Gresik, Jawa Timur (ANTARA) - PT Freeport Indonesia (PTFI) memperkuat pengelolaan sampah pesisir berbasis masyarakat melalui program Waste for Waste yakni sistem pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular yang mendorong pemanfaatan kembali sampah agar bernilai ekonomi.

Senior Vice President Geoengineering and Environmental PT Freeport Indonesia Ardhin Yuniar mengatakan program tersebut dirancang untuk membangun sistem pengelolaan sampah berkelanjutan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat sehingga aksi bersih lingkungan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.

"Melalui Waste for Waste kami ingin membangun sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir sehingga sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah, tetapi menjadi sumber daya yang memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan," katanya pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Pantai Kemukem, Desa Kramat, Kecamatan Bungah, Gresik, Jawa Timur, Senin.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengapresiasi rangkaian Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang digelar PTFI karena memadukan aksi bersih pantai, penanaman mangrove, dan edukasi lingkungan sebagai upaya menghadapi dampak perubahan iklim.

"Perubahan iklim harus diimbangi dengan aksi nyata seperti penanaman mangrove untuk menjaga kawasan pesisir utara. Sinergi seperti ini perlu terus diperkuat," katanya.

Yani juga mendorong pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) kawasan yang menerapkan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R) agar sampah dapat dikelola sejak dari sumbernya.

Rangkaian Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang digelar PTFI melibatkan sekitar 2.000 peserta melalui berbagai kegiatan, antara lain penanaman mangrove, Environmental Awareness Workshop, Student Exhibition, dan aksi bersih Pantai Kemukem.

Aksi bersih pantai tersebut melibatkan sekitar 350 peserta dan berhasil mengumpulkan 1.626,2 kilogram sampah. Seluruh sampah dipilah untuk didaur ulang, diolah menjadi kompos, atau dibawa ke tempat pemrosesan akhir sesuai ketentuan.

Sebagai penguatan program, PTFI juga menyerahkan bantuan Bank Sampah Induk kepada desa penerima manfaat guna mendukung keberlanjutan program Waste forWaste.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Alimun Khakim
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

PT Freeport Indonesia (PTFI) telah mengajukan draf perjanjian divestasi saham sebesar 12 persen kepada Pemerintah Indonesia untuk perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Kami sudah menyerahkan drafnya ke pemerintah," ujar Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas seperti dikutip Antara, Rabu (17/6) malam.

Perjanjian pengalihan saham Freeport-McMoRan Inc (FCX) ke pemerintah tersebut harus diteken sebelum penerbitan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang akan terjadi pada 2041.

Hal itu sesuai Nota Kesepahaman (MoU) terkait perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) di Grasberg, Papua Tengah yang diteken Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, President & CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk, dan President Director PTFI Tony Wenas di Gedung U.S. Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2) lalu.

"Salah satu syarat penerbitan IUPK adalah ditandatanganinya transfer of shares (pengalihan saham) sebelum 2041 (penerbitan IUPK). Saat ini belum (ditandatangani), masih dalam proses," ujar Tony.

Dalam MoU tersebut, pemerintah, FCX dan PTFI menyepakati enam poin. Pertama, IUPK Freeport akan diubah untuk memberikan perpanjangan hak operasi selama umur cadangan.

Kedua, PTFI akan meningkatkan dukungannya bagi masyarakat di Papua, termasuk melalui dukungan pendanaan untuk pembangunan sebuah rumah sakit baru dan dua fasilitas pendidikan di bidang medis.

Ketiga, PTFI akan meningkatkan belanja eksplorasi serta mempercepat pelaksanaan studi guna mengidentifikasi dan mengembangkan sumber daya jangka panjang serta peluang ekspansi.

Keempat, PTFI akan terus memprioritaskan hilirisasi di dalam negeri melalui penjualan domestik tembaga olahan, logam mulia, asam sulfat, dan produk lainnya.

Selain itu, PTFI juga akan memiliki fleksibilitas untuk memperluas pemasaran tembaga olahan ke AS berdasarkan mekanisme pasar apabila Negeri Paman Sam memerlukan tambahan pasokan tembaga.

Kelima, pada tahun 2041, FCX akan mengalihkan kepemilikan saham sebesar 12 persen di PTFI kepada pihak pemerintah tanpa biaya, dengan ketentuan pihak yang memperoleh saham tersebut mengganti kepada FCX biaya proporsional (pro-rata) yang telah dikeluarkan berdasarkan nilai buku atas investasi yang memberikan manfaat untuk periode setelah 2041.

