JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan. Hal itu sebagai bagian strategis dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Penegasan tersebut disampaikan Mendagri usai Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI, yang secara khusus membahas hasil kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) terkait isu pengelolaan perbatasan negara di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Tito menjelaskan, BNPP RI yang dibentuk sejak 2010 memiliki dua mandat utama, yakni menyelesaikan sengketa batas negara dan mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan negara.

“Tugas pertama adalah penyelesaian sengketa perbatasan negara. Kita memang masih memiliki beberapa isu dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Timor Leste, ada yang sudah selesai dan ada yang masih dalam proses pembicaraan,” ujarnya.

Tugas kedua, adalah membangun kawasan perbatasan agar masyarakat setempat merasakan keadilan pembangunan sekaligus memperkuat nasionalisme. Menurut Tito, kawasan perbatasan yang maju dan sejahtera akan menjadi benteng pertahanan alami negara. “Kalau masyarakat perbatasan makmur dan sejahtera, nasionalisme akan tinggi dan tentu tidak mudah diinfiltrasi pihak lain,” tegasnya.

Tito menekankan kompleksitas pengelolaan perbatasan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki batas darat dengan tiga negara dan perbatasan laut dengan sepuluh negara, kondisi ini menuntut pengawasan dan koordinasi lintas sektor yang tidak sederhana.

“Berbeda dengan negara-negara besar berbasis daratan, kita adalah negara kepulauan. Tidak ada konektivitas darat dari Sabang sampai Merauke, ini tantangan besar yang harus dikelola bersama,” katanya.

Lihat video: Pemulihan Pascabencana Sumatra Perlu Perhatian, Mendagri Apresiasi Daerah Tak Minta Bantuan



Tito juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada Komisi II DPR RI yang membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus perbatasan dan melakukan peninjauan langsung ke berbagai titik strategis sejak Oktober tahun lalu. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan keseriusan DPR dalam memahami persoalan riil di lapangan.

“Mereka turun langsung ke Natuna, perbatasan Malaysia, Papua Nugini, hingga Timor Leste. Temuan-temuan itulah yang kini kita bahas untuk menentukan langkah selanjutnya,” ujarnya.

Tito juga mengungkapkan sejumlah isu krusial yang menjadi perhatian bersama, mulai dari penyelesaian sengketa di Sebatik, penambahan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), hingga pembangunan dan penyambungan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan, khususnya di Papua dan Kalimantan.

“Di Papua, jalur dari Skouw hingga Merauke masih terputus-putus. Ini perlu diclearkan agar mendukung patroli keamanan dan aktivitas ekonomi masyarakat,” kata Mendagri.

Tito menilai penguatan peran BNPP RI sangat penting mengingat sifatnya sebagai lembaga koordinatif lintas kementerian dan lembaga. Tito menyambut baik dorongan Komisi II agar BNPP memiliki kewenangan yang lebih kuat dan imperatif sehingga orkestrasi program pembangunan perbatasan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

“Ini sejalan dengan arahan Presiden untuk membangun daerah perbatasan secara terpadu, saya sangat mendukung sekali dari langkah teman-teman Komisi II yang sudah turun ke lapangan dan serius untuk menyelesaikan masalah-masalah temuan itu, bahkan berikutnya nanti akan membuat semacam Pansus,” ujarnya.

Terkait rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI lintas komisi, Tito Karnavian menyatakan dukungan penuh. Menurutnya, Pansus akan memungkinkan penanganan persoalan perbatasan dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait.

“Kalau Pansus terbentuk, masalah jalan, logistik, pendidikan, pasar, hingga infrastruktur dasar di perbatasan bisa dikeroyok bersama-sama,” tegasnya.

Tito juga menyoroti keterbatasan jumlah PLBN yang saat ini baru mencapai 15 titik, sementara kebutuhan masih sangat besar, terutama di Kalimantan dan sepanjang perbatasan Papua Nugini yang mencapai hampir 800 kilometer. Tito menegaskan, pembangunan PLBN dan infrastruktur pendukung di wilayah-wilayah tersebut akan memberikan dampak langsung bagi keamanan, logistik, dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Tito menambahkan, pengelolaan perbatasan bukan sekadar isu wilayah, melainkan wajah kehadiran negara di garis terdepan. Melalui sinergi BNPP RI, DPR RI, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah, Tito optimistis kawasan perbatasan dapat tumbuh sebagai beranda depan Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya akurasi data wilayah, penataan ruang, serta pendekatan koordinatif untuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan antara TNI Angkatan Laut (AL) dan masyarakat di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) Kemendagri Safrizal ZA dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI yang membahas penataan kawasan di Pasuruan Timur.

