Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah China menolak membuka dialog dengan Jepang selama pernyataan soal Taiwan belum dicabut. Sikap tersebut diungkapkan sehari setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyampaikan kesiapan untuk membuka pembicaraan dengan Beijing.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan dialog sejati harus dibangun atas dasar saling menghormati dan mematuhi kesepakatan yang telah dibuat kedua negara.

“Jika ada pihak yang berbicara tentang perlunya dialog namun di saat yang sama terus memicu konfrontasi, maka apa yang disebut sebagai ‘dialog’ tersebut jelas tidak dapat diterima,” ujar Lin dikutip dari kantor berita Anadolu, Rabu (11/2/2026).

Menurutnya, apabila pihak Jepang benar-benar ingin mengembangkan hubungan strategis yang saling menguntungkan dengan China, maka langkah yang perlu dilakukan adalah mencabut pernyataan Takaichi terkait Taiwan yang dinilai keliru.

Lin juga menegaskan Jepang harus mematuhi empat dokumen politik antara China dan Jepang serta komitmen politiknya sendiri, serta menunjukkan ketulusan melalui tindakan konkret.

Hubungan kedua negara memanas sejak November lalu, ketika Takaichi menyatakan potensi serangan China terhadap Taiwan dapat menjadi situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang, sehingga memungkinkan Tokyo menggunakan hak bela diri kolektif.

Beijing mengecam keras pernyataan tersebut. Pemerintah China bahkan sempat mengimbau warganya untuk tidak bepergian ke Jepang serta kembali memberlakukan larangan impor produk makanan laut asal Jepang.

Dalam perkembangan politik domestik Jepang, Partai Demokrat Liberal (LDP) yang dipimpin Takaichi meraih 315 kursi di majelis rendah dalam pemilu Minggu lalu. Bersama mitra koalisinya, Japan Innovation Party, koalisi tersebut menguasai supermayoritas 351 kursi di parlemen.

Melansir The Japan Times, kewenangan Takaichi memberinya modal politik yang kuat untuk menghadapi Beijing sesuai dengan agendanya sendiri.

Para pemilih Jepang tampak tak gentar oleh dugaan pembalasan ekonomi China atas pernyataan Takaichi pada November lalu. Mereka justru mendukung sikap tegasnya terhadap Beijing dengan mengantarkan LDP meraih kursi terbanyak di Majelis Rendah sejak berakhirnya Perang Dunia II.

Hasil pemilu tersebut mengirimkan sinyal kuat bahwa Takaichi berpeluang bertahan cukup lama di tampuk kekuasaan. Kondisi itu memberinya ruang politik untuk tetap menjalankan strategi pemerintahannya, yakni menempatkan tanggung jawab pada China untuk kembali membuka komunikasi dengan Jepang.

“Fondasi politik yang stabil juga memberikan kekuatan signifikan untuk mendorong diplomasi yang kokoh,” ujar Takaichi dalam konferensi pers.

Bisnis.com, JAKARTA — China meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Jepang dengan menuding Tokyo berambisi untuk memiliki senjata nuklir. Tuduhan tersebut memperuncing ketegangan hubungan kedua negara di tengah meningkatnya rivalitas keamanan kawasan.

Dalam langkah yang terlihat terkoordinasi, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan China pada Kamis (8/1/2026) mengeluarkan pernyataan yang mengecam apa yang mereka sebut sebagai upaya remiliterisasi Jepang.

Pernyataan itu muncul bersamaan dengan terbitnya laporan setebal 29 halaman dari dua lembaga think tank utama China yang menuding langkah-langkah terbaru kekuatan sayap kanan di Jepang sebagai ancaman serius bagi perdamaian dunia.

Meski laporan tersebut tidak secara spesifik mendefinisikan kekuatan sayap kanan, Kementerian Luar Negeri China bersikap lebih tegas.

Juru bicara Mao Ning mengatakan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dan sejumlah pejabat senior telah menunjukkan ambisi nuklir dengan mendorong revisi tiga prinsip non-nuklir, membahas kemungkinan pengenalan kapal selam bertenaga nuklir, serta menyerukan penguatan konsep extended deterrence.

“Langkah-langkah pihak Jepang ini merupakan tantangan serius terhadap rezim nonproliferasi nuklir internasional yang berbasis pada Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan tatanan internasional pascaperang, serta telah mendapat penolakan luas dari komunitas internasional dan masyarakat Jepang sendiri,” ujar Mao dalam konferensi pers yang dilansir dari Bloomberg, Jumat (9/1/2026)

Kantor Perdana Menteri Jepang belum memberikan tanggapan atas tudingan China tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi pada Jumat menegaskan bahwa klaim China tidak berdasar.

“Saya ingin menyatakan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak benar,” katanya.

Tiga prinsip non-nuklir Jepang merujuk pada komitmen lama Tokyo untuk tidak memiliki, memproduksi, maupun mengizinkan masuknya senjata nuklir ke wilayahnya.

Takaichi menyatakan pemerintahannya tetap mematuhi prinsip tersebut, meski belum secara tegas memastikan apakah komitmen itu akan dipertahankan tanpa perubahan di tengah rencana perombakan strategi pertahanan nasional.

Di tengah kekhawatiran atas peningkatan kekuatan militer China dan potensi konflik di Taiwan, Jepang pada 2022 meluncurkan rencana penguatan pertahanan lima tahun senilai ¥43 triliun atau sekitar US$274 miliar. Program itu bertujuan menggandakan belanja pertahanan hingga setara 2% dari produk domestik bruto (PDB).

Takaichi mempercepat target tersebut ke tahun fiskal 2025, sementara Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi dilaporkan menyatakan perlunya diskusi mengenai pengembangan kapal selam bertenaga nuklir.

