Bisnis.com, JAKARTA — World Health Organization (WHO) memperingatkan krisis kesehatan yang sedang berlangsung nyata di berbagai wilayah Timur Tengah, seiring meningkatnya eskalasi konflik yang berdampak luas terhadap layanan kesehatan.

Direktur Regional WHO untuk Mediterania Timur Hanan Balkhy menegaskan bahwa penghentian permusuhan secara total menjadi langkah mendesak untuk mencegah krisis yang lebih dalam.

Dia juga menekankan bahwa rumah sakit dan fasilitas kesehatan harus diperlakukan sebagai “tempat perlindungan yang aman”.

“Situasinya sudah sulit sejak lama, tetapi yang kita lihat saat ini adalah krisis kesehatan regional yang nyata terjadi di berbagai bagian kawasan. Ini bukan hanya soal korban jiwa, tetapi juga runtuhnya akses terhadap layanan kesehatan dalam berbagai dimensi," ujarnya, dikutip The Guardian, Kamis (26/3/2026).

Wilayah yang terdampak mencakup 22 negara dan teritori, termasuk Iran, negara-negara Teluk, Gaza, Sudan, Afghanistan, hingga Pakistan.

Konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dengan Iran dilaporkan telah menewaskan ribuan orang di sejumlah negara, termasuk Lebanon dan Iran, serta memicu gelombang pengungsian besar-besaran. Dalam waktu kurang dari satu bulan, sekitar 3,2 juta orang dilaporkan mengungsi di Iran dan lebih dari 1 juta di Lebanon.

Dampak konflik juga dirasakan oleh pasien dengan penyakit kronis yang kehilangan akses pengobatan akibat rusaknya fasilitas kesehatan. WHO memperingatkan bahwa konsekuensi jangka panjang akan mencakup peningkatan angka kematian ibu, gangguan kesehatan mental, hingga bertambahnya jumlah anak yang kehilangan orang tua dan akses pendidikan.

Selain itu, Balkhy menyampaikan kekhawatiran serius terhadap potensi serangan terhadap fasilitas nuklir, termasuk di Bushehr, serta risiko serangan terhadap instalasi desalinasi air yang dapat memicu krisis air bersih di negara-negara Teluk.

“Jika fasilitas desalinasi diserang, itu akan menjadi bencana,” ujarnya, mengingat jutaan orang berpotensi kehilangan akses terhadap air bersih.

Dia juga menambahkan bahwa kontaminasi dari serangan terhadap fasilitas minyak atau nuklir dapat mencemari sumber air, termasuk air hujan dan cadangan air bawah tanah.

WHO bersama lembaga PBB lainnya kini tengah menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi krisis yang lebih luas. Namun demikian, Balkhy menegaskan bahwa solusi utama tetap pada deeskalasi konflik.

“Setidaknya, kita harus melindungi sektor kesehatan. Jangan menyerang rumah sakit, tenaga medis, maupun pasien. Fasilitas kesehatan harus menjadi tempat aman,” tegasnya.

WHO juga mencatat puluhan serangan terhadap fasilitas kesehatan di Lebanon, Iran, dan Israel sejak konflik meningkat. Salah satu insiden terbaru terjadi di rumah sakit pendidikan El-Daein di Darfur Timur, Sudan, yang menewaskan sedikitnya 70 orang dan membuat fasilitas tersebut tidak lagi beroperasi.

Di tengah meningkatnya perhatian global terhadap konflik besar, Balkhy juga mengingatkan bahwa krisis kemanusiaan di Gaza, Sudan, dan Yaman berisiko terabaikan, meskipun dampaknya terus meluas.

“Kita melihat situasi berkembang ke arah yang sangat berbahaya. Satu-satunya jalan saat ini adalah de-eskalasi signifikan, atau jeda permanen dalam konflik,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 3.719 relawan kesehatan telah dikerahkan sejak awal bencana untuk mendukung pelayanan kesehatan di wilayah terdampak di Provinsi Aceh.

Seluruh relawan dimobilisasi dan dikoordinasikan melalui Health Emergency Operation Center (HEOC) sesuai dengan prosedur penanganan bencana Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan laporan kumulatif Sub Klaster Pelayanan Kesehatan, relawan tersebar di 18 kabupaten/kota serta tingkat provinsi. Konsentrasi relawan terbesar berada di Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 1.065 orang dan Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 923 orang.

HEOC dibentuk sejak hari pertama hingga hari ketiga bencana di seluruh wilayah terdampak. Pusat kendali ini berperan menganalisis kebutuhan tenaga kesehatan sekaligus mengatur lalu lintas, alokasi, dan pergerakan relawan agar pelayanan kesehatan berjalan efektif dan merata.

Sejak hari kedua bencana, relawan kesehatan mulai ditempatkan di berbagai fasilitas pelayanan. Saat ini, layanan kesehatan diberikan melalui sekitar 309 puskesmas, 23 RS Pemerintah (RSUD dan RS TNI/Polri), dan 377 pos kesehatan yang menjangkau 1.008 pos pengungsian.

Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, Agus Jamaludin, mengatakan koordinasi yang intensif menjadi kunci untuk memastikan layanan kesehatan tidak terputus di seluruh wilayah terdampak.

“Kami mengerahkan seluruh potensi tenaga kesehatan yang ada dan terus memantau distribusi relawan agar bantuan dapat menjangkau setiap daerah sesuai kebutuhannya,” ujar Agus.

