Bisnis.com, JAKARTA — Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi, memaparkan mekanisme konstitusional suksesi kepemimpinan tertinggi Iran menyusul laporan tewasnya sejumlah pejabat tinggi, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran, dalam serangan yang diklaim dilakukan Israel.

Boroujerdi menjelaskan bahwa berdasarkan undang-undang Iran, apabila Pemimpin Tertinggi tidak dapat menjalankan tugasnya karena wafat, sakit, atau alasan lain, maka akan dibentuk dewan kepemimpinan sementara.

Pernyataan tersebut disampaikan Boroujerdi dalam konferensi pers di Kediaman Duta Besar Republik Islam Iran, Jl. Madiun No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026), saat menjawab pertanyaan mengenai jadwal pemilihan pemimpin tertinggi berikutnya serta langkah antisipasi menghadapi potensi serangan lanjutan.

“Berdasarkan undang-undang di Iran, apabila dikarenakan alasan apapun seorang pemimpin agung tidak ada, misalkan terbunuh, sakit, meninggal dunia, atau tidak aktif lagi sebagai pemimpin tertinggi, maka akan dibentuk sebuah dewan kepemimpinan yang bersifat sementara,” ujarnya.

Dia merinci, dewan tersebut terdiri dari tiga anggota, yakni Presiden Iran, Ketua Kekuasaan Yudikatif, serta satu perwakilan dari Dewan Ahli.

“Yang pertama adalah Presiden Masoud Pezeshkian, Presiden Republik Islam Iran. Yang kedua adalah Bapak Ejei, Ketua Kekuasaan Yudikatif di Iran. Dan yang ketiga adalah seorang ahli dari Dewan Ahli menjadi pihak ketiga dalam dewan kepemimpinan ini,” katanya, merujuk pada Masoud Pezeshkian dan Gholam-Hossein Mohseni-Ejei.

Menurutnya, dewan tersebut bersifat sementara hingga Dewan Ahli—lembaga yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat—menggelar sidang untuk menetapkan Pemimpin Tertinggi baru melalui mekanisme yang telah diatur konstitusi.

“Dewan ini akan mengadakan sidang atau pertemuan, kemudian melalui mekanisme yang terdefinisi akan menentukan pemimpin tertinggi yang berikutnya,” ujarnya.

Klaim Stabilitas Pemerintahan

Boroujerdi menegaskan bahwa Iran sebagai negara dengan sejarah panjang tidak akan terguncang oleh dinamika politik maupun militer semacam ini.

“Iran merupakan negara yang kuat, negara yang tua yang telah berada di wilayah tersebut. Tidak mungkin dapat digoyahkan dengan perkembangan-perkembangan seperti ini,” katanya.

Dia menambahkan, apabila terjadi kekosongan jabatan pejabat tinggi negara, proses penggantian dapat dilakukan dengan cepat sesuai aturan yang berlaku.

“Apabila terjadi ketidakaktifan atau dikarenakan alasan apapun seorang pejabat tinggi negara tidak ada, maka dengan mudah bisa digantikan oleh pejabat lain. Hal ini juga berlaku bagi Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran,” tegasnya.

Terkait langkah antisipasi menghadapi potensi serangan lanjutan dari Amerika Serikat maupun Israel, Boroujerdi menyebut pemerintah Iran memiliki sistem yang terorganisir dengan baik.

“Pemerintah kami merupakan sebuah pemerintah yang terorganisir dengan baik dan juga memiliki kemampuan yang luar biasa,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Iran tengah bersiap memberlakukan undang-undang kontroversial yang memberikan hukuman mati kepada individu yang menggunakan layanan internet satelit seperti Starlink.

Ini merupakan kali pertama secara global pengguna teknologi internet berbasis satelit diancam hukuman berat.

Langkah tersebut diambil Iran bukan tanpa alasan. Iran menganggap penggunaan internet berbasis satelit seperti Starlink sebagai upaya spionase atau mata-mata yang membahayakan keamanan negara.

Undang-undang bertajuk “Memperberat Hukuman untuk Spionase dan Kerjasama dengan Rezim Zionis serta Negara Musuh terhadap Keamanan dan Kepentingan Nasional” ini telah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah Iran (Guardian Council) dan diajukan oleh Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf kepada Presiden Masoud Pezeshkian untuk diimplementasikan secara resmi.

Dilansir dari Iranwire, Sabtu (11/10/2025), Parlemen Iran mengesahkan rancangan ini pada Juni 2025, pada saat berlangsungnya konflik berdarah antara Iran dan Israel.

Undang-undang ini melarang keras pemakaian, kepemilikan, pengangkutan, pembelian, penjualan, dan impor perangkat komunikasi satelit tanpa izin seperti Starlink, yang dianggap ancaman terhadap kontrol pemerintah atas ruang internet nasional dan memicu tantangan keamanan melalui komunikasi rahasia.

Pasal 5 undang-undang mengatur hukuman enam bulan hingga dua tahun penjara dengan penyitaan perangkat bagi penggunaan pribadi.

Produksi, distribusi, dan pemasangan perangkat ilegal dikenakan hukuman 2-5 tahun penjara. Jika dilakukan dengan tujuan melawan rezim Islam atau untuk spionase, pelaku dapat dijatuhi hukuman mati.

Selama masa perang atau keadaan keamanan tertentu, hukuman dapat ditingkatkan hingga tiga tingkat. Istilah “niat melawan sistem” yang digunakan dalam undang-undang dianggap sangat subjektif, sehingga menimbulkan kekhawatiran luas terkait penyalahgunaan kekuasaan.

Starlink memungkinkan akses internet global tanpa melewati infrastruktur lokal, sehingga pemerintah Iran merasa kehilangan kontrol atas aliran informasi dan kemungkinan komunikasi rahasia dengan intelijen asing, terutama Israel dan Amerika Serikat.

Penegakan undang-undang ini sudah memicu kritik tajam dari para pengamat hukum dan kelompok HAM internasional, karena dianggap melanggar prinsip keadilan hukum dan hak asasi manusia serta berpotensi digunakan untuk penindasan terhadap aktivis dan kelompok minoritas.

Dalam konteks geopolitik, undang-undang ini muncul pasca konflik Iran-Israel yang memperuncing ketegangan dan ketidakpercayaan antara keduanya. Kontrol ketat atas internet dan komunikasi menjadi alat strategis dalam menegakkan keamanan nasional menurut pemerintah Iran.