Bisnis.com, JAKARTA — Arah restrukturisasi bisnis bank-bank pelat merah atau bank BUMN kembali menjadi sorotan setelah sejumlah wacana pelepasan dan konsolidasi anak usaha mencuat.

Mulai dari rencana konsolidasi perusahaan manajer investasi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), lepasnya PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) dari konsolidasi kinerja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), hingga yang terbaru yakni inisiatif Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang berencana menarik PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari induknya, Bank Rakyat Indonesia (BRI), untuk ditempatkan di bawah Kementerian Keuangan.

Purbaya menyampaikan sedang menjajaki kemungkinan agar PNM difokuskan menjadi penyalur kredit usaha rakyat (KUR) khusus program pemerintah di bawah kementeriannya. Dia menyoroti besarnya beban subsidi bunga KUR yang selama ini ditanggung negara.

“Saya subsidi bunga KUR berapa? Rp40 triliun. Saya sedang pikirkan, masih belum dapat persetujuan. Jadi, saya masih di level teknis dulu,” ujar Purbaya.

Dia juga mempertanyakan implikasi terhadap valuasi BRI apabila entitas publik tersebut dipaksa menjalankan program public service obligation (PSO) pemerintah.

“BRI kan entitas bisnis yang publik. Kalau dia dipaksa menjalankan program PSO pemerintah atau PNM-nya dipaksa menjalankan program pemerintah, apakah dia enggak mengganggu valuasi BRI sendiri,” katanya.

Menurut Purbaya, apabila unit yang menjalankan PSO terlalu banyak berada di bank, sebaiknya diambil alih pemerintah. Dia mengaku telah berdiskusi dengan CEO Danantara Rosan Roeslani untuk melihat kemungkinan tersebut.

Saat ditanya apakah bank akan kehilangan pendapatan bunga jika kredit program pemerintah hanya disalurkan melalui PNM, dia menjawab singkat, “Kan bukan kehilangan bunga, beban saya hilang," sebutnya.

Menanggapi wacana tersebut, Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskan belum ada komunikasi resmi dari Kementerian Keuangan kepada perseroan. “Belum ada,” ujarnya saat ditanya mengenai pembahasan pengambilalihan PNM.

Dia juga menekankan bahwa PNM merupakan entitas dengan struktur kepemilikan yang melibatkan Danantara, sehingga keputusan terkait kebijakan atau aksi korporasi berada di tangan pemegang saham.“Kalau misalnya ada kebijakan ataupun sifatnya corporate action, itu tanya jangan ke saya, tanya ke pemilik,” katanya.

Di tengah rencana Purbaya tersebut, data kontribusi anak usaha menunjukkan PNM memiliki posisi yang cukup signifikan dalam struktur BRI Group.

Merujuk data publikasi perusahaan terakhir yaitu pada kuartal tiga 2025, total aset seluruh anak usaha BRI tercatat Rp244,5 triliun, dengan kontribusi PNM sebesar 22,8% atau sekitar Rp55,7 triliun. Dari sisi laba bersih, total laba anak usaha mencapai Rp8,19 triliun, dan PNM menyumbang 13,4% atau sekitar Rp1,1 triliun.

Secara agregat, seluruh anak usaha berkontribusi 19,9% terhadap laba bersih konsolidasi BRI. Dengan komposisi tersebut, kontribusi PNM terhadap total laba konsolidasi BRI diperkirakan berada di kisaran 2% sampai dengan 3%.

Artinya, jika PNM dilepas dari konsolidasi, laba bersih grup secara matematis berpotensi tergerus sekitar Rp1 triliun, sementara aset konsolidasian menyusut lebih dari Rp55 triliun

Menanggapi hal tersebut, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpandangan bahwa pengambilalihan BUMN oleh kementerian atau lembaga ketika perusahaan telah berjalan profesional justru berpotensi merugikan.

“Ketika sudah mampu dikelola secara profesional oleh BUMN, maka seharusnya dibiarkan dikelola secara mandiri, tidak terikat lagi ke kementerian/lembaga. Maka, saya rasa tidak seharusnya PT PNM ini diambil oleh Kemenkeu,” katanya kepada Bisnis, Kamis (19/2/2026).

Dia juga menilai alasan fiskal yang disampaikan belum sepenuhnya tepat. Menurutnya, Kementerian Keuangan berfokus pada pengelolaan fiskal dan keuangan negara, bukan operasional UMKM secara langsung.

Jika tujuan pemerintah adalah memperkuat pembiayaan untuk rakyat kecil, dia menyarankan pengembangan skema yang sudah ada dengan instrumen yang telah terbentuk.

Terkait lepasnya BSI dari konsolidasi Bank Mandiri, Nailul Huda menilai langkah tersebut wajar mengingat BSI kini telah sejajar dengan bank-bank Himbara lainnya. Menurutnya, pemisahan konsolidasi dinilai dapat memperjelas kinerja masing-masing entitas dan mengurangi ruang abu-abu dalam pelaporan.

Sementara itu, Head of Research Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai pelepasan anak perusahaan dapat berdampak langsung terhadap perubahan aset dan laba konsolidasian bank induk.

“Pelepasan anak perusahaan seperti Himbara dapat berdampak pada perubahan aset dan laba konsolidasian bank induk. Bila perusahaan anak memiliki kinerja baik maka dapat berdampak pada pengurangan kinerja konsolidasian, demikian sebaliknya,” ujarnya.

