Whitesky ingin menjadi bagian dari proses tersebut dengan menghadirkan infrastruktur dan kolaborasi yang relevan bagi Indonesia

Tangerang (ANTARA) - Perusahaan swasta nasional PT Whitesky Aviation Group mendorong pengembangan infrastruktur heliport untuk menunjang keberlangsungan mobilitas Electric Vertical Take-Off and Landing (eVTOL) di Indonesia.

"Jika kita berbicara tentang eVTOL, kita tidak hanya berbicara tentang aircraft. Kita berbicara tentang ekosistem yang harus disiapkan sejak awal, mulai dari infrastruktur, regulasi, operator, keselamatan, hingga konektivitas dengan moda transportasi lainnya," kata CEO Whitesky Group, Denon Prawiraatmadja dalam agenda “Welcoming the Future of Air Mobility” bersama SkyDrive Inc di Tangerang, Selasa.

Menurut Denon, masa depan mobilitas udara tidak dapat hanya dilihat dari kehadiran teknologi pesawat, melainkan harus adannya ekosistem yang lebih luas, mulai dari infrastruktur heliport dan vertiport, kesiapan operator, standar keselamatan, manajemen ruang udara, regulasi, hingga integrasi dengan transportasi darat.

"Whitesky ingin menjadi bagian dari proses tersebut dengan menghadirkan infrastruktur dan kolaborasi yang relevan bagi Indonesia," katanya.

Ia bilang, melalui penguatan infrastruktur heliport menjadi langkah penting karena teknologi seperti eVTOL membutuhkan titik keberangkatan dan kedatangan yang aman, terintegrasi, dan sesuai dengan standar
operasional penerbangan.

"Melalui Cengkareng Heliport dan rencana pengembangan jaringan heliport di berbagai wilayah strategis, Whitesky Group memposisikan diri sebagai salah satu pelaku swasta yang mendorong kesiapan infrastruktur mobilitas udara masa depan di Indonesia," jelasnya.

Ia mengatakan, saat ini pihaknya telah memiliki Cengkareng Heliport dan tengah mengembangkan infrastruktur heliport di Balikpapan. Rencana ini sejalan dengan kebutuhan konektivitas udara jarak pendek, terutama untuk kawasan bandara, pusat bisnis, wilayah industri, destinasi pariwisata, dan kawasan strategis nasional.

"Selain itu, Whitesky juga memiliki visi untuk mengembangkan jaringan sekitar 20–30 heliport di berbagai wilayah strategis Indonesia," tuturnya.

Dalam konteks pengembangan eVTOL, kata dia, heliport dan vertiport akan menjadi elemen penting untuk menentukan kesiapan operasional.

Dimana, teknologi mobilitas udara masa depan membutuhkan lokasi yang tidak hanya dapat menjadi titik lepas landas dan pendaratan, tetapi juga memiliki aksesibilitas, sistem keselamatan, dukungan operasional, dan koneksi dengan transportasi darat.

"Cengkareng Heliport menjadi contoh bagaimana infrastruktur yang sudah ada dapat menjadi ruang awal untuk memperkenalkan teknologi eVTOL kepada pemerintah, industri, investor, akademisi, dan publik," paparnya.

Sebagai negara kepulauan dengan kebutuhan konektivitas yang luas, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan mobilitas udara jarak pendek. Namun, peluang tersebut hanya dapat diwujudkan apabila didukung oleh jaringan infrastruktur yang aman, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Selain itu, melalui pengembangan heliport dan vertiport juga membuka peluang baru bagi investor. Infrastruktur mobilitas udara dapat menjadi bagian dari rantai nilai baru yang mencakup konektivitas bandara-kota, layanan transportasi premium, mobilitas kawasan industri, pariwisata, medical evacuation, hingga layanan pendukung operasional lainnya.

"Dalam jangka panjang, kesiapan infrastruktur akan menentukan seberapa jauh eVTOL dapat dikembangkan secara berkelanjutan di Indonesia," ungkapnya.