Dalam hal ini, FCX akan mempertahankan kepemilikan sahamnya di PTFI sebesar 48,76 persen hingga tahun 2041, dan kepemilikannya akan menjadi sekitar 37 persen mulai tahun 2042.

Keenam, struktur tata kelola dan operasional yang berlaku saat ini, serta ketentuan dalam perjanjian pemegang saham, IUPK, dan perjanjian-perjanjian lain yang telah berlaku, akan tetap dipertahankan selama umur sumber daya.

"Semoga kami bisa mendapatkan perpanjangan IUPK, sehingga operasional kami atau manfaat yang kami berikan kepada Kabupaten Mimika, kepada Provinsi Papua Tengah, dan kabupaten lain di Papua Tengah, juga kepada Indonesia, bisa berlanjut sampai dengan usia tambang itu," ujar Tony.

PT Freeport Indonesia (PTFI) memproyeksikan kontribusi perusahaan ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah mencapai Rp7,5 triliun pada 2029. 

Hal itu seiring pemulihan produksi tambang yang tengah berlangsung pasca-insiden longsoran material basah pada 2025.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan kontribusi perusahaan kepada Mimika diperkirakan meningkat secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan, sejalan dengan pemulihan kapasitas produksi tambang.

"Tahun berikutnya, tahun 2027 itu bisa Rp5 triliun, tahun 2028 bisa Rp7 triliun. Dan 2029 bisa Rp7,5 triliun dan seterusnya," ujar Tony dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara Pemkab Mimika, PTFI, dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) di Jakarta, Rabu (17/6).

Tony menjelaskan saat ini operasional Freeport belum sepenuhnya pulih setelah insiden longsoran material basah yang terjadi pada September tahun lalu.

Menurutnya, kapasitas produksi perusahaan pada semester pertama 2026 masih berada di level sekitar 50 persen dari kondisi normal. Angka tersebut diperkirakan meningkat menjadi 65 persen pada semester kedua tahun ini.

"Saat ini semester 1 kami masih 50 persen dari kapasitas normal kami. Dan di semester 2 ini akan meningkat menjadi 65 persen," ujarnya.

Ia memperkirakan kapasitas produksi akan meningkat menjadi 75 persen pada semester pertama 2027 dan kembali normal secara penuh menjelang akhir tahun depan.

Meski produksi belum pulih sepenuhnya, Freeport memperkirakan kontribusinya kepada Mimika tetap mencapai sekitar Rp4 triliun pada tahun ini.

"Walaupun dalam keadaan 50 persen dan 60 persen di semester 2, kami masih akan bisa kontribusi sekitar Rp4 triliun," ujarnya.

Tony sebelumnya mengungkapkan total kontribusi yang menjadi hak Kabupaten Mimika pada 2025 mencapai sekitar Rp6 triliun.

Nilai tersebut terdiri dari Rp4,8 triliun yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), royalti, pajak daerah dan komponen lainnya, ditambah Rp1,2 triliun dari pembagian keuntungan bersih perusahaan yang dibayarkan pada April 2026.

"Totalnya adalah Rp6 triliun. Ini bukan jumlah yang kecil," katanya.

Di sisi lain, Bupati Mimika Johannes Rettob mengungkapkan daerahnya saat ini menghadapi paradoks ekonomi. Meski menjadi daerah penghasil tambang terbesar di Indonesia, pertumbuhan ekonomi Mimika justru tercatat sebagai yang terendah secara nasional.

"Hari ini tercatat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika terendah di Indonesia," kata Johannes.

Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena struktur ekonomi Mimika masih sangat bergantung pada sektor pertambangan.

"Kenapa? Karena kita sekarang sangat tergantung dengan pertambangan. Tidak ada pergerakan dari ekonomi dari sisi lain," ujarnya.

Karena itu, ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, Freeport, dan YPMAK dapat membantu mendorong pengembangan sektor-sektor lain di luar pertambangan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi masyarakat, agar pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih berkelanjutan.

Kira-kira bulan September akan produksi. Agustus sudah mulai olah konsentrat lagi

Jakarta (ANTARA) - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas menargetkan smelter katoda tembaga di kawasan industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Manyar, Gresik, Jawa Timur, mulai berproduksi pada September 2026.

“Kira-kira bulan September akan produksi. Agustus sudah mulai olah konsentrat lagi,” ujar Tony kepada ANTARA ketika ditemui di setelah acara penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, Rabu (17/6) malam.

