Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat tren positif dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan menekan angka kemiskinan hingga 7,43% pada 2025. Kendati demikian, ketimpangan ekonomi antarwilayah masih menjadi rapor merah yang perlu segera dibenahi.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman mengungkapkan bahwa capaian tingkat kemiskinan tahun 2025 menunjukkan penurunan sebesar 0,34 poin persentase dibandingkan 2024 yang bertengger di angka 7,77%.

Bahkan angka tersebut terpantau lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang berada di level 8,25%.

Kendati demikian, meski secara makro menunjukkan performa impresif, Jufri mengakui adanya disparitas yang tajam di tingkat kabupaten/kota.

Ketimpangan tersebut terlihat dari kontrasnya angka kemiskinan antara wilayah perkotaan dan daerah penyangga dibandingkan dengan daerah kepulauan maupun pegunungan.

Berdasarkan data terbaru, masih terdapat 8 daerah yang memiliki tingkat kemiskinan di atas dua digit atau melampaui 10%.

Antara lain Kabupaten Pangkep 11,60%, Jeneponto 11,42%, Luwu 10,97%, Luwu Utara 10,74%, Enrekang 10,73%, Kepulauan Selayar 10,61%, Tana Toraja 10,54%, dan Toraja Utara 10,05%.

Sebaliknya, 3 daerah tercatat berhasil menjaga tingkat kemiskinan di bawah 5%, yakni Kota Makassar (4,43%), Kota Parepare (4,44%), dan Kabupaten Sidenreng Rappang (4,91%).

"Kondisi ini mengingatkan kita bahwa pembangunan tidak hanya harus tumbuh, tetapi juga harus merata. Saya meminta pemerintah kabupaten/kota untuk mengidentifikasi secara detail faktor penyebab kemiskinan di daerah masing-masing," ujar Jufri Rahman di Makassar, Senin (20/4/2026).

Guna mengikis jurang kesenjangan tersebut, Pemprov Sulsel mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat perencanaan berbasis data (evidence-based policy).

Jufri menekankan pentingnya akurasi dalam memetakan "kantong-kantong" kemiskinan agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran.

Strategi penanggulangan ke depan akan difokuskan pada tiga pilar utama, yaitu sinkronisasi program bantuan agar tidak tumpang tindih, memacu produktivitas masyarakat lokal berbasis potensi daerah, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai motor penggerak kesejahteraan jangka panjang.

"Pendekatan penanggulangan kemiskinan tidak dapat lagi dilakukan secara parsial. Harus menyeluruh, terkoordinasi lintas sektor, dan berkelanjutan sebagai agenda strategis pembangunan daerah," pungkas Jufri.

Pemprov Sulsel pun berharap koordinasi intensif antara provinsi dan kabupaten/kota ini dapat melahirkan kebijakan yang lebih berkualitas guna memastikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) meningkat dan kesenjangan antarwilayah terkikis secara signifikan.

Jumlah penduduk miskin pada September 2025 sebanyak 23,36 juta orang atau turun sekitar 490 ribu orang dibandingkan Maret 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan angka kemiskinan Indonesia pada September 2025 tercatat sebesar 8,25 persen, turun 0,22 poin persen dibandingkan Maret 2025 yang berada di level 8,47 persen.

“Jumlah penduduk miskin pada September 2025 sebanyak 23,36 juta orang atau turun sekitar 490 ribu orang dibandingkan Maret 2025,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Secara tren, Amalia menyampaikan bahwa jumlah maupun persentase penduduk miskin terus menunjukkan penurunan.

BPS mencatat, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 masih berada di angka 23,85 juta orang, sebelum turun menjadi 23,36 juta orang pada September 2025.

Sementara itu, jumlah rumah tangga miskin secara nasional pada September 2025 tercatat sebanyak 4,91 juta rumah tangga.

Meski demikian, Amalia memandang pentingnya pemahaman publik terhadap metode penghitungan angka kemiskinan.

Ia menjelaskan garis kemiskinan dihitung berdasarkan pendekatan pengeluaran penduduk yang dikumpulkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

“Pengeluaran penduduk, baik individu maupun keluarga, biasanya dicatat pada level rumah tangga, seperti pengeluaran untuk listrik, sewa rumah, bahan makanan, dan kebutuhan lainnya,” jelasnya.

Adapun garis kemiskinan nasional pada September 2025 tercatat sebesar Rp641.443 per kapita per bulan, naik dibandingkan Maret 2025 yang sebesar Rp609.160. Sementara itu, garis kemiskinan rumah tangga secara nasional tercatat sebesar Rp3.053.269 per bulan.