Ia menambahkan, dengan menghadirkan SkyDrive dan mengembangkan jaringan heliport, Whitesky berupaya membuka jalur awal bagi Indonesia untuk masuk ke dalam percakapan global mengenai eVTOL dan Urban Air Mobility.

Sehingga melalui pengenalan ini, diharapkan menjadi langkah awal untuk memahami bagaimana mobilitas udara dapat berkembang dalam beberapa tahun ke depan.

"Bagi pemerintah, inisiatif ini dapat menjadi ruang kolaborasi untuk melihat kebutuhan regulasi dan keselamatan dari sisi praktis industri. Bagi investor, pengembangan infrastruktur heliport dan vertiport menunjukkan bahwa masa depan eVTOL memiliki dimensi bisnis yang lebih luas daripada teknologi pesawat semata," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Tanjung Selor, Kaltara (ANTARA) - Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara), kembali melayani penerbangan menggunakan pesawat jenis ATR 72 dengan rute Tanjung Selor (TJS)-Balikpapan (BPN).

Mulai Kamis ini, maskapai Wings Air dari Lion Air Group membuka penerbangan langsung dari Bandara Tanjung Harapan menuju Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), pergi pulang (PP).

“Alhamdulillah, pada hari ini, kami di Kabupaten Bulungan khususnya kedatangan lagi kembali Wings Air. Terima kasih kepada Lion Air Group," ucap Bupati Bulungan Syarwani di Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor, Bulungan, Kaltara, Kamis.

Syarwani optimistis penerbangan ini terus berlanjut dan berharap layanan yang sementara hanya tiga kali dalam seminggu, bisa bertambah.

"Mudah-mudahan setiap hari bisa ada penerbangan dari Tanjung Selor menuju Balikpapan," harapnya.

Sementara itu, Corporate Communications Strategic of Lion Group Danang Mandala Prihantoro mengungkapkan perjalanan menuju Tanjung Selor kini tidak lagi terbatas.

"Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Utara sekaligus pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan, kota (Tanjung Selor) ini semakin terhubung luas melalui layanan penerbangan rute Tanjung Selor-Balikpapan," ungkapnya.

Kehadiran rute ini, kata dia, membuka akses baru bagi masyarakat di Bulungan, Tanah Tidung, dan wilayah sekitarnya untuk terhubung dengan berbagai kota besar di Indonesia.

Penerbangan dengan keberangkatan dari Balikpapan pukul 09.00 Wita dan dari Tanjung Selor ke Balikpapan pukul 10.45 Wita, lanjut Danang, dilayani menggunakan pesawat ATR 72 berkapasitas 72 kursi kelas ekonomi, yang dirancang untuk memberikan kenyamanan sekaligus efisiensi dalam menghubungkan wilayah-wilayah strategis.

"Pesawat ini sangat sesuai untuk mendukung konektivitas antarkota dengan karakteristik geografis seperti di Kalimantan," katanya.

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas III Tanjung Harapan Hengki mengatakan dengan adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Kaltara dan Pemkab Bulungan, layanan penerbangan dari Balikpapan-Tanjung Selor PP kembali berjalan.

"Saya selaku penyelenggara penerbangan jadi lebih semangat dan berharap dunia penerbangan di Tanjung Selor lebih maju lagi," ucapnya.

Ia menyebutkan penerbangan perdana dari Balikpapan ke Tanjung Selor dengan nomor penerbangan IW1358 membawa penumpang sebanyak 21 orang dan dari Tanjung Selor menuju Balikpapan dengan nomor penerbangan IW1359 membawa 46 penumpang.

"Untuk perdana ini, kita sudah luar biasa, apalagi nanti hari-hari berikutnya," sebut Hengki.

Ia pun menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga tiket, sehingga penerbangan tiga kali seminggu bisa menjadi setiap hari.

Ia berharap layanan penerbangan baru setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu ini bisa terus eksis dengan dukungan dari pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat umum, yang memanfaatkan layanan moda transportasi udara dari Bandara Tanjung Harapan.