Tony menjelaskan sejak insiden longsor di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) pada 8 September 2025, Smelter Manyar tidak memperoleh pasokan konsentrat yang cukup untuk diolah.

Per hari ini, tepatnya pada semester I 2026, kapasitas produksi tambang Grasberg Block Cave berada di kisaran 50 persen.

“Kalau produksi 50 persen saja, masih hanya bisa dikonsumsi oleh smelter PT Smelting,” ujar Tony.

PT Smelting merupakan smelter pertama Freeport Indonesia sekaligus smelter tembaga pertama di Indonesia. Sementara itu, Smelter Manyar merupakan smelter kedua Freeport Indonesia.

Ia mengatakan Smelter Manyar akan memperoleh pasokan konsentrat tembaga mulai semester II 2026, sebab pemulihan kapasitas produksi tambang GBC akan meningkat menjadi 65 persen.

Tony memperkirakan Smelter Manyar akan mengolah 15 persen konsentrat tembaga dari tambang GBC dan dilakukan bertahap sepanjang tahun 2026.

“Sekitar segitulah (15 persen). Itu sampai akhir tahun, ya. Jadi nanti dia bertahap, nggak langsung 15 persen tambahan,” ucap Tony.

Freeport Indonesia menargetkan kapasitas produksi setelah insiden longsor di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) pada 8 September 2025 dapat pulih 100 persen pada 2028.

Tony menjelaskan bahwa pada semester I 2026, kapasitas produksi tambang GBC setelah insiden longsor berada di kisaran 50 persen dari kapasitas normal. Kemudian, diperkirakan pada semester II 2026, kapasitas produksi akan meningkat menjadi 65 persen.

Lebih lanjut, pada semester I 2027, kapasitas produksi ditargetkan mulai pulih hingga 75 persen, sebelum menuju 100 persen sepanjang semester II.

“Dan (kapasitas produksi) 100 persennya akan dimulai di satu hari setelah akhir tahun,” ujar Tony.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, sebelum terjadi insiden longsor di tambang GBC, Freeport bisa memproduksi 3,2 juta ton bijih konsentrat tembaga.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Salah satu syarat penerbitan IUPK adalah ditandatanganinya 'transfer of shares' atau pengalihan saham sebelum 2041 (penerbitan IUPK). Saat ini belum (ditandatangani), masih dalam proses

Jakarta (ANTARA) - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas menyampaikan, pihaknya telah mengajukan draf perjanjian divestasi saham sebesar 12 persen kepada pemerintah untuk perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

“Kami sudah menyerahkan drafnya ke pemerintah,” ujar Tony kepada ANTARA ketika ditemui di setelah acara penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, Rabu (17/6) malam.

Tony menjelaskan bahwa perjanjian pengalihan saham tersebut harus sudah ditandatangani sebelum penerbitan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang akan terjadi pada 2041.

Pengalihan kepemilikan saham Freeport-McMoRan Inc. (FCX) sebesar 12 persen di PTFI kepada pemerintah termaktub di dalam Nota Kesepahaman (MoU) terkait perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) di Grasberg, Papua Tengah.

Dengan demikian, draf perjanjian divestasi saham sebesar 12 persen merupakan tindak lanjut dari MoU perpanjangan IUPK PTFI di Grasberg, Papua Tengah.

“Salah satu syarat penerbitan IUPK adalah ditandatanganinya transfer of shares (pengalihan saham) sebelum 2041 (penerbitan IUPK). Saat ini belum (ditandatangani), masih dalam proses,” kata Tony.

MoU tentang perpanjangan IUPK PTFI ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, President & CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk, dan President Director PT Freeport Indonesia Tony Wenas di Gedung U.S. Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2).

Melalui MoU tersebut, pemerintah, FCX dan PTFI menyepakati enam poin, yakni IUPK Freeport akan diubah untuk memberikan perpanjangan hak operasi selama umur cadangan; kemudian, PTFI akan meningkatkan dukungannya bagi masyarakat di Papua, termasuk melalui dukungan pendanaan untuk pembangunan sebuah rumah sakit baru dan dua fasilitas pendidikan di bidang medis.

Ketiga, PTFI akan meningkatkan belanja eksplorasi serta mempercepat pelaksanaan studi guna mengidentifikasi dan mengembangkan sumber daya jangka panjang serta peluang ekspansi.

Keempat, PTFI akan terus memprioritaskan hilirisasi di dalam negeri melalui penjualan domestik tembaga olahan, logam mulia, asam sulfat, dan produk lainnya.