Menurut Amalia, besaran garis kemiskinan rumah tangga berbeda antarwilayah karena dipengaruhi oleh tingkat harga dan pola konsumsi masyarakat setempat.

Berdasarkan wilayah, tingkat kemiskinan di perkotaan pada September 2025 tercatat sebesar 6,6 persen, turun 0,13 persen poin dibandingkan Maret 2025.

Sementara itu, tingkat kemiskinan di perdesaan tercatat sebesar 10,72 persen, turun 0,31 persen poin.

“Artinya, tingkat kemiskinan mengalami penurunan baik di perkotaan maupun di perdesaan,” ujarnya.

Lebih lanjut, BPS mencatat Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada September 2025 turut mengalami penurunan baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Penurunan ini menunjukkan rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin menyempit.

Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di wilayah perdesaan juga mengalami penurunan, sedangkan di wilayah perkotaan relatif tidak berubah.

Amalia menilai kondisi ini mengindikasikan distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin di perdesaan semakin merata.

Meski demikian, BPS mencatat penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sebanyak 12,32 juta orang miskin atau sekitar 52,75 persen dari total penduduk miskin nasional berada di wilayah tersebut.

Sebaliknya, jumlah penduduk miskin paling sedikit berada di Pulau Kalimantan, yakni sekitar 880 ribu orang atau 3,76 persen dari total penduduk miskin nasional.

Jika dibandingkan dengan Maret 2025, penurunan tingkat kemiskinan tercatat terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Penurunan terdalam terjadi di wilayah Maluku dan Papua yang mencapai 0,68 persen poin.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sebanyak 23,36 juta orang Indonesia masih merupakan penduduk miskin sampai dengan September 2025.

Hal itu disampaikan oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada konferensi pers, Kamis (5/2/2026), yang juga merilis data pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 sebesar 5,11% (YoY) dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Amalia, angka 23,36 juta penduduk miskin itu turun apabila dibandingkan dari periode sebelumnya yakni Maret 2025 sebanyak 23,85 juta orang. Sebanyak 490.000 orang disebut telah keluar dari kemiskinan.

"Secara persentase maka tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2025 mencapai 8,25% atau turun sebesar 0,22% basis poin dibandingkan Maret 2025," terangnya.

Adapun jumlah penduduk miskin juga turun dari September 2024 yakni 24,06 juta orang. Tren penurunan itu, terang Amalia, terus terjadi sejak yang ditemukan pada Survei Ekonomi Sosial Nasional BPS pada Maret 2023. Saat itu, penduduk miskin berjumlah 25,9 juta orang.

Dari segi kewilayahan, tingkat kemiskinan di perkotaan tercatat sebesar 6,6% atau mengalami penurunan 0,13 persentase poin jika dibandingkan Maret 2025 yakni 6,73%.

Sementara itu, tingkat kemiskinan perdesaan September 2025 10,72% atau mengalami penurunan 0,31 persentase poin dibandingkan Maret 2025.

Berdasarkan hasil survei yang sama, BPS menemukan bahwa garis kemiskinan penduduk Indonesia pada September 2025 mengalami peningkatan 5,3% dari Maret 2025. Hal itu berdasarkan perhitungan garis kemiskinan secara rata-rata satu rumah tangga dengan 4,76 anggota rumah tangga.

"Garis kemiskinan per rumah tangga miskin adalah sebesar Rp3.053.269 per bulan. Sebagai catatan garis kemiskinan nasional merupakan rata-rata tertimbang atas garis kemiskinan nasional merupakan rata-rata tertimbang atas garis kemiskinan provinsi, kota, desa," terang Amalia.

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Eka Chandra Buana menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan menjadi fokus utama kebijakan pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.

“Permasalahan kemiskinan menjadi salah satu isu prioritas pemerintah saat ini,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Pemerintah disebut sedang memperkuat upaya penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran melalui digitalisasi bantuan sosial, dengan didukung Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Selain itu, lanjutnya, pemerintah meluncurkan Kartu Kesejahteraan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin serta Kartu Usaha Afirmatif yang ditujukan bagi pemberdayaan masyarakat, termasuk melalui pelatihan keterampilan dan perluasan akses permodalan.

Dalam jangka menengah-panjang, pembangunan kualitas sumber daya manusia dari keluarga miskin diperkuat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat, sebagai upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

“Sebagai bentuk komitmen nasional, Presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang menjadi landasan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga,” ungkap Eka Chandra.

Di sisi lain, dia mengatakan bencana alam di wilayah Sumatera menambah tantangan baru dalam penanggulangan kemiskinan.

Karena itu, pemerintah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Sumatera. Satgas ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, berfokus pada pemulihan sosial, ekonomi, serta ketahanan pangan yang terkait erat dengan pengentasan kemiskinan.