Safrizal menguraikan lima aspek krusial yang menjadi kunci dalam mengurai benang kusut persoalan yang telah berlangsung sejak 1960 tersebut. Pertama, kepastian hukum dan fakta wilayah.

Secara legalitas dan administrasi negara, kata Safrizal saat ini TNI memegang 14 sertifikat Hak Pakai atas lahan seluas 3.600 hektare. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa di atas lahan tersebut terdapat 10 desa definitif yang memiliki kode wilayah resmi, perangkat desa, serta hak menerima Dana Desa.

“Ada desa yang separuhnya masuk ke dalam kawasan hak pakai, ada desa yang seluruhnya masuk ke dalam hak pakai. Persoalan ini belum tuntas karena dari tahun 1960 sampai sekarang sudah berjalan empat generasi penduduk yang mendiami lokasi tersebut. Ini yang harus kita pikirkan bersama," ujarnya, Selasa (9/6/2026).

Kedua, urgensi zonasi pemanfaatan ruang. Kemendagri mendorong adanya ketegasan pemisahan tata ruang di dalam total lahan 3.600 hektare tersebut. Perlu dipetakan secara detail mana wilayah yang mutlak diperuntukkan bagi aspek pertahanan (kawasan latihan tempur), pemukiman warga, serta area pengelolaan bisnis/ekonomi.

Ketiga, regulasi pelepasan aset negara. Menanggapi aspirasi warga terkait status tanah, Safrizal mengingatkan penyelesaian ini melibatkan tata kelola aset milik negara. Kementerian Pertahanan (Kemhan) maupun TNI AL tidak dapat memutuskan pelepasan atau penyerahan aset secara sepihak.

Lihat video: FULL Truk TNI Meledak, Anggota TNI Terluka di Pasuruan



“Proses tersebut harus melalui mekanisme resmi dan mendapatkan persetujuan dari kementerian terkait, khususnya Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal dan aset negara,” katanya.

Keempat, belajar dari keberhasilan kasus Magelang. Safrizal optimistis konflik ini dapat diselesaikan dengan damai tanpa merugikan pihak manapun. Safrizal mencontohkan keberhasilan penyelesaian sengketa serupa di masa lalu antara Pemerintah Kota Magelang dengan Akabri yang dimediasi oleh Menko Polhukam.

“Kasus Magelang bisa diselesaikan dengan prinsip take and give—TNI memberi dan TNI menerima. Kita yakin dan percaya persoalan di Pasuruan ini juga bisa kita selesaikan dengan pola pendekatan yang sama," tegasnya.

Kelima, validasi data lapangan dan pemetaan polygon. sebagai langkah konkret ke depan, Kemendagri menyoroti pentingnya penyediaan data geospasial yang akurat. Saat ini, tim pusat belum memiliki data koordinat polygon titik-per-titik yang membungkus wilayah hak pakai tersebut.

Data koordinat ini sangat dibutuhkan untuk dilakukan overlay (tumpang susun peta) dengan peta pemanfaatan ruang eksisting masyarakat. Jika persoalan belum menemui titik temu, Safrizal mendukung penuh adanya peninjauan langsung ke lapangan guna memverifikasi data dan mendetailkan batas wilayah secara riil.

”Melalui integrasi data yang transparan dan semangat musyawarah, Pemerintah berharap hak pertahanan negara tetap terjaga tanpa mengabaikan hak-hak sosial dan pemukiman warga yang telah menetap selama puluhan tahun,” katanya.

JAKARTA - Pemerintah dan Komisi III DPR menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat I terkait Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Hasilnya, komisi hukum parlemen itu menyetujui RUU Polri dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU.

Rapat digelar di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pagi. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja Habiburokhman dan dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

“Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III dan pemerintah, apakah naskah RUU tentang Polri dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua, yaitu pengambilan keputusan RUU Polri yang akan dijadwalkan setelah rapat ini?” tanya Habiburokhman.

"Setuju," jawab forum rapat.

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap temuan adanya tenaga honorer di bidang administrasi yang ternyata tidak memiliki kompetensi.