Hubungan kedua ekonomi terbesar di Asia itu memburuk sejak akhir tahun lalu, setelah Takaichi menyatakan bahwa penggunaan kekuatan militer dalam konflik Taiwan dapat menjadi situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang.

Klasifikasi tersebut secara hukum dapat menjadi dasar bagi Jepang untuk mengerahkan militernya guna membantu negara sahabat.

Kementerian Pertahanan China juga menuduh Jepang secara terang-terangan mengekspor senjata mematikan dan bertindak berlawanan dengan sentimen internasional dengan mendorong kepemilikan senjata nuklir.

Meski para pemimpin Jepang berulang kali menegaskan tidak akan mengejar senjata nuklir, sejumlah pernyataan pejabat memicu spekulasi. Ketua riset keamanan partai berkuasa, Itsunori Onodera, mengatakan Jepang tidak seharusnya menghindari diskusi mengenai senjata nuklir, setelah muncul laporan bahwa seorang anggota parlemen menyampaikan pandangan pribadi yang mendukung kepemilikan senjata tersebut.

Dalam laporan berjudul Nuclear Ambitions of Japan’s Right-Wing Forces: A Serious Threat to World Peace, dua think tank China—China Arms Control and Disarmament Association serta China Institute of Nuclear Industry Strategy—menyebut Jepang telah memproduksi dan menimbun plutonium jauh melebihi kebutuhan aktual program nuklir sipilnya.

Jepang juga dinilai memiliki platform operasional yang mampu digunakan untuk mengirimkan senjata nuklir.

Laporan tersebut mendesak Takaichi untuk segera mengklarifikasi pernyataan berbahaya terkait isu nuklir dan meminta pemerintah Jepang secara ketat menahan para pejabatnya dari komentar yang tidak bertanggung jawab.

Beijing juga menuntut Tokyo untuk menegaskan kembali secara tegas komitmennya pada tiga prinsip non-nuklir dan mencantumkannya dalam seluruh dokumen kebijakan resmi yang relevan.

Selain itu, para penulis laporan menyerukan kepada Amerika Serikat agar tidak membiarkan wacana berbahaya Jepang, menahan ambisi nuklir Tokyo, menghentikan kebijakan extended deterrence terhadap Jepang, serta menolak segala bentuk pengaturan berbagi senjata nuklir dengan negara Asia tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Jepang memprotes keputusan China yang memberlakukan pembatasan ekspor terhadap barang-barang yang dikirim ke Jepang dan berpotensi digunakan untuk kepentingan militer.

Langkah tersebut menjadi eskalasi ketegangan diplomatik terbaru antara kedua negara yang berkaitan dengan isu Taiwan.

Melansir Bloomberg pada Rabu (7/1/2026), Direktur Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang, Masaaki Kanai, menyampaikan protes resmi dan menuntut pencabutan kebijakan tersebut kepada Wakil Kepala Perwakilan China di Tokyo, Shi Yong, hanya beberapa jam setelah pengumuman disampaikan pada Selasa (6/1/2026).

Kanai menegaskan kebijakan China tersebut sama sekali tidak dapat diterima dan sangat disesalkan, serta menyimpang jauh dari praktik internasional yang berlaku.

Pada Selasa, Kementerian Perdagangan China menyatakan seluruh barang dual-use yang memiliki potensi penggunaan militer dilarang diekspor ke Jepang dengan segera.

Selain itu, Beijing juga mempertimbangkan pengetatan proses perizinan ekspor untuk sejumlah produk terkait logam tanah jarang kategori menengah dan berat.

Langkah perdagangan itu muncul di tengah kebuntuan diplomatik menyusul pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada awal November lalu, yang mengisyaratkan Tokyo dapat mengerahkan militer jika China menggunakan kekuatan untuk merebut Taiwan.

Pernyataan tersebut memicu kemarahan Beijing, yang menuntut agar Takaichi menarik ucapannya. Namun, Takaichi menolak dan menegaskan posisi Jepang terkait Taiwan tidak berubah.

Sejak itu, China telah membatasi arus pariwisata ke Jepang, melayangkan protes di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta meningkatkan aktivitas manuver militernya.

Dampak ekonomi dari pembatasan terbaru terhadap barang dual-use tersebut belum sepenuhnya jelas, namun berpotensi menekan pasokan logam tanah jarang.

Logam tanah jarang merupakan bahan baku penting bagi peralatan militer, termasuk magnet berkekuatan tinggi yang digunakan dalam sistem pemandu rudal dan motor pesawat tempur.

Pembatasan pasokan logam tanah jarang selama ini kerap disebut sebagai salah satu instrumen tekanan strategis Beijing terhadap Tokyo, terutama setelah China memanfaatkan dominasinya di sektor tersebut tahun lalu untuk merespons tarif impor Amerika Serikat.

Berdasarkan data Japan Organization for Metals and Energy Security, Jepang masih bergantung pada China untuk sekitar 70% impor logam tanah jarangnya pada 2024.

Ketergantungan tersebut mengingatkan pada sengketa wilayah pada 2010. Kala itu, China menggunakan pasokan logam tanah jarang sebagai alat tekanan terhadap Jepang, yang mengganggu industri manufaktur Negeri Sakura.

Pernyataan China terkait kontrol ekspor dinilai sengaja disampaikan secara ambigu.

Perang Psikologis

Analis Teneo, James Brady dan Gabriel Wildau, dalam catatan risetnya menjelaskan, dengan memicu kekhawatiran di Jepang mengenai ketersediaan input industri strategis dari China, pengumuman tersebut memberikan tekanan langsung kepada Takaichi agar bersedia memberikan konsesi.

Daftar kontrol ekspor barang dual-use China mencakup lebih dari 800 item, mulai dari bahan kimia, elektronik, sensor, hingga peralatan dan teknologi yang digunakan di sektor pelayaran dan dirgantara.

