JAKARTA - Kabar buruk kembali menghantui para pengguna jalan: harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terancam mengalami kenaikan dalam waktu dekat.

Di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, lonjakan harga energi ini tentu akan menjadi pukulan telak bagi biaya operasional kendaraan sehari-hari.

Solusi paling logis dan aplikatif saat ini adalah mengubah gaya mengemudi dari yang serampangan menjadi Eco Driving (berkendara ramah lingkungan).

PT Toyota-Astra Motor (TAM) dan PT Honda Prospect Motor (HPM) sepakat bahwa kebiasaan mengemudi yang efisien tidak hanya mencegah keausan mesin, tetapi mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak hingga 25 persen.

Seni Menjinakkan Pedal Gas dan Rem

Kunci pertama dan paling krusial dari Eco Driving adalah seni mengolah pedal gas. "Semakin keras Anda berakselerasi, semakin banyak bahan bakar yang Anda gunakan," demikian catatan TAM.

Akselerasi mendadak ibarat membuang BBM ke jalanan. Praktik terbaiknya adalah menginjak pedal gas secara perlahan; luangkan waktu sekitar 5 detik penuh hanya untuk mencapai kecepatan 20 kilometer (km) per jam dari posisi berhenti total.

Bayangkan Anda sedang membawa secangkir kopi penuh di atas dasbor dan Anda tidak boleh menumpahkannya setetes pun.

Selanjutnya, pertahankan kecepatan stabil. Di rute perkotaan atau tol dalam kota, kecepatan paling ideal dan efisien adalah 50 hingga 80 km per jam.

Mengemudi di atas batas tersebut, apalagi gaya menyetir "gas-rem-gas-rem" yang memvariasikan kecepatan secara liar setiap 18 detik, terbukti meningkatkan konsumsi BBM hingga 20 persen.

Sebagai perbandingan, melaju pada kecepatan 120 km per jam menggunakan bahan bakar sekitar 20 persen lebih banyak daripada saat melaju 100 km per jam.

Selain pedal gas, efisiensi juga sangat bergantung pada pengereman. Setiap kali Anda menginjak rem, Anda menyia-nyiakan momentum putaran mesin.

Biasakan melihat ke depan untuk mengantisipasi lampu merah atau kemacetan, lalu angkat kaki dari pedal gas lebih awal (engine brake).

Membiarkan mobil meluncur melambat (coasting) jauh lebih irit daripada mengerem mendadak di saat terakhir.

Beban, Aerodinamika, dan Suhu Kabin

Banyak pengemudi tak sadar bahwa mobil mereka telah berubah menjadi "gudang berjalan".

"Prinsip mengendarai mobil kira-kira sama dengan Anda menarik gerobak," jelas panduan Honda.

Konsumsi BBM sebuah mobil ukuran menengah akan meningkat sekitar 1 persen untuk setiap 25 kilogram beban tambahan.

Segera singkirkan barang-barang yang tidak perlu dari bagasi. Lepaskan juga rak atap (roof rack) jika tidak digunakan, karena hambatan angin (aerodynamic drag) pada kecepatan tinggi di jalan tol mampu menyedot konsumsi bahan bakar tambahan hingga 20 persen.

Mitos membuka kaca jendela untuk menghemat penggunaan penyejuk udara (AC) juga perlu diluruskan.

Saat mobil melaju di atas kecepatan 60 km per jam, jendela yang terbuka justru menciptakan turbulensi udara ekstrem ke dalam kabin yang menghambat laju mobil, memaksa mesin bekerja lebih keras.

Oleh karena itu, tutup rapat seluruh kaca saat melaju kencang. Jika terpaksa menggunakan AC, atur suhu di angka yang wajar (24-27 derajat Celcius) dan selalu aktifkan mode sirkulasi udara di dalam kabin (resirkulasi) untuk meringankan kerja kompresor.

Perawatan Mesin dan Fitur Pintar

Trik mengemudi sebaik apa pun akan percuma jika kesehatan mobil diabaikan. Pastikan tekanan angin ban selalu diukur sebulan sekali sesuai rekomendasi pabrikan (biasanya tertera di pilar pintu pengemudi).

Tekanan ban yang kempes—bahkan hanya kurang 56 kilopascal (sekitar 8 psi)—akan menciptakan hambatan gulir yang tinggi dan langsung memboroskan BBM hingga 4 persen, sekaligus memperpendek usia ban hingga 10.000 km.

Jangan lupa matikan mesin bila Anda berhenti lebih dari 60 detik (kecuali di tengah kemacetan parah), karena mesin 3.000 cc yang menyala diam (idle) selama 10 menit bisa membakar sia-sia 300 mililiter bahan bakar.

Gunakan Mode ECO

Jika mobil Anda memiliki fitur modern, manfaatkanlah. Aktifkan tombol ECON Mode yang akan mengubah sistem kerja mesin agar lebih efisien secara otomatis. Perhatikan pula lampu indikator ECO Assist di dasbor; jika warnanya menyala (biasanya hijau), itu menandakan gaya menyetir Anda sudah pada level efisiensi tertinggi.

Pada akhirnya, semua trik teknis ini harus dibarengi dengan manajemen perjalanan yang baik—menggabungkan beberapa urusan dalam satu rute perjalanan, atau lebih baik lagi, beralih ke transportasi umum jika memungkinkan.

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menyoroti kebijakan pemerintah yang menetapkan Work From Home (WFH) setiap Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai upaya untuk menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah konflik Timur Tengah. Puan menekankan tentang pentingnya produktivitas pelayanan publik yang harus tetap terjaga.

