disebut sedang memperkuat upaya penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran melalui digitalisasi bantuan sosial, dengan didukung Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Selain itu, lanjutnya, pemerintah meluncurkan Kartu Kesejahteraan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin serta Kartu Usaha Afirmatif yang ditujukan bagi pemberdayaan masyarakat, termasuk melalui pelatihan keterampilan dan perluasan akses permodalan.

Dalam jangka menengah-panjang, pembangunan kualitas sumber daya manusia dari keluarga miskin diperkuat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat, sebagai upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

“Sebagai bentuk komitmen nasional, Presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang menjadi landasan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga,” ungkap Eka Chandra.

Di sisi lain, dia mengatakan bencana alam di wilayah Sumatera menambah tantangan baru dalam penanggulangan kemiskinan.

Karena itu, pemerintah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Sumatera. Satgas ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, berfokus pada pemulihan sosial, ekonomi, serta ketahanan pangan yang terkait erat dengan pengentasan kemiskinan.

“Dalam konteks tersebut, pemerintah tidak hanya menyalurkan bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak bencana, tetapi juga memberikan dukungan pemulihan ekonomi, termasuk bantuan bagi warga yang kehilangan modal usaha akibat banjir di Sumatera,” kata dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026