Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih membahas rencana penyesuaian tarif Transjabodetabek dengan DPRD DKI Jakarta.

“Sekarang ini sedang dalam pembahasan dengan DPRD, nanti setelah final dengan DPRD akan kami umumkan,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota Jakarta, Senin.

Sebelumnya, Pramono sempat berjanji akan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh terkait penyesuaian tarif Transjabodetabek agar tak membuat warga kembali menggunakan transportasi pribadi.

Dia berkomitmen untuk membuat Jakarta menjadi kota yang nyaman bagi warganya. Untuk itu, ia akan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh sebelum memutuskan besaran tarif Transjabodetabek yang baru.

Meski tarif Transjabodetabek dilakukan penyesuaian, namun Pramono mengatakan pihaknya juga tetap akan menambah armada agar layanan lebih baik dan menjaga kenyamanan pengguna.

Sementara itu, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Welfizon Yuza mengatakan proses penentuan tarif Transjabodetabek hingga saat ini masih dalam pembahasan.

“Masih pembahasan. Nanti Pak Gubernur yang akan sampaikan,” kata Welfizon di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/6).

Menurut Welfizon, keputusan tidak bisa diambil secara terburu-buru karena harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat.

Ia mengatakan, proses penentuan tarif membutuhkan kajian yang matang karena menyangkut banyak aspek, mulai dari kondisi keuangan daerah hingga kemampuan masyarakat membayar.

“Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Ada fiskal, layanan, kondisi masyarakat, ability to pay (kemampuan bayar), willingness to pay (kemauan bayar),” jelas Welfizon.

Selain besaran tarif, Transjakarta juga masih mengkaji mekanisme tarif yang akan digunakan.

Welfizon pun belum dapat memastikan apakah tarif Transjabodetabek akan mengikuti sistem berbasis jarak, seperti MRT atau tetap menggunakan tarif flat.

Tulus Abadi

Pegiat Perlindungan Konsumen, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI)

PELAKSANAAN Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2026, tengah di gelar di Kemayoran, Jakarta Pusat, terhitung sejak 22 Juni hingga 22 Juli 2026, sebulan penuh. Masyarakat Jakarta, dan sekitarnya, tampak antusias menyambutnya, senyampang liburan anak anak sekolah. Kendati PRJ menjadi hajatan tahunan dan sudah berlangsung lama, namun masih menyisakan beberapa persoalan.

Pertama, nuansa komersialistik makin kentara. Nuansa ini bukan hanya tampak dari gebyar fisiknya saja, tetapi juga bisa disorot dari tarif masuk ke area PRJ yang kian mahal. Dan banyak dikeluhkan oleh warga di akun medsos milik PRJ. Tarif masuk ke area PRJ mulai Rp40.000 (khusus Senin), Rp50.000 (Selasa-Jumat), dan Rp60.000 (Sabtu, minggu, hari libur).

Tarif tersebut tergolong mahal, sebab belum termasuk tarif parkir, untuk mobil Rp35.000 (flat), plus belum tarif konser musik. PRJ bukan lagi menjadi "pasar rakyat" tapi justru menjadi area pasar dan pesta eksploitatif rakyat/masyarakat sebagai pengunjung/konsumen PRJ 2026. Tarif parkir yang mahal itu, belum setara dengan upaya pengunjung "war area parkir", yang bisa mencapai 1-2 jam, khususnya saat peak time.

Kedua, gebyar dan nuansa komersialistiknya PRJ 2026 itu, ironisnya, tidak sejalan dengan aspek kenyamanan dan keamanan di area PRJ 2026 tersebut. Terbukti, sebagaimana dilaporkan media, di area PRJ masih banyak aksi copet, yang sangat merugikan pengunjung PRJ.

Aksi copet seolah menjadi "tradisi" pelaksanaan PRJ setiap tahun hajatan PRJ. Aksi copet sangat meresahkan pengunjung PRJ, dan di sisi lain terlihat belum ada aksi mitigasi yang signifikan, yang dilakukan oleh managemen PRJ, plus aparat penegak hukum untuk melindungi pengunjung dari aksi copet tersebut.

Ketiga, selaras dengan masalah aksi copet, managemen PRJ juga tampak gagal mewujudkan PRJ sebagai area KTR (Kawasan Tanpa Rokok). Terbukti di area PRJ justru terdapat stand produsen rokok dengan sales girl yang menawarkan produk rokok ke para pengunjung PRJ.

Dan juga banyak orang merokok di area PRJ, termasuk para petugas tenant di PRJ. Padahal area PRJ adalah area KTR (Kawasan Tanpa Rokok), sebagaimana mandat UU tentang Kesehatan, PP tentang Kesehatan dan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok di DKI Jakarta. Maka boleh jadi area PRJ menjadi area yang tidak ramah bagi keluarga, anak anak, dan remaja.

Merujuk pada fenomena itu, mendesak bagi managemen PRJ untuk mewujudkan pelayanan yang lebih manusiasi, lebih humanis, pada warga Jakarta dan sekitarnya sebagai pengunjung/konsumen PRJ. Keberadaan copet, produsen/promosi rokok, dan orang merokok di area PRN; menjadi indikator limbungnya managemen PRJ mewujudkan performa pelayanan PRJ yang humanis.

