Jakarta: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel Tahun 2026 sebesar 7,10 persen. Dengan kenaikan tersebut, UMP Sumsel 2026 ditetapkan menjadi Rp3.942.963.

Penetapan ini diumumkan langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang hari ini.

“Saya mengumumkan UMP Provinsi Sumsel tahun 2026 sebesar Rp3.942.963,” kata Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang seperti dilansir dari Antara, Sabtu, 20 Desember 2025.

Deru menjelaskan, penetapan UMP Sumsel 2026 tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 963/KPTS/Disnakertrans/2025 tertanggal 19 Desember 2025.

Selain UMP, pemerintah daerah juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sumsel 2026 melalui Keputusan Nomor 964/KPTS/Disnakertrans/2025.

UMSP Sumsel 2026 ditetapkan untuk sembilan sektor usaha, sebagai bentuk perlindungan upah sesuai karakteristik dan risiko masing-masing sektor.

Rincian UMSP Sumsel 2026 berdasarkan sektor usaha

Berdasarkan keputusan tersebut, besaran UMSP Sumsel 2026 ditetapkan sebagai berikut:

Pertanian, kehutanan, dan perikanan: Rp4.116.123
Pertambangan dan penggalian: Rp4.167.115
Industri pengolahan: Rp4.114.298
Pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin: Rp4.143.870
Konstruksi: Rp4.130.071
Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor: Rp4.110.356
Pengangkutan dan pergudangan: Rp4.147.400
Informasi dan komunikasi: Rp4.104.440
Aktivitas penyewaan, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya: Rp4.074.869

UMP dan UMSP tersebut berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan terkait.

Larangan menurunkan upah pekerja

Herman juga menegaskan bahwa perusahaan yang telah memberikan upah di atas ketentuan UMP 2026 tidak diperbolehkan menurunkan upah pekerja.

“Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan UMP Tahun 2026 yang telah ditetapkan, dilarang mengurangi atau menurunkan upah,” kata Deru.

(ANN)

Bisnis.com, PALEMBANG — Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru resmi menetapkan nilai upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2026 naik menjadi Rp3,94 juta (Rp3.942.963).

Pengesahan UMP itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 963/KPTS/Disnakertrans/2025.

Deru menjelaskan besaran UMP Sumsel untuk tahun depan mengalami kenaikan 7,10% atau sesuai dengan usulan dalam rapat penetapan upah antara Dewan Pengupahan dan seluruh pihak terkait.

“Naik setara dengan Rp261.392 dari yang berlaku sebelumnya sebesar Rp3.681.531,” ungkap Deru di Palembang, Jumat (19/12/2025).

Dia berharap kenaikan UMP untuk tahun dapat menambah kesejahteraan bagi para buruh, tetapi juga tidak membebani bagi para pelaku usaha atau pengusaha.

“Jadi harapannya keputusan ini adalah keputusan yang proporsional untuk dapat diterima oleh semua pihak,” imbuhnya.

Selain UMP, Deru juga mengumumkan besaran upah minimum sektoral provinsi (UMSP) Sumsel untuk sembilan sektor. Secara terperinci, besaran UMSP pada setiap sektor sebagai berikut:

Besaran UMSP Sumsel 2026

1. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Rp4.116.123.
2. Sektor pertambangan dan penggalian Rp4.167.115.
3. Sektor industri pengolahan Rp4.143.870.
4. Sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin Rp4.143.870.
5. Sektor konstruksi Rp4.130.071.
6. Sektor perdagangan besar dan eceran: reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor Rp4.110.356.
7. Sektor pengangkutan dan pergudangan Rp4.147.400.
8. Sektor informasi dan komunikasi Rp4.104.440.
9. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjangan usaha lainnya Rp4.074.869.

Bisnis.com, PALEMBANG— Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) menyatakan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2026 masih dalam tahap pembahasan.

Kepala Disnakertrans Sumsel Indra Bangsawan mengatakan penetapan UMP belum dapat diputuskan karena masih menunggu pembahasan lanjutan, khususnya terkait penerapan formula baru penghitungan upah yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Baru ada informasi dari Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Dalam Negeri. Besok kami akan menggelar rapat lanjutan,” ujar Indra saat dihubungiBisnis, Rabu (17/12/2025).

