Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengapresiasi langkah Bank Jatim yang terus melakukan inovasi digital demi menghadirkan layanan keuangan yang andal bagi nasabah melalui JConnect versi terbaru.

"Sudah seharusnya bank memiliki keunggulan dalam melayani masyarakat berbasis digital. Apalagi di era sekarang ini, sebagian masyarakat bertransaksi menggunakan gadget. Saya mengapresiasi inovasi bank Jatim yang berjuang keras mewujudkan JConnect versi terbaru," katanya di Surabaya, Jatim, Senin.

Emil menyampaikan rasa bangganya terhadap komitmen Bank Jatim sebagai bank pembangunan daerah yang terus berinovasi menghadirkan layanan keuangan digital yang inklusif, aman, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Emil, transformasi digital melalui JConnect merupakan langkah strategis dalam mempercepat literasi dan inklusi keuangan di Jawa Timur sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kami optimis JConnect bisa mencapai target jumlah penggunanya. Dengan diluncurkannya banyak fitur baru di JConnect, kami berharap warga Jawa Timur semakin menyadari bahwa Bank Jatim adalah bank milik masyarakat Jawa Timur," kata Emil.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo menyatakan JConnect hadir sebagai layanan keuangan yang menawarkan banyak kemudahan transaksi pembayaran.

Winardi menjelaskan JConnect versi terbaru terbaru menghadirkan 36 fasilitas unggulan yang disusun berdasarkan kebutuhan nasabah atau voice of customer.

Fasilitas itu di antaranya kemudahan mengganti password tanpa harus datang ke kantor cabang hingga penggunaan sistem login berbasis biometrik yang lebih praktis dan aman.

Selain itu, juga terdapat layanan top up kartu uang elektronik kini sudah terintegrasi dalam aplikasi.

Ia menyebutkan saat ini jumlah pengguna terdaftar JConnect telah mencapai sekitar 1.025.000 dan ditargetkan mencapai 2 juta pengguna terdaftar pada Desember 2026 melalui peluncuran versi terbarunya.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kemampuan koordinasi antarkementerian dan lembaga serta pelaksanaan kebijakan di Indonesia dinilai masih tumpang tindih dan memiliki umur yang relatif pendek. Selain itu, kapabilitas Indonesia dalam memanfaatkan data di setiap proses perumusan kebijakan juga masih kurang.

Menyikapi laporan Good Government Index (CGGI) 2024: Asia Focus yang dilakukan Chandler Institute of Governance (CIG), Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) hadir menjadi instrumen kunci dalam memperkuat kebijakan publik yang berbasis bukti.

Hal ini diungkapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq, pada Penyerahan Penghargaan IKK Award 2025, di The Samator Novotel, Surabaya, Jawa Timur.

Taufiq mengapresiasi partisipasi seluruh instansi pemerintah dalam pengukuran IKK 2025 ini. Taufiq menyebut sebanyak 548 instansi pemerintah atau 85% dari total 646 instansi berpartisipasi dalam proses pengukuran. Dari angka tersebut sebanyak 39% instansi berhasil mencapai kualifikasi minimal baik, melampaui target nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN, yakni sebesar 30%.

Taufik menyebutkan, secara nasional, nilai rata-rata Indeks Kualitas Kebijakan mencapai 63,00, dengan total 1.379 kebijakan dari 27 sektor, dan tahun ini ada 30 instansi berhasil mencapai predikat tertinggi yakni Unggul.

“Capaian tersebut menunjukkan penguatan komitmen dan kapasitas birokrasi dalam merumuskan kebijakan publik yang berkualitas, berbasis bukti, dan berdampak nyata bagi masyarakat, dan tentunya ini menjadi langkah awal untuk memperkuat tata kelola kebijakan di Tanah Air,” katanya, Rabu (26/11/2025).

Taufiq juga berpesan kepada seluruh pimpinan instansi untuk menjadikan budaya IKK sebagai bagian dari budaya kerja bukan sekadar siklus penilaian. Selain itu, Taufiq juga mendorong peran analis kebijakan dalam setiap tahapan perumusan kebijakan dan menggunakan hasil pengukuran ini sebagai dasar perbaikan kebijakan yang lebih berkualitas dan berdampak bagi masyarakat.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memberikan apresiasi kepada LAN yang telah bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terutama dalam penyelenggaraan kegiatan ini. IKK menjadi sebuah tools untuk mengetahui sejauh mana kualitas kebijakan dan dampaknya bagi masyarakat.

Emil juga menjelaskan pentingnya pemanfaatan big data yang menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong kebijakan publik yang lebih akurat, adaptif, dan responsif. Dalam konteks pemerintahan daerah, big data dapat dimaknai kemampuan untuk mengolah data yang tersedia dari berbagai sumber secara cepat, terstruktur, dan presisi sehingga dapat menghasilkan insight yang relevan bagi pengambil kebijakan.

Selain pemanfaatan big data dan data analytic, Emil juga mendorong pentingnya membangun harmonisasi kebijakan lintas sektor yang merupakan prasyarat utama untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah berjalan konsisten, tidak tumpang tindih, dan menghasilkan dampak pembangunan yang optimal.

Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Pengendalian Mutu Prinsip Meritokrasi Tasdik Kinanto menyampaikan kegiatan penilaian IKK merupakan bagian integral dalam melakukan reformasi birokrasi yang tujuannya memperbaiki kualitas kebijakan dan peningkatan pelayanan publik.

