Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Arab Saudi memperketat akses masuk ke Mekkah menjelang musim haji 1447 H/2026 dengan pengawasan berlapis di sejumlah titik, termasuk melakukan pemeriksaan ketat kendaraan dan individu tanpa izin resmi.

Mengutip Saudi Press Agency, pengetatan terlihat dari pemeriksaan kepolisian di jalur tol Mekkah–Jeddah, sekitar 20 kilometer sebelum kota Mekkah, Sabtu (18/6/2026) waktu setempat.

Petugas bahkan naik ke dalam bus untuk menghitung satu per satu penumpang yang telah mengenakan pakaian ihram. Pemeriksaan serupa kembali dilakukan di titik lain sekitar 12 kilometer sebelum memasuki Mekkah.

Langkah ini menjadi bagian dari pengawasan ketat Pemerintah Arab Saudi menjelang dimulainya ibadah besar umat Islam tersebut, dengan prinsip “no permit no haji”. Individu tanpa izin resmi dilarang melanjutkan perjalanan dan diminta putar balik di pos pemeriksaan.

Adapun, Pemerintah Arab Saudi telah memberlakukan pembatasan akses ke Mekkah sejak 13 April 2026. Kebijakan ini menyasar warga asing maupun penduduk yang tidak memiliki dokumen sah untuk keperluan haji.

Hanya pemegang visa haji resmi, pekerja dengan izin khusus di area tempat suci, serta penduduk dengan identitas Mekkah yang diizinkan masuk ke Tanah Suci.

Selain itu, pemerintah menetapkan 18 April 2026 sebagai batas akhir bagi jemaah asing pemegang visa umrah untuk meninggalkan Arab Saudi. Penerbitan izin umrah melalui platform Nusuk juga dihentikan sementara hingga 31 Mei 2026.

Semua jenis visa selain visa haji pun tidak diperbolehkan masuk ke Mekkah. Kebijakan ini bertujuan mengendalikan kepadatan menjelang puncak musim haji.

Pemerintah setempat juga mengintegrasikan sistem perizinan berbasis digital melalui platform seperti Absher dan Muqeem yang terhubung dengan sistem Tasreeh. Sistem ini digunakan untuk mengelola dan memverifikasi izin masuk bagi pekerja maupun jemaah.

Di samping itu, Pemerintah Arab Saudi juga mewanti-wanti adanya sanksi tegas, termasuk denda dan tindakan hukum, apabila ditemukan pelanggaran terhadap aturan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Arab Saudi menyampaikan bahwa 2.278 jemaah umrah Indonesia tengah dalam proses kepulangan melalui Bandara Internasional King Abdulaziz pada Selasa (3/3/2026) pukul 23.40 waktu setempat.

Sejumlah jemaah umrah Indonesia diketahui masih berada di Tanah Suci di tengah eskalasi konflik Timur Tengah, imbas serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) ke Iran beberapa hari lalu.

Muhammad Ilham Effendy selaku Staf Teknis Urusan Haji KJRI Jeddah menyatakan bahwa proses pemulangan jemaah umrah ke Tanah Air berjalan dengan pengawasan dan pendampingan yang intensif, menyusul kloter kepulangan sejak beberapa hari sebelumnya.

“Sehingga total jemaah umrah yang pulang sejak 28 Februari 2026 hingga 3 Maret 2026 sebanyak 10.060 jemaah,” kata Ilham melalui keterangan resmi Kementerian Haji dan Umrah, Kamis (5/3/2026).

Kendati mayoritas jemaah telah pulang ke Indonesia sesuai jadwal, dia menyebut terdapat 300 jemaah yang mengalami keterlambatan penerbangan (stranded).

Jemaah tersebut tersebar di Kota Jeddah dan Makkah, dengan kendala utama pada jadwal penerbangan lanjutan serta koordinasi visa dan penerbangan transit.

Menanggapi hal tersebut, KJRI Jeddah melalui Tim Teknis Urusan Haji disebutnya telah melakukan sejumlah langkah, antara lain memastikan kepastian jadwal keberangkatan dengan maskapai penerbangan hingga memastikan penyediaan konsumsi dan kebutuhan dasar bagi jemaah yang masih menunggu penerbangan.

Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan pihak travel dan penanggung jawab visa guna mempercepat penyelesaian administrasi, serta melakukan pemantauan selama 24 jam untuk mengantisipasi potensi penumpukan jemaah.

“Meskipun jumlah jemaah yang tertahan cukup signifikan, seluruh kondisi dapat ditangani secara koordinatif dan terkendali,” ujar Ilham.

Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan imbauan agar jemaah umrah menunda jadwal keberangkatan ke Tanah Suci dan menunggu hingga kondisi kembali kondusif.

Dahnil menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah dalam memastikan keamanan warga negara. Pasalnya, pemerintah mencermati perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang semakin dinamis dan tidak menentu.

"Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya semakin tinggi, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya," ujar Dahnil pada Minggu (1/3/2026).