Bisnis.com, PALEMBANG — Progres pembangunan jalan tol trans sumatra (JTTS) ruas tol Palembang–Betung mencapai 82,24% hingga Mei 2026. Sementara itu, progres konstruksi ruas Betung–Tempino–Jambi telah menyentuh 58,34%.

Perkembangan proyek strategis nasional (PSN) tersebut ditinjau langsung oleh Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Hutama Karya (Persero) di area Jembatan Musi V, Sumatra Selatan, Minggu (25/5/2026).

Dalam peninjauan itu, percepatan penyelesaian pengadaan lahan menjadi salah satu fokus utama agar pembangunan dapat berjalan sesuai target. Untuk ruas Palembang–Betung sepanjang 69,2 kilometer, progres pengadaan lahan tercatat mencapai 87,45%.

Adapun, pada ruas Betung–Tempino–Jambi sepanjang 170,7 kilometer, progres pengadaan lahannya baru mencapai 69,18%.

Deputi IV Kantor Staf Presiden Fadjar Dwi Wishnuwardhani mengatakan pemerintah pusat terus mengawal percepatan pembangunan JTTS karena dinilai strategis dalam memperkuat konektivitas dan pemerataan pembangunan di Sumatra.

“Kami akan mencatat dan melaporkan secara khusus kepada Kepala Staf Kepresidenan terkait perkembangan pembangunan maupun hambatan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan proyek ini,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (25/5/2026).

Menurutnya, berbagai kendala di lapangan, termasuk persoalan pengadaan lahan dan aspek teknis lainnya, akan dikoordinasikan lintas pemangku kepentingan agar pembangunan dapat berjalan lebih optimal.

Sementara itu, Plt EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Hamdani menyebut ruas Palembang–Betung–Tempino–Jambi akan menjadi koridor penting untuk memperkuat konektivitas Sumatra bagian selatan.

Dia mengatakan keberadaan jalan tol tersebut diharapkan mampu mengurai kepadatan lalu lintas di jalan nasional sekaligus mempercepat arus logistik dan distribusi barang.

“Selain meningkatkan efisiensi waktu perjalanan masyarakat, jalan tol ini juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan membuka kawasan ekonomi baru di sekitar koridor tol,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA --- Asosiasi Konstraktor Indonesia (AKI) mengungkap dampak pelemahan rupiah terhadap progres konstruksi sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang saat ini tengah dikerjakan pemerintah.

Ketua Umum AKI, Djoko Sarwono menjelaskan bahwa pelemahan kurs Rupiah ini dampaknya terasa langsung, khususnya pada proyek yang memiliki komponen impor tinggi seperti baja, bitumen, hingga alat berat.

“Kontraktor yang kontraknya berbasis Rupiah, tapi struktur biayanya 30%-50% impor, akan mengalami tekanan margin,” jelasnya kepada Bisnis, Rabu (20/5/2026).

Dia mencontohkan, untuk Proyek Strategis Nasional seperti Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) yang proses konstruksinya saat ini tengah berjalan, dampaknya diproyeksi akan menghambat cash flow dan laju konstruksi.

Sementara pada beberapa PSN yang baru hendak dimulai seperti Giant Sea Wall (GSW), pelemahan Rupiah ini berisiko mendorong pembengkakan biaya di awal menjadi lebih tinggi.

“Pelemahan rupiah ini ujian buat manajemen risiko proyek. Kalau mitigasinya tepat, PSN tetap bisa jalan tanpa banyak delay. Yang penting koordinasi antara Kemenkeu, PUPR, dan pelaku usaha harus intens,” tambahnya.

Seiring dengan hal tersebut, AKI memberikan catatan setidaknya terdapat empat hal yang harus segera dilaksanakan pemerintah untuk menyiasati hal tersebut. Pertama mempercepat penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai substitusi impor.

Kedua, untuk proyek strategis dengan komponen impor besar, mempertimbangkan skema hedging atau pembayaran multi-currency agar risiko kurs tidak sepenuhnya dibebankan ke kontraktor.

Ketiga, memastikan formula indeks penyesuaian harga di kontrak PSN update dan mencerminkan kondisi pasar saat ini.

Keempat, menjaga kepastian anggaran dengan memprioritaskan proyek yang memiliki multiplier effect tinggi seperti JTTS dan perumahan.