“Dari perspektif tata kelola publik, dengan peningkatan skor IKK tidak hanya memperbaiki proses internal di pemerintahan, tetapi secara langsung berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. keberhasilan IKK 2025 menjadi inspirasi bagi seluruh instansi untuk terus meningkatkan kualitas perumusan kebijakan yang responsif, akademis, dan berorientasi dampak bagi masyarakat.” ucapnya

Adapun instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang memperoleh Predikat Unggul pada Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan 2025, sebagai berikut

A. Kementerian

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

2. Kementerian Hukum

3. Kementerian Kehutanan

4. Kementerian Keuangan

5. Kementerian Kesehatan

6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

7. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

8. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

9. Kementerian Pertanian

10. Kementerian Sosial

B. Badan/Lembaga

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

2. Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan

3. Lembaga Administrasi Negara

C. Pemerintah Provinsi

1. Provinsi DKI Jakarta

2. Provinsi Jawa Timur

3. Provinsi Kalimantan Timur

D. Pemerintah Kabupaten

1. Kabupaten Ciamis

2. Kabupaten Demak

3. Kabupaten Hulu Sungai Selatan

4. Kabupaten Lamongan

5. Kabupaten Maros

6. Kabupaten Paser

7. Kabupaten Purwakarta

8. Kabupaten Sukabumi

E. Pemerintah Kota

1. Kota Bontang

2. Kota Cirebon

3. Kota Denpasar

4. Kota Malang

5. Kota Padang

6. Kota Surabaya.

Bisnis.com, SURABAYA – Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim), Emil Elestianto Dardak, meninjau langsung proses perbaikan kendaraan bermotor yang brebet atau tersendat di bengkel, yang diduga terjadi usai mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite.

Pantauan Bisnis, Emil menengok proses perbaikan sepeda motor di salah satu bengkel rekanan yang ditunjuk Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus untuk melayani keluhan konsumen di Bengkel Libra, Jalan Menur Pumpungan, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (5/11/2025) siang.

Dalam kunjungannya, Emil juga didampingi oleh Deny Sukendar, Region Manager Retail Sales Jatimbalinus PT Pertamina Patra Niaga.

Emil pun juga sempat melihat BBM Pertalite yang telah dikuras oleh mekanik bengkel dari tangki bensin sepeda motor masyarakat yang melapor untuk dimasukkan ke dalam sebuah galon plastik bekas air mineral kemasan.

Walau dirinya secara visual tidak menemukan zat cair berwarna bening yang terpisah dari cairan BBM Pertalite di wadah tersebut, tetapi Emil menegaskan dirinya tetap mendorong proses investigasi secara menyeluruh.

"Artinya BBM yang sedang masalah, Pertamina bekerja keras mencari ke akar masalahnya. Pertalite tadi ada yang dikuras, dimasukin. Kita lihat kalau yang viral itu kan katanya kelihatan ada yang bening. Kalau ini enggak ada tuh, lihat tadi kan? Cuman tetap harus dicek, kenapa menyebabkan terjadinya (kendaraan brebet)," kata Emil seusai kunjungan.

Emil juga mengapresiasi sikap terbuka dari Pertamina dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dan menimpa masyarakat pengguna BBM Pertalite di Jawa Timur.

Dia menegaskan, rantai pelaporan dugaan kasus kendaraan brebet saat ini terkesan jauh dari kata birokratis dan terdapat puluhan bengkel rekanan Pertamina yang siap menangani permasalahan kendaraan bermotor.

"Nah, waktu itu keputusan kolektif Pertamina, Pemprov Jawa Timur, daripada birokratis harus lapor ke posko-posko SPBU, lapor lagi, bawa kertas lagi, langsung saja di bengkel. Di bengkel itu bisa langsung dicek, bisa langsung ditangani. Jadi, enggak dua kali kerja gitu. Nah, inilah yang sudah dilakukan oleh Pertamina dengan gercep (gerak cepat), dan sekarang ada total 32 bengkel yang tersebar di berbagai kota," ujar Emil.

Politikus Partai Demokrat ini juga mengungkapkan bahwa permasalahan pada kendaraan bermotor yang diduga terjadi usai mengisi BBM jenis Pertalite tersebut menimpa tangki penyimpanan hingga bagian filter BBM kendaraan bermotor.

"Kebanyakan memang betul mengalami masalah dengan tangki atau dengan filternya kemudian gitu, tapi secara keseluruhan alhamdulillah masyarakat menggunakan istilahnya layanan ini dengan baik yang disediakan oleh Pertamina," ucap dia.

Mantan Bupati Trenggalek ini pun berharap permasalahan tersebut agar dapat ditemukan solusi dan jalan keluarnya.

Dirinya menyebut bahwa fenomena kendaraan brebet di Jatim saat ini telah menjadi atensi publik secara nasional serta berdampak secara ekonomis bagi masyarakat pengguna bensin subsidi pemerintah itu.

"Kami justru berharap Pertamina bisa menyegerakan, mencari betul duduk permasalahannya ada di mana karena kalau enggak segera selesai, pertama kasihan yang harus ngisi biasanya Pertalite, ngisi yang lain. Itu kan beban ekonominya luar biasa. Terus terang ini sudah menjadi atensi nasional ya. Jadi, kami siap membuka kerja sama, yang terpenting sekarang adalah siapapun yang mengisi bensin itu, kalau merasakan hal yang berbeda dari motornya atau mobilnya silakan datang langsung ke bengkel (rekanan Pertamina)," kata Emil.

Emil pun memohon maaf kepada masyarakat Jawa Timur atas fenomena kendaraan bermotor yang brebet hingga mogok tersebut.

Pihaknya beserta para pemangku kepentingan terkait tetap berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik bagi masyarakat.

"Harapannya tetaplah mengisi BBM. Kalau ada masalah, jangan sungkan-sungkan datang, ada 32 titik (bengkel) yang bisa didatangi. Mohon maaf kalau ada kerepotan yang muncul dengan permasalahan mesin atau harus datang. Kita terus berupaya memberikan solusi yang terbaiklah untuk masyarakat," pungkasnya.