Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, meminta dukungan Prancis di tengah meningkatnya ketegangan dengan Jepang akibat komentar Perdana Menteri Sanae Takaichi soal Taiwan.

Dalam pembicaraan pada Kamis (27/11/2025) dengan Emmanuel Bonne, penasihat diplomatik Presiden Prancis Emmanuel Macron, Wang menyebut Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi telah mengeluarkan pernyataan provokatif terkait Taiwan pada bulan ini.

Beijing dan Paris, kata Wang, harus saling mendukung secara tegas dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan inti masing-masing. Dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri China, Wang juga berharap Prancis tetap berpegang teguh pada prinsip satu-China.

Kedutaan Besar Prancis di Beijing belum memberikan komentar atas permintaan tanggapan terkait isu tersebut. Macron dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke China pekan depan untuk membahas isu ekonomi dan perdagangan.

Beijing terus meningkatkan tekanan terhadap Takaichi. Harian resmi Partai Komunis China, People’s Daily, pada Jumat menulis bahwa Jepang belum menunjukkan penyesalan dan enggan menarik pernyataan keliru sang perdana menteri, yang dianggap sebagai provokasi serius terhadap kedaulatan China.

China juga berupaya menggalang dukungan internasional dengan mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pekan lalu, menuduh Takaichi melanggar hukum internasional karena secara terbuka mengaitkan potensi pengerahan pasukan Jepang dengan krisis di Selat Taiwan.

Dorongan diplomatik tersebut melengkapi langkah-langkah lain yang telah diambil China terhadap Jepang, termasuk tindakan pembalasan ekonomi dan peningkatan retorika.

Takaichi berbicara dengan Macron pada 23 November untuk menegaskan kembali kemitraan kedua negara. Jepang dan Prancis saat ini juga tengah menyelesaikan perjanjian akses timbal balik untuk memperlancar latihan bersama militer kedua negara, menurut Kementerian Luar Negeri Jepang.

Sebagai sesama anggota G7, Jepang dan Prancis menunjukkan posisi sejalan dalam menolak setiap upaya sepihak — termasuk oleh Beijing — untuk mengubah status quo di Selat Taiwan dengan kekuatan atau paksaan.

Takaichi sebelumnya menolak permintaan China untuk menarik pernyataannya pada 7 November, ketika ia mengaitkan keamanan Jepang dengan potensi krisis Taiwan — pertama kalinya hal itu diungkapkan oleh perdana menteri yang sedang menjabat.

Pekan ini, Takaichi kembali menegaskan bahwa ia tidak bermaksud membahas Taiwan secara spesifik dan menekankan posisi pemerintah bahwa respons Jepang terhadap setiap kontingensi regional akan ditentukan berdasarkan seluruh informasi yang relevan.