“Dalam konteks tersebut, pemerintah tidak hanya menyalurkan bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak bencana, tetapi juga memberikan dukungan pemulihan ekonomi, termasuk bantuan bagi warga yang kehilangan modal usaha akibat banjir di Sumatera,” kata dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tinggi yakni hampir 24 juta orang, menurut data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS). Pemerintah berupaya untuk menekan tingkat kemiskinan, diantaranya lewat program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Seberapa besar peran MBG berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia?

Data historikal BPS menunjukkan tingkat kemiskinan di Indonesia cenderung mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir pascapandemi Covid-19. Setelah sempat mencapai puncaknya di level 10,14 persen pada 2021, tingkat kemiskinan berangsur menurun di bawah 9 persen pada 2024 dan 2025. Kendati demikian, jumlah penduduk miskin terbilang masih sangat tinggi.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, tingkat kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 8,47 persen menjadi 23,85 juta orang, lebih rendah dibandingkan data per September 2024 sebesar 8,57 persen atau 24,06 juta orang.

Tren jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan dan pedesaan pada Maret 2025 mengalami perbedaan. Di perkotaan, tingkat kemiskinannya 6,73 persen, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 11,27 juta orang pada Maret 2025, atau naik 0,22 juta dari 11,05 juta orang pada September 2024. Sedangkan tingkat kemiskinan di pedesaan yakni 11,03 persen, dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat 12,58 juta orang, turun 0,43 juta orang dari 13,01 juta pada September 2024.

Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,85 persen atau 2,38 juta orang. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatatkan tingkat kemiskinan ekstrim sebesar 1,26 persen atau sekitar 3,56 juta orang.

BPS mencatat, garis kemiskinan di Indonesia pada Maret 2025 sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan, naik 2,34 persen dibandingkan posisi September 2024. Garis kemiskinan nasional Rp 609.160 per kapita per bulan setara dengan sekira Rp 20.305 per hari, artinya seseorang dikategorikan miskin jika pengeluarannya di bawah angka tersebut per harinya.

Seiring dengan masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia, pemerintah berharap program MBG –selain memperbaiki gizi anak-anak usia sekolah- ditargetkan juga bisa menekan angka kemiskinan ekstrem melalui penyediaan makanan sehat dan bergizi secara merata.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurrahman berpendapat, program MBG sebaiknya diposisikan secara proporsional dalam agenda penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/202 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu terbaru itu menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,3% di 2025.

PMK Renstra Kemenkeu pada 2025-2029 itu ditandatangani Purbaya pada 10 Oktober 2025, atau sekitar sebulan setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pada Pasal 1 PMK tersebut, Menkeu menekankan bahwa renstra itu adalah dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk lima tahun mendatang. Fungsinya adalah untuk menjadi acuan penyusunan renstra unit eselon I dan unit organisasi non-eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menkeu.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi salinan PMK tersebut, dikutip Kamis (6/11/2025).

Adapun Renstra Kemenkeu 2025-2029 di antaranya adalah RPJMN 2025-2029 yang mencantumkan lima sasaran pembangunan nasional: meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara negara maju; kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; daya saing sumber daya manusia meningkat; serta intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menurun menuju net zero emission.

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan itu diukur dengan beberapa indikator, salah satunya peningkatan pendapatan per kapita menuju setara negara maju. Apabila merujuk pada data World Economic Outlook yang dirilis Dana Moneter Internasional (IMF), PDB per kapita Indonesia adalah sekitar US$5.000.

Adapun PDB per kapita negara-negara maju atau yang disebut advanced economies mencapai hampir US$62.000.

Oleh sebab itu, indikator peningkatan pendapatan per kapita menuju setara negara maju di antaranya diukur dengan pertumbuhan ekonomi. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,3% sebelum disasar ke 8% pada akhir pemerintahan Prabowo.

"Pertumbuhan ekonomi dari 5,05% (2024) menjadi 5,3% (2025) dan menuju 8% (2029)," bunyi PMK tersebut.

GNI per kapita ditargetkan meningkat dari US$4.870 pada 2023, menjadi US$5.410 pada 2025 dan US$8.000 pada 2029.

Kemudian, pemerintah juga menargetkan kontribusi PDB maritim meningkat dari 7,9% pada 2022 menjadi 8,1% pada 2025 dan 9,1% pada 2029. Selain itu, kontribusi PDB manufaktur ditargetkan meningkat dari 18,67% pada 2023 menjadi 20,8% pada 2025 dan 21,9% pada 2029.