“Apakah dampaknya akan tetap terbatas atau berkembang menjadi lebih signifikan akan sangat bergantung pada bagaimana aturan ini ditegakkan. Namun, kerangka kelembagaannya jelas memberi ruang bagi tekanan yang berarti jika Beijing memilih untuk menggunakannya,” ujar peneliti senior Institute of Geoeconomics Tokyo, Kenichi Doi.

Dalam pengumuman resminya, juru bicara Kementerian Perdagangan China secara eksplisit mengaitkan kebijakan tersebut dengan pernyataan Takaichi.

“Pemimpin Jepang baru-baru ini menyampaikan pernyataan keliru terkait Taiwan yang mengisyaratkan kemungkinan intervensi militer di Selat Taiwan. Pernyataan itu berniat buruk dan membawa konsekuensi yang sangat merugikan," kata juru bicara tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menegaskan negaranya tetap terbuka untuk berdialog dengan China, meskipun hubungan diplomatik Tokyo–Beijing tengah memanas menyusul pernyataannya terkait Taiwan.

“China adalah tetangga penting bagi Jepang dan kami perlu membangun hubungan yang konstruktif serta stabil. Jepang selalu terbuka untuk dialog dengan China. Kami tidak menutup pintu,” ujar Takaichi dilansir dari The Japan Times pada Kamis (18/12/2025).

Ketegangan antara kedua negara mencuat setelah Takaichi pada November lalu menyatakan bahwa Jepang dapat melakukan intervensi militer jika terjadi serangan terhadap Taiwan. China, yang mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, mengecam keras pernyataan tersebut dan mengancam akan menggunakan kekuatan untuk menyatukan pulau itu.

Komentar Takaichi memicu reaksi diplomatik tajam dari Beijing, termasuk imbauan kepada warganya untuk menghindari perjalanan ke Jepang. Data resmi yang dirilis pada Rabu menunjukkan peringatan tersebut mulai berdampak pada sektor pariwisata Jepang.

Menurut Japan National Tourism Organization (JNTO), jumlah wisatawan asal China daratan yang berkunjung ke Jepang bulan lalu hanya naik 3% secara year-on-year (yoy) menjadi sekitar 560.000 orang. Pertumbuhan tersebut merupakan yang terlemah sejak Januari 2022.

Sebelumnya, pertumbuhan jumlah wisatawan China ke Jepang konsisten berada di level dua digit, yakni 36,5% pada Agustus, 18,9% pada September, dan 22,8% pada Oktober.

Meski banyak paket wisata kelompok dari China dibatalkan, penurunan jumlah wisatawan China sebagian tertutupi oleh kedatangan turis dari negara lain.

“Penurunan wisatawan China diimbangi oleh pengunjung dari negara-negara lain. Banyak pelaku usaha juga bersiap untuk menyambut kembalinya wisatawan China ketika situasi kembali kondusif,” ujar juru bicara Osaka Convention and Tourism Bureau, Takayuki Kitanaka.

China merupakan sumber wisatawan terbesar bagi Jepang. Dalam sembilan bulan pertama 2025, hampir 7,5 juta turis asal China mengunjungi Jepang, setara dengan seperempat dari total wisatawan mancanegara, menurut data resmi.

Didorong oleh nilai tukar yen yang lemah, wisatawan China membelanjakan sekitar US$3,7 miliar pada kuartal III/2025. JNTO mencatat, rata-rata pengeluaran wisatawan China 22% lebih tinggi dibandingkan wisatawan asing lainnya sepanjang tahun lalu.

Survei terbaru oleh lembaga riset Teikoku Databank menunjukkan, 43% perusahaan menilai situasi tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian Jepang. Namun, 41% responden menyatakan tidak memperkirakan adanya dampak signifikan.

“Hasil ini menunjukkan banyak perusahaan menghadapi pembatasan perjalanan saat ini dengan relatif tenang,” tulis Teikoku Databank dalam laporannya.

Ketegangan kembali meningkat bulan ini setelah pesawat militer China mengunci radar ke arah jet Jepang, yang mendorong Tokyo memanggil duta besar China untuk menyampaikan protes diplomatik.

Bisnis.com, JAKARTA — China akan menarik kembali dua panda terakhir yang masih berada di Jepang. Langkah itu secara efektif menghentikan program yang selama ini melambangkan persahabatan kedua negara sejak hubungan diplomatik dipulihkan pada 1972.

Adapun, perselisihan antara dua negara Asia Timur tersebut makin rumit menyusul pernyataan PM Jepang Sanae Takaichi bulan lalu mengenai kemungkinan Jepang mengerahkan militernya apabila Beijing berupaya mengambil alih Taiwan dengan kekuatan militer.

Takaichi berulang kali menegaskan bahwa posisi Tokyo terkait Taiwan tidak berubah dan tetap sejalan dengan komunike 1972. Dalam pernyataan bersama tersebut, Jepang menyatakan memahami dan menghormati pandangan Beijing bahwa Taiwan merupakan bagian yang “tak terpisahkan” dari wilayah China, tanpa menyatakan persetujuan terhadap pandangan tersebut.

Sepasang panda kembar Xiao Xiao dan Lei Lei yang lahir di Kebun Binatang Ueno, Tokyo, pada 2021 sebenarnya telah lama dijadwalkan untuk dipindahkan ke China pada Februari 2026. Namun, Pemerintah Metropolitan Tokyo sempat mengupayakan perpanjangan masa tinggal dua ekor panda tersebut.