Managemen PRJ seharusnya jangan hanya mentargetkan nilai komersial dan ekonomi saja, tetapi harus mampu menjadikan area PRJ sebagai area healing bagi warga Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta juga harus turut aktif dan pro aktif untuk mewujudkan performa pelayanan PRJ yang yang nyaman, aman, dan jumanis untuk semua pengunjung PRJ, termasuk anak-anak dan remaja.

Warga dan pengunjung sebaiknya memitigasi diri agar tidak menjadi korban copet, plus korban asap rokok. Dan guna memitigasi kemacetan parah di area PRJ, sebaiknya warga Jakarta menggunakan transum masal untuk mengunjungi area PRJ.

JAKARTA - Kawasan Blok M direkomendasikan menjadi lokasi percontohan pertama penerapan Kawasan Rendah Emisi (KRE) di Jakarta. Hal itu karena Blok M dinilai memiliki karakteristik yang mendukung penerapan kebijakan secara bertahap.

Rekomendasi tersebut tertuang dalam laporan Kawasan Rendah Emisi Terpadu Jakarta: Dari Ambisi Menuju Aksi yang diluncurkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Breathe Cities, Kamis (25/6/2026).

Laporan tersebut diserahkan Breathe Cities kepada Pemprov DKI Jakarta dalam Sidang Pleno Kelompok Kerja Mitigasi Adaptasi Bencana Iklim (Pokja MABI) bertema Dari Kawasan Rendah Emisi menuju Ketahanan Iklim: Dari Ambisi Menuju Aksi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan Blok M menjadi rekomendasi utama dari lima klaster prioritas yang telah diidentifikasi, yakni Kota Tua, GBK-Senayan, Medan Merdeka, Dukuh Atas, dan Blok M.

“Blok M memiliki konektivitas transportasi publik yang kuat, aktivitas ekonomi yang dinamis, serta fungsi kawasan campuran atau mixed-use yang beragam. Dengan karakter tersebut, Blok M dapat menjadi lokasi awal untuk menguji berbagai intervensi terintegrasi sebelum diterapkan secara lebih luas di wilayah Jakarta lainnya,” kata Dudi.

Lihat video: Jaga kualitas Udara Jakarta, Pramono Kritik Pelaksanaan Uji Emisi



Dudi menjelaskan implementasi Kawasan Rendah Emisi direncanakan berlangsung secara bertahap pada periode 2026-2029 dengan pendekatan adaptif berbasis data dan mempertimbangkan kesiapan masyarakat serta ekosistem pendukung di setiap kawasan.

Dalam laporan tersebut, sektor transportasi disebut sebagai salah satu sumber utama pencemaran udara di Jakarta. Dudi menyebut dalam skenario implementasi paling ambisius, kerangka Kawasan Rendah Emisi berpotensi menurunkan konsentrasi PM2.5 lebih dari 14,3% di seluruh kawasan prioritas, dengan penurunan mencapai 20,7% di kawasan GBK-Senayan.

“Dalam skenario implementasi paling ambisius, kerangka Kawasan Rendah Emisi berpotensi menurunkan konsentrasi PM2.5 lebih dari 14,3% di seluruh kawasan prioritas, dengan penurunan mencapai 20,7% di kawasan GBK-Senayan,” ujarnya.

Selain itu, peningkatan kualitas udara tersebut diperkirakan menghasilkan manfaat kesehatan dan kesejahteraan sekitar Rp1,9 triliun per tahun melalui pengurangan biaya kesehatan, menurunnya paparan polusi udara, serta berkurangnya risiko kematian dini akibat pencemaran udara.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja meresmikan Stasiun Jakarta Internasional Stadium (JIS) pada Senin (22/6/2026), bertepatan usia Jakarta yang menginjak 499 tahun. Salah satu tujuannya menopang masyarakat yang hendak berlibur ke kawasan JIS dan Ancol.

Kedua kawasan tersebut bagian dari lokasi untuk perhelatan event-event besar seperti konser dan pertandingan bola baik tingkat nasional maupun internasional. Alhasil pengunjung diharapkan dapat berkunjung tanpa mengunakan kendaraan pribadi.

Selain itu, Stasiun JIS terhubung dengan jembatan penyeberangan orang (JPO) sehingga masyarakat dapat berkunjung ke dua lokasi dengan berjalan kaki.

"Kalau kemudian aktivasi ini bisa kita lakukan, JIS-Ancol bisa kita koneksikan, kemudian tempat ini nantinya, siapapun yang mau nonton konser, mau nonton sepak bola, mau ke Ancol, pilihannya apakah naik KRL atau naik TransJabodetabek atau TransJakarta," kata Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, Senin (22/6/2026) di stasiun JIS.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, mengatakan operasional KRL Jakarta Kota-Tanjung Priok maupun sebaliknya akan mengalami penyesuaian ketika acara besar berlangsung hingga larut malam.

Selain itu, manajemen Ancol akan memberlakukan pintu khusus bagi pengunjung yang hanya ingin ke Stasiun JIS sehingga tarif parkir tidak sama ketika ingin berwisata ke Ancol.

Namun, Stasiun JIS belum sepenuhnya rampung karena hanya memiliki satu peron rute Tanjung Priok - Jakarta Kota. Alhasil masyarakat dari Stasiun Jakarta kota - Tanjung Priok belum bisa langsung turun di Stasiun JIS.