"Saya ajak dan saya imbau gunakanlah pesawat atau transportasi udara melalui Tanjung Selor ini supaya kita bisa maju dan berkembang menghidupkan Tanjung Selor bersama-sama," imbaunya.

Pewarta: Agus Salam
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Hadirnya maskapai AirAsia diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah

Palu (ANTARA) - Otoritas Bandara Mutiara Sis Al-Jufti Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), segera melayani penerbangan domestik baru rute Palu-Surabaya dan Palu-Kendari bersama maskapai penerbangan AirAsia dengan titik transit di Makassar, Sulsel.

"Hadirnya maskapai AirAsia diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah," kata Kepala Bandara Mutiara Sis Al-Jufti Palu Prasetyo Hadi di Palu, Senin.

Ia mengatakan saat ini Bandara Mutiara Sis Al-Jufti Palu telah berstatus bandara internasional melalui Keputusan Menteri Perhubungan (Menhub) Nomor 37 Tahun 2025, maka hadirnya berbagai maskapai penerbangan memberikan dampak positif terhadap mobilitas masyarakat yang menggunakan transportasi udara.

Dengan status internasional, Otoritas Bandara Mutiara Sis-Aljufri kini berbenah mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang, karena rute penerbangan ke depan bukan hanya layanan domestik.

"Oleh karena itu, AirAsia sebagai salah satu maskapai penerbangan diharapkan dapat mendukung penerbangan domestik maupun internasional di Palu. Meskipun saat ini maskapai tersebut baru membuka rute domestik," ujarnya.

Penerbangan perdana maskapai AirAsia rute Palu-Surabaya dan Palu-Kendari dengan titik transit Makassar dijadwalkan beroperasi pada 7 Maret 2026.

Kemudian penerbangan internasional dari Bandara Baiyun Guangzhou China-Palu di Bandara Mutiara Sis Al-Jufti dimulai pada April 2026, sesuai komunikasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng dengan otoritas bandara setempat.

"Kami juga telah mengikuti pembahasan dengan Pemprov Sulteng terkait perencanaan Bandara Mutiara Sis Al-Jufti Palu menjadi bandara embarkasi dan debarkasi haji, termasuk pelayanan jamaah umrah. Agenda ini perlu di dukung semua pihak supaya segera terwujud," tutur Prasetyo.

Sementara itu Head of Indonesia Affairs Policy Indonesia AirAsia Eddy Krismeidy mengatakan kehadiran pihaknya di Bandara Mutiara Sis Al-Jufti Palu untuk memperkuat layanan konektivitas di Pulau Sulawesi, termasuk membuka akses yang lebih mudah dari Sulawesi Tengah, menuju Sulawesi Selatan, Tenggara maupun Pulau Jawa.

Sejalan dengan itu, pihaknya memberikan alternatif perjalanan udara sesuai dengan kebutuhan mobilitas masyarakat, sekaligus mendukung pergerakan pariwisata domestik dan kegiatan ekonomi daerah.

"Terhubungnya penerbangan Palu dan Makassar juga membuka peluang bagi penumpang untuk melanjutkan perjalanan internasional melalui Makassar dengan pilihan rute penerbangan yang lebih cepat dan efisien, khususnya menuju Kuala Lumpur dan berbagai destinasi dalam jaringan AirAsia Grup," ucapnya.

Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

pertumbuhan ini membawa tantangan kompleks yang harus segera diantisipasi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemhub) menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat konektivitas transportasi udara.

“Kita dihadapkan pada keterbatasan pesawat, dinamika harga tiket, pengelolaan ruang udara, hingga kebutuhan akan keandalan infrastruktur bandara dan peningkatan kompetensi SDM penerbangan,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Achmad Setiyo Prabowo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan hingga tahun 2025, industri penerbangan menunjukkan indikator positif dengan adanya peningkatan trafik penumpang, pesawat, serta penambahan rute dan operator. Namun, pertumbuhan ini membawa tantangan kompleks yang harus segera diantisipasi.

Ditjen Hubud menegaskan komitmen untuk selalu mengedepankan prinsip Safety, Security, Services dan Compliance (3S+1C) dalam setiap kebijakan.

