Bisnis.com, SURABAYA – Pemberangkatan calon jemaah haji tahun ini menghadirkan layanan inovasi digital yang berbeda dengan kebijakan aktivasi kartu Nusuk yang telah dapat dilakukan di masing-masing embarkasi seluruh tanah air.

Hal tersebut terealisasi berkat usaha Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI yang telah mengintegrasikan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dengan platform Nusuk milik Otoritas Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi.

Pada tahun-tahun sebelumnya, aktivasi Nusuk baru dapat dilakukan ketika jemaah haji tiba di Arab Saudi. Aktivasi tersebut dilakukan di Indonesia guna meminimalisir hambatan dan jemaah dapat lebih fokus dalam menunaikan seluruh rangkaian ibadah.

Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya Mohammad As’adul Anam menjelaskan aktivasi Nusuk berada dalam satu rangkaian administrasi ketika segenap calon jemaah haji sudah tiba di Asrama Haji Sukolilo.

"Proses administrasi yang sekarang ini dilakukan mulai dari akomodasi, gelang, paspor, dan sampai yang terakhir nanti adalah Nusuk yang aktivasi dilakukan di sini (Embarkasi Surabaya)," ujar Anam di Asrama Haji Surabaya, Selasa (21/4/2026).

Setibanya di Asraman Haji Embarkasi Surabaya, jemaah akan melalui proses administrasi berupa pemberian akomodasi, gelang, paspor, hingga aktivasi Nusuk. Selain itu, masing-masing jemaah juga menerima uang saku (living cost) sebesar 750 riyal yang dibagikan PPIH kepada jemaah di Asrama Haji Sukolilo.

Lebih lanjut, Anam menyatakan seluruh proses penerimaan calon jemaah haji Embarkasi Surabaya dirancang dapat selasai dalam waktu sekitar 90 menit saja, dan tidak disertai dengan rangkaian seremonial.

Kebijakan tersebut diambil agar jemaah tidak kelelahan karena menghabiskan banyak waktu untuk proses administrasi, sehingga mereka memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk beristirahat dan mempersiapkan diri sebelum memulai perjalanan panjang ke menuju Tanah Suci.

Secara keseluruhan, terdapat 43.625 orang CJH yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Surabaya. Jumlah ini tidak hanya terdiri dari warga Jawa Timur saja, tetapi juga mencakup CJH yang asal Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sebagai informasi, CJH kloter 1 dan 2 Embarkasi Surabaya ini baru keluar kamar pada pukul 02.00 dini hari nanti, untuk menuju Bandara Internasional Juanda Sidoarjo. Kloter pertama dijadwalkan akan terbang ke Madinah, Arab Saudi pada pukul 09.30 WIB, sementara keberangkatan kloter kedua pada pukul 13.55 WIB.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Arab Saudi memperketat akses masuk ke Mekkah menjelang musim haji 1447 H/2026 dengan pengawasan berlapis di sejumlah titik, termasuk melakukan pemeriksaan ketat kendaraan dan individu tanpa izin resmi.

Mengutip Saudi Press Agency, pengetatan terlihat dari pemeriksaan kepolisian di jalur tol Mekkah–Jeddah, sekitar 20 kilometer sebelum kota Mekkah, Sabtu (18/6/2026) waktu setempat.

Petugas bahkan naik ke dalam bus untuk menghitung satu per satu penumpang yang telah mengenakan pakaian ihram. Pemeriksaan serupa kembali dilakukan di titik lain sekitar 12 kilometer sebelum memasuki Mekkah.

Langkah ini menjadi bagian dari pengawasan ketat Pemerintah Arab Saudi menjelang dimulainya ibadah besar umat Islam tersebut, dengan prinsip “no permit no haji”. Individu tanpa izin resmi dilarang melanjutkan perjalanan dan diminta putar balik di pos pemeriksaan.

Adapun, Pemerintah Arab Saudi telah memberlakukan pembatasan akses ke Mekkah sejak 13 April 2026. Kebijakan ini menyasar warga asing maupun penduduk yang tidak memiliki dokumen sah untuk keperluan haji.

Hanya pemegang visa haji resmi, pekerja dengan izin khusus di area tempat suci, serta penduduk dengan identitas Mekkah yang diizinkan masuk ke Tanah Suci.

Selain itu, pemerintah menetapkan 18 April 2026 sebagai batas akhir bagi jemaah asing pemegang visa umrah untuk meninggalkan Arab Saudi. Penerbitan izin umrah melalui platform Nusuk juga dihentikan sementara hingga 31 Mei 2026.

Semua jenis visa selain visa haji pun tidak diperbolehkan masuk ke Mekkah. Kebijakan ini bertujuan mengendalikan kepadatan menjelang puncak musim haji.

Pemerintah setempat juga mengintegrasikan sistem perizinan berbasis digital melalui platform seperti Absher dan Muqeem yang terhubung dengan sistem Tasreeh. Sistem ini digunakan untuk mengelola dan memverifikasi izin masuk bagi pekerja maupun jemaah.

Di samping itu, Pemerintah Arab Saudi juga mewanti-wanti adanya sanksi tegas, termasuk denda dan tindakan hukum, apabila ditemukan pelanggaran terhadap aturan tersebut.