“Pelemahan rupiah bukan alasan menghentikan PSN, tapi jadi momentum untuk memperkuat manajemen risiko dan kemandirian material konstruksi,” pungkas Djoko.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan nilai investasi pembangunan jalan tol akses menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Sumatra Selatan, diperkirakan mencapai sekitar Rp26 triliun.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu mengatakan proyek tersebut akan menjadi bagian dari pengembangan lanjutan backbone Jalan Tol Trans Sumatra yang saat ini telah tersambung hingga Sumatra Selatan dan ditargetkan mencapai Jambi pada akhir 2026.

Menurutnya, proyek baru itu akan berupa interkoneksi jalan tol dari pintu Tol Betung menuju kawasan Pelabuhan Tanjung Carat sepanjang sekitar 80 kilometer.

Selain itu, pemerintah juga akan mendorong pengembangan lanjutan ruas tol eksisting Palembang–Prabumulih sepanjang sekitar 37 kilometer menuju Muara Enim.

“Kenapa ini kita dorong, supaya lebih mendekatkan akses terhadap potensi sumber daya alam yang ada di sana,” kata Todotua di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Dia menjelaskan pembangunan jalan tol tersebut akan dilakukan secara paralel dengan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat yang juga tengah dipersiapkan pemerintah.

Menurutnya, baik proyek jalan tol maupun pelabuhan nantinya akan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

“Kurang lebih sekitar Rp26 triliun untuk pembangunan tol ini sendiri. Nanti tol ini akan dibangun paralel dengan pelabuhannya,” katanya.

Todotua mengatakan pemerintah menargetkan konstruksi proyek tersebut dapat mulai berjalan pada tahun ini bersamaan dengan pembangunan pelabuhan.

Menurutnya, integrasi jalan tol dan pelabuhan itu diharapkan dapat memperkuat konektivitas logistik kawasan Sumatra bagian selatan sekaligus meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah seperti batu bara, sawit, kopi, karet, dan migas.

Pemerintah sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) Rencana Kerja Sama Integrasi Pembangunan Jalan Tol Menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan.

Penandatanganan dilakukan oleh BKPM bersama Kementerian Pekerjaan Umum, PT Hutama Karya (Persero), PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (PTBA), dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan infrastruktur pelat merah, PT Hutama Karya (Persero) meluncurkan rebranding command center dan aplikasi jalan tol kelolaannya yang bertajuk Mozy.

Direktur Utama Hutama Karya (HK), Koentjoro berharap identitas baru Mozy membuat para pengguna Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS), Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) seksi 5 dan Akses Tol Tanjung Priok, semakin mudah dalam menggunakan aplikasi demi kelancaran berkendara.

"Ini merupakan bagian dari upaya Hutama Karya memperkuat pengelolaan yang semakin terintegrasi, adaptif, dan mudah diakses, seiring terus bertambahnya ruas jalan tol yang kami kelola," kata Koentjoro ketika membuka acara peluncuran Mozy, Rabu (22/4/2026).

Melalui Mozy, pengguna jalan tol kelolaan Hutama Karya bisa lebih mudah melakukan pemantauan CCTV jalan, melaporkan kondisi darurat, mengecek lokasi Rest Area, hingga melaporkan kerusakan infrastruktur.

Sejalan dengan peluncuran aplikasi, infrastruktur command center di kantor Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol (OPJT) milik Hutama Karya juga mengalami pembaruan.

Terkini, command center telah memiliki dashboard standar pelayanan minimal (SPM) terintegrasi secara digital yang memperinci laporan dan jumlah kerusakan jalan maupun kecelakaan, jenis kerusakan infrastruktur, Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR), juga CCTV di berbagai titik.

"Lewat command center ini kita bisa mengawasi sekaligus meningkatkan layanan, saat sesuatu terjadi di lapangan. Terutama terkait pemenuhan SPM. Misalnya, berapa menit ambulans harus sampai lokasi kecelakaan, berapa lama penanganan ketika ada laporan jalan berlubang, dan lain sebagainya," ujarnya.

Menariknya, dashboard command center juga memiliki fitur pencegahan truk over dimension over loading (ODOL), bahkan menghitung jumlah dan mengenali pemilik truk ODOL terkait yang ketahuan melintas di jalan tol kelolaan Hutama Karya.

Ketika Bisnis memperhatikan data jumlah ODOL yang terpampang di layar command center, muncul angka 93.689 truk ODOL sejak Januari sampai April 2026.

Perinciannya berdasarkan jumlah tiap golongan, truk golongan 2 tembus 47,94% atau 44.914 kendaraan, truk golongan 3 sebanyak 45,73% atau 42.944 kendaraan, golongan 4 sebanyak 2,33% atau 2.183 kendaraan, dan golongan 5 hanya 5% atau 3.748 kendaraan.