Hal ini diungkap Tito saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

"Kalau untuk yang tenaga administrasi, seringkali tidak kompeten, tidak memiliki kapabilitas," ungkap Tito.

Tito menduga banyaknya tenaga honorer administrasi yang tak berkompeten ini justru mereka yang berasal dari titipan pejabat lama. Hal ini yang membuat menumpuknya tenaga honorer di suatu daerah.

"Ya mungkin bawaan dari pejabat-pejabat sebelumnya, kepala daerah, tim sukses dimasukkan di sana datang jam 8, pulang jam 10. Jadi beban. Dan setelah itu numpuklah honorer ini dari kepala daerah ke kepala daerah," ujarnya.

"Setelah numpuk mereka minta kepastian. Kepastian untuk diangkat menjadi PPPK atau menjadi PNS, jadi ASN, aparat sipil negara," ucapnya.

Lihat video: Massa Tuntut Kesejahteraan Tenaga Honorer

JAKARTA - Komisi II DPR berencana mengunjungi partai-partai politik baik yang memiliki fraksi di parlemen maupun partai nonparlemen. Kunjungan ini disebut dalam rangka meminta masukan terkait Revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).

Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong menyampaikan bahwa sebelum dilakukan pembahasan, pihaknya mengakui masih membutuhkan banyak masukan dari berbagai pihak terkait terkait RUU Pemilu ini.

"Sehingga pada saatnya nanti pembahasan RUU Pemilu, semua yang menjadi masukan-masukan itu bisa kemudian dimasukkan ke draf RUU Pemilu," kata Bahtra dikutip Sabtu (6/6/2026).

Oleh karena itu, kata dia, saat ini Komisi II DPR memiliki fokus untuk menampung aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Tak terkecuali, dari partai politik yang menjadi bagian dari peserta pemilu.

"Bahkan nanti kami akan berkunjung ke partai-partai untuk meminta masukan, baik itu partai yang ada di parlemen begitu pun partai-partai yang ada di luar parlemen," ujarnya.

"Jadi kita akan menampung semua aspirasi sehingga bisa mengakomodir baik partai-partai yang ada di parlemen begitu pun partai-partai yang ada di luar parlemen nanti," tutur legislator Gerindra itu.

JAKARTA - Komisi III DPR RI menyoroti secara khusus keterlibatan anggota Polri aktif dalam organisasi kemasyarakatan (ormas) tertentu. Hal ini mencuat saat Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pakar untuk membahas RUU Polri .

Sorotan itu dikemukakan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman . Dia meminta pendapat pakar terkait sisi etika jika ada anggota Polri aktif yang terlibat dalam Ormas.

Berangkat dari hal itu, dia tak ingin justru keterlibatan anggota Polri di ormas justru akan menimbulkan persoalan sosial yang terjadi ke depannya.

"Misalnya dia aktif menjadi ormas ini, apakah ormas lainnya yang warga negara Indonesia juga tidak merasa jeleous-lah kurang lebih gitu, ya. Tidak merasa diperlakukan tidak adil," kata Habiburokhman dalam rapat yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Karena itu, Habiburokhman meminta pandangan kepada pakar terkait apakah keterlibatan anggota Polri aktif dalam ormas itu perlu diatur dalam revisi Undang-Undang Polri yang saat ini tengah dilakukan pembahasan.

"Nah, ini bisa nggak nih kita sikapi dengan pengaturan undang-undang ini Prof? Jadi netralitas itu bukan sekadar politik praktis," ujarnya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Cecep Darmawan mengungkapkan bahwa ini merupakan pokok pikiran yang relatif maju.

"Jadi memang Polri ini kan milik semua golongan, ya. Namanya Kepolisian Republik Indonesia kan, jadi milik semua elemen bangsa," jawab Cecep.

Menyangkut aturan hukum, Cecep setuju jika hal ini diatur. Hanya saja, ia memandang bahwa hal itu tidak perlu diatur dalam undang-undang, tapi lewat peraturan turunannya.

"Di PP atau di aturan apa misalnya kepala kepolisian nanti gitu diatur lebih rinci dari situ. Misalnya ya anggota Polri dilarang ini, ini, mungkin di situ. Jadi tidak usah di undang-undang," katanya.

JAKARTA - Silmy Karim ditetapkan tersangka kasus korupsi pemerasan pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA). Komisi III DPR RI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengusut tuntas kasus ini tanpa pandang bulu.

