Lima menteri keuangan Uni Eropa menyerukan penerapan pajak atas keuntungan tak terduga (windfall profits) kepada perusahaan energi, sebagai reaksi atas melonjaknya harga bahan bakar akibat perang Iran.

Hal ini tertuang dalam surat para menteri kepada Komisi Uni Eropa yang dilihat Reuters pada Sabtu (4/4).

Menteri keuangan dari Jerman, Italia, Spanyol, Portugal, dan Austria kompak mengajukan seruan tersebut dalam surat yang dibuat Jumat (3/4), yang menyatakan bahwa langkah semacam itu akan menjadi sinyal bahwa "kita bersatu dan mampu mengambil tindakan".

"Ini juga akan mengirimkan pesan yang jelas bahwa mereka yang meraup untung dari dampak perang harus memainkan peran mereka untuk meringankan beban masyarakat umum," tulis menteri-menteri tersebut.

Harga minyak dan gas telah melonjak sejak serangan AS-Israel ke Iran dimulai pada 28 Februari. Kondisi tersebut menciptakan guncangan harga yang serupa dengan krisis energi yang dialami Eropa setelah Rusia menginvasi Ukraina pada 2022. Di sisi lain, negara-negara UE kini memperoleh lebih banyak energi dari sumber terbarukan.

Distorsi Pasar

Dalam surat yang ditujukan kepada Komisaris Iklim UE Wopke Hoekstra para menteri merujuk pada pajak darurat serupa pada 2022 untuk mengatasi tingginya harga energi.

"Mengingat distorsi pasar dan kendala fiskal saat ini, Komisi Eropa harus segera mengembangkan instrumen kontribusi serupa di seluruh UE yang didasarkan pada landasan hukum yang kuat," tulis mereka.

Surat tersebut tidak merinci berapa besaran pajak windfall yang diusulkan para menteri, atau perusahaan mana saja yang harus dikenakan pajak tersebut.

Benua Biru pada Selasa (31/3) juga tengah mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali langkah-langkah krisis energi yang digunakan pada 2022, termasuk proposal untuk membatasi tarif jaringan dan pajak listrik.

Uni Eropa memperkenalkan serangkaian kebijakan darurat pada 2022 setelah Rusia memutus pengiriman gas. Kebijakan tersebut mencakup batas harga gas di seluruh UE, pajak atas keuntungan tak terduga perusahaan energi, dan target untuk menekan permintaan gas.

Ketergantungan besar Eropa pada bahan bakar impor membuat Benua Biru rentan terhadap dampak konflik Timur Tengah, khususnya terkait harga energi global. Adapun harga gas Eropa telah naik lebih dari 70 persen sejak perang AS-Israel dengan Iran dimulai pada 28 Februari.

Di sisi lain, Komisaris Energi UE Dan Jorgensen mengatakan Brussel sangat mengkhawatirkan pasokan produk minyak sulingan Eropa dalam jangka pendek, seperti bahan bakar jet (avtur) dan diesel.

Uni Eropa mulai mengenakan biaya atas emisi karbon pada barang impor melalui skema Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) pada 2026.

Kebijakan ini berpotensi menjadi tantangan baru bagi ekspor Indonesia, khususnya komoditas beremisi tinggi seperti baja, aluminium, semen, pupuk, dan ke depan produk turunannya.

Melansir Reuters, CBAM merupakan pajak karbon lintas batas pertama di dunia yang bertujuan menyamakan biaya karbon antara produk impor dan produk yang diproduksi di Uni Eropa.

Importir akan dikenai biaya berdasarkan emisi karbon yang dihasilkan dalam proses produksi barang, setara dengan harga karbon yang sudah dibayar industri di Eropa.

Komisioner Iklim Uni Eropa Wopke Hoekstra menyatakan kebijakan ini diterapkan tanpa perlakuan berbeda bagi produk impor.

"Kami tidak meminta lebih, tetapi juga tidak meminta kurang, untuk barang-barang yang masuk ke Uni Eropa," ujarnya seperti dilansir Reuters pada Desember lalu.

Dalam proposal terbaru, European Commission mengusulkan perluasan CBAM ke produk hilir yang banyak menggunakan baja dan aluminium, termasuk mesin, produk konstruksi, suku cadang kendaraan, hingga peralatan rumah tangga.

Uni Eropa juga akan memperketat pengawasan pelaporan emisi. Jika ditemukan pelaporan yang tidak akurat, nilai emisi 'default' dapat diterapkan sehingga biaya CBAM menjadi lebih tinggi.

Skema ini saat ini masih dalam fase transisi. Meski biaya emisi mulai dikenakan pada 2026, perusahaan importir diberi waktu hingga September 2027 untuk membeli dan menyerahkan sertifikat CBAM sebagai bagian dari kewajiban kepatuhan.

Lantas, apa ancaman CBAM ke ekspor Indonesia?

Bagi Indonesia, dampak CBAM akan terasa pada sejumlah ekspor komoditas, salah satunya baja.

Data Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) menunjukkan eksposur ekspor baja ke Uni Eropa terus meningkat.

Pada 2024, total ekspor baja Indonesia mencapai sekitar 21,5 juta ton, dengan tujuan Uni Eropa sebesar 1,2 juta ton atau 5,6 persen. Sementara pada 2025 hingga kuartal III, ekspor ke Uni Eropa meningkat menjadi sekitar 2,3 juta ton dari total 17,5 juta ton, atau setara 13,1 persen.

Kenaikan porsi tersebut menandakan pasar Eropa semakin relevan bagi industri baja nasional. Dengan penerapan CBAM, produk Indonesia berisiko menghadapi biaya tambahan jika emisi karbonnya dinilai lebih tinggi dibanding standar Uni Eropa.

IISIA menyebut industri baja nasional bersama asosiasi telah menyiapkan langkah antisipasi, antara lain peningkatan pengukuran, verifikasi, dan pelaporan emisi, serta penyusunan peta jalan dekarbonisasi secara bertahap.

Selain itu, didorong pula dukungan kebijakan berupa insentif fiskal, pembiayaan yang terjangkau, dan ketersediaan energi bersih yang kompetitif agar daya saing ekspor tetap terjaga.