“WFH ASN bukan soal fleksibilitas semata, tetapi soal apakah negara tetap bekerja saat kantor tidak penuh. Fleksibilitas kerja ASN akan dinilai dari tetap cepat atau tidaknya Negara melayani rakyat,” kata Puan dalam keterangan tertulis dikutip Jumat (3/4/2026).

Puan menilai, kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara setiap Jumat akan langsung diuji oleh satu ukuran yang paling mudah dirasakan masyarakat. “Apakah pelayanan publik tetap berjalan dengan kecepatan yang sama ketika pola kerja birokrasi berubah,” tuturnya.

“Tentunya DPR mendukung upaya efektivitas dan adaptif yang dilakukan Pemerintah. Namun yang perlu menjadi perhatian bersama adalah bagaimana memastikan pelayanan publik tetap berjalan meski adanya penerapan WFH ASN,” tambah Puan.

Dalam kebijakan yang menyentuh tata kerja aparatur negara, menurut Puan, masyarakat tidak melihat di mana ASN bekerja, tetapi menilai apakah dokumen tetap selesai tepat waktu, layanan administrasi tetap responsif, dan keputusan negara tetap hadir tanpa jeda tambahan.

"Kepercayaan publik dibentuk bukan oleh perubahan aturannya, tetapi oleh apakah masyarakat tetap merasakan negara bekerja dengan ritme yang sama,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Lihat video: Pemerintah Tetapkan WFH Tiap Jumat, Kerja dari Rumah 1 Hari Seminggu Mulai Berlaku!



Puan menilai kebijakan WFH ASN bisa menjadi bagian dari modernisasi birokrasi apabila benar-benar mendorong perubahan orientasi dari kehadiran fisik menuju kinerja yang terukur. Meski begitu, fleksibilitas hanya akan diterima publik bila tidak menimbulkan kesan bahwa ruang kerja negara menjadi lebih jauh dari kebutuhan masyarakat.

“Pada konteks tersebut, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kemampuan setiap instansi menjaga bahwa layanan yang bersentuhan langsung dengan rakyat tidak mengalami perlambatan, terutama pada unit-unit yang setiap hari berhubungan dengan administrasi warga,” papar Puan.

Mantan Menko PMK ini juga memandang bahwa kebijakan WFH ASN sehari dalam sepekan memberi pesan penting bahwa birokrasi modern bukan ditentukan oleh banyaknya pegawai berada di kantor. Melainkan, kata Puan, oleh kemampuan sistem dalam menjaga hasil kerja tetap konsisten di berbagai sistem kerja.

“Fleksibilitas birokrasi akan memiliki legitimasi publik ketika perubahan pola kerja justru membuat negara terlihat lebih adaptif tanpa kehilangan ketepatan dalam melayani masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Puan menyoroti pentingnya standar implementasi pada kebijakan WFH ASN. Menurutnya, diperlukan pengawasan yang efektif agar ASN tetap menjalankan tugasnya dengan produktif walaupun tidak bekerja dari kantor.

“Jangan sampai niat baik birokrasi yang adaptif justru menimbulkan dampak sampingan akibat keluwesan sistem bekerja yang diaplikasikan tanpa tanggung jawab,” pesan Puan.

“Kebijakan ini juga tidak bisa dibiarkan hanya berjalan sebagai kebijakan administratif tanpa indikator evaluasi yang jelas. Harus ada evaluasi berkala untuk memastikan apakah model WFH sehari dalam sepekan bagi ASN berjalan dengan efektif," pungkasnya.

Seperti diketahui, kebijakan WFH ASN ini merupakan satu dari delapan transformasi budaya kerja nasional sebagai langkah adaptif dan preventif, terutama dalam menyikapi dinamika geopolitik global. Pemerintah menyatakan, kebijakan itu telah dihitung berdasarkan pengalaman pasca-penanganan COVID-19.

Kebijakan WFH disebut Pemerintah bertujuan untuk mendorong penerapan sistem kerja berbasis digital sekaligus meningkatkan efisiensi. Adapun hari Jumat dipilih sebagai hari penerapan WFH, meski ada beberapa Pemda yang memutuskan menerapkan pada hari lain, karena beban kerja di hari Jumat dinilai tidak sepadat di hari lainnya.

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta bakal menindak tegas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyalahgunakan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. ASN dilarang bekerja di kafe saat pelaksanaan WFH hari Jumat.

"Mengenai work from cafe atau mana pun, kalau itu terjadi maka pasti akan ada sanksi tindakan tegas," ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Saat ditanyakan mengenai sanksi yang diberikan kepada ASN kedapatan bekerja di kafe, dia belum merinci lebih lanjut. Yang jelas, akan dilakukan pembinaan ASN yang melanggar ketentuan tersebut. "Pokoknya sanksi. Kalau dulu dibina, dibinasakan," katanya.

Pramono menyebutkan sesuai surat keputusan WFH yang dikeluarkan pemerintah pusat, kebijakan baru ini tidak diberlakukan untuk seluruh ASN. Pramono menyebut pegawai yang bekerja pada sektor pelayanan publik tetap pergi ke kantor saat hari WFH.

"Maka ada beberapa pengecualian yang tidak diikutkan dalam WFH misalnya para pejabat tingkat Madya, Pratama, kemudian juga hal yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kesehatan, Gulkarmat, Damkar, maka akan tetap bertugas seperti biasa," ungkapnya.

Pemprov Jakarta akan mengatur proporsi WFH dalam rentang 25 hingga 50 persen untuk pegawai yang bersifat administratif. Artinya, minimal 25-50 persen dapat bekerja dari rumah.

"Karena tidak ada rangenya dari pemerintah pusat, yang akan kami atur rangenya antara 25% sampai 50% maksimum," ucapnya.