"Hutama Karya memasang alat WIM atau Weight in Motion dan infrastrukturnya untuk mengukur berat kendaraan dan mengetahui dimensi kendaraan. Memang SPM dari pemerintah pun kami diminta memasangnya," ungkapnya.

Terakhir, Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan menjelaskan dashboard command center juga dilengkapi kinerja sisi keuangan jalan tol kelolaannya, serta monitor sentimen media dan warganet demi menampung saran-saran perbaikan.

Berdasarkan dashboard, Hutama Karya meraup pendapatan total dari jalan tol menembus Rp1,23 triliun, sudah melampaui target terhadap RKAP sebesar Rp1,15 triliun, tapi belum melampaui target rencana bisnis senilai Rp2,25 triliun.

"Kinerja keuangan ini real-time begitu pengguna melakukan tap kartu. Sementara dashboard pelaporan di lapangan dan pengecekan sentimen media, berguna buat kami untuk bisa lebih tanggap apabila terjadi sesuatu yang perlu diperbaiki," jelas Iwan.

Turut hadir, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (Bina Marga PU) Roy Rizali Anwar yang menekankan pengelolaan tol eksisting yang semakin baik merupakan cerminan kesiapan suatu Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk membangun ruas tol lain.

"Misalnya, JTTS penugasannya memang kepada Hutama Karya. Kita sedang merencanakan bagaimana agar target-target pembangunan jalan tol, target trafik, dan sebagainya, itu bisa terpenuhi sebaik mungkin. Kita berharap ke depan semua permasalahan-permasalahan yang ada di jalan tol kita bisa selesaikan dengan lebih baik," ungkapnya.

Hadir pula Direktur Lalu Lintas Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubdat Kemenhub) Rudi Irawan yang mengapresiasi upaya Hutama Karya ikut mendukung program Zero ODOL 2027 lewat pemanfaatan teknologi di ruas-ruas tol kelolaannya.

"Nanti dari data-data WIM tersebut akan kita lakukan proses terkait dengan penegakan hukum terhadap kendaraan ODOL," tegasnya.

Kemenhub pun tengah melakukan optimalisasi teknologi pencegahan ODOL di ruas jalan nasional demi integrasi data yang lebih baik.

Terlebih, lewat pemanfaatan teknologi, seketika bisa muncul nomor kendaraan, nama pemilik, bahkan status dan legalitas kendaraan. Penegakan hukum pun bisa lebih mudah dilakukan.

"Berkat ada WIM dan teknologi, jadi ada bukti pelanggaran. Jadi kita bisa sampaikan kepada pemilik, bahwa anda melanggar di lokasi A, jam sekian, siapa pengemudinya, dan lain-lain. Mudah-mudahan sosialisasi mulai kami gelar Juni 2026 nanti," tutupnya.

Bisnis.com, PALEMBANG – Mengantisipasi lonjakan volume kendaraan selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2026, PT Hutama Karya (Persero) menerapkan pembatasan operasional angkutan barang di sejumlah ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).

Sejumlah ruas tol itu, yakni Tol Pekanbaru–Dumai, Tol Betung–Tempino–Jambi segmen Bayung Lencir–Simpang Ness, serta Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung, dengan menyesuaikan kebijakan yang berlaku di masing-masing wilayah.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kembali menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran 2026.

Dalam SKB tersebut tertuang ketentuan pembatasan operasional angkutan barang sebagai langkah untuk menjaga kelancaran lalu lintas dan meningkatkan aspek keselamatan jalan selama periode puncak pergerakan masyarakat.

SKB Nomor: KP-DRJD 854 Tahun 2026; HK.201/1/21/DJPL/2026; Kep/43/II/2026; dan 20/KPTS/Db/2026 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud, Direktur Jenderal Bina Marga Roy Rizali Anwar, serta Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Irjen Pol Agus Suryonugroho.

“Penerapan pembatasan ini merupakan bentuk dukungan Hutama Karya terhadap kebijakan pemerintah untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan selama periode mudik dan balik,” ujar Hamdani, Plh. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, dalam keterangan pers, Senin (9/3/2026).

Berdasarkan ketentuan tersebut, pembatasan operasional angkutan barang diberlakukan secara kontinyu mulai 13 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat hingga 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat. Pengaturan ini berlaku baik di jalan tol maupun jalan non-tol/arteri.