Kini, Pemerintah Metropolitan Tokyo mengatakan kedua panda tersebut akan diberangkatkan ke China pada Januari 2026 atau lebih cepat dari jadwal semula. Sejauh ini, belum jelas percepatan keberangkatan itu berkaitan dengan ketegangan diplomatik yang telah membuat China membatalkan acara budaya Jepang di wilayahnya serta mengimbau warganya untuk tidak berkunjung ke Jepang.

“Pertukaran budaya melalui panda telah berkontribusi dalam memperbaiki sentimen publik di Jepang dan China. Saya berharap pertukaran ini dapat terus berlanjut,” kata Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara, dikutip Bloomberg pada Senin (15/12/2025).

Kihara menyebut Panda sangat populer di kalangan masyarakat Jepang dan dia memahami bahwa dua panda yang dikembalikan ini juga telah dicintai banyak orang dalam waktu yang lama.

“Saya berharap mereka dapat hidup sehat di China,” ujar Kihara.

Sering dijuluki sebagai diplomasi panda, peminjaman hewan tersebut merupakan bagian dari upaya China untuk memperkuat kekuatan lunak atau soft power. Jika sebelumnya panda diberikan sebagai hadiah, kini hampir selalu dipinjamkan, dengan kepemilikan tetap berada di tangan China.

Jepang pun telah menjadi tuan rumah panda secara berkelanjutan sejak 1972, ketika kedua negara meresmikan hubungan diplomatik melalui sebuah komunike bersama.

Seorang pejabat Pemerintah Metropolitan Tokyo menyampaikan saat ini belum ada kesepakatan mengenai pengadaan panda tambahan. Pejabat tersebut menolak berkomentar apakah negosiasi sedang berlangsung. Kihara mengatakan ia mengetahui bahwa beberapa pemerintah daerah dan kebun binatang telah menyatakan minat untuk meminjam panda baru.

Berbeda dengan Jepang, Prancis berhasil memperoleh pinjaman sepasang panda saat kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke China pada awal Desember. China juga meminjamkan panda kepada Australia awal tahun ini setelah hubungan kedua negara mencair.

Amerika Serikat sebelumnya juga tampak akan kehilangan panda terakhirnya, namun Presiden Xi Jinping pada 2023 berjanji akan mengirim lebih banyak panda yang ia sebut sebagai “utusan persahabatan”.

Mengantisipasi lonjakan pengunjung yang ingin melihat kedua panda untuk terakhir kalinya, Kebun Binatang Ueno akan membatasi kunjungan hanya bagi mereka yang memiliki reservasi. Pengunjung juga akan diarahkan untuk bergerak setelah sekitar 60 detik. Panda merupakan atraksi paling populer di kebun binatang tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketegangan China–Jepang kembali memanas setelah jet tempur China mengunci radar pengendali tembakan (fire-control radar) ke pesawat militer Jepang, memicu saling protes diplomatik dan kekhawatiran eskalasi konflik di kawasan.

Melansir Bloomberg pada Senin (8/12/2025), seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Jepang pada Minggu (7/12) waktu setempat memanggil dan menegur Duta Besar China untuk Tokyo terkait penggunaan radar tersebut terhadap pesawat tempur Jepang.

Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri China menolak tuduhan tersebut, menyebut klaim Jepang sebagai tidak berdasar, dan mengajukan protes balasan kepada pemerintah Jepang.

Juru bicara utama pemerintah Jepang, Minoru Kihara, pada Senin pagi menegaskan Tokyo akan merespons secara tegas namun tetap tenang, seraya melanjutkan komunikasi dengan Beijing guna meredakan situasi.

Kihara juga menyatakan belum ada perubahan terkait kebijakan kontrol ekspor China atas logam tanah jarang (rare earth). Pernyataan ini disampaikan menyusul laporan media lokal bahwa sejumlah perusahaan Jepang menghadapi keterlambatan perizinan impor mineral dari China di tengah kebuntuan diplomatik kedua negara.

Insiden tersebut terjadi di perairan internasional tenggara Okinawa. Kementerian Pertahanan Jepang menjelaskan, jet tempur J-15 China yang diluncurkan dari kapal induk Liaoning beberapa kali mengunci radar pengendali tembakan ke pesawat F-15 Jepang yang tengah memantau aktivitas armada udara China.

Berbeda dengan radar pemantau biasa yang digunakan untuk mendeteksi ancaman secara umum, radar pengendali tembakan berfungsi melacak target secara spesifik guna mengarahkan sistem persenjataan. Penggunaan radar jenis ini dianggap sebagai tindakan bermusuhan karena menjadi tahap awal sebelum peluncuran senjata.

China membantah tuduhan tersebut. Beijing menyatakan klaim Jepang sebagai upaya menciptakan ketegangan dan menyesatkan komunitas internasional.

Hubungan Tokyo dan Beijing sebelumnya telah memanas setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, sebulan lalu, menyatakan bahwa jika China mengambil alih Taiwan dengan kekuatan militer, situasi itu dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap kelangsungan hidup Jepang.

Pernyataan tersebut dapat menjadi dasar hukum bagi Jepang untuk mengerahkan militernya bersama negara lain.

China kemudian membalas dengan serangkaian langkah ekonomi dan diplomatik, termasuk imbauan kepada warganya untuk menghindari perjalanan ke Jepang serta pengajuan surat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menuduh Tokyo melanggar Piagam PBB.

Meski langkah tersebut menargetkan sektor ekonomi dan posisi diplomatik Jepang, insiden radar terbaru menunjukkan meluasnya ketegangan hingga ke ranah pertahanan.

Beijing menuntut agar Takaichi mencabut pernyataannya terkait Taiwan. Namun, Takaichi menolak dan menegaskan bahwa sikap lama Jepang terhadap Taiwan tidak berubah.

