Bisnis.com, JAKARTA — Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman telah pamit mundur dari MK. Anwar pun menyampaikan permohonan maafnya di momen sidang terakhir.

Hal itu diungkapkan Anwar dalam sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan MK pada Senin (16/3/2026) yang juga disiarkan di YouTube MK. Adik ipar Presiden RI ke-8 Joko Widodo itu mengatakan bahwa momen sidang tersebut merupakan sidang terakhirnya di MK.

"Mungkin ini sidang yang terakhir yang saya ikuti," ujar Anwar.

Dia menjelaskan bahwa pada 6 April 2026 nanti dirinya genap telah menjalani 15 tahun di Mahkamah Konstitusi.

"Tentu saja, selama waktu yang begitu panjang, ada yang kurang berkenan baik yang disengaja atau tidak disengaja. Dari lubuk hati yang sangat dalam saya sampaikan permohonan maaf," ujar Anwar.

Anwar sendiri merupakan hakim MK yang sempat menjadi perbincangan masyarakat Indonesia, menyusul putusan soal batas usia capres-cawapres. Putusannya itu dikeluarkan saat ia menjabat sebagai Ketua MK.

Anwar pertama kali diangkat menjadi Ketua MK pada 2018. Namun, Anwar diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK pada 2023.

Kelakar Eks Hakim Arief Hidayat

Arief Hidayat telah memasuki masa purnabakti sebagai hakim konstitusi. Pelepasan dirinya berlangsung dalam acara Wisuda Purnabakti Hakim Konstitusi, Selasa (4/2/2026) di Mahkamah Konstitusi.

Dia menyampaikan pesan dan kesan selama menjabat sebagai hakim konstitusi. Saat membuka pidato, dia menyebutkan satu per satu hakim konstitusi: Suhartoyo selaku Ketua MK, Saldi Isra selaku Wakil Ketua, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik, Ridwan Mansyur, Guntur Hamzah, dan Arsul Sani.

Sebelum menyampaikan salah hormat kepada Anwar Usman, Arief menyebut bahwa Anwar merupakan orang tua tidak berguna di mahkamah karena akan memasuki masa pensiun.

"Yang terakhir, sahabat saya yang paling lama. Saya sebut terakhir, soalnya ini orang-orang tua yang sudah tidak berguna lagi di mahkamah untuk segera memasuki usia pensiun, Yang Mulia Bapak Profesor Dr. Anwar Usman beserta Ibu yang sangat saya hormati," katanya.

Dia menjelaskan alasan Anwar Usman disebutkan di akhir sambutan pembukaan karena berjasa dalam hidupnya untuk bisa menjabat sebagai hakim konstitusi.

Dia mengaku dipaksa oleh Anwar Usman dan Achmad Roestandi untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Sebab, dirinya tidak pernah bercita-cita sebagai hakim.

"Saya teringat pada awal menjadi Hakim Konstitusi, itu saya tidak bercita-cita untuk jadi pimpinan di sini. Tapi waktu itu Prof. Anwar dan Prof. Achmad Roestandi yang datang ke ruang saya 'Prof. Arief supaya mau dicalonkan untuk menjadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi'," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat mengungkapkan putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia Capres-cawapres menjadi titik awal Indonesia mengalami gejolak politik yang tidak sehat.

Sebagai informasi, melalui putusan 90, Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah pasal 169 huruf (q) UU pemilu sehingga seseorang yang berusia di bawah 40 tahun bisa mendaftarkan diri sebagai Capres-cawapres dengan catatan memiliki riwayat menjabat sebagai kepala daerah. Melalui putusan ini, anak Presiden ke-7 Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka bisa menjabat sebagai wakil presiden.

Dia merupakan satu dari empat hakim yang menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam putusan tersebut, bersama Wahiduddin Adams, Saldi Isra, dan Suhartoyo.

Arief mengatakan selama dirinya berkiprah selama 13 tahun telah melalui dinamika yang kompleks seperti menangani pelanggaran yang berhubungan tindak pidana hingga etik

"Mulai dinamika ada yang sampai terjerat hukum karena pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kasus tindak pidana. Ada pelanggaran-pelanggaran etik dan kemudian ada pelanggaran-pelanggaran terhadap konstitusi," katanya usai wisuda purnabakti, Rabu (4/2/2026).

Salah satu hal yang diingat adalah rapat permusyawaratan hakim untuk memutuskan perkara 90 itu. Bahkan dirinya tidak mampu menahan konflik yang terjadi di tubuh Mahkamah Konstitusi.

Menurutnya, putusan tersebut adalah awal mula kondisi Indonesia dipenuhi dengan berbagai konflik.

"Saya tidak bisa mampu untuk menahan terjadinya konflik-konflik karena perkara 90. Saya merasa perkara 90 lah inilah yang menjadi titik awal Indonesia tidak baik-baik saja," jelasnya.

Sebelumnya, Arief resmi pensiun sebagai hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan keputusan yang tertuang dalam Nomor 9/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

"Memberhentikan dengan hormat Profesor Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. sebagai Hakim Konstitusi terhitung mulai tanggal 3 Februari 2026, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut," kata Sekretaris Jenderal MK, Heru Setiawan.

JAKARTA - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat menyebut jika putusan MK terhadap perkara Nomor 90 salah satu yang membekas selama dirinya mengabdi di lembaga penjaga konstitusi. Dia merasa putusan perkara Nomor 90 ini menjadi titik awal Indonesia tidak baik-baik saja.

Arief menyebut bahwa dirinya telah melewati dinamika yang luar biasa berat. Ia menyinggung adanya oknum yang terjerat kasus hukum pidana hingga pelanggaran etik yang mencoreng marwah lembaga.

"Saya paling apa ya, paling merasa tidak bisa melakukan tugas mengawal Mahkamah Konstitusi dengan baik waktu rapat-rapat keputusan hakim yang memutus perkara 90," kata Arief di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2026).

Diketahui, Perkara Nomor 90 yang telah diputus MK terkait batas usia calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres).

Ia mengungkapkan penyesalan mendalam karena merasa tidak berdaya meredam konflik yang muncul akibat putusan tersebut. Menurutnya, Perkara 90 merupakan sebuah titik balik negatif bagi kondisi bangsa.

"Saya merasa perkara 90 inilah yang menjadi titik awal Indonesia tidak baik-baik saja," ujarnya.