Ia menambahkan bahwa tantangan utama saat ini adalah memastikan rotasi relawan berjalan lancar tanpa mengganggu kontinuitas layanan di fasilitas kesehatan.

“Dengan rata-rata masa tugas relawan 10–12 hari, penugasan diatur agar setiap fasilitas tetap memiliki tenaga kesehatan setiap saat,” jelasnya.

Dari sisi komposisi profesi, relawan didominasi tenaga medis lapangan. Perawat menjadi profesi terbanyak dengan 923 orang, disusul tenaga kesehatan lainnya sebanyak 766 orang, dokter umum 736 orang, dan dokter spesialis 264 orang. Selain itu, terdapat 179 apoteker, 124 bidan, serta 350 tenaga non kesehatan yang mendukung operasional layanan.

Sejumlah profesi pendukung juga diterjunkan, antara lain tenaga sanitasi lingkungan, logistik, gizi, psikologi klinis, hingga entomolog kesehatan.

Berdasarkan asal instansi, mayoritas relawan berasal dari unsur pemerintah dengan jumlah 2.399 orang. Dukungan juga diberikan oleh kalangan akademisi sebanyak 780 orang, NGO/LSM 307 orang, serta organisasi profesi sebanyak 233 orang.

Jakarta, CNBC Indonesia - Penutupan pemerintahan alias 'government shutdown' di Amerika Serikat (AS) saat ini sudah memecahkan rekor terlama. Per Kamis (6/11/2025), government shutdown sudah memasuki hari ke-37.

Dampaknya signifikan dalam berbagai sektor. Beberapa saat lalu, NASA melaporkan tim yang mempersiapkan misi Artemis II ke Bulan pada Februari 2026 saat ini bekerja tanpa dibayar, termasuk para astronaut.

Terbaru, pada Rabu (5/11) kemarin, Menteri Transportasi Sean Duffy mengumumkan bahwa kapasitas penerbangan akan diturunkan sebanyak 10% di 40 bandara besar mulai Jumat (8/11) besok waktu setempat.

Penurunan kapasitas ini akan berdampak pada 3.500-4.000 penerbangan setiap harinya. Namun, belum jelas bandara mana saja yang akan terdampak, dikutip dari CNBC International, Kamis (6/11/2025).

Pihak Lembaga Administrasi Penerbangan Federal (FAA), Bryan Bedford, mengatakan pihaknya akan mengambil tindakan-tindakan tambahan setelah pengurangan kapasitas dilakukan.

"Setelah kami mengurai data secara lebih perinci, kami melihat tekanan meningkat sedemikian rupa sehingga kami rasa, jika dibiarkan begitu saja, tidak akan memungkinkan kami untuk terus memberi tahu publik bahwa kami mengoperasikan sistem penerbangan teraman di dunia," kata Bedford pada Rabu (6/11/2025).

Bedford menambahkan pihaknya akan bertemu dengan para maskapai penerbagan untuk memutuskan bagaimana cara yang efektif dalam mengimplementasikan penurunan kapasitas. Ia mengatakan hal seperti ini belum pernah dialami sebelumnya.

Duffy memprediksi akan lebih banyak pembatalan penerbangan akibat penurunan kapasitas. Ia juga tak memberi tahu kapan penurunan kapasitas ini akan berakhir.

Langkah yang diambil untuk menurunkan kapasitas bandara terjadi setelah para pengawas lalu lintas udara tidak menerima gaji pasca government shutdown. Para pengawas lalu lintas udara dan tim di Administrasi Keamanan Transportasi adalah pegawai negeri yang fungsinya krusial dan diminta tetap bekerja selama government shitdown.

Awal pekan ini, Duffy mengatakan dalam acara "Squawk Box" di CNBC International bahwa ia bisa "menutup seluruh wilayah udara" jika government shutdown ini terus berlanjut.

Pada Rabu (5/11) pagi, Presiden Asosiasi Pengendali Lalu Lintas Udara Nasional, Nick Daniels, mengatakan dalam acara "Squawk Box" di CNBC International bahwa pemulihan dari dampak government shutdown terhadap para pengendali lalu lintas udara bisa memakan waktu berminggu--minggu.

Government shutdown kali ini terjadi setelah Kongres gagal mencapai kesepakatan mengenai rancangan undang-undang (RUU) pendanaan sementara. Senat Demokrat menolak untuk memberikan suara atas RUU pendanaan yang disokong oleh Partai Republik.

Hal yang menjadi kebuntuan antara kedua partai besar tersebut adalah terkait program subsidi layanan kesehatan The Patient Protection and Affordable Care Act of 2010 (ACA). Demokrat menuntut perpanjangan untuk program tersebut yang akan kedaluwarsa, tetapi hal ini ditentang oleh Partai Republik.

Demokrat menganggap RUU yang diusulkan akan menyulitkan warga AS untuk membayar layanan kesehatan, sebab rancangan tersebut tidak memuat pengeluaran tambahan untuk layanan kesehatan dan sejumlah ketentuan lainnya.

Subsidi layanan kesehatan tersebut sangat diandalkan masyarakat AS sejak penerapannya pada masa pandemi Covid-19. Republik justru mengklaim Demokrat ingin memberi layanan kesehatan tersebut kepada para imigran ilegal.