Di tengah situasi memanas, Tokyo terus mendorong dialog dan menahan eskalasi. Pekan lalu, sekelompok anggota parlemen Jepang yang tergabung dalam koalisi persahabatan Jepang–China bertemu dengan Duta Besar China Wu Jianghao di Tokyo sebagai bagian dari upaya meredakan ketegangan.

Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Takehiro Funakoshi juga memanggil Wu dan menyampaikan protes keras atas tindakan radar tersebut. Funakoshi menilai aksi itu sangat berbahaya dan mendesak pemerintah China memastikan peristiwa serupa tidak terulang, menurut pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Jepang.

Sementara itu, Wu melalui akun X menyebut pihaknya memprotes Funakoshi karena pesawat militer Jepang dianggap mengganggu latihan angkatan laut China.

Belum jelas apakah penguncian radar tersebut merupakan perintah resmi militer China terkait ketegangan diplomatik saat ini. Namun, terdapat preseden serupa. Pada Januari 2013, dalam sengketa kedaulatan pulau-pulau tak berpenghuni di Laut China Timur, sebuah kapal perang China juga pernah mengunci fire-control radar ke kapal perusak Jepang.

Jepang melaporkan telah mengamati sekitar 100 kali lepas landas dan pendaratan pesawat tempur serta helikopter dari kapal induk Liaoning di dekat pulau-pulau selatan Jepang sepanjang akhir pekan.

Kantor Staf Gabungan Jepang menyebut kapal induk Liaoning bersama empat kapal perang lainnya berlayar di perairan internasional antara Pulau Miyako dan Okinawa pada Sabtu (6/12/2025), sebelum bergerak ke timur laut sejajar dengan gugusan Kepulauan Ryukyu.

Aktivitas tersebut dipantau oleh kapal perusak dan jet tempur Jepang. Sekitar 50 penerbangan lepas landas dan pendaratan tercatat masing-masing pada Sabtu dan Minggu.

Peluncuran pesawat merupakan latihan inti untuk meningkatkan kemampuan kapal induk mengerahkan pesawat tempur secara cepat. Sebagai perbandingan, kapal induk AS mampu meluncurkan beberapa pesawat dalam hitungan menit dan melakukan puluhan sortie dalam satu hari latihan.

Aktivitas kapal induk China di sekitar Jepang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk penampakan pertama dua kapal induk China yang beroperasi bersamaan dekat wilayah Jepang pada Juni lalu.

Dalam konflik diplomatik terkait sengketa Laut China Timur sejak 2012, China sebelumnya juga pernah membatasi akses Jepang terhadap logam tanah jarang.

Jika Beijing kembali memperlambat atau membatasi pasokan mineral strategis tersebut, langkah itu akan menjadi eskalasi signifikan terhadap Jepang.

Logam tanah jarang merupakan bahan vital bagi berbagai produk strategis, mulai dari kendaraan listrik hingga baterai. China juga pernah memanfaatkan kontrol atas mineral ini sebagai alat tawar dalam negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat sepanjang tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, meminta dukungan Prancis di tengah meningkatnya ketegangan dengan Jepang akibat komentar Perdana Menteri Sanae Takaichi soal Taiwan.

Dalam pembicaraan pada Kamis (27/11/2025) dengan Emmanuel Bonne, penasihat diplomatik Presiden Prancis Emmanuel Macron, Wang menyebut Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi telah mengeluarkan pernyataan provokatif terkait Taiwan pada bulan ini.

Beijing dan Paris, kata Wang, harus saling mendukung secara tegas dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan inti masing-masing. Dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri China, Wang juga berharap Prancis tetap berpegang teguh pada prinsip satu-China.

Kedutaan Besar Prancis di Beijing belum memberikan komentar atas permintaan tanggapan terkait isu tersebut. Macron dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke China pekan depan untuk membahas isu ekonomi dan perdagangan.

Beijing terus meningkatkan tekanan terhadap Takaichi. Harian resmi Partai Komunis China, People’s Daily, pada Jumat menulis bahwa Jepang belum menunjukkan penyesalan dan enggan menarik pernyataan keliru sang perdana menteri, yang dianggap sebagai provokasi serius terhadap kedaulatan China.

China juga berupaya menggalang dukungan internasional dengan mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pekan lalu, menuduh Takaichi melanggar hukum internasional karena secara terbuka mengaitkan potensi pengerahan pasukan Jepang dengan krisis di Selat Taiwan.

Dorongan diplomatik tersebut melengkapi langkah-langkah lain yang telah diambil China terhadap Jepang, termasuk tindakan pembalasan ekonomi dan peningkatan retorika.

Takaichi berbicara dengan Macron pada 23 November untuk menegaskan kembali kemitraan kedua negara. Jepang dan Prancis saat ini juga tengah menyelesaikan perjanjian akses timbal balik untuk memperlancar latihan bersama militer kedua negara, menurut Kementerian Luar Negeri Jepang.

Sebagai sesama anggota G7, Jepang dan Prancis menunjukkan posisi sejalan dalam menolak setiap upaya sepihak — termasuk oleh Beijing — untuk mengubah status quo di Selat Taiwan dengan kekuatan atau paksaan.

Takaichi sebelumnya menolak permintaan China untuk menarik pernyataannya pada 7 November, ketika ia mengaitkan keamanan Jepang dengan potensi krisis Taiwan — pertama kalinya hal itu diungkapkan oleh perdana menteri yang sedang menjabat.

Pekan ini, Takaichi kembali menegaskan bahwa ia tidak bermaksud membahas Taiwan secara spesifik dan menekankan posisi pemerintah bahwa respons Jepang terhadap setiap kontingensi regional akan ditentukan berdasarkan seluruh informasi yang relevan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengintensifkan diplomasi Asia dengan menggelar panggilan beruntun kepada Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, di tengah meningkatnya tensi kawasan akibat isu Taiwan.