"Ini memang masih satu peron dan kita sudah menyampaikan kepada Pemerintah DKI kita akan kembangkan lebih lanjut pengembangannya dan perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa per hari ini (22/6), stasiun ini sudah aktif dan sudah bisa melayani penumpang," kata Dudy.

Di luar fungsi transportasi, keberadaan Stasiun JIS dinilai membuka peluang baru bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengembangkan kawasan JIS dan Ancol sebagai pusat kegiatan dan hiburan yang mampu menarik lebih banyak pengunjung.

Pemprov DKI Jakarta Diminta Kreatif Mengadakan Acara di JIS-Ancol

Lokasi stasiun yang dianggap strategis dinilai menjadi momentum bagi Pemprov DKI Jakarta menyelenggarakan acara-acara tertentu di kedua kawasan itu sehingga mampu menambah pendapatan daerah.

Hal itu diungkapkan oleh Pakar Tata Kota, Nirwono Joga. Menurutnya Pemprov DKI dapat lebih kreatif mengadakan berbagai acara di kedua kawasan tersebut agar Stasiun JIS berjalan optimal dan tidak hanya ditujukan untuk pengumpan penumpang.

"Kalau hanya mengandalkan hanya ada pertunjukan musik ataupun pertandingan olahraga itu kan hanya temporer ya. Dalam satu tahun cuman berapa bulan, cuman berapa kali gitu. Jadi kalau tidak ada kegiatan yang rutin secara masif ya sayang stasiun yang sudah dibangun tadi tidak akan berfungsi secara optimal," katanya kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Menurutnya, tanpa adanya agenda kegiatan yang berlangsung secara rutin, tingkat pemanfaatan Stasiun JIS berpotensi tidak optimal. Pasalnya, jumlah pengguna stasiun tersebut akan sangat bergantung pada penyelenggaraan acara berskala besar yang hanya berlangsung pada waktu tertentu.

Nirwono menjelaskan, mayoritas masyarakat yang turun di Stasiun JIS memiliki tujuan untuk berkunjung ke Jakarta International Stadium maupun kawasan Ancol. Oleh sebab itu, keberadaan kedua kawasan tersebut perlu terus dihidupkan melalui berbagai aktivitas agar arus penumpang tetap terjaga.

Menurutnya, aktivasi kawasan JIS dan Ancol menjadi faktor penting untuk mendukung pemanfaatan Stasiun JIS secara optimal. Tanpa adanya kegiatan yang mampu menarik masyarakat secara berkelanjutan, keberadaan stasiun tersebut dikhawatirkan tidak memberikan manfaat maksimal atau menjadi kurang termanfaatkan.

"Nah, kalau tidak ada kegiatan ngapain itu dia berhenti di stasiun JIS. Nah, itu menurut saya yang juga harus didukung dengan aktivasi kawasan JIS dan juga Ancol untuk mendukung keberadaan stasiun JIS supaya tidak mubazir," ucapnya.

Di sisi lain, Nirwono memberikan catatan bagi Stasiun JIS yang dinilai belum sepenuhnya rampung. Stasiun JIS perlu ditunjang fasilitas bagi kelompok disabilitas seperti eskalator, begitupun jalanan menuju pintu masuk yang diimbau segera perbaiki.

Nirwono juga menilai pengembangan Stasiun JIS perlu dilanjutkan agar pemanfaatannya semakin optimal. Salah satunya dengan melengkapi peron pada sisi lainnya sehingga akses penumpang dari kedua arah perjalanan dapat terlayani secara lebih baik.

Selain itu, dia menilai fasilitas penghubung berupa jembatan penyeberangan orang (JPO) yang menghubungkan stasiun dengan kawasan JIS dan Ancol masih perlu disempurnakan. Menurutnya, aspek kenyamanan pengguna perlu menjadi perhatian, terutama karena kondisi jalur penghubung tersebut dinilai masih cukup panas saat digunakan pada siang hari.

Nirwono menginginkan Pemprov DKI menjalin kolaborasi dengan BUMD, KAI, Dinas Bina Marga, hingga pihak swasta untuk meningkatkan fasilitas. Kondisi ini, kata dia, tidak lepas dari ruang fiskal pemerintah, baik melalui APBD DKI Jakarta maupun APBN relatif terbatas.

"Karena gini harus diakui baik APBD DKI maupun APBN kita secara nasional itu kan sedang 'seret' terbatas sekali. Nah tentu perlu ada terobosan pembiayaan kreatif ya tadi perbaikan jalan sarana yang perlu pendukung apakah bisa upamanya didukung oleh swasta misalnya? Nanti ada kompensasi tidak sekedar misalnya bisa menggunakan nanti nama stasiun JIS strip apa misalnya ya, tergantung sponsornya," jelasnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Soetijowarno, menilai masyarakat sudah mulai terbangun dengan keberadaan stasiun JIS sehingga menjadi kesempatan bagi pemerintah menggelar lebih banyak acara di JIS dan Ancol.

Dia berpandangan, pengelola JIS perlu lebih kreatif dalam menghadirkan berbagai acara agar kawasan tersebut tidak hanya ramai ketika ada event besar tertentu. Menurutnya, pemerataan aktivitas ke Jakarta Utara juga penting dilakukan agar perkembangan wilayah tersebut tidak semakin tertinggal dibandingkan kawasan Jakarta Pusat maupun Jakarta Selatan yang selama ini lebih berkembang.

