JAKARTA - Langkah percepatan transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui konsolidasi entitas usaha yang dijalankan Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan P. Roeslani mendapat dukungan dari kalangan akademisi. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subiato dalam memperkuat daya saing ekonomi nasional sekaligus menciptakan fondasi pembangunan yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa dari total 1.077 entitas BUMN, sebanyak 258 entitas telah berhasil dikonsolidasikan dan sekitar 300 entitas lainnya akan segera menyusul. Konsolidasi tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola, serta memperbesar daya saing perusahaan-perusahaan negara.

Selain itu, Danantara juga tengah membahas peluang pengembangan sektor-sektor baru yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, seperti pariwisata, event olahraga, dan industri kreatif. Sektor-sektor tersebut dinilai mampu membuka lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi nasional.

Menanggapi hal tersebut, Prof. Dr. Marihot Manullang, Guru Besar Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru dan mantan Rektor Universitas Simalungun periode 2014–2018, menilai konsolidasi BUMN merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang lebih efektif.

Menurut pakar Manajemen Strategi, Manajemen Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Pemasaran tersebut, penyederhanaan struktur perusahaan akan mempercepat proses pengambilan keputusan serta mengurangi tumpang tindih fungsi antar entitas.

“Kami apresiasi terobosan ini, karena konsolidasi yang dilakukan Danantara merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat daya saing BUMN. Dengan struktur yang lebih ramping dan terintegrasi, BUMN akan lebih fokus dalam menjalankan fungsi bisnisnya serta mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional,” ujar Prof. Marihot dalam keterangannya kepada media, Rabu (24/06/2026).

Ia juga menilai pengembangan sektor pariwisata, olahraga, dan industri kreatif merupakan strategi yang relevan dengan kebutuhan ekonomi masa depan yang semakin bertumpu pada inovasi dan penciptaan nilai tambah.

Senada dengan itu, Iswadi, Akademisi Universitas Esa Unggul, menyatakan bahwa langkah Danantara patut diapresiasi dan didukung semua pihak, hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam melakukan transformasi ekonomi secara menyeluruh.

“Arahan Presiden yang diterjemahkan melalui kebijakan Danantara menunjukkan visi jangka panjang dalam membangun ekonomi nasional yang lebih kuat. Konsolidasi BUMN tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membuka ruang investasi yang lebih sehat dan produktif,” kata Iswadi.

Menurutnya, pengembangan sektor-sektor baru seperti industri kreatif, pariwisata, dan event olahraga memiliki efek berganda (multiplier effect) yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi karena mampu mendorong aktivitas usaha masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah.

Para akademisi berharap transformasi BUMN melalui Danantara dapat terus berjalan secara konsisten dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, serta orientasi pada peningkatan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Dengan demikian, BUMN dapat menjadi motor penggerak pembangunan sekaligus instrumen penting dalam mewujudkan visi Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.

TANGERANG - PT Garuda Daya Pratama Sejahtera (GDPS) menempatkan nilai humanis sebagai salah satu fondasi dalam menjalankan bisnis. Kepedulian terhadap SDM tercermin melalui apresiasi pimpinan perusahaan terhadap kinerja seluruh insan GDPS, terutama tenaga alih daya (TAD).

GDPS merupakan perusahaan business process outsourcing (BPO), bagian dari Garuda Indonesia Group . Sebagai perusahaan BPO berbasis kompetensi, GDPS memandang perhatian terhadap SDM sebagai bagian dari tanggung jawab korporasi yang melekat. Kinerja Positif, GDPS Konsisten Hadirkan Layanan Unggul Sepanjang 2025

Pendekatan ini diwujudkan melalui berbagai program corporate social responsibility (CSR), GDPS secara konsisten berkontribusi pada bidang lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan UMKM. Direktur Utama GDPS, Cornelis Radjawane, menegaskan SDM merupakan inti layanan di industri BPO.

“Di industri BPO, kualitas layanan sangat ditentukan oleh SDM yang menjalankannya. Karena itu, GDPS menerapkan pendekatan berorientasi pada SDM dan memastikan perusahaan hadir ketika karyawan menghadapi tantangan,” ujarnya.

Pada 2025, sebagai bentuk kepedulian terhadap musibah banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Termasuk Aceh, Medan, Padang, Bali, dan Jabodetabek, GDPS merespon cepat hal tersebut dengan menyalurkan bantuan kepada TAD yang terdampak.

Sebanyak 43 TAD menerima bantuan berupa paket sembako dan uang tunai yang disalurkan secara langsung. Hal ini sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan serta upaya meringankan beban akibat bencana.

Melalui inisiatif ini, GDPS menegaskan bahwa perhatian terhadap SDM bukan sekadar program. Melainkan bagian dari nilai inti perusahaan dalam membangun budaya kerja yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan memperkuat peran GDPS sebagai mitra BPO yang andal dan berorientasi pada manusia. Bansos Bencana untuk Sumatera Rp600 Miliar Siap Disalurkan, Kebutuhan Rp2 Triliun

Salah satu penerima bantuan, Ade Wirna Putra, TAD PT GDPS yang terdampak banjir di Padang, menyampaikan apresiasinya. Ia menceritakan kondisi banjir di kediamannya yang sempat mencapai ketinggian hingga pinggang dan meninggalkan lumpur di dalam rumah. “Terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan GDPS. Saya sangat terbantu. Semog Tuhan membalas kebaikan ini,” ujarnya.

Ke depan, GDPS menetapkan arah program CSR yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, dukungan terhadap pendidikan yang inklusif dan berkualitas, serta penguatan akses layanan kesehatan yang berkelanjutan. Di saat yang sama, perusahaan berkomitmen mengurangi dampak lingkungan melalui penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab, dengan memastikan seluruh inisiatif dijalankan secara transparan, terukur, dan akuntabel.