Anggota Komisi III DPR Abdullah menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus mendapat dukungan dari seluruh pihak, terlebih jika dugaan tindak pidana tersebut melibatkan pejabat negara dan aparatur yang seharusnya memberikan pelayanan publik secara bersih dan profesional.

"Kami mendukung penuh langkah KPK dalam memberantas korupsi. Kasus ini harus diusut tuntas hingga ke akar-akarnya. Siapa pun yang terlibat harus ditindak sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu," kata Abdullah, dikutip Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, KPK harus menjalankan proses hukum secara profesional, independen, dan transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Ia menekankan pentingnya keterbukaan dalam penanganan perkara tersebut.

"KPK harus mengusut kasus ini secara profesional dan transparan. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan kasus ini sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum," ujarnya.

Legislator PKB itu juga menilai kasus ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ia meminta kementerian tersebut melakukan pembenahan internal, memperkuat sistem pengawasan, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat bebas dari praktik korupsi, pungutan liar, dan penyalahgunaan kewenangan.

"Ini saatnya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berbenah diri. Reformasi birokrasi harus dijalankan secara serius agar pelayanan publik berjalan bersih, akuntabel, dan berintegritas," tegasnya.

Sebagai mitra kerja aparat penegak hukum, Komisi III DPR RI akan terus mendukung langkah-langkah pemberantasan korupsi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Sebelumnya, KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM/Kementerian Imipas periode 2022-2026. KPK menyebut Silmy menerima jatah rutin Rp100 juta setiap pekan dari praktik tersebut.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, uang itu merupakan uang hasil pemerasan yang bersumber dari biro jasa maupun WNA. Hasil pemerasan itu tak terlepas dari Silmy yang meminta jatah terkait pengurusan izin tinggal kepada bawahannya.

"Uang tersebut, kemudian dibagikan kepada para oknum di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas setiap pekan di hari Jumat, salah satunya SK (Silmy Karim) yang menerima jatah rutin sebesar Rp100 juta per minggu," ujar Setyo dalam konferensi pers, Kamis (4/6/2026).

Menurut Setyo, pembagian uang itu disamarkan dengan sejumlah kode distribusi khusus. Salah satunya menggunakan istilah "malaikat" untuk merujuk pada pejabat tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi maupun Kementerian Imipas.

"Untuk menyamarkan pembagian uang, para pihak menggunakan kode distribusi khusus, seperti penggunaan istilah ‘malaikat’ yang dimaksudkan distribusi uang untuk para pejabat tinggi di lingkungan Dirjen Imipas/ Kementerian Imipas," jelas Setyo.

Selain itu, para pelaku juga memakai istilah yang berkaitan dengan personel grup musik untuk menggambarkan aliran dana kepada pihak tertentu.

"Kode lainnya dengan menggunakan istilah pembayaran konser grup band, seperti vokalis, gitaris, backing vocal, dan koreografer yang merepresentasikan aliran uang untuk pihak-pihak tertentu."

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Silmy Karim dicopot dari jabatannya sebagai Wamen Imipas. "Kami sampaikan bahwa sore hari ini Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut," ungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

JAKARTA - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menyebut hanya ada 20 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait revisi Undang-Undang (RUU) Polri. Seluruh DIM tersebut akan dibahas bersama Komisi III DPR RI.

Hal ini menyusul telah diserahkannya DIM RUU Polri dari pemerintah. Tercatat, ada 112 DIM yang disampaikan dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI, Kamis (4/6/2026).

Mulanya, Eddy menjelaskan dari 112 DIM yang diserahkan, 32 DIM di antaranya bersifat tetap, 36 bersifat redaksional, substansi sebanyak 12 dan substansi baru sebanyak 8.

"Artinya yang akan dibahas itu hanya 20 DIM. Mengapa hanya 20 DIM? Yang isinya adalah 12 substansi dan 8 substansi baru," kata Eddy ditemui usai rapat bersama Komisi III DPR.

Dia memaparkan, jika DIM yang bersifat tetap, artinya pemerintah menyetujui apa yang telah diusulkan oleh DPR. Sehingga, tidak perlu lagi dilakukan pembahasan.

Lihat video: Sufmi Dasco Buka Suara Terkait RUU Polri: Tunggu Saja!



Demikian juga, kata dia, yang bersifat redaksional juga tidak perlu dilakukan pembahasan. Sebab, ini hanya persoalan salah ketik atau typo dan persoalan lainnya menyangkut redaksional.