"Nah, sekarang sudah ada (stasiun) ya harus dibuat event. Entah konser atau olahraga sepak bola yang rutin, minimal sebulan sekali, kalau bisa tiap minggu itu menarik gitu, ada kegiatan. Nah, ini pengelolaannya harus kreatif. Kan di situ ada pengelola itu kan ya? Badan pengelola JIS itu membuat event di sana. Polanya dialihkan, jadi biar Jakarta daerah Utara itu nanti nggak ketinggalan jauh," tuturnya saat dihubungi, Rabu (24/6/2026).

Dia berpandangan bahwa keberadaan Stasiun JIS cukup penting. Bahkan seharusnya pembangunan Stasiun JIS bersamaan dengan stadionnya agar konektivitas angkutan berlangsung sejak awal.

Dia mencontohkan sejumlah negara, seperti China, yang mampu mengelola pergerakan ratusan ribu pengunjung dalam suatu acara besar tanpa menimbulkan kemacetan karena didukung jaringan transportasi berbasis kereta yang terintegrasi.

Kondisi ini berbeda dengan Indonesia yang masih mengalami kemacetan meski masyarakatnya menggunakan transportasi umum. Selain itu, Djoko menilai keberadaan Stasiun JIS mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum dibandingkan pribadi ketika ingin berkunjung ke stadion JIS atau Ancol.

Namun, dia mendesak agar pemerintah segera menuntaskan sejumlah fasilitas yang belum rampung, salah satunya adalah pembangunan peron dari rute Jakarta Kota-Tanjung Priok.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menerima 499 sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Total nilai sertifikat tersebut mencapai Rp22,2 triliun.

Penyerahan dilakukan di Balai Kota DKI Jakarta dalam rangka HUT ke-499 DKI Jakarta. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta juga telah menerima 3.922 sertifikat dengan nilai Rp102 triliun.

Pramono mengatakan pemberian tersebut menjadi kado istimewa di usia Jakarta yang menuju 5 abad.

“Hari ini kita mendapatkan kado ulang tahun ke-499 dari ATR/BPN, jumlah sertifikatnya 499. Nilainya Rp22,2 triliun, kurang lebih 85 hektare. Jadi kalau ditotal dalam satu setengah bulan ini, Pemerintah DKI Jakarta membukukan kurang lebih Rp124,2 triliun dari dua peristiwa yang dilakukan, tapi yang paling istimewa kado-nya hari ini 499,” katanya, Rabu (24/6/2026).

Menurut Pramono, sertifikat tersebut memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik Pemprov DKI Jakarta yang jumlahnya cukup besar. Ia juga menyebut adanya upaya gugatan terhadap sejumlah aset milik Pemprov.

Dia menjelaskan, selama ini Pemprov DKI Jakarta terus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memastikan aset bebas dari persoalan hukum.

“Sebagai ibu kota tentunya banyak hal yang menarik, banyak hal yang orang ingin mencari peluang. Tetapi dengan ketertiban ini menjadi aspek jaminan kepastian hukum bagi aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Dengan adanya jaminan tersebut maka kami di Pemerintah DKI Jakarta juga lebih tenang,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan mengatakan penyerahan aset ini memiliki nilai strategis untuk memberikan kepastian hukum, melindungi aset publik dari sengketa, mencegah kerugian negara, serta mendukung optimalisasi aset pemerintah.

Hal ini sejalan dengan posisi Jakarta sebagai pusat ekonomi, jasa, dan keuangan, sekaligus kota dengan dinamika pertanahan yang tinggi. Menurutnya, capaian Pemprov DKI Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

“Hingga saat ini perlu kami laporkan kepada Bapak Gubernur, sudah 98,6% bidang tanah di DKI Jakarta ini terdaftar, dan lebih dari 80% telah bersertifikat. Ini merupakan capaian yang cukup progresif dibandingkan daerah-daerah lain di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Dia menyampaikan pihaknya akan mengupayakan agar seluruh aset Pemprov DKI Jakarta dapat tersertifikasi 100%, meski diakui masih terdapat tantangan.

Pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta juga terus mengembangkan integrasi data pertanahan dengan data kependudukan dan perpajakan melalui sinkronisasi Nomor Identitas Bidang (NIB), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Nomor Objek Pajak (NOP).

Menurutnya, langkah tersebut bertujuan mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, akuntabel, dan transparan, sehingga setiap tindakan hukum dalam administrasi pertanahan dapat ditelusuri melalui data kependudukan maupun perpajakan.

“Mudah-mudahan dengan integrasi antarsektor yang kita lakukan, koordinasi, kolaborasi yang erat antara pusat dan daerah, serta pemanfaatan teknologi digital yang terus digaungkan oleh Kementerian ATR/BPN saat ini, bisa mendukung pengambilan kebijakan yang lebih baik ke depan sehingga kita bisa mencapai target yang lebih bagus,” ujarnya.