“Seperti angkutan Lebaran tahun lalu maupun Nataru, diprediksi akan ada lonjakan pergerakan masyarakat. Untuk menjaga kelancaran lalu lintas serta meningkatkan aspek keselamatan jalan, perlu ada pengaturan pada kendaraan-kendaraan logistik,” ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Adapun kendaraan yang dibatasi operasionalnya meliputi mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang, dan bahan bangunan.

Distribusi barang tetap dapat dilakukan dengan kendaraan dua sumbu, kecuali untuk komoditas hasil galian/hasil tambang dan bahan bangunan, seperti tanah, pasir, batu, besi, semen, dan kayu.

Lebih lanjut, pembatasan dikecualikan untuk kendaraan tertentu, termasuk angkutan yang mengangkut BBM/BBG, hewan ternak, pupuk, bantuan penanganan bencana alam, serta barang pokok, dengan syarat kendaraan tidak melebihi dimensi dan muatan serta dibuktikan dengan dokumen kontrak/perjanjian antara pemilik barang dan pengusaha angkutan.

“Untuk kendaraan yang dikecualikan dan tetap dapat beroperasi, wajib dilengkapi surat muatan yang diterbitkan oleh pemilik barang, memuat keterangan jenis barang, tujuan, serta nama dan alamat pemilik barang, dan ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri kendaraan angkutan barang,” tambah Hamdani.

Pada periode normal pengguna JTTS didominasi oleh angkutan barang. Karena itu, agar kebijakan pembatasan tersosialisasi dengan baik, Hutama Karya mengoptimalkan berbagai kanal komunikasi, baik media sosial, media konvensional, maupun radio, serta memasang imbauan pada akses masuk tol agar pengguna jalan dapat mengetahui kebijakan pembatasan sebelum memasuki jalan tol sehingga tidak menimbulkan gangguan lalu lintas maupun antrean, khususnya di gerbang tol.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Hutama Karya (Persero) bersama anak usahanya, PT Hakaaston (HKA), mempercepat pemeliharaan perkerasan jalan di Tol Terbanggi Besar–Kayu Agung (Terpeka) dan Tol Pekanbaru–Dumai (Permai). Kolaborasi ini dilakukan untuk memastikan kondisi perkerasan tetap andal dan aman guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta distribusi logistik.

“Pemeliharaan pada titik-titik tersebut ditargetkan rampung sebelum 10 Maret 2026. Percepatan pemeliharaan ini merupakan langkah badan usaha jalan tol (BUJT) untuk menjaga standar kualitas layanan jalan tol,” ujar Pelaksana Harian (Plh) Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Hamdani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (7/3/2026).

Hutama Karya, lanjut Hamdani, memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul selama proses pekerjaan berlangsung. Ia mengimbau pengguna jalan untuk berhati-hati, memperhatikan rambu-rambu yang tersedia, serta mengikuti arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama.

"Apabila terdapat keluhan atau membutuhkan informasi lebih lanjut, pengguna jalan dapat menghubungi call center masing-masing ruas tol atau melalui akun resmi jalan tol Hutama Karya @HutamaKaryaTollRoad," kata Hamdani.

Direktur Operasi HKA Martin Nababan menyampaikan pemeliharaan di Tol Permai dilakukan pada dua titik, yaitu KM 49+250 hingga KM 49+200 serta KM 78+856 sampai KM 78+760. Sementara untuk ruas Tol Terpeka, penanganan dilakukan pada sejumlah segmen yang tersebar mulai dari KM 188+542,50 hingga KM 330+404,00 pada Jalur A guna menjaga kenyamanan dan keamanan berkendara.

“Dengan berfokus pada aspek keandalan jalan di Tol Permai dan Terpeka, perbaikan dilakukan lebih awal. Keamanan pengguna jalan adalah prioritas utama kami," kata Martin.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) atau HK mengumumkan telah mengantongi fasilitas kredit sindikasi perbankan senilai Rp13,64 triliun untuk mendanai pembangunan jalan tol trans sumatra (JTTS) ruas Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi.

EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah menjelaskan bahwa skema pembiayaan sindikasi ini dirancang agar pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Betung - Tempino - Jambi sepanjang 170,73 Km dapat berjalan berkesinambungan.

"Keberadaan ruas ini diproyeksikan dapat mengefisiensikan perjalanan, dimana menurut kajian Core Indonesia (2024), penghematan waktu tempuh ruas ini sekitar 59,05%,” ujar Mardiansyah, dalam keterangan resmi, Selasa (24/2/2026).

Adapun, kredit sindikasi itu dikucurkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), serta PT Bank Mega Tbk. (MEGA).

Mardiansyah menekankan bahwa ruas Tol Betung - Tempino - Jambi diharapkan memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan aktivitas ekonomi setempat. Dengan struktur pendanaan yang semakin solid, pelaksanaan pembangunan diharapkan berjalan lebih konsisten sehingga manfaat ekonomi dan konektivitas dapat dirasakan secara bertahap.

“Hutama Karya mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi dalam terwujudnya kerja sama sindikasi tersebut. Kami optimistis sinergi yang telah terbangun akan terus berlanjut dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi perekonomian nasional menuju Indonesia yang maju, tangguh, dan berdaya saing global,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Tol Betung - Tempino - Jambi direncanakan memiliki total panjang mencapai 170,73 km yang terbagi menjadi tiga seksi utama, yakni Seksi 1 Betung–Tungkal Jaya sepanjang 62,38 km, Seksi 2 Tungkal Jaya–Bayung Lencir sepanjang 54,32 km, dan Seksi 3 Bayung Lencir–Sp. Ness sepanjang 52,59 km.

Ketiga seksi tersebut diharapkan menjadi pilihan terbaik bagi pengguna jalan, baik kendaraan pribadi maupun angkutan barang, untuk mempercepat waktu tempuh dan meningkatkan mobilitas antarwilayah.

Selain jalan utama, ruas ini juga dilengkapi 5 (lima) interchange (IC), diantaranya yaitu IC Betung sepanjang 2,2 km, IC Tungkal Jaya sepanjang 3,31 km, IC Bayung Lencir sepanjang 2,98 km, IC Tempino sepanjang 1,87 km, dan IC Ness sepanjang 2,07 km, serta 4 (empat) pasang Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) yang berlokasi di KM 24+600 Seksi 1 Jalur A & B, KM 73+550 Seksi 2 Jalur A & B, KM 125+600 Seksi 3 Jalur A & B, serta KM 158+000 Seksi 3.

Bisnis.com, PALEMBANG – PT Hutama Karya (Persero) mencatat total 672.967 kendaraan melintasi ruas-ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) yang telah beroperasi selama periode libur panjang perayaan Imlek 2026 (13–17 Februari 2026).

Secara kumulatif, trafik tersebut meningkat 33,75% dibandingkan volume lalu lintas (VLL) normal.

“Selama periode libur panjang Imlek, Hutama Karya memperkuat kesiapan layanan operasional di seluruh ruas JTTS, mulai dari penyiagaan petugas, optimalisasi layanan rest area, hingga pemantauan kondisi lalu lintas secara berkala bersama para pemangku kepentingan, agar perjalanan pengguna jalan tetap aman, lancar, dan nyaman,” ujar Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah dalam keterangan pers.

Puncak pergerakan kendaraan terjadi pada Sabtu (14/2/2026) dengan total 148.048 kendaraan, atau naik 41,21% dibandingkan VLL normal. Peningkatan ini sejalan dengan tingginya mobilitas masyarakat selama periode libur panjang, termasuk perjalanan wisata dan kunjungan keluarga.

Berdasarkan catatan trafik, Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat (Seksi 1–4/Kuala Tanjung–Pematang Siantar) menjadi ruas dengan volume tertinggi, mencapai 151.493 kendaraan. Tingginya trafik pada ruas ini didorong oleh meningkatnya mobilitas di koridor Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Pematang Siantar serta konektivitas menuju kawasan permukiman dan destinasi wisata di Sumatra Utara.

Sementara itu, dari sisi pertumbuhan persentase, Tol Sigli–Banda Aceh Seksi 2–6 (Seulimeum–Baitussalam) mencatat peningkatan tertinggi, yakni 136,96% dibandingkan trafik normal, seiring meningkatnya pergerakan menuju kawasan perkotaan Banda Aceh dan sekitarnya selama masa libur panjang serta pengoperasian secara fungsional Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeum) yang menghubungkan ruas tol ini secara keseluruhan.

Kinerja layanan selama periode libur panjang ini ditopang oleh layanan operasional yang telah berjalan secara konsisten di seluruh ruas JTTS, dengan penguatan pengendalian lalu lintas dan penyesuaian pola layanan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas.

Penguatan dilakukan melalui optimalisasi pemantauan kondisi trafik, penyiagaan personel pada titik-titik strategis, peningkatan kesiapsiagaan penanganan gangguan, serta koordinasi intensif dengan instansi terkait, seperti kepolisian dan Dinas Perhubungan.

Informasi perjalanan turut disampaikan kepada pengguna jalan melalui Variable Message Sign (VMS), serta pembaruan berkala melalui kanal informasi resmi.

Menurutnya, pelaksanaan layanan pada periode ini menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kesiapan menghadapi arus mudik dan balik Lebaran mendatang, terutama dalam memastikan kecukupan personel, kecepatan respons penanganan gangguan, kesiapan fasilitas layanan pengguna jalan, serta efektivitas penyampaian informasi perjalanan.

“Hutama Karya akan terus meningkatkan kualitas layanan agar layanan jalan tol semakin andal, aman, dan nyaman,” tutur Mardiansyah.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) atau HK mengungkap hasil tinjauan Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke proyek Jalan Tol Palembang–Betung Seksi 1 dan 2 di Sumatera Selatan.

Dalam laporannya, progres konstruksi fisik proyek tol Palembang — Betung Seksi 1 dan 2 saat ini telah menyentuh angka 89,91% dengan realisasi pembebasan lahan mencapai 93,85%.

“Lanjutkan dan tuntaskan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (Palembang–Betung) untuk mengurai kemacetan dan meningkatkan ekonomi masyarakat," ujar AHY dalam keterangan resmi, Kamis (12/2/2026).

Selain jalur utama, proses konstruksi juga tengah difokuskan pada Jembatan Musi V yang menjadi struktur krusial dalam proyek ini juga dilaporkan menunjukkan progres signifikan yakni sebesar 96%.

Jembatan Musi V memiliki panjang total 1.684 meter dan diproyeksikan menjadi penghubung vital antara kawasan Gandus di Palembang dengan wilayah Banyuasin. Kehadiran struktur ini akan memangkas durasi perjalanan dari Palembang menuju Betung yang semula memakan waktu 3–4 jam menjadi hanya sekitar 1 jam.

Lebih lanjut, pemerintah memproyeksikan ruas Tol Palembang–Betung Seksi 1 dan 2 dapat dioperasikan secara fungsional terbatas pada periode arus mudik dan balik Lebaran 2026.

Meski demikian, AHY menekankan bahwa aspek keselamatan, kelayakan teknis, serta kesiapan operasional harus tetap menjadi prioritas utama sebelum dibuka untuk publik.

“Pastikan Jembatan Musi V benar-benar kuat dan andal untuk menyangga mobilitas manusia, barang, dan jasa menuju masyarakat yang semakin maju dan sejahtera. Lanjutkan dan tuntaskan,” tambahnya.

Nantinya, kehadiran jalan tol ini diharapkan dapat menghilangkan bottleneck dan memperlancar arus logistik guna menurunkan biaya distribusi di regional Sumatra Selatan.

Pada saat yang sama, EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Mardiansyah menyatakan bahwa dukungan pemerintah pusat menjadi dorongan bagi kontraktor untuk menjaga kualitas konstruksi sesuai target. Hingga saat ini, Hutama Karya tercatat telah membangun jaringan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) sepanjang 1.235 km.

“Kunjungan kerja ini mencerminkan sinergi Pemerintah melalui kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Perhubungan, serta Hutama Karya, dalam memastikan pembangunan infrastruktur strategis nasional berjalan tepat waktu, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Mardiansyah.

Bisnis.com, PALEMBANG – PT Hutama Karya (Persero) mengumumkan bahwa Jalan Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung tepatnya pada segmen Gerbang Tol Lambu Kibang (KM 202+036) hingga Gerbang Tol Simpang Pematang (KM 239+907), tentatif akan ditutup sementara operasionalnya.

EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Mardiansyah menuturkan penutupan sementara itu dilakukan pada 9 Februari 2026 mulai pukul 09.00 WIB hingga 11 Februari 2026 pukul 14.00 WIB, atau menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan untuk keperluan pemeliharaan dan pertahanan negara.

Selama periode penutupan tersebut, Gerbang Tol Lambu Kibang hanya dibuka untuk melayani kendaraan yang menuju arah Lampung/Bakauheni, sementara Gerbang Tol Simpang Pematang hanya dibuka untuk melayani kendaraan yang menuju arah Palembang.

“Pengguna jalan diimbau untuk memilih jalur alternatif lainnya selama masa penutupan berlangsung,” ujarnya dalam keterangan pers, Senin (9/2/2026).

Pemberitahuan ini adalah bersifat pendahuluan, Hutama Karya akan menyampaikan informasi lebih lanjut terkait detail rencana penutupan tersebut melalui kanal resmi.

Dia menambahkan Hutama Karya menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan serta mengharapkan pengertian dan kerja sama dari seluruh pengguna jalan demi kelancaran dan keselamatan bersama.

“Bagi pengguna jalan yang akan merencanakan perjalanan terjadwal agar dapat menyesuaikan rencana penutupan ini,” tuturnya.

Sebagai informasi tambahan, pengguna jalan tol dapat memantau pembaruan informasi melalui akun resmi Jalan Tol Hutama Karya di media sosial @hutamakaryatollroad.

Bisnis.com, PALEMBANG — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi penerima alokasi anggaran terbesar dalam belanja kementerian/lembaga (K/L) di Provinsi Sumatra Selatan pada tahun 2026.

Berdasarkan data yang diterima Bisnis, per 26 Januari 2026 total alokasi belanja K/L di Sumsel telah mencapai Rp13,85 triliun, dengan penyaluran terbesar untuk Kementerian PU sebesar Rp2,03 triliun.

Kepala Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatra Selatan (Sumsel) Rahmadi Murwanto mengatakan dominasi alokasi anggaran Kementerian PU di Sumsel, tidak lepas dari sejumlah pembangunan infrastruktur yang masih berjalan di wilayah tersebut.

“Kalau satuan kerja seperti PU, Polri, anggarannya diberikan untuk kebutuhan dasar dan juga melanjutkan [proyek] dari sebelumnya yang belum selesai. Seperti misalnya PU menjalankan program strategis nasional yang sebelumnya telah disetujui,” ujarnya, Selasa (3/2/2026).

Dia menjelaskan sejumlah proyek nasional yang diemban oleh PU seperti penyelesaian Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS), yang terdapat beberapa ruas tol krusial menghubungkan Sumsel dengan provinsi tetangga.

Selain itu, menurut Rahmadi, Kementerian PU juga memegang amanah menyelesaikan pembangunan infrastruktur ketahanan pangan di Sumsel.

Anggaran dialokasikan untuk pembangunan dan kelanjutan proyek bendungan serta jaringan irigasi, salah satunya Bendungan Tiga Dihaji, di Kabupaten OKU Selatan.

“Kemudian juga untuk modernisasi jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produksi beras nasional,“ imbuhnya.

Dia mengatakan, anggaran di Kementerian PU itu juga dialokasikan untuk kebutuhan lain seperti peningkatan konektivitas jalan nasional melalui preservasi jalan dan pembangunan jembatan baru yang mendukung distribusi barang.

Hal itu mempertimbangkan kondisi wilayah Sumsel yang sangat luas serta beban lalu lintas logistik yang tinggi, seperti angkutan batubara, sawit dan karet.

“Belum lagi alokasi untuk penataan kawasan perkotaan dan sanitasi seperti sistem penyediaan air minum dan pembangunan fasilitas sanitasi maupun penataan kawasan kumuh di kota besar mencakup Palembang, Lubuk Linggau dan Baturaja,” pungkasnya.

Adapun rincian realisasi belanja K/L di Sumsel sampai 26 Januari 2026 sebagai berikut.

• Kementerian Pekerjaan Umum Rp2,03 triliun,

• Kepolisian RI Rp1,95 triliun, dan

• Kementerian Pertahanan Rp1,89 Triliun

• Kementerian Agama Rp1,72T

• Kementerian Kesehatan Rp1,64T

• Kementerian Perhubungan Rp1,03T

• Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Rp0,77T

• Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp0,47T

• Mahkamah Agung Rp0,28T

• Kejaksaan Agung Rp0,27T

Bisnis.com, JAMBI – PT Hutama Karya (Persero) terus mengambil peran dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Tahap II.

Pada koridor ini, Hutama Karya menggarap ruas Tol Betung–Tempino–Jambi sepanjang 170,7 km sekaligus merencanakan pembangunan ruas Tol Jambi–Rengat, yang diharapkan memperlancar mobilitas orang dan barang, memperkuat keterhubungan antarprovinsi, serta mendorong aktivitas ekonomi antarkawasan di wilayah Jambi, Sumatra Selatan, hingga Riau.

Ruas Tol Betung–Tempino–Jambi saat ini berada pada beberapa tahapan, mulai dari segmen yang sudah beroperasi hingga pekerjaan konstruksi yang masih berjalan.

Segmen Bayung Lencir–Tempino sepanjang 34,1 km dan segmen Tempino–Ness sepanjang 18,49 km telah beroperasi dan masih melayani pengguna jalan tanpa tarif.

Sementara itu, pekerjaan konstruksi yang tengah berlangsung mencakup 118,14 km, terdiri atas Seksi 1 (Betung–Tungkal Jaya) sepanjang 62,38 km dan Seksi 2 (Tungkal Jaya–Bayung Lencir) sepanjang 55,76 km.

“Pembangunan koridor ini kami dorong agar konektivitas antardaerah semakin kuat, arus logistik lebih efisien, serta manfaatnya dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat dan pelaku usaha,” ujar Mardiansyah, Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, dalam keterangan pers, Jumat (30/1/2026).

Berdasarkan data progres lahan dan konstruksi, Seksi 1A mencatat pembebasan lahan 48,32% dan progres konstruksi 57,64% dengan target penyelesaian kuartal I 2027.

Seksi 1B mencapai pembebasan lahan 41,14% dan progres konstruksi 13,39% dengan target penyelesaian kuartal I 2027.

Pada Seksi 2, Seksi 2A mencatat pembebasan lahan 28,45% dan progres konstruksi 22,03% dengan target penyelesaian kuartal IV 2027, sedangkan Seksi 2B mencapai pembebasan lahan 40,48% dan progres konstruksi 22,37% dengan target penyelesaian kuartal IV 2027.

Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI

Perkembangan kedua proyek ini turut didukung melalui agenda kunjungan kerja pada Kamis (29/1/2026) ke Gerbang Tol (GT) Pijoan, Tol Betung–Jambi dalam rangka peninjauan pembangunan infrastruktur dan transportasi di Provinsi Jambi.

Kegiatan ini sekaligus memperkuat sinergi lintas pemangku kepentingan agar pelaksanaan pembangunan selaras dengan kebutuhan konektivitas wilayah dan kelancaran distribusi logistik.

Pada kunjungan tersebut turut hadir Anggota Komisi V DPR RI, di antaranya A. Bakri, Edi Purwanto, Yasti Soepredjo Mokoagow, Sriyanto Saputro, Supriyanto, Mori Hanafi, Syarief Abdullah Alkadrie, serta Fauzia Helga Tampubolon.

Turut mendampingi Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Dedy Gunawan, Direktur Human Capital dan Legal Hutama Karya Muhammad Fauzan, EVP Divisi Perencanaan Jalan Tol Iwan Hermawan, perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi, serta jajaran pejabat lainnya.

Di sela kunjungan tersebut, Ketua Pimpinan Kunjungan, A. Bakrie mengatakan bahwa Komisi V DPR RI siap membantu agar Tol Jambi–Rengat terealisasi.

“Mudah-mudahan proses yang berjalan tidak ada halangan, kita juga sudah melihat tol yang ada di Jambi, pembebasan lahannya cukup baik, justru mendapat rekor Muri sebagai pembebasan lahan tercepat, kami berharap dapat segera rampung dan rencana Pembangunan hingga ke Rengat dapat dilanjutkan,” tutur Bakrie.

Selain memperkuat konektivitas antarkawasan, proyek ini juga diharapkan memberi dampak sosial melalui dukungan pengembangan UMKM lokal di rest area serta penyediaan fasilitas penyeberangan seperti overpass dan underpass, sehingga mobilitas masyarakat sekitar tetap terjaga.

Sebagai kelanjutan koridor ini, Hutama Karya juga menyiapkan rencana pembangunan ruas Tol Jambi–Rengat sepanjang 198,13 km (program rencana tahap II).

Ruas lanjutan ini dinilai penting untuk memperkuat keterhubungan Jambi dengan wilayah Riau dan kawasan-kawasan produktif di sekitarnya, termasuk pusat aktivitas ekonomi seperti kawasan industri di sekitar Sungai Enok yang berkembang pada sektor kelapa sawit dan perikanan.

Penguatan konektivitas juga berpotensi membuka akses yang lebih andal menuju destinasi strategis dan bernilai sejarah maupun konservasi, seperti Kompleks Candi Muaro Jambi, Taman Nasional Kerinci Seblat, serta kawasan Taman Nasional Berbak dan Bukit Tigapuluh.

Keberlanjutan koneksi hingga Jambi–Rengat juga diperlukan untuk menekan biaya logistik dan memperlancar distribusi barang antardaerah yang selama ini masih kerap terkendala oleh keterbatasan kualitas dan kapasitas jaringan jalan eksisting.