Setelah menyerahkan, Eddy Hiariej menyampaikan bahwa pembahasan RUU Polri ini akan dilanjutkan kembali pada pekan depan.

"Ini pembahasan akan dilanjutkan hari Senin (8 Juni 2026) jam 10. Yang substansi nanti, nanti hari Senin baru kita bahas," tuturnya melanjutkan.

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Hukum (Kemenkum) secara resmi menyerahkan sebanyak 112 daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri kepada Komisi III DPR. Rinciannya 32 DIM berstatus tetap, 12 DIM substansi, 36 DIM redaksional, 24 DIM dihapus, dan 8 DIM substansi baru.

“Dari rekapitulasi daftar inventarisasi masalah (DIM) yang sudah dilakukan oleh tim sekretariat, tadi menerima dari pihak pemerintah terkait Undang-Undang Polri ini,” kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat memimpin rapat pembahasan RUU Polri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Setelah itu, Habiburokhman menawarkan anggota Komisi III DPR untuk menyepakati DIM berstatus tetap, agar pembahasan dapat segera dilanjutkan ke materi yang lebih substantif. "Teman-teman, sebagaimana kelaziman, ini ada untuk DIM tetap ya, di batang tubuh ada 32 DIM, DIM tetap di penjelasan ada 19. Saya tawarkan ke teman-teman untuk DIM yang tetap ini apakah bisa kita sepakati?" ujarnya.

Sementara, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej mengusulkan agar DIM yang bersifat redaksional tidak dibahas satu per satu dalam rapat panja, melainkan diserahkan kepada Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.

"Kalau kami mengusulkan mungkin untuk redaksional disepakati untuk ke Timus-Timsin karena itu sebetulnya hanya redaksi. Tidak merubah substansi sama sekali," tuturnya.

Mendengar usulan itu, Habiburokhman meminta persetujuan anggota panja agar pembahasan DIM redaksional diserahkan kepada Timus dan Timsin. “Jadi untuk redaksional kita nanti diserahkan ke Timus-Timsin, teman-teman ya? Jadi sekarang kita bahas substansi ya, Pak ya?” ucap Habiburokhman.

Dengan demikian, Panja RUU Polri mulai memasuki pembahasan DIM yang berkaitan dengan substansi perubahan dalam revisi UU Polri.

JAKARTA - Penambahan usia pensiun anggota Polri penting dilakukan dalam revisi RUU Polri untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan zaman. Hal itu disampaikan pakar hukum kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan terkait rencana Komisi III DPR yang akan membentuk panitia kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (RUU) Polri.

Menurut Edi, tugas kepolisian saat ini semakin kompleks sehingga membutuhkan personel yang matang, berpengalaman, dan memiliki kompetensi tinggi dalam penegakan hukum maupun pelayanan masyarakat.

“Usia pensiun Polri perlu ditambah dari 58 tahun menjadi 60 tahun karena tantangan tugas kepolisian sekarang semakin berat dan membutuhkan pengalaman panjang. Faktanya, saat ini banyak anggota Polri yang pada usia sekarang masih sangat produktif dan kinerjanya masih sangat dibutuhkan institusi,” katanya di Jakarta, Kamis (28/5/2026).

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini menambahkan, peningkatan usia pensiun juga berkaitan dengan kesetaraan antarlembaga penegak hukum dan aparatur negara lainnya. Edi memberikan gambaran bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN), jaksa, TNI sudah ditetapkan usia pensiun yakni 60 tahun.

Atas kondidi tersebut, Edi Hasibuan menilai negara perlu memanfaatkan sumber daya manusia yang masih produktif tersebut. “Penambahan usia pensiun bukan hanya soal memperpanjang masa kerja, tetapi juga menjaga stabilitas organisasi dan transfer pengalaman kepada generasi muda di tubuh Polri,” ujarnya.

Dosen pengajar politik hukum kepolisian ini meyakini, penambahan usia pensiun bagi anggota Polri ke depan akan diiringi sistem regenerasi yang baik, promosi jabatan yang objektif, serta evaluasi kesehatan dan kinerja anggota agar institusi semakin profesional dan modern.

Kota Bandung (ANTARA) - Komisi II DPRD Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperketat pengawasan proses penyembelihan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Anggota Komisi II DPRD Jabar Arief Maoshul Affandy mengatakan pengawasan dilakukan agar proses penyembelihan berjalan sesuai syariat Islam sekaligus memenuhi standar kesehatan dan kesejahteraan hewan.