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta diminta melakukan penataan ulang dan audit terhadap seluruh jaringan kabel udara di Ibu Kota. Hal itu menyusul tewasnya pelajar SMAN 6 Jakarta, Neisha Amalia Evrian Putri (16) akibat lakalantas yang diduga dipicu kabel menjuntai di Jalan Lauser, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Saya menyampaikan belasungkawa mendalam pada keluarga korban, di balik duka ini, ada persoalan serius yang harus dibenahi. Ini bukan sekadar kecelakaan biasa melainkan indikasi adanya kelalaian dalam pengelolaan infrastruktur utilitas yang berpotensi membahayakan masyarakat," kata Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Hardiyanto Kenneth, Selasa (23/6/2026).

Menurutnya, peristiwa yang terjadi pada Kamis, 18 Juni 2026 tersebut tidak boleh dianggap sebagai kecelakaan lalu lintas biasa. Tragedi yang merenggut nyawa seorang pelajar itu merupakan alarm keras atas lemahnya pengawasan dan buruknya tata kelola infrastruktur utilitas di Jakarta.

Pria yang akrab disapa Bang Kent itu meminta, Pemprov Jakarta bersama instansi terkait segera melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab pasti kejadian, termasuk menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan kabel menjuntai di lokasi kecelakaan. Keselamatan warga tidak boleh dikalahkan oleh lemahnya pengawasan maupun buruknya tata kelola utilitas.

"Jangan sampai kasus ini berhenti pada rasa prihatin semata. Harus ada evaluasi dan penegakan tanggung jawab yang jelas. Keselamatan warga tidak boleh dikalahkan oleh lemahnya pengawasan maupun buruknya tata kelola utilitas," tuturnya.

Maka itu, kata dia, jika ditemukan unsur kelalaian dari perusahaan pemilik jaringan utilitas, pemerintah harus memberikan sanksi tegas. "Jika terbukti lalai, perusahaan utilitas harus dikenai denda maksimal, pembekuan izin, hingga tanggung jawab penuh kepada keluarga korban," jelas Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta tersebut.

Kenneth menambahkan, persoalan kabel semrawut di Jakarta bukanlah masalah baru, mengutip pernyataan pengamat tata kota Yayat Supriatna yang menyebut kondisi tersebut sebagai Cucian Lama Belum Kering (CLBK), yang mana persoalan tersebut sejak dahulu belum selesai-selesai. Persoalan kabel menjuntai yang terus berulang menunjukkan adanya kegagalan dalam penegakan aturan yang sebenarnya sudah tersedia.

Dia menambahkan, Jakarta telah memiliki landasan hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penempatan Jaringan Utilitas yang mengatur pemindahan jaringan kabel udara ke bawah tanah. Sehingga,bsudah saatnya dilakukan audit total terhadap seluruh jaringan kabel udara di Jakarta untuk memetakan titik-titik rawan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan serupa.

"Kita masih sering menemukan kabel semrawut dan menjuntai di berbagai wilayah Jakarta. Kondisi ini tidak bisa lagi dianggap biasa. Pemerintah harus segera melakukan pendataan, penertiban, dan memastikan seluruh pemilik utilitas mematuhi standar keselamatan yang berlaku," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Akmal Malik mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta karena mampu menjaga stabilitas inflasi. Hal ini dia sampaikan saat pidato di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dalam rangka HUT DKI Jakarta ke-499, Senin (22/6/2026).

Akmal menyampaikan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa inflasi tahunan (year-on-year/yoy) DKI Jakarta pada akhir tahun 2025 tercatat 2,63%. Menurutnya hal ini berada dalam rentang sasaran pengendalian inflasi nasional.

Dia menyebut bahwa keberhasilan menjaga stabilitas inflasi tidak lepas dari peran jajaran Pemprov DKI Jakarta, DPRD, serta Bank Indonesia.

"Capaian ini tentunya menunjukkan kinerja yang sangat baik antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tim pengendalian inflasi daerah dan didukung oleh DPRD DKI Jakarta, Bank Indonesia serta instansi vertikal, serta pelaku usaha lainnya, serta dukungan masyarakat dalam rangka menjaga keterjangkauan harga pokok serta ketersediaan pasokan kebutuhan pokok masyarakat," katanya.

Selain mencatatkan capaian ekonomi yang positif, Jakarta juga menunjukkan kemajuan dalam kehidupan sosial yang harmonis di tengah keberagaman.

Dia menjelaskan, sebagai rumah bagi masyarakat dari berbagai suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial, Jakarta dinilai telah mencerminkan budaya Indonesia yang beragam.

Dia berpandangan bahwa hal itu terlihat dari berbagai forum kerukunan umat beragama, kolaborasi lintas komunitas, hingga penguatan nilai-nilai kebangsaan yang menjadi fondasi penting dalam menjaga kohesi sosial masyarakat Ibu Kota.

Dia menilai semangat gotong royong dan kebersamaan terus tumbuh di tengah keberagaman, sehingga menjadi modal sosial yang sangat berharga bagi pembangunan daerah.

"Kita menyadari bahwa kemajuan suatu kota tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, diukur dari kemegahan infrastruktur semata atau tingginya investasi, tetapi juga kualitas dari kerukunan sosial yang mampu dijaga oleh masyarakatnya," ucapnya.

Menurutnya dengan modal tersebut Jakarta dinilai mampu menjaga harmoni di tengah dinamika sebagai kota metropolitan sekaligus menjadi cerminan keberagaman Indonesia.