Selain itu, PTFI juga akan memiliki fleksibilitas untuk memperluas pemasaran tembaga olahan ke Amerika Serikat berdasarkan mekanisme pasar apabila Amerika Serikat memerlukan tambahan pasokan tembaga.

Kelima, pada tahun 2041, FCX akan mengalihkan kepemilikan saham sebesar 12 persen di PTFI kepada pihak pemerintah tanpa biaya, dengan ketentuan pihak yang memperoleh saham tersebut mengganti kepada FCX biaya proporsional (pro-rata) yang telah dikeluarkan berdasarkan nilai buku atas investasi yang memberikan manfaat untuk periode setelah 2041.

FCX akan mempertahankan kepemilikan sahamnya di PTFI sebesar 48,76 persen hingga tahun 2041, dan kepemilikannya akan menjadi sekitar 37 persen mulai tahun 2042.

Poin keenam adalah struktur tata kelola dan operasional yang berlaku saat ini, serta ketentuan dalam perjanjian pemegang saham, IUPK, dan perjanjian-perjanjian lain yang telah berlaku, akan tetap dipertahankan selama umur sumber daya.

“Semoga kami bisa mendapatkan perpanjangan IUPK, sehingga operasional kami atau manfaat yang kami berikan kepada Kabupaten Mimika, kepada Provinsi Papua Tengah, dan kabupaten lain di Papua Tengah, juga kepada Indonesia, bisa berlanjut sampai dengan usia tambang itu,” ujar Tony.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

PT Freeport Indonesia (PTFI) menargetkan kontribusi US$2,9 miliar atau sekitar Rp52,07 triliun (asumsi kurs Rp17.958 per dolar AS) kepada negara sepanjang 2026.

Target tersebut dipasang di tengah operasional perusahaan yang masih belum sepenuhnya pulih akibat sejumlah gangguan yang terjadi dalam dua tahun terakhir.

Senior Vice President Government Relations PTFI Harry Pancasakti mengungkapkan perusahaan tetap menargetkan kontribusi yang signifikan kepada negara melalui pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta dividen kepada pemegang saham.

"Dari apa yang kita canangkan di 2026 ini, kembali ini tidak normal untuk Freeport Indonesia, tapi kontribusi yang secara rencana kerja dan anggaran belanja yang kami anggarkan dan kami rencanakan untuk fee pemerintah itu sekitar total US$2,9 miliar dolar," jelas Harry dalam acara Prime News CNN Indonesia TV, Selasa (9/6).

Kontribusi tersebut akan mengalir baik kepada pemerintah pusat maupun daerah.

Hal itu, sambung Harry, menunjukkan Freeport tetap menjadi salah satu penyumbang penerimaan negara terbesar meski sedang berada dalam masa pemulihan operasional.

Tahun ini memang masih menjadi periode yang menantang bagi perusahaan.

Operasi tambang dan fasilitas pengolahan belum berjalan pada kapasitas normal setelah insiden yang terjadi di fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) dan tambang bawah tanah.

"Di tahun 2026 juga bukan tahun yang mudah tapi berhasil kita running lagi, kemudian mencapai ramp up 70 persen," ujarnya.

Menurut dia, operasional Freeport sempat terdampak kebakaran fasilitas asam sulfat di smelter Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur, pada 2024 yang memengaruhi kinerja produksi sepanjang 2025.

Selain itu, insiden runtuhnya fasilitas tambang bawah tanah di area Grasberg Block Cave (GBC) pada September 2025 juga turut menekan tingkat produksi perusahaan.

Saat ini, operasi tambang Freeport baru berjalan sekitar 50 persen dari tingkat produksi normal.

Sepanjang 2025, Freeport mencatat kontribusi sekitar sebesar Rp75 triliun ke negara. Penyetoran dilakukan dalam dua tahap yakni Rp70,2 triliun pada tahun lalu dan Rp4,8 triliun pada April 2026.

[Gambas:Youtube]

Perusahaan tambang Freeport ungkap Indonesia telah memasuki fase baru industrialisasi berbasis logam setelah lebih dari satu dekade menjalankan kebijakan hilirisasi mineral.

Proses tersebut disebut telah memperkuat fondasi industri nasional melalui peningkatan nilai tambah komoditas tambang yang sebelumnya diekspor dalam bentuk mentah atau setengah jadi.

Senior Vice President Government Relations PT Freeport Indonesia (PTFI) Harry Pancasakti mengatakan 2014 menjadi titik awal penting bagi Indonesia dalam mempercepat hilirisasi sektor pertambangan, khususnya melalui pengembangan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral.