Lebih lanjut, Setiyo memaparkan sejumlah isu strategis untuk periode tahun 2025-2029, di antaranya Target On Time Performance (OTP) mencapai 85 persen pada tahun 2029; dan pengembangan infrastruktur yang mendukung sentra produksi pangan, energi dan air nasional di Wanam, Papua Selatan.

Selanjutnya, penguatan kelembagaan yang mencakup melakukan pemisahan fungsi regulator dan operator guna memperkuat tata kelola; serta pemenuhan standar keselamatan dan keamanan penerbangan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, Setiyo menyampaikan pentingnya para pemangku kepentingan termasuk Kantor Otoritas Bandar Udara (KOBU) untuk meningkatkan mitigasi keselamatan saat cuaca buruk; mempersiapkan contingency plan demi mencapai target zero accident dan zero fatality.
Lebih jauh, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mulai dari kebersihan fasilitas terminal hingga fasilitas keamanan; dan mempersiapkan pelaksanaan angkutan mudik lebaran agar berjalan dengan lancar.

“Saya berharap ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, serta merumuskan langkah konkret demi memastikan konektivitas udara yang berkelanjutan,” ujar Setiyo.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Tentunya pertumbuhan traffic juga harus diiringi dengan efisiensi, keselamatan, kualitas layanan serta (aspek) keberlanjutan (oleh maskapai)

Jakarta (ANTARA) - Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Agustinus Budi Hartono mengatakan kinerja pertumbuhan lalu lintas (traffic) transportasi udara harus berjalan beriringan dengan kualitas layanan maskapai sebagai operator.

“Tentunya pertumbuhan traffic juga harus diiringi dengan efisiensi, keselamatan, kualitas layanan serta (aspek) keberlanjutan (oleh maskapai),” kata Agustinus di Jakarta, Senin.

Berdasarkan data Lalu Lintas Udara Kemenhub, lalu lintas domestik berdasarkan pesawat pada tahun 2025 adalah sebanyak 599.286 keberangkatan, lebih tinggi dari tahun 2024 sebanyak 586.332 keberangkatan.

Namun, dari sisi penumpang, Kemenhub mencatatkan bahwa pada tahun 2025 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2024, di mana pada tahun lalu adalah sebanyak 80.515.869 orang berangkat, sedangkan tahun 2024 mencatatkan 81.347.074 orang.

Ia berharap, pada tahun ini, lalu lintas dari sisi penumpang angkutan udara dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik.

“Meskipun data kami menunjukkan traffic penumpang domestik di tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024, memasuki di tahun 2026 ini tentunya berharap industri penumpang Indonesia juga akan kembali menunjukkan pertumbuhan,” ujar Agustinus.

Selain itu, ia menilai ketersediaan armada pesawat juga masih menjadi salah satu faktor tantangan yang harus siap dihadapi pada tahun 2026.

“Sehingga kolaborasi antara regulator dan operator baik airlines maupun airport menjadi faktor paling penting,” kata dia.

Lebih lanjut, Agustinus mengatakan hal lain yang juga harus menjadi perhatian bagi pemerintah dan maskapai adalah konektivitas antarwilayah melalui angkutan udara, guna memperkuat dan mempercepat pemerataan perputaran ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia.

“Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat konektivitas nasional mendukung pariwisata, mendorong pertumbuhan ekonomi serta sebagai ketahanan nasional,” ujar Agustinus.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus menciptakan iklim usaha penerbangan yang sehat dan berdaya saing dengan tetap menempatkan keselamatan dan kepatuhan regulasi sebagai prioritas utama,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan berbagai upaya untuk menekan pencemaran lingkungan akibat emisi transportasi khususnya di sektor penerbangan. Salah satunya dengan melakukan penelitian terhadap bahan bakar pesawat.