Akan tetapi, dia mengungkapkan tantangan strategis yang perlu diperhatikan oleh Pemprov DKI, yakni ketahanan pangan karena daerah perkotaan sulit melaksanakan swasembada pangan.

"Bapak Presiden berkali-kali menyampaikan bahwasannya tantangan terbesar kita utamanya adalah persoalan ketahanan pangan. Negara tidak bisa dikatakan merdeka ketika dia belum merdeka di pangannya sendiri," tuturnya.

Dia mengingatkan bahwa Jakarta dengan jumlah penduduk yang besar memerlukan kebutuhan pangan yang tinggi. Namun, ketersediaan lahan pertanian semakin terbatas akibat perkembangan kawasan perkotaan.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai motor penggerak melalui kebijakan, pendampingan, edukasi, fasilitas pemerintah, teknologi pertanian modern yang sesuai dengan karakteristik wilayah perkotaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT MRT Jakarta (Perseroda) menerapkan tarif khusus sebesar Rp 1 bagi pelanggan pada 22, 27, dan 28 Juni untuk mendukung Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 DKI Jakarta.

"Kami memberlakukan tarif khusus sebesar Rp 1 bagi pelanggan MRT Jakarta pada 22, 27, dan 28 Juni," kata Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (21/6/2026).

Kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2026 tentang Penyediaan Layanan Angkutan Umum Gratis dan/atau Tarif Rp 1 dalam rangka Perayaan Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta.

Pemberlakuan tarif Rp 1 berlaku untuk seluruh perjalanan MRT Jakarta pada tanggal tersebut sesuai ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lebih lanjut, Tuhiyat menambahkan bahwa MRT Jakarta berkomitmen mendukung integrasi layanan transportasi publik serta mewujudkan sistem mobilitas perkotaan yang berkelanjutan.

"Kami berharap momentum ini dapat semakin meningkatkan minat masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi publik," ucap dia.

Dengan semakin banyak warga yang menggunakan angkutan umum, masyarakat dapat bersama-sama berkontribusi dalam menciptakan Jakarta yang lebih terhubung, efisien, dan ramah lingkungan. MRT Jakarta mengimbau seluruh pelanggan untuk tetap mematuhi peraturan dan menjaga kenyamanan bersama selama menggunakan layanan.

Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat jumlah penumpang MRT Jakarta meningkat secara tahunan pada Maret 2026. Jumlah penumpang MRT pada Maret 2026 tercatat sebesar 3,49 juta orang, meningkat 9,03 persen secara tahunan, namun turun 3,45 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Sebaliknya, jumlah perjalanan MRT pada Maret 2026 mencapai 7.911 perjalanan, meningkat 9,73 persen dibandingkan Februari 2026, namun turun 1,89 persen dibandingkan Maret 2025.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggratiskan tiket masuk ke seluruh tempat wisata dan transportasi umum yang dikelola pada 22, 27, dan 28 Juni 2026 untuk warga Jakarta maupun luar Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan tiket masuk wisata tidak hanya meliputi Ancol, tetapi juga Taman Margasatwa Ragunan (TMR), serta museum-museum dan transportasi yang dikelola Pemprov DKI Jakarta, seperti MRT Jakarta, Transjakarta, dan LRT Jakarta.

“Setelah mendapatkan masukan dari banyak pihak, terutama yang ingin memanfaatkan itu rata-rata dari luar Jakarta. Maka, (tempat wisata dan transportasi umum gratis) tidak hanya berlaku bagi KTP Jakarta, tetapi bagi KTP Republik Indonesia,” kata Pramono di Jakarta, Ahad (21/6/20206).

Selain Ancol dan Ragunan, tempat wisata lain yang dikelola Pemprov DKI Jakarta antara lain Monumen Nasional (Monas), Museum Sejarah Jakarta, Museum Taman Prasasti, Museum M.H. Thamrin, dan Museum Joang '45.

Lalu, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Wayang, Museum Tekstil, Museum Bahari, Museum Betawi, Rumah Si Pitung, dan Taman Benyamin Sueb.

Sementara itu, pengelola Ragunan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta mengadakan kuis interaktif berhadiah yang dapat diikuti para pengunjung selama periode perayaan ulang tahun Jakarta.

Selain itu, layanan Ragunan Night Zoo juga dijadwalkan dibuka pada malam HUT ke-499 DKI Jakarta. Di sisi lain, manajemen Ancol menggratiskan masuk kawasan Taman Impian, seperti area pantai, pada 22, 27, dan 28 Juni 2026 pukul 05.00–23.00 WIB.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dalam rangka HUT ke-499 Jakarta, Pemprov Jakarta menggratiskan moda transportasi yang dikelola mereka selama 3 hari, termasuk masuk ke tempat wisata hingga museum.

"Tanggal 22, 27, dan 28 Juni 2026 semua transportasi yang di-manage Pemprov Jakarta, mulai dari LRT, MRT, Transjakarta, Jak Lingko pada tanggal itu semuanya gratis. Pada tanggal itu kalau mau masuk Ancol, Ragunan, museum-museum, Monas, dan sebagainya gratis," ujarnya, Kamis (18/6/2026).

Penggratisan itu semua menjadi kado untuk warga Jakarta dalam rangka HUT ke-499 Jakarta. Maka itu, penggratisan hanya berlaku bagi warga yang memiliki KTP Jakarta.

Selain itu, masih dalam rangka HUT Jakarta, Pemprov DKI bakal meresmikan kawasan Rasuna Said di tanggal 21 Juni 2026 secara resmi juga akan ada kegiatan Car Free Day (CFD). Sebelum tanggal tersebut yakni 19 Juni 2026 malam, Pemprov Jakarta akan mengadakan Haul untuk ulama dan Habaib Betawi.

"Ini baru pertama kali, penyelenggaranya Pemprov Jakarta karena saya meyakini kenapa ini perlu dilakukan, sebaik apa pun pemerintahan ini, kita harus tahu dan sadar banyak tokoh-tokoh, apakah itu tokoh agama, tokoh sosial, tokoh lainnya yang sudah mempunyai kontribusi untuk kemajuan Jakarta. Dan kali ini karena UU Nomor 2 Tahun 2024 wajah Jakarta itu identitas budayanya Betawi, maka haul alim ulama ini untuk Betawi," ungkapnya.

Pada 21 Juni juga bakal dilakukan groundbreaking pedestrian Dek Dukuh Atas sekaligus mengadakan acara apel pilah sampah sesuai inkum Nomor 5 Tahun 2026, yang mana pilah sampah sudah menjadi kebutuhan utama bagi Jakarta. Lantas, di tanggal 22 Juni Pemprov Jakarta akan meresmikan Jembatan Penghubung Ancol dengan JIS dan KRL atau stasiun KRL yang ada di bawah JIS.

"Kalau itu bisa dilakukan, itulah yang menjadi kado buat Jakarta. Walaupun secara khusus saya juga sudah memutuskan dan saya sudah menginstruksikan untuk dipersiapkan," katanya.

JAKARTA - Puluhan siswa SMAN 48 Jakarta mengikuti kegiatan bertajuk Jakarta Weather Detective (U-Detect Jakarta). Program U-Detect dirancang untuk melibatkan siswa secara aktif dalam pemantauan lingkungan menggunakansensor cuaca berbasis Internet of Things (IoT).

Kegiatan tersebut diinisiasi oleh PT Insight Investments Management (IIM) Makmur, dan U-Inspire Indonesia melalui pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR). Pelatihan ini dalam upaya meningkatkan literasi iklim, Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika (STEM) bagi generasi muda dan diluncurkan pada Rabu 17 Juni 2026.

Sebanyak 30 siswa yang terbagi dalam 15 kelompok mendapatkan kesempatan untuk mempelajari cara kerja sensor, melakukan pengumpulan data suhu dan kelembapan secara real-time, serta menganalisis kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka.

Melalui pendekatan citizen science, para siswa berperan sebagai “detektif cuaca” yang tidak hanya memahami teori perubahan iklim dan fenomena Urban Heat Island (UHI), tetapi juga terlibat langsung dalam proses observasi dan pengolahan data. Sebanyak 15 sensor cuaca ditempatkan di rumah siswa dan satu titik di lingkungan sekolah untuk menghasilkan data mikroklimat yang lebih representatif.

Direktur PT IIM Ria M Warganda mengatakan program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan melalui pengelolaan investasi yang bertanggung jawab.

"Kami percaya investasi tidak hanya menghasilkan manfaat finansial, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Melalui program U-Detect, kami ingin mendorong lahirnya generasi muda yang memiliki literasi iklim, kemampuan analisis data, dan kepedulian terhadap isu keberlanjutan yang semakin penting di masa depan,” ujar Ria Kamis (18/6/2026).

Lihat video: Kenapa Cuaca Jakarta dan Sekitarnya Terasa Panas?



Chief Investment Officer PT Inovasi Finansial Teknologi (Makmur) Stefanus Dennis Winarto menilai program U-Detect Jakarta menunjukkan investasi dapat berkontribusi dalam menciptakan dampak yang nyata bagi masyarakat.

“Melalui program ini, kami ingin menunjukkan bahwa investasi tidak hanya membantu masyarakat membangun masa depan keuangan, tetapi juga mendukung berbagai inisiatif yang bermanfaat bagi lingkungan dan pendidikan. Sama seperti investasi yang bertumbuh melalui compounding, kontribusi kecil yang dilakukan secara berkelanjutan dapat menghasilkan dampak yang semakin besar dari waktu ke waktu. U-Detect Jakarta menjadi salah satu contoh bagaimana partisipasi investor dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Stefanus.

Selama periode monitoring, siswa melakukan pengamatan terhadap kondisi cuaca dan lingkungan di sekitar mereka. Hasil pengamatan tersebut kemudian dipresentasikan dalam sesi akhir program untuk memperkuat kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi.

Program hasil kolaborasi PT IIM dan Makmur ini dilaksanakan bersama Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun (YIIM) sebagai mitra pengelola program dan U-Inspire Indonesia sebagai mitra pelaksana.

“Melalui kolaborasi ini, U-Detect Jakarta diharapkan dapat menjadi model edukasi yang dapat direplikasi di berbagai sekolah lainnya, serta dapat berkontribusi dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada aspek pendidikan berkualitas, aksi terhadap perubahan iklim, dan pembangunan kota yang berkelanjutan,” ujar Ketua Pengurus Yayasan U-Inspire Indonesia, Giovanni Cynthia.