Menurut Harry, sejak saat itu Indonesia tak hanya fokus pada aktivitas penambangan, tetapi juga mulai memperkuat proses pengolahan hasil tambang di dalam negeri.

"2014 merupakan tonggak awal untuk proses hilirisasi dalam bentuk pemurnian lebih lanjut. Karena seperti yang dilakukan Freeport Indonesia, kita tidak hanya melakukan proses penambangan, tapi juga melakukan pengolahan," ujar Harry dalam acara Prime News CNN Indonesia TV, Selasa (9/6).

Ia menjelaskan pada tahap awal hilirisasi, produk yang dipasarkan baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor masih berupa hasil pengolahan seperti konsentrat tembaga. Namun, seiring berkembangnya industri smelter, produk tersebut kemudian diproses lebih lanjut menjadi logam dengan tingkat kemurnian yang jauh lebih tinggi.

[Gambas:Youtube]

Harry mencontohkan konsentrat tembaga yang sebelumnya menjadi produk utama kini dapat dimurnikan menjadi tembaga katoda dengan tingkat kemurnian mencapai 99,99 persen. Selain itu, proses pemurnian juga menghasilkan logam mulia seperti emas dan perak.

"Kalau produk pengolahan Freeport namanya konsentrat tembaga, kemudian begitu dimurnikan akan muncullah logam-logam yang kemurniannya sudah seperti tembaga katoda 99,99 persen, kemudian emas juga, perak juga," katanya.

Tak hanya menghasilkan produk utama, proses pemurnian juga membuka peluang ekonomi baru melalui pemanfaatan unsur-unsur mineral yang sebelumnya tidak memiliki nilai komersial dalam konsentrat.

Menurut Harry, sejumlah logam seperti platinum group metals, selenium, bismut, dan timbal kini dapat dipisahkan dan menjadi produk yang memiliki nilai jual tersendiri.

"Beberapa elemen lain yang tadinya tidak terdeteksi di dalam konsentrat, tidak payable di dalam konsentrat, tapi karena proses pemurnian ini menjadi payable," pungkasnya.

Masyarakat Papua Tengah, khususnya di wilayah sekitar operasional PT Freeport Indonesia (PTFI), mulai merasakan berbagai perubahan dalam lima hingga 10 tahun terakhir.

Perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya akses pendidikan, bertambahnya lapangan kerja, membaiknya layanan kesehatan, hingga tumbuhnya usaha-usaha lokal di tengah masyarakat.

Kehadiran PTFI pun dinilai semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari warga di berbagai distrik seperti Mimika Timur, Kuala Kencana, dan Tembagapura.

Kini semakin banyak anak muda Papua yang bekerja di berbagai bidang operasional PTFI, mulai dari sektor teknis hingga posisi strategis lainnya. Banyak dari mereka merupakan lulusan program pelatihan PTFI atau penerima beasiswa.

"Kami melihat kemajuan yang membanggakan. Tenaga kerja asal Papua kini mengisi peran yang semakin beragam, dari posisi teknis hingga manajerial. Ini adalah hasil investasi jangka panjang pada pendidikan dan pelatihan," kata Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas dikutip Selasa (12/5).

Menurut data internal, proporsi tenaga kerja asli Papua kini mencapai 40,9%, dan angka ini terus meningkat setiap tahun.

Usaha Lokal Tumbuh Bersama PTFI

Dampak ekonomi dari aktivitas perusahaan juga dirasakan para pelaku usaha lokal di Timika dan sekitarnya. Kerja sama dengan PTFI dinilai membuka peluang pengembangan usaha di berbagai sektor, mulai dari jasa transportasi, katering, pertanian lokal, hingga perbengkelan.

Mereka merasakan langsung efek berganda dari aktivitas ekonomi perusahaan. Salah satu pelaku usaha lokal, Grasella Kunong, mengaku usahanya berkembang setelah mengikuti program local business empowerment yang dijalankan PTFI.

"Sekarang kami bisa mempekerjakan lebih banyak orang kampung, dan usaha kami bisa mengirimkan pasokan secara rutin," ujarnya.

Dalam satu dekade terakhir, PTFI tercatat telah bermitra dengan lebih dari 400 pengusaha lokal. Kemitraan tersebut dinilai turut mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi yang lebih mandiri di Papua Tengah.

Selain sektor ekonomi, perusahaan juga memperluas dukungan di bidang pendidikan melalui pembangunan fasilitas belajar mulai dari tingkat PAUD hingga sekolah menengah. Setiap tahun, ribuan pelajar menerima bantuan perlengkapan belajar dan berbagai dukungan pendidikan lainnya.