Indikator lain yang ditetapkan yaitu peningkatan kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional sebagaimana diukur oleh Global Power Index. Targetnya, peringkat Indonesia di 34 pada 2023 meningkat ke 33 pada 2025 dan 29 pada 2029.

Beberapa indikator lain meliputi:

- Tingkat kemiskinan turun dari 9,03% (Maret 2024) menjadi 7% sampai dengan 8% (2025), serta 4,5% sampai dengan 5% (2029). Kemiskinan esktrem ditargetkan turun (2,15 PPP) hingga kurang dari 0,5% (2026);

- Rasio gini turun dari 0,379 (Maret 2024) menjadi 0,378-0,382 (2025)
dan 0,372-0,375 (2029);

- Kontribusi produk domestik regional bruto Kawasan Timur Indonesia atau PDRB KTI meningkat dari 20,9% (2023) menjadi 21,4% (2025) dan 22,4% (2029);

- Daya saing sumber daya manusia meningkat, dengan indikator Indeks Modal Manusia (lMM) meningkat dari 0,54 (2020) menjadi 0,56 (2025) dan 0,59 (2029);

- Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission, dengan
indikator penurunan intensitas emisi GRK dari 34,09% (2022) menjadi 35,53% (2025) dan 45,17% (2029), serta indeks kualitas lingkungan hidup meningkat dari 72,54 (2023) menjadi 76,49 (2025) dan 77,20 (2029).

Terdapat delapan strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% di 2029 itu, yakni peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, industrialisasi/hilirisasi, pariwisata dan ekonomi kreatif, ekonomi biru dan ekonomi hijau, perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, transformasi digital, investasi, dan belanja negara untuk produktivitas.

Kemenkeu, sebagai pengelola fiskal memiliki tugas untuk mendukung optimalisasi pendapatan negara. Caranya dengan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan, serta intensifikasi penerimaan negara bukan pajak.

Bisnis.com, JAKARTA- Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merilis riset terkait dampak pemanasan global yang dihubungkan dengan tingkat kesejahteraan negara. Ironisnya, pemanasan global lebih mendera negara-negara dengan tingkat kemiskinan parah.

Dikutip dari Bloomberg, Rabu (22/10/2025), negara-negara termiskin di dunia akan mengalami pemanasan global lebih cepat daripada negara-negara kaya. Parahnya lagi, peningkatan suhu panas di negara-negara tersebut berlangsung dengan periode yang lebih lama setiap tahunnya.

PBB menemukan bahwa perubahan iklim memperburuk kemiskinan secara global. Negara-negara dengan tingkat kemiskinan tinggi kemungkinan akan mengalami lebih banyak hari-hari dengan suhu tinggi, ketika suhu mencapai lebih dari 95F (35 Celsius), dibandingkan negara-negara dengan tingkat kemiskinan terendah.

Riset itu sendiri digagas Program Pembangunan PBB dan Prakarsa Kemiskinan dan Pembangunan Manusia Oxford.

Para peneliti menemukan bahwa dalam satu skenario emisi tinggi, negara-negara termiskin akan mengalami sekitar 37 hari pemanasan global tambahan daripada yang mereka alami saat ini pada tahun 2059, sementara negara-negara dengan tingkat kemiskinan rendah akan mengalami peningkatan 24 hari lagi.

“Melihat ke masa depan, perubahan iklim kemungkinan akan semakin memperlebar kesenjangan,” kata Pedro Conceição, direktur kantor laporan pembangunan manusia UNDP.

Lebih jauh, dia menilai nasib negara-negara miskin yang sudah rentan kemungkinan besar akan semakin tertinggal.

Studi ini mengkaji data iklim dan survei kemiskinan di 108 negara untuk lebih memahami bagaimana isu-isu tersebut tumpang tindih.

Sekitar 80% dari 1,1 miliar orang di seluruh dunia yang hidup dalam kemiskinan menghadapi kondisi yang lebih sulit karena setidaknya satu dari empat "bahaya iklim" — panas tinggi, kekeringan, banjir, dan polusi udara — yang diuraikan dalam laporan tersebut.

Banyak orang miskin juga menghadapi bahaya iklim yang tumpang tindih, dengan 651 juta orang menghadapi dua atau lebih bahaya dan 309 juta orang menghadapi tiga atau empat bahaya sekaligus, menurut laporan tersebut.

Asia Selatan adalah kawasan yang paling rentan terhadap bahaya iklim yang tumpang tindih, dengan 99% penduduknya tinggal di wilayah yang terdampak oleh setidaknya satu bahaya.

"Jalinan risiko iklim dan kemiskinan kemungkinan akan semakin intensif di masa mendatang," tulis para penulis laporan tersebut.