“Pertama pemeriksaan ante mortem dan post mortem, kami memastikan petugas medis turun ke lapangan untuk memeriksa kesehatan hewan sebelum dan sesudah disembelih,” kata Arief di Bandung, Rabu.

Arief mengatakan pihaknya juga menekankan penerapan prinsip animal welfare atau kesejahteraan hewan selama proses penyembelihan berlangsung.

Menurut dia, hewan kurban tidak boleh mengalami stres sebelum disembelih dan penggunaan alat yang sesuai menjadi hal penting.

“Kami menekankan hewan kurban tidak boleh stres saat akan disembelih. Penggunaan alat bantu seperti pisau yang sangat tajam adalah standar yang tidak bisa ditawar,” ujarnya.

Arief menambahkan aspek syariat juga menjadi perhatian utama agar proses penyembelihan sah secara agama dan menghasilkan daging yang aman dikonsumsi masyarakat.

“Ketiga tentu sertifikasi halal. Proses sembelih harus benar secara syariat agar kualitas dagingnya pun terjamin secara kesehatan,” katanya.

Selain proses penyembelihan, Komisi II DPRD Jabar juga menyoroti pengelolaan limbah hewan kurban agar tidak mencemari lingkungan.

Ia mengatakan pihaknya mendorong pemerintah daerah menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) khusus untuk penanganan limbah selama pelaksanaan Idul Adha.

“Kami mengimbau masyarakat tidak membuang limbah hewan kurban ke sungai dan kami mendorong pembuatan lubang penampungan limbah seperti septic tank sementara agar tidak mencemari lingkungan,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan DKI Jakarta masih memegang status sah sebagai ibu kota negara . Menurutnya, putusan itu sejalan dengan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Atas dasar itu, Irawan menilai, putusan MK tersebut tak akan memberikan implikasi hukum apa pun terhadap UU IKN. Menurutnya, MK hanya memberi penegasan dalam putusan tersebut.

"Iya sudah baca putusannya. Putusan MK tersebut sebangun dengan ketentuan norma dalam UU IKN bahwa waktu terjadinya pemindahan Ibu Kota adalah saat diterbitkannya Keputusan Presiden. Jadi faktualnya putusan MK tersebut tidak memberikan implikasi hukum apa pun. Sifatnya hanya penegasan saja," ujar Irawan saat dihubungi, Kamis (14/5/2026).

Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini berpandangan, tak perlu ada pihak yang mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan Keppres terkait IKN. Ia meyakini, Presiden Prabowo punya pertimbangan matang sebelum mengambil keputusan menerbitkan Keppres.

"Presiden tidak perlu didorong atau ditahan-tahan mengenai penerbitan Keppres IKN itu, Mas. Begitu Presiden menilai kita telah siap untuk pindah, kita pindah. UU IKN telah mengatur demikian," pungkasnya.

Sebelumnya, MK resmi menolak gugatan perkara nomor 71/PUU-XXIV/2026 mengenai uji materi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), yang telah diubah melalui UU Nomor 21 Tahun 2023. Dalam putusannya, MK mempertegas bahwa hingga saat ini, Jakarta masih memegang status sah sebagai ibu kota negara.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo dalam ruang sidang Gedung MK, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Berdasarkan penjelasan Hakim Konstitusi Adies Kadir mengenai materi gugatan, pemohon beranggapan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2022. Ketidaksinkronan ini dinilai pemohon dapat memicu kekosongan status konstitusional ibu kota, yang berisiko mengancam legalitas atau keabsahan tindakan pemerintah.

MK menyampaikan dalam menafsirkan norma tersebut harus dibaca dan dimaknai dalam kaitannya dengan norma Pasal 73 UU 2/2024. Pengertian "berlaku" dalam Pasal 73 UU 2/2024 yakni pemindahan ibu kota negara baru berlaku efektif setelah presiden menetapkan keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.

MK menegaskan waktu pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN bergantung pada saat ditetapkannya keputusan presiden. MK juga menyebut suatu peraturan pada dasarnya mulai berlaku sejak diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

"Artinya, dalam konteks permohonan a quo berlakunya waktu pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara tergantung pada penetapan dan pemberlakuan keputusan presiden dimaksud," kata Adies.

Adies menambahkan, "Sehingga dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum."