Bisnis.com, JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat total nilai transaksi Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) mencapai Rp1.382 triliun pada 2025, melesat 461,6% jika dibandingkan tahun sebelumnya atau year on year (YoY).

Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI Kristian Manullang menerangkan peningkatan jumlah transaksi itu terjadi lantaran implementasi transaksi Repurchase Agreement atau Repo yang telah secara resmi berlaku sejak 10 Maret 2025. Total nilai transaksi REPO bahkan tercatat mencapai Rp751,6 triliun.

”Sementara nilai transaksi outright mengalami peningkatan sebesar 196,2% YoY menjadi Rp630,5 triliun. Dengan demikian, pangsa pasar inter-dealer transaksi outright atau jual beli putus setara dengan 23% dan transaksi REPO sebesar 28%,” katanya di BEI, Senin (13/4/2026).

Kristian menegaskan bahwa BEI kini tengah terus mengembangkan lini bisnis Penyelenggara Pasar Alternatif yang menggunakan POJK No.8/POJK.04/2019 sebagai landasannya. Selain itu, BEI juga telah meluncurkan SPPA sebagai platform perdagangan yang sah di pasar sekunder terhadap instrumen surat utang.

Saat ini, SPPA disebut telah mengakomodasi perdagangan surat utang oleh 39 pengguna jasa, dengan 14 di antaranya merupakan pengguna jasa Repo. Beberapa pengguna jasa SPPA lainnya antara lain perbankan umum, Bank Pembangunan Daerah (BPD), hingga sekuritas dengan mekanisme transaksi mulai dari order book hingga bilateral OTC trading.

Selain itu, SPPA juga disebut telah melakukan kerja sama dengan Kementerian Keuangan sejak 2022 sebagai platform penyampaian kuotasi oleh dealer utama, baik untuk Surat Utang Negara (SUN) seri benchmark dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) seri benchmark.

Tidak hanya itu, SPPA juga telah mendapatkan persetujuan operasional dari Bank Indonesia sebagai penyedia elektronik trading platform antarpasar pada 26 November 2025. Dengan begitu, SPPA disebut telah menjadi trading platform yang mendapatkan persetujuan dari OJK dan BI sesuai UU P2SK.

"Hal ini memudahkan regulator dalam melakukan monitoring serta membantu Kementerian Keuangan untuk menentukan arah kebijakan fiskal yang lebih efisien," katanya.

Selain itu, SPPA juga disebut telah resmi menjadi platform untuk menyampaikan kewajiban kuotasi REPO di pasar sekunder oleh dealer utama pasar uang dan valuta asing. Hal ini telah resmi terlaksana pada 1 April 2026.

”Kemampuan SPPA untuk menjadi trading platform yang terintegrasi antara pasar modal dan pasar uang, termasuk menjadi platform pelaksanaan kuotasi oleh dealer utama, menjadikan SPPA sebagai sistem yang menjawab kebutuhan pelaku pasar atas balancing asset dan liabilitas,” tutupnya.

IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) menunjukkan lonjakan signifikan sepanjang 2025. Nilai transaksi mencapai Rp1.382,1 triliun, naik 461,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI, Kristian S. Manullang, menjelaskan pertumbuhan transaksi tersebut didorong oleh implementasi transaksi repurchase agreement (repo) di SPPA yang mulai berjalan sejak 10 Maret 2025. Sepanjang tahun lalu, nilai transaksi repo mencapai Rp751,6 triliun.

“Sejak diluncurkan, transaksi perdagangan efek bersifat utang dan sukuk di SPPA terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sepanjang 2025, kami melihat lonjakan yang sangat signifikan baik dari sisi nilai maupun aktivitas transaksi,” ujarnya dalam acara SPPA Award 2025 di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Senin (13/4/2026).

Selain itu, Kristian menjelaskan, transaksi outright atau jual beli putus juga mencatatkan peningkatan yang kuat. Nilainya mencapai Rp630,5 triliun, atau tumbuh 156,2 persen secara tahunan.

“Implementasi repo menjadi salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan likuiditas dan aktivitas perdagangan di SPPA,” katanya.

Lebih lanjut, Kristian menilai bahwa kehadiran SPPA mampu menjawab kebutuhan industri akan platform transaksi yang terstandarisasi, aman, transparan, dan efisien. Hal ini sekaligus memperkuat likuiditas serta mendorong pendalaman pasar surat utang dan pasar uang domestik.

Ia menambahkan, SPPA kini telah digunakan oleh 39 pengguna jasa, yang terdiri dari perbankan, bank pembangunan daerah, serta perusahaan sekuritas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 di antaranya telah aktif memanfaatkan fitur transaksi repo.

Dalam pengembangannya, dikatakan Kristian, SPPA akan terus memperkuat sinergi dengan regulator, termasuk Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta Kementerian Keuangan.

Menurutnya, salah satu capaian penting yaitu diperolehnya persetujuan dari Bank Indonesia sebagai penyedia electronic trading platform (ETP) antar pasar pada November 2025.

Selain itu, sejak 1 April 2026, SPPA juga resmi digunakan sebagai platform penyampaian kewajiban kuotasi repo di pasar sekunder.

“Sinergi dengan regulator dan pelaku pasar menjadi kunci dalam membangun ekosistem pasar keuangan yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi,” tutur Kristian.

(Febrina Ratna Iskana)