Penelitian tersebut didukung Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bersama Indonesia Palm Oil Stategic Studies (IPOSS) dengan tim ahli dari Tripatra. Tripatra ambil bagian dalam Studi Global CAEP/14 ICAO tentang Life Cycle Assessment (LCA) untuk jalur Palm Oil Mill Effluent-Hydroprocessed Esters and Fatty Acids (POME–HEFA) berbasis di Indonesia.

Dari hasil penelitian tersebut, International Civil Aviation Organization (ICAO) telah mencantumkan POME sebagai bahan baku Sustainable Aviation Fuel (SAF) dalam dokumen resmi Corsia Default Life Cycle Emissions Values for Corsia Eligible Fuels.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa menyampaikan, Indonesia sebagai negara anggota ICAO berkomitmen untuk menjadi salah satu produsen utama SAF. Ini penting mengingat besarnya potensi bahan baku yang kita miliki oleh karena itu kita mengusulkan perhitungan nilai default LCA.

“Persetujuan ICAO ini menegaskan POME secara resmi diakui sebagai bahan baku SAF dengan nilai emisi yang sangat kompetitif, mampu memberikan emission saving hingga 80% dibandingkan bahan bakar fosil. Ini adalah momentum besar bagi Indonesia untuk memasuki pasar SAF global,” jelasnya.

Lukman menambahkan keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolaboratif. “Kami berterima kasih atas dukungan Kementerian Luar Negeri serta kontribusi teknis dari Tripatra dan IPOSS. Upaya lintas institusi ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam memperjuangkan posisi nasional di forum internasional," ucapnya.

Proses pengajuan POME yang dimulai sejak November 2024 mencakup pengumpulan data lapangan pada pabrik kelapa sawit, penyusunan working paper untuk ICAO Working Group 5, serta diskusi teknis dengan berbagai negara anggota.

POME diajukan sebagai residu proses pengolahan sawit yang tidak memiliki beban Indirect Land Use Change (ILUC), sehingga dinilai memenuhi kriteria keberlanjutan ICAO untuk jalur HEFA.

Setelah proses evaluasi teknis selama satu tahun, dengan melalui perbandingan dengan studi akademik dari Hasselt University dan verifikasi oleh Joint Research Centre (JRC), POME memperoleh nilai LCA sebesar 18,1 gCO₂e/MJ, yang menunjukkan emisi lebih rendah dibandingkan avtur konvensional.

Nilai ini selanjutnya dapat digunakan sebagai default value dalam skema Corsia bagi produsen SAF di seluruh dunia.

President Director & CEO Tripatra Raymond Rasfuldi mengatakan, limbah cair industri kelapa sawit yang selama ini berpotensi menghasilkan emisi metana juga dapat dikonversi menjadi bahan bakar penerbangan berkelanjutan SAF dengan emisi lebih rendah, seperti telah diakui oleh ICAO.

"Pendekatan ini menggambarkan penerapan ekonomi sirkular dimana limbah industri diolah menjadi produk energi bernilai tinggi yang memberi manfaat ekonomi sekaligus menekan dampak lingkungan," kata Raymond, Kamis (18/12/2025).

Melalui keterlibatan dalam studi internasional dalam pengembangan POME di Indonesia, dia menegaskan komitmen dan posisinya sebagai katalis kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem SAF dan mendukung visi Indonesia menuju transisi energi yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Diketahui, dalam beberapa tahun terakhir, industri penerbangan global menghadapi tekanan besar untuk menurunkan emisi karbon dioksida. Terlebih lagi menurut data dari International Air Transport Association (IATA), industri penerbangan bertanggung jawab atas sekitar 3% dari total emisi karbon dioksida global.

Emisi ini berasal dari pembakaran bahan bakar fosil oleh pesawat terbang, yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Sebagai upaya untuk sektor aviasi dan transisi energi berkelanjutan dunia, ICAO melalui skema Corsia menginisiasi langkah konkret untuk mencapai net-zero carbon emissions pada 2050. Salah satunya dengan mendorong penggunaan SAF bagi penerbangan internasional.