Program beasiswa yang dijalankan perusahaan juga membuka kesempatan bagi banyak anak Papua untuk melanjutkan pendidikan ke luar daerah.

Di bidang kesehatan, masyarakat turut merasakan manfaat dari berbagai program seperti penanganan malaria, peningkatan nutrisi anak, serta penguatan fasilitas kesehatan di sejumlah kampung.

"Kesehatan dan pendidikan merupakan fondasi utama bagi masa depan Papua. Karena itu, kami menjalankan program sosial secara jangka panjang dan berkelanjutan," kata Tony.

Infrastruktur Menghubungkan Banyak Harapan Baru

Pembangunan infrastruktur juga menjadi bagian dari perubahan yang dirasakan masyarakat. Sejumlah wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau kini memiliki akses jalan yang lebih baik melalui kerja sama pembangunan antara PTFI dan para pemangku kepentingan lokal.

Infrastruktur tersebut tidak hanya mendukung aktivitas pertambangan, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.

Selain itu, akses terhadap listrik, air bersih, dan transportasi logistik juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

PTFI menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan Papua Tengah tidak hanya melalui kegiatan tambang, tetapi juga melalui upaya membangun fondasi ekonomi masa depan.

"Tujuan kami adalah agar Papua Tengah memiliki kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan, jauh melampaui masa operasional tambang. Kami ingin masyarakat merasakan manfaat jangka panjang dari setiap investasi yang dilakukan hari ini," ujar Tony.

Program-program yang difokuskan saat ini mencakup peningkatan SDM, pemberdayaan ekonomi desa, pelestarian lingkungan, serta pengembangan usaha lokal berbasis potensi daerah.

Bisnis.com, TIMIKA - Dalam 5-10 tahun terakhir, banyak perubahan yang dirasakan masyarakat Papua Tengah, terutama di wilayah sekitar operasional PT Freeport Indonesia (PTFI). Dari bertambahnya lapangan kerja, meningkatnya akses pendidikan dan layanan kesehatan, hingga tumbuhnya usaha-usaha lokal, pengaruh kehadiran PTFI terlihat semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Di berbagai distrik seperti Mimika Timur, Kuala Kencana, dan Tembagapura, semakin banyak anak-anak muda Papua yang kini bekerja di berbagai bidang operasi PTFI. Banyak dari mereka merupakan lulusan program pelatihan PTFI atau penerima beasiswa.

“Kami melihat kemajuan yang membanggakan. Tenaga kerja asal Papua kini mengisi peran yang semakin beragam, dari posisi teknis hingga manajerial. Ini adalah hasil investasi jangka panjang pada pendidikan dan pelatihan,” kata Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas.

Menurut data internal, proporsi tenaga kerja asli Papua kini mencapai 40,9%, dan angka ini terus meningkat setiap tahun.

Dampak Ekonomi: Usaha-Usaha Lokal Tumbuh Bersama PTFI

Di Timika, banyak pelaku usaha lokal yang mengakui bahwa kerja sama dengan PTFI membuka pintu bagi perkembangan usaha mereka. Mulai dari jasa transportasi, katering, pertanian lokal, hingga usaha perbengkelan, semua merasakan efek berganda dari aktivitas ekonomi perusahaan.

Salah satu pelaku usaha, Grasella Kunong, menceritakan bahwa pendapatan usahanya meningkat setelah mengikuti program local business empowerment dari PTFI.

“Sekarang kami bisa mempekerjakan lebih banyak orang kampung, dan usaha kami bisa mengirimkan pasokan secara rutin,” ujarnya.

Selama satu dekade terakhir, PTFI telah bermitra dengan lebih dari 400 pengusaha lokal, mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang semakin mandiri di Papua Tengah.

Di sisi pendidikan, PTFI mendukung pembangunan fasilitas belajar mulai dari tingkat PAUD hingga sekolah menengah. Ribuan pelajar menerima bantuan peralatan belajar dan dukungan lainnya setiap tahun. Program beasiswa juga telah membawa banyak anak Papua melanjutkan pendidikan hingga ke luar daerah.

Di bidang kesehatan, program penanganan malaria, peningkatan nutrisi anak, dan penguatan fasilitas kesehatan di beberapa kampung ikut dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kesehatan dan pendidikan merupakan fondasi utama bagi masa depan Papua. Karena itu, kami menjalankan program sosial secara jangka panjang dan berkelanjutan,” kata Tony Wenas.

