Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan uji coba penanganan kendaraan over dimension over loading (ODOL) pada hari ini atau pada 1 Juni 2026, setelah melakukan uji coba terbatas sejak akhir Januari lalu.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan langkah percepatan (quick win) dalam penanganan kendaraan ODOL sebagai bagian dari upaya menuju target Zero ODOL 2027.

Aan menuturkan, penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan tidak bisa lagi hanya mengandalkan pengawasan konvensional. Namun, ODOL diperlukan sistem dan aplikasi yang lebih presisi dan transparan.

“Kami membuat quick win atau percepatan untuk pengawasan, ada tiga variabelnya,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (1/6/2026).

Pertama, soal sistem dan aplikasi yang dibangun harus dapat mengawasi secara objektif, presisi, dan 24 jam dengan berbasis IT, prosesnya diharapkan akan lebih transparan dan mengurangi kontak langsung antara pengemudi dengan petugas.

Dia juga menjelaskan, penguatan pengawasan berbasis teknologi ini menjadi upaya dalam meminimalkan potensi praktik pungutan liar (pungli) yang selama ini dianggap masih kerap terjadi sehingga jika nantinya masih ditemukan adanya praktik pungli dalam proses pengawasan angkutan barang, masyarakat bisa langsung melaporkan.

Variabel kedua, yakni penguatan prasarana. Aan menyampaikan, pihaknya akan lebih mengoptimalkan titik penimbangan angkutan barang, baik di UPPKB hingga ruas jalan tol yang dilengkapi dengan teknologi weight in motion (WIM) dan jembatan timbang online (JTO) yang terhubung dengan sistem ETLE atau sistem pengawasan digital.

Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan sejak awal titik pemuatan barang termasuk di kawasan industri, jadi kendaraan yang menuju jalan umum diharapkan sudah memenuhi ketentuan muatan dan dimensi.

“Kami akan tingkatkan pemanfaatan WIM dan JTO untuk pengawasan sekaligus untuk penegakan hukum nantinya,” jelasnya.

Variabel ketiga, yakni harmonisasi regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) agar pengawasan dan penegakan hukum praktik ODOL dipahami dengan persepsi yang sama mulai dari proses deteksi pelanggaran, validasi data, pengiriman surat konfirmasi, hingga proses penilangan atau penegakan hukumnya.

Saat ini pun, proses revisi Undang-Undang No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sedang berjalan untuk penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan menyesuaikan dengan ekosistem angkutan barang saat ini.

“Regulasi dan SOP ini penting agar memberikan pemahaman kepada rekan-rekan bahwa penanganan ODOL harus satu persepsi sehingga tidak merugikan pihak manapun dan sistemnya harus berkeadilan,” tuturnya.

Adapun, Kementerian Perhubungan mulai melakukan pengawasan dan penegakan hukum (gakkum) kendaraan ODOL sejak 27 Januari 2026 dan akan berakhir pada 31 Mei 2026.

Sampai dengan 6 April 2026, Kemenhub telah menindak 49.003 truk obesitas. Secara terperinci, penindakan dilakukan melalui pemberian peringatan sebanyak 45.545 kendaraan (92,94%), sanksi tilang sebanyak 1.924 kendaraan (3,93%), sanksi tilang kepolisian pada 1 kendaraan dan tilang UPPKB lainnya sebanyak 1.533 (3,13%).

Lima perusahaan dengan pelanggar tertinggi yaitu PT SIL sebanyak 508 kendaraan, PT. IP dengan 464 kendaraan, CV. JK sebanyak 382 kendaraan, PT. SA sebanyak 363 kendaraan dan PT SBJ dengan 363 kendaraan.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan infrastruktur pelat merah, PT Hutama Karya (Persero) meluncurkan rebranding command center dan aplikasi jalan tol kelolaannya yang bertajuk Mozy.

Direktur Utama Hutama Karya (HK), Koentjoro berharap identitas baru Mozy membuat para pengguna Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS), Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) seksi 5 dan Akses Tol Tanjung Priok, semakin mudah dalam menggunakan aplikasi demi kelancaran berkendara.

"Ini merupakan bagian dari upaya Hutama Karya memperkuat pengelolaan yang semakin terintegrasi, adaptif, dan mudah diakses, seiring terus bertambahnya ruas jalan tol yang kami kelola," kata Koentjoro ketika membuka acara peluncuran Mozy, Rabu (22/4/2026).