Hal ini penting, mengingat SAF bisa menjadi solusi utama untuk mendekarbonisasi penerbangan karena dapat digunakan langsung (drop-in fuel) tanpa perlu modifikasi mesin pesawat maupun infrastruktur bandara. Selain itu, SAF juga dapat diproduksi dari berbagai bahan baku terbarukan, salah satunya dari POME.

Jakarta, CNBC Indonesia - Penutupan pemerintahan alias 'government shutdown' di Amerika Serikat (AS) saat ini sudah memecahkan rekor terlama. Per Kamis (6/11/2025), government shutdown sudah memasuki hari ke-37.

Dampaknya signifikan dalam berbagai sektor. Beberapa saat lalu, NASA melaporkan tim yang mempersiapkan misi Artemis II ke Bulan pada Februari 2026 saat ini bekerja tanpa dibayar, termasuk para astronaut.

Terbaru, pada Rabu (5/11) kemarin, Menteri Transportasi Sean Duffy mengumumkan bahwa kapasitas penerbangan akan diturunkan sebanyak 10% di 40 bandara besar mulai Jumat (8/11) besok waktu setempat.

Penurunan kapasitas ini akan berdampak pada 3.500-4.000 penerbangan setiap harinya. Namun, belum jelas bandara mana saja yang akan terdampak, dikutip dari CNBC International, Kamis (6/11/2025).

Pihak Lembaga Administrasi Penerbangan Federal (FAA), Bryan Bedford, mengatakan pihaknya akan mengambil tindakan-tindakan tambahan setelah pengurangan kapasitas dilakukan.

"Setelah kami mengurai data secara lebih perinci, kami melihat tekanan meningkat sedemikian rupa sehingga kami rasa, jika dibiarkan begitu saja, tidak akan memungkinkan kami untuk terus memberi tahu publik bahwa kami mengoperasikan sistem penerbangan teraman di dunia," kata Bedford pada Rabu (6/11/2025).

Bedford menambahkan pihaknya akan bertemu dengan para maskapai penerbagan untuk memutuskan bagaimana cara yang efektif dalam mengimplementasikan penurunan kapasitas. Ia mengatakan hal seperti ini belum pernah dialami sebelumnya.

Duffy memprediksi akan lebih banyak pembatalan penerbangan akibat penurunan kapasitas. Ia juga tak memberi tahu kapan penurunan kapasitas ini akan berakhir.

Langkah yang diambil untuk menurunkan kapasitas bandara terjadi setelah para pengawas lalu lintas udara tidak menerima gaji pasca government shutdown. Para pengawas lalu lintas udara dan tim di Administrasi Keamanan Transportasi adalah pegawai negeri yang fungsinya krusial dan diminta tetap bekerja selama government shitdown.

Awal pekan ini, Duffy mengatakan dalam acara "Squawk Box" di CNBC International bahwa ia bisa "menutup seluruh wilayah udara" jika government shutdown ini terus berlanjut.

Pada Rabu (5/11) pagi, Presiden Asosiasi Pengendali Lalu Lintas Udara Nasional, Nick Daniels, mengatakan dalam acara "Squawk Box" di CNBC International bahwa pemulihan dari dampak government shutdown terhadap para pengendali lalu lintas udara bisa memakan waktu berminggu--minggu.

Government shutdown kali ini terjadi setelah Kongres gagal mencapai kesepakatan mengenai rancangan undang-undang (RUU) pendanaan sementara. Senat Demokrat menolak untuk memberikan suara atas RUU pendanaan yang disokong oleh Partai Republik.

Hal yang menjadi kebuntuan antara kedua partai besar tersebut adalah terkait program subsidi layanan kesehatan The Patient Protection and Affordable Care Act of 2010 (ACA). Demokrat menuntut perpanjangan untuk program tersebut yang akan kedaluwarsa, tetapi hal ini ditentang oleh Partai Republik.

Demokrat menganggap RUU yang diusulkan akan menyulitkan warga AS untuk membayar layanan kesehatan, sebab rancangan tersebut tidak memuat pengeluaran tambahan untuk layanan kesehatan dan sejumlah ketentuan lainnya.