Infrastruktur yang Menghubungkan Banyak Harapan Baru

Beberapa wilayah yang dahulu sulit dijangkau kini mendapat akses jalan yang lebih baik berkat kerja sama pembangunan antara PTFI dan pemangku kepentingan lokal. Akses terhadap listrik, air bersih, dan transportasi logistik juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Infrastruktur tersebut tidak hanya membantu aktivitas tambang, tetapi juga membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

PTFI menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan Papua Tengah tidak hanya melalui kegiatan tambang, tetapi juga melalui upaya membangun fondasi ekonomi masa depan.

“Tujuan kami adalah agar Papua Tengah memiliki kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan, jauh melampaui masa operasional tambang. Kami ingin masyarakat merasakan manfaat jangka panjang dari setiap investasi yang dilakukan hari ini,” tutur Tony Wenas.

Program-program yang difokuskan saat ini mencakup peningkatan SDM, pemberdayaan ekonomi desa, pelestarian lingkungan, serta pengembangan usaha lokal berbasis potensi daerah.

PT Freeport Indonesia (PTFI) telah menyetorkan sebagian dari keuntungan bersih perusahaan sepanjang 2025 sebesar Rp70,2 triliun ke negara.

Penyetoran dilakukan dalam dua tahap, yakni Rp70,2 triliun pada tahun lalu dan Rp4,8 triliun untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada April 2026.

Secara rinci, dari total setoran Rp75 triliun tersebut, termasuk dividen kepada MIND ID sebagai pemegang saham Pemerintah Indonesia sebesar Rp16,9 triliun dan bagian pemerintah daerah sebesar Rp13,48 triliun yang terdiri dari Rp10,6 triliun dibayarkan 2025 dan Rp2,88 triliun yang merupakan pembagian keuntungan bersih perusahaan 2025.

"Perusahaan senantiasa mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan kewajibannya kepada negara dan daerah dengan harapan agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat di daerah masing-masing," kata Presiden Direktur PTFI Tony Wenas dalam keterangan resmi, Jumat (8/5).

Menurut Tony, nilai ini dapat terus meningkat seiring dengan harga komoditas mineral yang masih relatif tinggi. Selain itu, jumlah dividen bisa bertambah apabila operasional perusahaan bisa kembali berjalan 100 persen.

"Saat ini operasional PTFI masih dalam tahap pemulihan setelah insiden tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC), dengan tingkat produksi baru mencapai sekitar 40 hingga 50 persen. Perusahaan menargetkan dapat kembali mencapai kapasitas penuh pada awal 2028," kata Tony.

Tony menegaskan selain kontribusi langsung kepada negara, PTFI terus memberikan manfaat berkelanjutan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional melalui berbagai program investasi sosial. Sepanjang 2025, nilai investasi sosial perusahaan mencapai Rp2 triliun dan akan terus berlanjut sekitar US$100 juta atau setara Rp1,7 triliun per tahun hingga 2041.

"Keberhasilan PTFI sebagai perusahaan adalah ketika masyarakat di sekitar wilayah operasional turut meningkat taraf hidup dan kesejahteraannya. Kami percaya tidak ada perusahaan yang berhasil di tengah masyarakat yang gagal. Karena itu, kami akan terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat hingga selesainya operasi penambangan," jelas Tony.

Adapun rincian pembagian dividen Rp4,8 triliun yang dicairkan pada April 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat sebesar Rp1,92 triliun (4 persen)2. Provinsi Papua Tengah sebesar Rp720,5 miliar (1,5 persen)3. Kabupaten Mimika sebesar Rp1,2 triliun (2,5 persen)4. Kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah masing-masing sebesar Rp137,2 miliar, yakni:-Kabupaten Nabire-Kabupaten Paniai-Kabupaten Puncak-Kabupaten Puncak Jaya-Kabupaten Dogiyai-Kabupaten Deiyai-Kabupaten Intan Jaya.

[Gambas:Youtube]

Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul dan sejumlah kalimat dalam paragraf terkait dengan pembaruan informasi pihak terkait pada Jumat (8/5).

PT Freeport Indonesia (PTFI) telah menyetorkan sebagian dari keuntungan bersih perusahaan sepanjang 2025 sebesar Rp75 triliun ke negara.

Penyetoran dilakukan dalam dua tahap, yakni Rp70,2 triliun pada tahun lalu dan Rp4,8 triliun pada April 2026.