Melansir Bloomberg pada Selasa (25/11/2025), percakapan Trump dengan Xi berlangsung sekitar satu jam, menjadi kontak langsung pertama sejak kedua pemimpin mencapai gencatan dagang di Korea Selatan, setelah keduanya absen dari KTT G20 akhir pekan lalu.

Menurut media pemerintah China, Xi menekan Trump terkait isu Taiwan, topik yang tidak muncul dalam pertemuan mereka bulan lalu.

Xi menegaskan posisi Beijing atas Taiwan dalam kerangka sejarah, menyebut kembalinya Taiwan ke China sebagai elemen penting dari tatanan internasional pasca-Perang Dunia II. Dia juga menyinggung aliansi AS–China dalam melawan fasisme, dan mendesak kedua negara untuk menjaga kemenangan Perang Dunia II.

Beberapa jam kemudian, Trump berbicara dengan PM Jepang Sanae Takaichi. Takaichi mengatakan Trump menghubunginya untuk menegaskan kembali kemitraan bilateral serta memberikan pembaruan terkait situasi dengan China, sembari menyampaikan bahwa Takaichi dapat menghubunginya kapan saja.

Ketegangan Beijing-Tokyo terkait Taiwan kini menjadi sumber ketidakpastian baru dalam hubungan Trump–Xi, hanya beberapa minggu setelah kedua negara menyepakati gencatan dagang.

Manuver diplomatik Trump untuk berbicara dengan kedua pemimpin tersebut menegaskan ambisinya menghindari terseret lebih dalam ke perselisihan antara sekutu utama AS dan pemasok tanah jarang (rare earths) terbesar bagi Amerika.

China belakangan meningkatkan tekanan kepada negara-negara lain agar memilih sikap, termasuk mengirim surat ke PBB yang menuduh Jepang melanggar hukum internasional dengan menyatakan militernya dapat terlibat jika terjadi konflik di Taiwan.

Serangkaian kontak diplomatik tersebut terjadi ketika tim perdagangan AS–China merampungkan detail akhir kesepakatan dagang. Menteri Keuangan AS Scott Bessent sebelumnya mengatakan bahwa perjanjian mengenai tanah jarang diharapkan rampung sebelum Thanksgiving, meskipun pembahasan soal teknis implementasi masih berlangsung.

Trump menggambarkan percakapan dengan Xi sebagai sangat baik, membahas pembelian kedelai dan komoditas pertanian AS lainnya, serta langkah membatasi pengiriman fentanyl ilegal. Trump juga menyetujui kunjungan ke Beijing pada April tahun depan dan mengundang Xi untuk kunjungan kenegaraan ke Washington.

Menurut Rorry Daniels, Managing Director Asia Society Policy Institute, Beijing sengaja tidak mengangkat isu Taiwan selama pertemuan di Korea Selatan untuk menjaga fokus pada perdagangan.

Namun, komentar Takaichi setelahnya terkait potensi keterlibatan militer Jepang dalam krisis Taiwan telah memicu respons penuh dari China.

“China sering menginginkan Washington yang menangani gesekan antara China dan sekutu AS,” ujar Daniels.

Dia menambahkan, Beijing memandang sekutu AS sebagai pihak yang mengikuti arahan Washington.

'Gencatan Senjata' Perang Dagang AS-China

Ketegangan baru ini berpotensi mengganggu gencatan dagang yang memungkinkan AS menurunkan tarif terkait fentanyl terhadap produk China, sementara Beijing sepakat menangguhkan sejumlah pembatasan ekspor tanah jarang.

Investor Asia sudah dihadapkan pada ketidakpastian tambahan setelah China menerbitkan peringatan perjalanan ke Jepang, menangguhkan penayangan sebagian film Jepang, dan melarang impor produk laut Jepang.

Kedua negara juga meningkatkan aktivitas militer—China menggelar patroli di Laut China Timur, sedangkan Jepang menyiapkan penempatan rudal di wilayah dekat Taiwan.

Dalam wawancara dengan CBS 60 Minutes pada 2 November 2025, Trump mengatakan bahwa Xi mengerti jawabannya ketika ditanya apakah AS akan membela Taiwan jika terjadi serangan dari China.

Pernyataan publik Trump seusai panggilan dengan Xi pada Senin tidak menyinggung Taiwan, dan lebih menekankan isu pembelian pertanian dan kerja sama fentanyl.

“Hubungan kami dengan China sangat kuat!” tulisnya di media sosial.

Dalam pernyataan resmi China, Trump juga disebut mengakui kontribusi China selama Perang Dunia II, serta memahami pentingnya isu Taiwan bagi Beijing.

Sebelum gencatan dagang bulan lalu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menepis kekhawatiran bahwa Trump akan mengubah kebijakan AS mengenai Taiwan.

“Jika ada yang mengkhawatirkan kita akan menukar Taiwan demi kesepakatan dagang yang menguntungkan—tidak ada yang mempertimbangkan itu,” ujarnya.

Negosiasi tanah jarang masih menjadi fokus utama antara AS dan China, dengan kedua pihak berupaya merampungkan lisensi umum terkait ekspor tanah jarang serta mineral kritis—komponen penting untuk produksi elektronik berteknologi tinggi, otomotif, dan robotika.

Percakapan Trump dengan Xi juga menyinggung Ukraina. Xi menyatakan dukungan terhadap upaya perdamaian dan berharap tercapai kesepakatan yang adil, langgeng, dan mengikat.

Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan diskusi keduanya terutama menyoroti perkembangan hubungan dagang yang bergerak ke arah positif.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyebut pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi terkait Taiwan sebagai tindakan mengejutkan dan mengirimkan sinyal keliru.

Wang, pejabat China paling senior yang mengomentari isu tersebut, menegaskan bahwa Jepang telah melintasi garis merah yang tidak boleh disentuh.

Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri China yang dikutip dari Reuters pada Senin (24/11/2025), Wang menuduh Takaichi berupaya melakukan intervensi militer atas Taiwan.

Wang menegaskan China harus memberi pukulan balik secara tegas atas langkah Jepang, bukan hanya untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah, tetapi juga mempertahankan pencapaian pascaperang yang diraih dengan darah dan pengorbanan.

"Jika Jepang bersikeras pada jalur yang salah dan terus melanjutkan tindakan ini, maka negara-negara lain berhak mengkaji kembali kejahatan sejarah Jepang” dan mencegah kebangkitan militerisme Jepang," jelas Wang.

Tuduhan itu merujuk pada pernyataan Takaichi di parlemen pada 7 November 2025, ketika dia menyebut serangan hipotetis China terhadap Taiwan dapat memicu respons militer dari Tokyo.

Perselisihan tersebut, yang disebut sebagai krisis China–Jepang terbesar dalam beberapa tahun terakhir, kini merembet ke sektor perdagangan dan hubungan budaya. Pada Jumat, China menyampaikan keberatannya kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, sambil berjanji akan mempertahankan diri.

Beijing memandang Taiwan yang demokratis sebagai wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan untuk mengambil alih pulau tersebut. Pemerintah Taiwan menolak klaim tersebut dan menegaskan bahwa masa depan pulau itu hanya dapat ditentukan oleh rakyatnya sendiri.

Menanggapi surat China kepada PBB, Kementerian Luar Negeri Jepang pada Sabtu (22/11/2025) menolak keras tuduhan Beijing dan menyebutnya sama sekali tidak dapat diterima. Tokyo menegaskan komitmennya terhadap perdamaian tidak berubah.

Berbicara kepada wartawan di Afrika Selatan seusai mengikuti KTT G20, Takaichi pada Minggu (23/11/2025) tidak menyinggung komentar Wang maupun surat tersebut. Dia hanya menyatakan bahwa Jepang tetap membuka pintu dialog dengan China.

“Kami tidak menutup pintu. Tetapi penting bagi Jepang untuk menyampaikan dengan jelas apa yang perlu disampaikan,” ujarnya.

Takaichi menambahkan bahwa dia belum berbicara dengan Perdana Menteri China Li Qiang yang juga menghadiri KTT di Johannesburg.

Kementerian Luar Negeri Taiwan pada Minggu (23/11/2025) mengecam surat Beijing kepada PBB.

“Surat tersebut tidak hanya berisi konten kasar dan tak masuk akal, tetapi juga dengan sengaja mendistorsi fakta sejarah. Lebih jauh, hal itu melanggar Pasal 2(4) Piagam PBB yang melarang ancaman atau penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional," demikian pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Taiwan.

Berdasarkan UN COMTRADE, China merupakan pasar ekspor terbesar kedua bagi Jepang setelah Amerika Serikat, dengan nilai pembelian sekitar US$125 miliar pada 2024, terutama peralatan industri, semikonduktor, dan otomotif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (21/11/2025) sore ditutup melemah seiring meredupnya optimisme pemangkasan suku bunga acuan oleh The Fed. IHSG ditutup melemah 5,57 poin atau 0,07 persen ke posisi 8.414,35. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 2,34 poin atau 0,28 persen ke posisi 845,68.

"Pasar tampaknya berhati-hati dalam mengambil posisi baru seiring kejatuhan aksi jual di pasar Wall Street Amerika Serikat (AS), karena data pekerjaan gagal mengklarifikasi prospek suku bunga jangka pendek, sehingga harapan pelaku pasar terhadap pemotongan suku bunga pada Desember 2025 oleh The Fed meredup," sebut Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Jumat.

Data ketenagakerjaan AS yang lebih kuat dari perkiraan, menunjukkan penambahan 119.000 pekerjaan nonpertanian sepanjang September 2025, lebih dua kali lipat dari perkiraan kenaikan 50.000 pekerjaan.

Gubernur Fed Michael Barr mencatat bahwa The Fed harus berhati-hati dalam melanjutkan pemotongan suku bunga tambahan dengan inflasi yang masih di atas target.

Di sisi lain, tekanan lebih lanjut datang dari meningkatnya ketegangan antara China dan Jepang atas Taiwan, termasuk rencana Beijing untuk menangguhkan impor makanan laut Jepang.

Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menegaskan tidak akan menarik ucapannya soal Taiwan, meskipun China menuntut dan mulai melancarkan tekanan ekonomi.

“Terkait situasi yang mengancam eksistensi Jepang, pemerintah akan membuat penilaian komprehensif berdasarkan seluruh informasi yang tersedia, dengan mempertimbangkan kondisi spesifik yang muncul dalam setiap situasi nyata," kata Takaichi dikutip dari Bloomberg pada Jumat (21/11/2025) ketika ditanya apakah dia berencana menarik pernyataan yang membuat Beijing murka.

Takaichi juga menekankan dirinya sudah berulang kali menyampaikan posisi tersebut. Dia pun menegaskan sikap pemerintah Jepang tetap konsisten.

Takaichi sebelumnya menjadi pemimpin Jepang pertama dalam beberapa dekade yang secara terbuka mengaitkan potensi krisis di Selat Taiwan dengan kemungkinan pengerahan pasukan Jepang. Pernyataan tersebut memicu kemarahan Beijing serta sejumlah langkah balasan di bidang ekonomi.

Setelah kontroversi itu mencuat, Takaichi kemudian membatasi komentar publiknya dan kembali menggunakan posisi resmi yang selama ini disampaikan para perdana menteri Jepang.

Dalam pernyataan kepada media pada Jumat (21/11/2025) sebelum berangkat menghadiri KTT G20 di Afrika Selatan, Takaichi menegaskan kembali sikap tersebut.

