PT Freeport Indonesia (PTFI) memproyeksikan kontribusi perusahaan ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah mencapai Rp7,5 triliun pada 2029. 

Hal itu seiring pemulihan produksi tambang yang tengah berlangsung pasca-insiden longsoran material basah pada 2025.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan kontribusi perusahaan kepada Mimika diperkirakan meningkat secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan, sejalan dengan pemulihan kapasitas produksi tambang.

"Tahun berikutnya, tahun 2027 itu bisa Rp5 triliun, tahun 2028 bisa Rp7 triliun. Dan 2029 bisa Rp7,5 triliun dan seterusnya," ujar Tony dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara Pemkab Mimika, PTFI, dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) di Jakarta, Rabu (17/6).

Tony menjelaskan saat ini operasional Freeport belum sepenuhnya pulih setelah insiden longsoran material basah yang terjadi pada September tahun lalu.

Menurutnya, kapasitas produksi perusahaan pada semester pertama 2026 masih berada di level sekitar 50 persen dari kondisi normal. Angka tersebut diperkirakan meningkat menjadi 65 persen pada semester kedua tahun ini.

"Saat ini semester 1 kami masih 50 persen dari kapasitas normal kami. Dan di semester 2 ini akan meningkat menjadi 65 persen," ujarnya.

Ia memperkirakan kapasitas produksi akan meningkat menjadi 75 persen pada semester pertama 2027 dan kembali normal secara penuh menjelang akhir tahun depan.

Meski produksi belum pulih sepenuhnya, Freeport memperkirakan kontribusinya kepada Mimika tetap mencapai sekitar Rp4 triliun pada tahun ini.

"Walaupun dalam keadaan 50 persen dan 60 persen di semester 2, kami masih akan bisa kontribusi sekitar Rp4 triliun," ujarnya.

Tony sebelumnya mengungkapkan total kontribusi yang menjadi hak Kabupaten Mimika pada 2025 mencapai sekitar Rp6 triliun.

Nilai tersebut terdiri dari Rp4,8 triliun yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), royalti, pajak daerah dan komponen lainnya, ditambah Rp1,2 triliun dari pembagian keuntungan bersih perusahaan yang dibayarkan pada April 2026.

"Totalnya adalah Rp6 triliun. Ini bukan jumlah yang kecil," katanya.

Di sisi lain, Bupati Mimika Johannes Rettob mengungkapkan daerahnya saat ini menghadapi paradoks ekonomi. Meski menjadi daerah penghasil tambang terbesar di Indonesia, pertumbuhan ekonomi Mimika justru tercatat sebagai yang terendah secara nasional.

"Hari ini tercatat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika terendah di Indonesia," kata Johannes.

Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena struktur ekonomi Mimika masih sangat bergantung pada sektor pertambangan.

"Kenapa? Karena kita sekarang sangat tergantung dengan pertambangan. Tidak ada pergerakan dari ekonomi dari sisi lain," ujarnya.

Karena itu, ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, Freeport, dan YPMAK dapat membantu mendorong pengembangan sektor-sektor lain di luar pertambangan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi masyarakat, agar pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih berkelanjutan.

PT Freeport Indonesia (PTFI), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) menandatangani tiga nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat kolaborasi pengembangan sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga infrastruktur di Mimika, Papua Tengah.

Penandatanganan dilakukan di Jakarta, Rabu (17/6), yang mencakup nota kesepahaman antara Pemkab Mimika dan PTFI terkait pengembangan bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur; perpanjangan kerja sama pemanfaatan tailing yang dihasilkan PTFI; serta nota kesepahaman antara Pemkab Mimika dan YPMAK mengenai pengembangan pendidikan dan infrastruktur.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan kerja sama tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi yang selama ini telah terjalin antara perusahaan, pemerintah daerah, dan YPMAK.

"Hubungan kerja antara Freeport Indonesia, Pemerintah Kabupaten Mimika, dan YPMAK sudah sangat baik sekali. Dan itu perlu dilanjutkan. Kalau misalnya ada hal-hal yang masih perlu lebih giat lagi dilakukan, nah inilah MoU itu," ujar Tony.

Tony menambahkan kolaborasi tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas program-program yang telah berjalan demi mendorong kesejahteraan masyarakat Mimika, khususnya masyarakat Amungme, Kamoro, suku kerabat, hingga masyarakat non-orang asli Papua yang tinggal di wilayah tersebut.

Ia menegaskan fokus kerja sama akan diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi berbasis desa.

"Konsentrasi kita tentu saja adalah pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi yang berbasis desa, infrastruktur, dan lain sebagainya yang kami harapkan sinergi itu bisa terus kita lakukan bersama-sama," katanya.

Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan penandatanganan nota kesepahaman tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antar pihak agar pembangunan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.

Ia menilai selama ini sejumlah program yang dijalankan pemerintah daerah, Freeport, maupun YPMAK masih kerap tumpang tindih karena kurangnya koordinasi.

"Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Kita berkolaborasi, berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik agar semua rencana kita bisa terwujud di Kabupaten Mimika," ujar Johannes.

Ia mencontohkan sejumlah program di sektor kesehatan dan pendidikan yang selama ini dijalankan masing-masing pihak tanpa integrasi yang memadai, seperti program penurunan stunting, pengembangan layanan kesehatan, hingga pemberian beasiswa.

Menurut Johannes, ke depan seluruh program tersebut akan disinergikan melalui tindak lanjut perjanjian kerja sama yang lebih teknis agar pelaksanaan pembangunan menjadi lebih efektif.

"Sesudah kita tanda tangan MoU, saya berharap kita semua serius. Kita mulai menilai apa yang harus kita lakukan ke depan sama-sama," katanya.

Ketua Pengurus YPMAK Leonardus Tumuka mengatakan kerja sama tersebut juga akan memperkuat program-program pemberdayaan masyarakat yang selama ini dijalankan yayasan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Menurutnya, penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan Freeport akan mempercepat pelaksanaan program serta memperluas dampaknya bagi masyarakat penerima manfaat.

"Apa yang sudah kita lakukan, saya pikir ini akan justru lebih cepat pergerakannya dan dampaknya akan lebih besar untuk masyarakat ke depan," ujarnya.