Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak klaim Presiden Donald Trump terkait kekuasaan tak terbatas dalam menetapkan dan mencabut tarif, menegaskan batas konstitusional bagi kekuasaan eksekutif. Putusan ini menjadi peringatan bagi Trump meski tidak otomatis memengaruhi kasus hukum lainnya yang melibatkannya.

Dalam putusan 6-3 yang diumumkan Jumat (21/2/2026), tiga hakim konservatif yang diangkat Trump menekankan perlunya batasan terhadap perluasan kekuasaan presiden. Chief Justice John Roberts menekankan bahwa konstitusi memberikan hak pemungutan pajak hanya kepada Kongres, bukan eksekutif.

“Kejelasan ini penting, menunjukkan Mahkamah Agung tidak akan menjadi stempel persetujuan atas tindakan Presiden Trump,” ujar Erwin Chemerinsky, Dekan UC Berkeley School of Law, dilansir dari Bloomberg, Minggu (22/2/2026).

Putusan ini terkait penafsiran Undang-Undang Darurat 1977 (IEEPA) yang digunakan Trump untuk memberlakukan tarif global besar-besaran. Mahkamah menilai undang-undang tersebut tidak memberi wewenang presiden untuk menetapkan tarif tanpa batasan jumlah dan durasi.

Roberts bersama Neil Gorsuch dan Amy Coney Barrett juga mengacu pada major questions doctrine, yang mewajibkan otorisasi jelas dari Kongres untuk tindakan eksekutif berdampak luas.

Sementara itu, tiga hakim konservatif lain, Clarence Thomas, Samuel Alito, dan Brett Kavanaugh, berselisih pendapat. Mereka menilai Trump bertindak sesuai kewenangan IEEPA, terutama dalam urusan hubungan luar negeri yang memberi presiden ruang konstitusional lebih luas.

Trump merespons putusan ini dengan kritik keras terhadap Mahkamah Agung, menyebut para hakim sebagai “bodoh” dan “tidak patriotik,” serta meningkatkan rencana tarif baru dari 10% menjadi 15%.

Meski demikian, pakar hukum menekankan bahwa Mahkamah Agung yang konservatif tetap menjadi penentu penting dalam agenda legislatif dan kebijakan presiden, termasuk isu-isu seperti hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran (birthright citizenship), kekuasaan Federal Trade Commission, dan Undang-Undang Hak Suara (Voting Rights Act).

“Putusan soal tarif ini menunjukkan Mahkamah Agung bersedia membatasi presiden ketika hukum jelas, tetapi bukan berarti Trump selalu kalah dalam kasus lain,” kata Cary Coglianese, profesor hukum di University of Pennsylvania.

Jakarta, CNBC Indonesia - Secara tiba-tiba, pemerintahan Belanda mengambil alih kendali Nexperia dari perusahaan China. Langkah ini diambil dengan menerapkan undang-undang darurat yang disebut jarang digunakan.

Aturan itu disebut untuk menghentikan risiko keamanan ekonomi Belanda dan Eropa dari tata kelola yang kurang serius. Menurut pejabat setempat, keputusan pengambilalihan dilakukan untuk mencegah produk Nexperia tidak tersedia saat keadaan darurat.

"Keputusan bertujuan mencegah situasi saat barang-barang yang diproduksi Nexperia baik produk jadi dan setengah jadi, menjadi tidak tersedia dalam keadaan darurat," jelas pejabat itu, dikutip dari Euro News, Rabu (15/10/2025).

Kementerian Urusan Ekonomi setempat menerapkan undang-undang ketersediaan barang atau Wet beschikbaarheid goederen. Aturan ini memberikan pemerintah Belanda kekuasaan untuk memblokir atau membatalkan keputusan perusahaan serta mengizinkan produksi sehari-hari bisa terus berlanjut.

Langkah ini, menurut para pejabat dilakukan untuk memastikan kesinambungan pasokan Nexperia saat kritis. Selain itu, pengambilalihan dinilai melindungi pengetahuan penting untuk Eropa.

Kementerian juga mengatakan manufaktur masih bisa dilanjutkan. Sementara Belanda bisa memiliki kekuasaan atas keputusan strategis dan tidak melakukan keputusan internal sementara waktu.

Pemilik Nexperia, Wingtech China mengatakan hak kendalinya atas perusahaan telah dibatasi sementara. Namun, manfaat ekonomi kepemilikan tetap tersedia dan nampaknya akan menempuh jalur hukum.

Wingtech mengakuisisi Nexperia melalui Yucheng Holding. Nexperia dicaplok China setelah dilepas oleh Phillips pada 2018. Nexperia menjadi pemasok utama chip Eropa dalam jangka waktu lama. Biasanya chip itu digunakan untuk kendaraan dan peralatan industri.