Subsidi layanan kesehatan tersebut sangat diandalkan masyarakat AS sejak penerapannya pada masa pandemi Covid-19. Republik justru mengklaim Demokrat ingin memberi layanan kesehatan tersebut kepada para imigran ilegal.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Dua teknologi transportasi udara yang tengah menarik perhatian dunia, string transport dan cable car (kereta gantung), ternyata memiliki perbedaan mendasar meskipun sekilas tampak serupa. Keduanya sama-sama beroperasi di udara dan menggunakan struktur melayang di atas permukaan tanah, namun dari segi teknologi, efisiensi, hingga tujuan penggunaannya, perbedaannya sangat signifikan.

Dilansir dari World Construction Today, perbedaan pertama terletak pada prinsip operasi dan konsumsi energi. Cable car mengandalkan kabel baja yang digerakkan motor listrik besar. Konsumsi energinya relatif konstan, baik saat membawa sedikit penumpang maupun saat penuh. Kabel juga memiliki masa pakai terbatas, umumnya hanya 6 hingga 8 tahun sebelum harus diganti.

Sebaliknya, sistem string transport besutan Unitsky String Technologies Inc. (UST) menggunakan kendaraan listrik beroda baja yang berjalan di atas rel khusus. Sistem ini memiliki hambatan aerodinamis rendah dan dapat memulihkan energi saat pengereman. Rel dan kendaraan dirancang jauh lebih tahan lama - umur relnya bisa mencapai 100 tahun, sementara kendaraannya dapat beroperasi hingga 25 tahun.

Dari segi kecepatan dan kapasitas, perbedaannya juga mencolok. Cable car biasanya hanya mampu melaju 20 hingga 30 kilometer per jam, dengan kapasitas maksimal sekitar 2.000 penumpang per jam. Teknologi ini cocok untuk area wisata atau jalur pendek di medan terjal.

Sementara itu, string transport mampu beroperasi hingga 150 kilometer per jam dan mengangkut hingga 50.000 penumpang per jam, setara dengan kapasitas kereta metro modern. Dengan efisiensi tinggi dan jarak tempuh yang fleksibel, sistem ini berpotensi menggantikan sebagian moda transportasi massal konvensional di kota-kota besar.

Foto: Kereta gantung. (Instagram/unitsky_nusantara) Kereta gantung. (Instagram/unitsky_nusantara)

Dari sisi fungsi dan fleksibilitas, cable car umumnya digunakan untuk melintasi rintangan alam seperti lembah, sungai, atau daerah pegunungan. Desainnya terbatas dan tidak memungkinkan ekspansi panjang.

Sebaliknya, sistem string transport dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan - dari transportasi dalam kota hingga jalur antarkota. Jalur relnya bisa menyesuaikan berbagai kondisi topografi tanpa kehilangan stabilitas maupun efisiensi.

Keamanan juga menjadi faktor pembeda utama. Cable car memiliki risiko lebih tinggi akibat faktor alam, seperti angin kencang atau ausnya kabel baja. Dalam beberapa kasus, faktor manusia juga berperan dalam kecelakaan.

Sementara itu, string transport dibangun dengan struktur baja kokoh yang dilengkapi sistem anti-derailment dan sistem kontrol otomatis. Kendaraan tanpa awaknya dikendalikan secara cerdas dan terus memantau kondisi lintasan secara real-time, sehingga risiko gangguan jauh lebih kecil.

Dengan berbagai perbedaan ini, string transport dinilai sebagai evolusi dari konsep transportasi gantung. Cable car tetap ideal untuk keperluan wisata atau akses terbatas di area sulit, namun string transport menawarkan potensi lebih luas sebagai moda massal perkotaan yang cepat, efisien, dan ramah lingkungan.

Perkembangan teknologi seperti ini menandai pergeseran besar dalam desain mobilitas modern. Jika cable car identik dengan rekreasi dan panorama, maka string transport membawa visi baru: transportasi udara masa depan yang benar-benar fungsional untuk kota dan masyarakat modern.

(fys/wur)
[Gambas:Video CNBC]