Dia menjelaskan rapat yang akan digelar untuk pengambilan keputusan besar UMP Sumsel besok akan melibatkan Dewan Pengupahan serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Oleh karena itu, pihaknyabelum dapat memastikan besaran kenaikan UMP 2026 yang akan ditetapkan untuk wilayah Sumsel.

“Jadi belum ya, nanti kalau sudah [selesai] pasti akan disampaikan,” imbuhnya.

Meski demikian, Indra memastikan pengumuman UMP Sumsel 2026 akan dilakukan sebelum 24 Desember 2025.

Target ini sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan yang diteken Presiden Prabowo pada Selasa (16/12/2025).

“Intinya paling lambat tanggal 24 Desember,” tegasnya.

Sebagai informasi, sesuai dengan kebijakan pemerintah, penetapan kenaikan UMP untuk tahun 2026 akan menggunakan formula baru yaitu inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa).

Adapun rentang alfa tersebut memberikan fleksibilitas antara 0,5-0,9. Sehingga untuk kenaikan final akan bergantung pada masing-masing hasil perhitungan daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembahasan besaran kenaikan upah minimum baik di tingkat provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK) masih terus berlangsung menjelang tenggat penetapan pada 21 November ini, tak terkecuali di Sumatra Selatan (Sumsel).

Upah minimum di Tanah Air berpotensi naik hingga 10,5% seiring tuntutan kalangan buruh, salah satunya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang mengusulkan persentase kenaikan 8,5% hingga 10,5%. Angka ini lebih tinggi dari kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5%.

Meskipun demikian, pemerintah menyatakan tak hanya mendengarkan aspirasi buruh, melainkan juga kalangan pengusaha dan masukan Dewan Pengupahan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan telah membahas formula baru kenaikan upah minimum bersama pimpinan konfederasi, federasi, dan serikat pekerja/serikat buruh tingkat perusahaan di Jakarta pada Jumat (31/10/2025) lalu.

Menurutnya, rancangan kebijakan pengupahan untuk UMP 2026 akan lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi nasional dan daerah agar mampu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha.

“Formula baru ini penting untuk menjaga keseimbangan antara daya beli pekerja, keberlangsungan usaha, dan pemerataan ekonomi,” kata Ferry, sapaan akrabnya, dalam keterangan resmi.

Pada tahun lalu di Sumsel, kenaikan UMK 2025 disepakati naik 6,5% di 7 kabupaten/kota yang memiliki Dewan Pengupahan, yakni Palembang, Muara Enim, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ulu Timur, dan Banyuasin.

Sementara itu, sebanyak 10 daerah lain yang tidak memiliki Dewan Pengupahan mengacu pada UMP Sumsel 2025 yang telah ditetapkan sebesar Rp3.681.571.

Berikut daftar UMK di Sumsel 2026 jika ditetapkan naik 10,5%:

1. Palembang: dari Rp3.916.635 menjadi Rp4.327.882
2. Muara Enim: dari Rp3.863.417 menjadi Rp4.269.076
3. Musi Rawas: dari Rp3.796.653 menjadi Rp4.195.302
4. Musi Rawas Utara: dari Rp3.796.654 menjadi Rp4.195.303
5. Musi Banyuasin: dari Rp3.778.348 menjadi Rp4.175.075
6. Ogan Komering Ulu (OKU) Timur: dari Rp3.749.696 menjadi Rp4.143.414
7. Banyuasin: dari Rp3.715.028 menjadi Rp4.105.106
8. Prabumulih: dari Rp3.681.571 menjadi Rp4.068.136
9. Ogan Ilir: dari Rp3.681.571 menjadi Rp4.068.136
10. Ogan Komering Ilir (OKI): dari Rp3.681.571 menjadi Rp4.068.136
11. OKU: dari Rp3.681.571 menjadi Rp4.068.136
12. OKU Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp4.068.136
13. Lahat: dari Rp3.681.571 menjadi Rp4.068.136
14. Empat Lawang: dari Rp3.681.571 menjadi Rp4.068.136
15. Pagar Alam: dari Rp3.681.571 menjadi Rp4.068.136
16. Lubuk Linggau: dari Rp3.681.571 menjadi Rp4.068.136
17. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI): dari Rp3.681.571 menjadi Rp4.068.136