Perselisihan dengan China itu menjadi tantangan diplomatik besar pertama Takaichi sejak menjabat bulan lalu. Meskipun pejabat pemerintah, diplomat, dan media resmi China terus menekan agar Takaichi mencabut pernyataannya, pemimpin Jepang itu bersama jajaran seniornya berupaya meredam ketegangan dan melangkah maju.

Dalam komentarnya pada Jumat, Takaichi menyatakan bahwa dirinya ingin terus mendorong perbaikan hubungan, merujuk pada pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping dalam KTT APEC di Korea Selatan bulan lalu.

“Presiden Xi dan saya telah menegaskan arah besar untuk memperkuat hubungan strategis yang saling menguntungkan dan membangun hubungan yang konstruktif dan stabil. Tidak ada perubahan dalam posisi tersebut,” kata Takaichi.

China disebut akan diwakili Perdana Menteri Li Qiang dalam pertemuan G20 nanti. Namun, hingga kini belum ada rencana pertemuan bilateral antara Li dan Takaichi.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, pada Rabu (19/11/2025) menyampaikan bahwa jika Tokyo menolak mencabut pernyataan Takaichi terkait Taiwan, Beijing akan mengambil tindakan balasan serius.

China telah lebih dulu merespons melalui sejumlah langkah ekonomi, termasuk imbauan agar wisatawan tidak berkunjung ke Jepang, penghentian proses pemulihan impor produk laut Jepang, serta penangguhan persetujuan film-film baru dari Jepang. Sejauh ini, China belum mengancam pasokan logam tanah jarang atau rare earths ke Jepang.

Perselisihan ini dipicu setelah Takaichi menyebut bahwa penggunaan kekuatan militer dalam krisis Taiwan dapat dikategorikan sebagai situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang.

Pernyataan tersebut memberi landasan hukum bagi Jepang untuk mengerahkan kekuatan militernya guna membantu negara-negara mitra.

Pertemuan antara diplomat Jepang dan China awal pekan ini tampaknya belum berhasil meredakan ketegangan, dengan pihak Beijing menyatakan ketidakpuasan atas hasil pembicaraan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menegaskan tidak akan menarik ucapannya soal Taiwan, meski China menuntut dan mulai melancarkan tekanan ekonomi.

“Terkait situasi yang mengancam eksistensi Jepang, pemerintah akan membuat penilaian komprehensif berdasarkan seluruh informasi yang tersedia, dengan mempertimbangkan kondisi spesifik yang muncul dalam setiap situasi nyata," kata Takaichi dikutip dari Bloomberg pada Jumat (21/11/2025) ketika ditanya apakah dia berencana menarik pernyataan yang membuat Beijing murka.

Takaichi juga menekankan dirinya sudah berulang kali menyampaikan posisi tersebut. Dia pun menegaskan sikap pemerintah Jepang tetap konsisten.

Takaichi sebelumnya menjadi pemimpin Jepang pertama dalam beberapa dekade yang secara terbuka mengaitkan potensi krisis di Selat Taiwan dengan kemungkinan pengerahan pasukan Jepang. Pernyataan tersebut memicu kemarahan Beijing serta sejumlah langkah balasan di bidang ekonomi.

Setelah kontroversi itu mencuat, Takaichi kemudian membatasi komentar publiknya dan kembali menggunakan posisi resmi yang selama ini disampaikan para perdana menteri Jepang.

Dalam pernyataan kepada media pada Jumat (21/11/2025) sebelum berangkat menghadiri KTT G20 di Afrika Selatan, Takaichi menegaskan kembali sikap tersebut.

Perselisihan dengan China itu menjadi tantangan diplomatik besar pertama Takaichi sejak menjabat bulan lalu. Meskipun pejabat pemerintah, diplomat, dan media resmi China terus menekan agar Takaichi mencabut pernyataannya, pemimpin Jepang itu bersama jajaran seniornya berupaya meredam ketegangan dan melangkah maju.

Dalam komentarnya pada Jumat, Takaichi menyatakan bahwa dirinya ingin terus mendorong perbaikan hubungan, merujuk pada pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping dalam KTT APEC di Korea Selatan bulan lalu.

“Presiden Xi dan saya telah menegaskan arah besar untuk memperkuat hubungan strategis yang saling menguntungkan dan membangun hubungan yang konstruktif dan stabil. Tidak ada perubahan dalam posisi tersebut,” kata Takaichi.

China disebut akan diwakili Perdana Menteri Li Qiang dalam pertemuan G20 nanti. Namun, hingga kini belum ada rencana pertemuan bilateral antara Li dan Takaichi.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, pada Rabu (19/11/2025) menyampaikan bahwa jika Tokyo menolak mencabut pernyataan Takaichi terkait Taiwan, Beijing akan mengambil tindakan balasan serius.

China telah lebih dulu merespons melalui sejumlah langkah ekonomi, termasuk imbauan agar wisatawan tidak berkunjung ke Jepang, penghentian proses pemulihan impor produk laut Jepang, serta penangguhan persetujuan film-film baru dari Jepang. Sejauh ini, China belum mengancam pasokan mineral tanah jarang ke Jepang.

Perselisihan ini dipicu setelah Takaichi menyebut bahwa penggunaan kekuatan militer dalam krisis Taiwan dapat dikategorikan sebagai situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang.

Pernyataan tersebut memberi landasan hukum bagi Jepang untuk mengerahkan kekuatan militernya guna membantu negara-negara mitra.

Pertemuan antara diplomat Jepang dan China awal pekan ini tampaknya belum berhasil meredakan ketegangan, dengan pihak Beijing menyatakan ketidakpuasan atas hasil pembicaraan tersebut.