Melalui Mozy, pengguna jalan tol kelolaan Hutama Karya bisa lebih mudah melakukan pemantauan CCTV jalan, melaporkan kondisi darurat, mengecek lokasi Rest Area, hingga melaporkan kerusakan infrastruktur.

Sejalan dengan peluncuran aplikasi, infrastruktur command center di kantor Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol (OPJT) milik Hutama Karya juga mengalami pembaruan.

Terkini, command center telah memiliki dashboard standar pelayanan minimal (SPM) terintegrasi secara digital yang memperinci laporan dan jumlah kerusakan jalan maupun kecelakaan, jenis kerusakan infrastruktur, Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR), juga CCTV di berbagai titik.

"Lewat command center ini kita bisa mengawasi sekaligus meningkatkan layanan, saat sesuatu terjadi di lapangan. Terutama terkait pemenuhan SPM. Misalnya, berapa menit ambulans harus sampai lokasi kecelakaan, berapa lama penanganan ketika ada laporan jalan berlubang, dan lain sebagainya," ujarnya.

Menariknya, dashboard command center juga memiliki fitur pencegahan truk over dimension over loading (ODOL), bahkan menghitung jumlah dan mengenali pemilik truk ODOL terkait yang ketahuan melintas di jalan tol kelolaan Hutama Karya.

Ketika Bisnis memperhatikan data jumlah ODOL yang terpampang di layar command center, muncul angka 93.689 truk ODOL sejak Januari sampai April 2026.

Perinciannya berdasarkan jumlah tiap golongan, truk golongan 2 tembus 47,94% atau 44.914 kendaraan, truk golongan 3 sebanyak 45,73% atau 42.944 kendaraan, golongan 4 sebanyak 2,33% atau 2.183 kendaraan, dan golongan 5 hanya 5% atau 3.748 kendaraan.

"Hutama Karya memasang alat WIM atau Weight in Motion dan infrastrukturnya untuk mengukur berat kendaraan dan mengetahui dimensi kendaraan. Memang SPM dari pemerintah pun kami diminta memasangnya," ungkapnya.

Terakhir, Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan menjelaskan dashboard command center juga dilengkapi kinerja sisi keuangan jalan tol kelolaannya, serta monitor sentimen media dan warganet demi menampung saran-saran perbaikan.

Berdasarkan dashboard, Hutama Karya meraup pendapatan total dari jalan tol menembus Rp1,23 triliun, sudah melampaui target terhadap RKAP sebesar Rp1,15 triliun, tapi belum melampaui target rencana bisnis senilai Rp2,25 triliun.

"Kinerja keuangan ini real-time begitu pengguna melakukan tap kartu. Sementara dashboard pelaporan di lapangan dan pengecekan sentimen media, berguna buat kami untuk bisa lebih tanggap apabila terjadi sesuatu yang perlu diperbaiki," jelas Iwan.

Turut hadir, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (Bina Marga PU) Roy Rizali Anwar yang menekankan pengelolaan tol eksisting yang semakin baik merupakan cerminan kesiapan suatu Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk membangun ruas tol lain.

"Misalnya, JTTS penugasannya memang kepada Hutama Karya. Kita sedang merencanakan bagaimana agar target-target pembangunan jalan tol, target trafik, dan sebagainya, itu bisa terpenuhi sebaik mungkin. Kita berharap ke depan semua permasalahan-permasalahan yang ada di jalan tol kita bisa selesaikan dengan lebih baik," ungkapnya.

Hadir pula Direktur Lalu Lintas Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubdat Kemenhub) Rudi Irawan yang mengapresiasi upaya Hutama Karya ikut mendukung program Zero ODOL 2027 lewat pemanfaatan teknologi di ruas-ruas tol kelolaannya.

"Nanti dari data-data WIM tersebut akan kita lakukan proses terkait dengan penegakan hukum terhadap kendaraan ODOL," tegasnya.

Kemenhub pun tengah melakukan optimalisasi teknologi pencegahan ODOL di ruas jalan nasional demi integrasi data yang lebih baik.

Terlebih, lewat pemanfaatan teknologi, seketika bisa muncul nomor kendaraan, nama pemilik, bahkan status dan legalitas kendaraan. Penegakan hukum pun bisa lebih mudah dilakukan.

"Berkat ada WIM dan teknologi, jadi ada bukti pelanggaran. Jadi kita bisa sampaikan kepada pemilik, bahwa anda melanggar di lokasi A, jam sekian, siapa pengemudinya, dan lain-lain. Mudah-mudahan sosialisasi mulai kami gelar Juni 2026 nanti," tutupnya.