Komitmen PT IIM, Makmur, dan U-Inspire Indonesia dalam mendorong terciptanya dampak sosial yang berkelanjutan tidak hanya diwujudkan melalui berbagai program edukasi dan pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melalui pengembangan produk investasi yang mengintegrasikan aspek kebermanfaatan sosial.

Sejalan dengan semangat menciptakan nilai ekonomi sekaligus nilai sosial, PT IIM dan Makmur bersinergi dengan Makmur dan U-Inspire Indonesia untuk menghadirkan berbagai inisiatif yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan melalui pilihan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan instrumen investasi syariah yang tidak hanya berorientasi pada imbal hasil, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif, PT IIM menghadirkan Reksa Dana Syariah Insight Elite Fund. Produk ini dirancang untuk memberikan potensi pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang, sekaligus membuka peluang bagi pemegang unit penyertaan untuk berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan.

Berdasarkan Fund Fact Sheet per Mei 2026, Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap Insight Elite Fund berhasil mempertahankan rekam jejak kinerja yang kuat dengan mencatatkan pertumbuhan kumulatif sebesar 125,89% sejak peluncurannya pada tahun 2016. Hasil tersebut menunjukkan konsistensi pengelolaan investasi dalam menghadapi berbagai dinamika pasar sekaligus memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi investor.

Pencapaian tersebut mencerminkan keberhasilan Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap Insight Elite Fund dalam menjalankan mandat investasinya, yaitu mengupayakan potensi pertumbuhan investasi yang optimal dan berkesinambungan melalui pengelolaan aset yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lebih dari sekadar instrumen investasi, produk ini juga memberikan kesempatan bagi investor untuk turut berpartisipasi dalam berbagai program sosial dan kegiatan keagamaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Bagi masyarakat yang ingin membangun perencanaan keuangan secara lebih terstruktur, reksa dana dapat menjadi salah satu alternatif investasi yang menarik. Dana investor dikelola oleh manajer investasi profesional dan ditempatkan pada berbagai instrumen pasar modal sehingga menghasilkan portofolio yang lebih terdiversifikasi. Untuk kemudahan berinvestasi, Reksa Dana Syariah Insight Elite Fund dapat diakses melalui aplikasi Makmur maupun aplikasi Reksa Dana Online (RDO) milik PT IIM yaitu InvestasiIN

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan program padat karya bagi warga ber-KTP Jakarta. Tujuannya untuk mengantisipasi tekanan ekonomi saat ini.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan program padat karya dijalankan melalui pelaksana pekerjaan pada sejumlah perangkat daerah. Warga yang terlibat akan memperoleh upah melalui kegiatan perawatan, penataan, dan pemeliharaan lingkungan kota.

Total sebanyak 2.843 kesempatan kerja tersedia. Dia mengatakan kesempatan kerja tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan manfaat ekonomi secara langsung dari kegiatan pembangunan di wilayah Jakarta.

"Untuk mengantisipasi terhadap tekanan ekonomi yang ada. Pemerintah DKI Jakarta memutuskan membuka kesempatan kerja padat karya bagi warga Jakarta," kata Pramono Anung di akun Instagram resmi Pemprov DKI Jakarta @dkijakarta.

Adapun sejumlah perangkat daerah yang siap membuka kesempatan kerja di sektor padat karya antara lain:

• Dinas Bina Marga (DBM)
• Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut)
• Dinas Sumber Daya Air (Dinas SDA)
• Dinas Lingkungan Hidup (Dinas LH)

Persyaratan untuk bisa mengikuti kesempatan kerja dalam program padat karya antara lain:

• Warga ber-KTP Jakarta
• Masuk dalam desil 1-5
• Usia produktif (18-59 tahun)
• Belum memiliki pekerjaan saat mendaftar
• Sehat jasmani dan rohani

Sementara itu, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Afan Adriansyah Idris, menjelaskan bahwa peserta padat karya bekerja melalui pihak ketiga atau pelaksana pekerjaan pada masing-masing kegiatan.

Mereka tidak direkrut dalam skema pengangkatan pegawai Pemprov DKI Jakarta maupun Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

Kesempatan kerja tersebut bersifat sementara dengan masa kerja sekitar satu hingga tiga bulan, sesuai kebutuhan masing-masing pekerjaan di lapangan. Oleh sebab itu, masyarakat perlu memahami bahwa program ini merupakan peluang memperoleh penghasilan dalam jangka pendek.

"Peserta padat karya berada dalam mekanisme kerja penyedia jasa pada kegiatan perangkat daerah. Ini bukan pengangkatan pegawai Pemprov DKI Jakarta maupun PJLP, melainkan kesempatan kerja sementara yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan," ujar Afan dalam keterangan tertulis.

Pada tahap awal, pendaftaran dibuka mulai hari ini, Senin (15/6/2026), untuk 37 jenis pekerjaan. Selanjutnya, kesempatan kerja untuk jenis pekerjaan lainnya akan dibuka secara bertahap menyesuaikan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan kontrak penyedia jasa.

Informasi mengenai jenis pekerjaan, lokasi, masa kerja, serta mekanisme pendaftaran akan disampaikan melalui kanal resmi Pemprov DKI Jakarta. Penyampaian informasi dilakukan secara bertahap agar masyarakat memperoleh penjelasan yang lebih lengkap mengenai kesempatan kerja padat karya tersebut.