Menurut Trioksa, jika entitas berdiri sendiri, hal itu dapat lebih efektif karena birokrasi lebih pendek. Namun di sisi lain, ada potensi berkurangnya dukungan bisnis dari ekosistem induk.

Dia menilai spin off sebaiknya dilakukan pada bidang usaha yang tidak memiliki keterkaitan ekosistem kuat dengan induk. Jika masih saling mendukung, lebih baik tetap dalam satu ekosistem.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Kementerian Keuangan menarik PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari induknya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), memunculkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap kinerja konsolidasi bank pelat merah tersebut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan tengah mengkaji kemungkinan agar PNM difokuskan menjadi penyalur kredit usaha rakyat (KUR) untuk mendukung program-program pemerintah. Ia menyoroti besarnya beban subsidi bunga KUR yang selama ini mencapai sekitar Rp40 triliun per tahun.

“Saya subsidi bunga KUR berapa? Rp40 triliun. Saya sedang pikirkan, masih belum dapat persetujuan. Jadi saya masih di level teknis dulu,” ujarnya, dikutip Kamis (19/2/2026).

Purbaya juga mempertanyakan dampak kebijakan KUR tersebut terhadap valuasi BRI sebagai entitas publik, khususnya jika bank harus terus menjalankan program public service obligation (PSO).

“BRI kan entitas bisnis yang publik. Kalau dia dipaksa menjalankan program PSO pemerintah atau PNM-nya dipaksa menjalankan program pemerintah, apakah dia enggak mengganggu valuasi BRI sendiri,” katanya.

Secara kinerja, kontribusi PNM terhadap BRI dinilai tidak dominan, namun tetap signifikan. Berdasarkan laporan keuangan BRI hingga kuartal III-2025, total aset seluruh anak usaha BRI tercatat sebesar Rp244,5 triliun. Dari jumlah tersebut, PNM menyumbang sekitar 22,8% atau setara Rp55,7 triliun.

Dari sisi laba bersih, total laba anak usaha BRI mencapai Rp8,19 triliun, dengan kontribusi PNM sekitar 13,4% atau sekitar Rp1,1 triliun. Mengingat seluruh anak usaha berkontribusi sekitar 19,9% terhadap laba bersih konsolidasi BRI, maka kontribusi PNM terhadap laba grup berkisar 2% hingga 3%.

Dengan demikian, apabila PNM keluar dari konsolidasi, laba bersih grup berpotensi turun sekitar Rp1 triliun, sementara aset konsolidasian menyusut lebih dari Rp55 triliun, dengan asumsi komponen lain tetap.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskan belum ada komunikasi resmi terkait rencana penarikan PNM dari grup BRI. “Belum ada,” ujarnya saat ditemui.

Ia menambahkan, apabila terdapat rencana aksi korporasi, termasuk terkait PNM, keputusan sepenuhnya berada di tangan pemegang saham.

Sementara itu, Head of Research Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai pelepasan anak usaha secara langsung akan memengaruhi aset dan laba konsolidasian induk.

“Bila perusahaan anak memiliki kinerja baik maka dapat berdampak pada pengurangan kinerja konsolidasian, demikian sebaliknya,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana penarikan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke bawah Kementerian Keuangan memicu perdebatan di kalangan ekonom dan pengamat perbankan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tengah membahas kemungkinan agar PNM menjadi penyalur utama kredit usaha rakyat (KUR) untuk program pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut dapat mengurangi beban subsidi bunga yang saat ini mencapai sekitar Rp40 triliun per tahun.

“Kalau dia dipaksa menjalankan program PSO pemerintah atau PNM-nya dipaksa menjalankan program pemerintah, apakah dia enggak mengganggu valuasi BRI sendiri,” ujar Purbaya, dikutip Kamis (19/2/2026).

Namun Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai pengambilalihan BUMN yang telah berjalan profesional oleh kementerian justru berisiko menimbulkan kerugian tata kelola.

“Ketika sudah mampu dikelola secara profesional oleh BUMN, maka seharusnya dibiarkan dikelola secara mandiri, tidak terikat lagi ke kementerian/lembaga. Maka, saya rasa tidak seharusnya PT PNM ini diambil oleh Kemenkeu,” katanya kepada Bisnis.

Menurutnya, mandat Kementerian Keuangan adalah mengelola fiskal dan keuangan negara, bukan operasional UMKM secara langsung. Jika tujuannya memperkuat pembiayaan rakyat kecil, pemerintah dapat mengembangkan skema yang sudah ada tanpa mengubah struktur kepemilikan.

Dari sisi industri, Head of Research LPPI Trioksa Siahaan melihat spin off memiliki dua sisi. “Bila perusahaan anak memiliki kinerja baik maka dapat berdampak pada pengurangan kinerja konsolidasian,” ujarnya. Namun dia juga menilai entitas yang berdiri sendiri bisa lebih efektif karena birokrasi lebih pendek.

Sementara itu, manajemen BRI menegaskan belum ada pembahasan resmi. “Belum ada,” kata Direktur Utama BRI Hery Gunardi.

Dia menekankan keputusan terkait aksi korporasi merupakan kewenangan pemegang saham dalam hal ini Danantara. Dengan kontribusi aset sekitar Rp55 triliun dan laba lebih dari Rp1 triliun menurut data BRI konsolidasian per kuartal tiga 2025, PNM memang bukan entitas kecil dalam struktur BRI Group.