Ini masih uji coba. Kita ingin tahu sejauh mana daya tahan, jarak tempuh, dan efektivitasnya dari pagi sampai sore. Kurang lebih satu bulan kita lihat hasilnya, baru kita putuskan,

Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan melakukan uji coba transportasi publik berupa mini bus mikrotrans listrik yang di gadang-gadang jadi transportasi massal masa depan ramah lingkungan di kota setempat.

"Ini masih uji coba. Kita ingin tahu sejauh mana daya tahan, jarak tempuh, dan efektivitasnya dari pagi sampai sore. Kurang lebih satu bulan kita lihat hasilnya, baru kita putuskan," ujar Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR saat uji coba transportasi tersebut di halaman Balai Kota, Selasa.

Dia menyatakan, keputusan uji coba untuk penggunaan armada listrik yang berbasis data lapangan, bukan sekadar tren, tapi kebutuhan pada masa saat ini untuk memaksimalkan pelayanan bagi publik dan mengurangi mobil berbahan bakar minyak.

Apalagi mikrotrans ini mampu mengangkut hingga 12–13 penumpang, dilengkapi CCTV dan GPS, serta pendingin ruangan yang dinilai memberikan kenyamanan lebih bagi pengguna.

Sejauh uji coba ini, Yamin mengakui transportasi tersebut “Nyaman, dingin, dan stabil. Ini bisa jadi alternatif angkutan umum ramah lingkungan di Banjarmasin.

"Tapi tetap, kita tidak mau terburu-buru, semua harus terukur,” ujarnya.

Dia juga membuka kemungkinan moda ini menggantikan peran taksi kota atau “taksi kuning” yang kini mulai kehilangan daya saing di tengah perubahan pola transportasi masyarakat.

Pemerintah kota juga membaca tantangan yang tidak kecil. Ketergantungan pada daya listrik, kebutuhan infrastruktur pengisian, hingga kesiapan rute menjadi catatan penting.

Namun di sisi lain, peluang efisiensi anggaran dan pengurangan emisi menjadi kekuatan utama yang mendorong program ini terus diuji. Pemerintah juga melihat momen ini sebagai peluang membangun sistem transportasi yang lebih modern dan terintegrasi dari hulu ke hilir kota.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Slamet Begjo menyebut, langkah ini sejalan dengan kebijakan nasional.

“Arahan pemerintah pusat jelas, angkutan umum harus beralih dari konvensional ke listrik. Ini bagian dari penghematan energi dan efisiensi anggaran,” ujarnya.

Dia mengakui, kebutuhan angkutan umum di Banjarmasin masih belum terpenuhi, sementara taksi kota yang ada saat ini berada di kondisi stagnan. Sebagai solusi, Dishub merancang pola transisi yang tidak mematikan pelaku lama.

“Pengemudi taksi kuning tetap kita prioritaskan. Nanti kita uji kelayakannya. Kalau memenuhi syarat, bisa kita libatkan dalam sistem baru ini,” jelas Slamet.

Ia menambahkan, rencana operasional akan mengacu pada 13 koridor transportasi, di mana saat ini baru enam koridor yang aktif. Sisanya akan diisi bertahap, termasuk kemungkinan oleh armada listrik ini, dengan jam operasional mulai pukul 06.00 hingga 18.00 WITA.

Uji coba ini menjadi titik krusial yaitu antara mempertahankan sistem lama yang kian ditinggalkan atau berani beralih ke transportasi masa depan. Pemerintah Kota Banjarmasin kini berada di persimpangan, dan hasil satu bulan ke depan akan menentukan arah mobilitas warganya.

Pewarta: Sukarli
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Banjarmasin (ANTARA) - Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Yamin HR meminta Komisi II DPR RI mengkaji kembali dampak kebijakan fiskal, khususnya Transfer ke Daerah (TKD), yang dinilai mempengaruhi kapasitas keuangan daerah dan penguatan layanan publik di Kota Banjarmasin, termasuk daerah lain.

“Penyesuaian transfer ke daerah tentu berpengaruh terhadap kemampuan fiskal kami, termasuk dalam memperkuat permodalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pengembangan layanan publik,” kata Yamin saat Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan III Tahun 2025–2026 di Banjarmasin, Jumat.

Menurut dia, Pemerintah Kota Banjarmasin telah melakukan langkah efisiensi dan rasionalisasi belanja daerah untuk menjaga stabilitas keuangan. Namun, keterbatasan ruang fiskal tetap menjadi tantangan dalam mendorong optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

“BUMD memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi lokal sekaligus penyedia layanan publik. Meski demikian, BUMD menghadapi kendala keterbatasan modal serta sejumlah regulasi yang dinilai masih kaku sehingga membatasi fleksibilitas pengembangan usaha di daerah,” ucapnya.

Di hadapan Komisi II DPR RI dan Wamendagri Bima Arya Sugiarto, ia juga menyoroti penanganan sampah sebagai persoalan mendesak, terutama setelah penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Basirih yang kini dalam tahap rehabilitasi sehingga berdampak pada sistem pengelolaan sampah kota.

Sebagai upaya konkret, Pemkot Banjarmasin telah meluncurkan 1.582 Agen Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) untuk mendorong pemilahan dan pengolahan sampah dari sumbernya dengan harapan mampu menekan volume sampah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan.

Di sektor infrastruktur, Yamin menjelaskan karakter Banjarmasin sebagai kota hilir membuatnya rawan terdampak air rob dan curah hujan tinggi yang memicu genangan hingga banjir.

Ia berharap dukungan pusat dan DPR dalam penataan infrastruktur, termasuk pengelolaan siring (sungai) dan sistem drainase, guna memperkuat mitigasi banjir.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, pimpinan rombongan Komisi II DPR RI menyatakan akan mencatat dan membawa aspirasi Pemerintah Kota Banjarmasin dalam pembahasan di tingkat pusat, termasuk terkait evaluasi kebijakan TKD dan penguatan BUMD.

Komisi II menegaskan komitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi guna memastikan kebijakan fiskal dan tata kelola pemerintahan daerah tetap berpihak pada optimalisasi pelayanan publik.

Kegiatan reses Komisi II tersebut menjadi forum dialog antara DPR RI dan pemerintah daerah untuk menyerap aspirasi sekaligus mengevaluasi implementasi kebijakan pusat di daerah.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026