Secara rinci, dari total setoran Rp75 triliun tersebut, termasuk dividen kepada MIND ID sebagai pemegang saham Pemerintah Indonesia sebesar Rp16,9 triliun dan bagian pemerintah daerah sebesar Rp13,48 triliun yang terdiri dari Rp10,6 triliun dibayarkan 2025 dan Rp2,88 triliun yang merupakan pembagian keuntungan bersih perusahaan 2025.

"Perusahaan senantiasa mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan kewajibannya kepada negara dan daerah dengan harapan agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat di daerah masing-masing," kata Presiden Direktur PTFI Tony Wenas dalam keterangan resmi, Jumat (8/5).

Menurut Tony, nilai ini dapat terus meningkat seiring dengan harga komoditas mineral yang masih relatif tinggi. Selain itu, jumlah dividen bisa bertambah apabila operasional perusahaan bisa kembali berjalan 100 persen.

"Saat ini operasional PTFI masih dalam tahap pemulihan setelah insiden tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC), dengan tingkat produksi baru mencapai sekitar 40 hingga 50 persen. Perusahaan menargetkan dapat kembali mencapai kapasitas penuh pada awal 2028," kata Tony.

Tony menegaskan selain kontribusi langsung kepada negara, PTFI terus memberikan manfaat berkelanjutan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional melalui berbagai program investasi sosial. Sepanjang 2025, nilai investasi sosial perusahaan mencapai Rp2 triliun dan akan terus berlanjut sekitar US$100 juta atau setara Rp1,7 triliun per tahun hingga 2041.

"Keberhasilan PTFI sebagai perusahaan adalah ketika masyarakat di sekitar wilayah operasional turut meningkat taraf hidup dan kesejahteraannya. Kami percaya tidak ada perusahaan yang berhasil di tengah masyarakat yang gagal. Karena itu, kami akan terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat hingga selesainya operasi penambangan," jelas Tony.

Adapun rincian pembagian dividen Rp4,8 triliun yang dicairkan pada April 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat sebesar Rp1,92 triliun (4 persen)2. Provinsi Papua Tengah sebesar Rp720,5 miliar (1,5 persen)3. Kabupaten Mimika sebesar Rp1,2 triliun (2,5 persen)4. Kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah masing-masing sebesar Rp137,2 miliar, yakni:-Kabupaten Nabire-Kabupaten Paniai-Kabupaten Puncak-Kabupaten Puncak Jaya-Kabupaten Dogiyai-Kabupaten Deiyai-Kabupaten Intan Jaya.

[Gambas:Youtube]

PT Freeport Indonesia (PTFI) resmi menyetorkan total Rp75 triliun kepada Pemerintah Indonesia sepanjang tahun fiskal 2025.

Jumlah tersebut mencakup setoran bagian keuntungan bersih perusahaan sebesar Rp4,8 triliun yang baru saja dibayarkan pada 8 April 2026 sebagai tambahan dari total kewajiban yang telah disetorkan selama tahun 2025.

Dari akumulasi setoran Rp75 triliun tersebut, sebesar Rp16,9 triliun merupakan dividen yang disalurkan kepada MIND ID selaku pemegang saham mewakili Pemerintah Indonesia.

Selain itu, bagian untuk pemerintah daerah tercatat mencapai Rp13,48 triliun, yang terdiri dari Rp10,6 triliun dibayarkan pada tahun 2025 dan Rp2,88 triliun berasal dari pembagian keuntungan bersih tahun 2025.

Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas, menegaskan komitmen perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya secara terbuka.

“Perusahaan senantiasa mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan kewajibannya kepada negara dan daerah dengan harapan agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat di daerah masing-masing,” kata Tony Wenas dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Secara rinci, tambahan setoran Rp4,8 triliun dari keuntungan bersih tersebut dialokasikan kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp1,92 triliun (4%), Provinsi Papua Tengah sebesar Rp720,5 miliar (1,5%), dan Kabupaten Mimika sebesar Rp1,2 triliun (2,5%).

Sementara itu, tujuh kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah yakni Nabire, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya, masing-masing menerima Rp137,2 miliar, dengan total kumulatif Rp960,4 miliar (2%).

Terkait kinerja operasional, Tony menjelaskan bahwa saat ini tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) masih dalam tahap pemulihan pasca-insiden, dengan tingkat produksi berada di kisaran 40 hingga 50 persen. Meski demikian, perusahaan optimis nilai kontribusi akan meningkat seiring harga komoditas mineral yang tetap tinggi.

“Perusahaan menargetkan dapat kembali mencapai kapasitas penuh pada awal tahun 2028,” tambah Tony.